BOGOR – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, menggandeng Kejaksaan Negeri Cibinong untuk pendampingan hukum.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Dadang Ramdani mengatakan, kerjasama menjadi kebutuhan dalam hal pendampingan hukum karena memang bisa saja pegawai Kemenag tersangkut dengan persoalan hukum.
“Pendampingan hukum sangat penting, walaupun ada pengawasan dari sisi administrasi oleh Itjen Kemenag bagaimana tatakola kemenag secara prosedur atau tidak,” kata Dadang saat penandatanganan kerjasama di Aula Kemenag Kab Bogor, Selasa (07/03/2017).
Dirinya berharap, mendapat konsep dan rumus bagaimana tata kelola terkait penyaluran anggaran maupun program kegiatan dan pembangunan dari DIPA Kemenag dan juga bagaimana penganggaran pendidikan.
“Karena hampir 90 persen anggaran Kemenag Kabupaten Bogor diarahkan untuk pendidikan, seperti tunjangan profesi, sertifikasi dan Bantuan BOS dan PIP,” ungkapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Bambang Hartoto mengatakan, akhir-akhir ini banyak satker yang melakukan kesepakatan kerjasama artinya kerjasama yang positif jadi bukan yang negatif.
“Kalau yang negatif akan bertemu dengan penegak hukum, jadi Mou yang ditandatangangi adalah dalam rangka menyelamatkan diri dalam melaksanakan kegiatan secara benar,”kata Bambang.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Dadang Ramdani mengatakan, kerjasama menjadi kebutuhan dalam hal pendampingan hukum karena memang bisa saja pegawai Kemenag tersangkut dengan persoalan hukum.
“Pendampingan hukum sangat penting, walaupun ada pengawasan dari sisi administrasi oleh Itjen Kemenag bagaimana tatakola kemenag secara prosedur atau tidak,” kata Dadang saat penandatanganan kerjasama di Aula Kemenag Kab Bogor, Selasa (07/03/2017).
Dirinya berharap, mendapat konsep dan rumus bagaimana tata kelola terkait penyaluran anggaran maupun program kegiatan dan pembangunan dari DIPA Kemenag dan juga bagaimana penganggaran pendidikan.
“Karena hampir 90 persen anggaran Kemenag Kabupaten Bogor diarahkan untuk pendidikan, seperti tunjangan profesi, sertifikasi dan Bantuan BOS dan PIP,” ungkapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Bambang Hartoto mengatakan, akhir-akhir ini banyak satker yang melakukan kesepakatan kerjasama artinya kerjasama yang positif jadi bukan yang negatif.
“Kalau yang negatif akan bertemu dengan penegak hukum, jadi Mou yang ditandatangangi adalah dalam rangka menyelamatkan diri dalam melaksanakan kegiatan secara benar,”kata Bambang.
(ant) sumber;pojok jabar
0 komentar:
Post a Comment