Polisi Tangkap 4 Pelaku Curanmor di Bandung, Curi Motor Dijual ke Tasik, Sudah Beraksi 35 Kali

BANDUNG – Polisi berhasil menangkap empat pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah melakukan aksinya sebanyak 35 kali di Kota Bandung.

Lokasi penangkapan dilakukan di Jl. Linggawastu No.260/25 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung.

Adapun para tersangka yaitu Adi Supriatna (20), Rijal Wahyudin, (22), Agun Gunawan alias Aceng, Irpan Priana alias Cuke (21).

Sementara korban pencurian seorang mahasiswa di Jl. Linggawastu No. 260 Tamansari kota Bandung bernama Winardo (24).

Polrestabes Bandung mengamankan sejumlah barang bukti dua belas unit sepeda motor berbagai merek, Empat buah kunci astag (Kunci T), dan satu pucuk senjata rakitan jenis Revolver beserta 4 butir amunisi.

Modus yang dilakukan pelaku mengambil kendaraan  dengan cara merusak kunci stang motor menggunakan kunci Letter T kemudian dijual Ke kota Tasikmalaya.
(sta/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Tanpa Atap, Pasar Tradisional Cimindi Semakin Kumuh

CIMAHI – Pedagang pasar tradisional Cimindi minta pembangunan atap segera diselesaikan. Sebab, jika tidak secepatnya dirampungkan, pasar yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara itu akan tampak semakin kumuh akibat becek jika terjadi hujan.

Pantauan di lokasi, pembangunan atap saat ini baru mencapai sekitar 50 persen. Sementara target rampungnya pembagunan atap tersebut akhir tahun 2017.

Ketua Forum Pedagang Pasar Cimindi Mumuh (43), mengaku, belum beresnya pemasangan atap tersebut dikeluhkan para pedagang. Terlebih, pada bagian bawah pasar jika terjadi turun hujan selalu digenangi air dan menimbulkan becek disekitar pasar.

“Pedagang mah berharap bisa selesai sebelum masuk ke tahun 2018. Karena janjinta ditargetkan bulan desember 2017 selesai,” ungkapnya.

Kendati pembangunan atap tersebut sedang berjalan, namun ia tidak yakin selesai tahun ini. Terlebih, pembangunan atap itu sempat terhenti beberapa bulan.

“Khawatirnya, kalau dipaksakan jadi akhir tahun, bangunannya tidak maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperadi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi Muhammad Sutarno mengatakan, saat ini atap Pasar Tradisional Cimindi masih dalam tahap perangkaian.

“Atap sedang disetting di luar, sudah termasuk span gelagarnya,” terangnya.

Diakuinya, penyettingan hingga pemasangan atap memakan waktu yang tidak sebentar. Pihaknya sengaja tidak merangkai atap di pasar langsung sebab, apabila dikerjakan di lokasi bisa memakan tempat yang akhirnya mengganggu aktifitas di pasar.

“Target selesai akhir tahun ini (desember 2017),” pungkasnya.

Untuk saat ini, pembangunan tersebut telah memasuki tahap pamasangan atap dan sejumlah pekerja tampak sedang memasangkan sejumlah baja ringan yang fungsinya untuk penopang atap.
(RBD/gat/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2017 Tak Memuaskan

BANDUNG – Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I hingga 28 November 2017 menurun. Musababnya, terkait tax amnesty yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak (WP).

Hal itu diungkapkan, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yoyok Satiotomo usai menghadiri acara Dialog Perpajakan Tahun 2017 dengan tema Berkontribusi Membangun Negeri di Hotel El Royal, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa (28/11/17).

Menurut Yoyok, penerimaan pajak hingga 28 November 2017 baru mencapai 75 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 28 triliun. Angka itu mengalami penurunan dari periode yang sama dimana sudah mencapai 83 persen.

“Memang terjadi penurunan jika dibandingkan dengan 28 November 2016 dan 28 November 2017. Jadi memang agak berat,” ucapnya.

Yoyok menilai, penyebab turunnya penerimaan pajak memang karena tax amnesty yang belum sepenuhnya dilakukan oleh WP. Akan tetapi, pihaknya optimis bisa mengejar peneriamaan pajak sesuai target, terlebih dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru nomor 165.

“Jika mengacu pada PMK itu sangat efektif sejak 20 November 2017. Intinya bisa mendorong kepatuhan WP dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Jadi yang belum ikut tax amnesty kita beri kemudahan untuk pengungkapan aset secara sukarela dengan tidak ada batas waktunya,” paparnya.

Kata Yoyok, sejauh ini ada beberapa sektor penerimaan terbesar pajak di Jawa Barat I . Contohya, sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 34 persen.

Yoyok berharap, dari 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I diharapkan setidaknya empat KPP bisa mencapai target 100 persen.

“Mudah-mudahan target bisa tercapai,” terangnya. Yoyok menyebut, realisasi pendapatan pajak periode 2017 diharapkan bisa memenuhi target meskipun dirinya tidak menampik pada prosesnya nanti ditemukan beragam kendala.

Bahkan, pihaknya optimis penerimaan pajak bisa melebihi target dan lebih baik jika dibandingkan pada 2016 dengan penerimaan pajak mencapai Rp 24 triliun.

“Kami harap ini bisa terealisasi dengan baik,” pungkasnya.
(RBD/arh/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Pengamat: Era Digital Turunkan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

CIMAHI – Perkembangan era digital sangat berpengaruh pada penurunan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Untuk itu, semua elemen masyarakat harus dapat menangkap perkembangan dan perubahan karakter bangsa dengan kemampuan deteksi dini agar generasi muda tidak terbawa arus negatif.

Demikian disampaikan Pengamat Pendidikan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cimahi, Khaerul Syobar, saat dihubungi, Selasa (28/11/17).

“Sudah tentu harus siap dalam menghadapi budaya asing yang berlawanan dengan Pancasila. Tapi sekarang, sekolah khsusnya di Cimahi, jarang melakukan kegiatan yang sifatnya edukatif untuk memberikan wawasan kebangsaan,” kata Khaerul, Selasa (28/11/2017).

Sejauh ini, dia memiliki pandangan bahwa pendidikan atau wawasan kebangsaan di kalangan siswa mengalami kemunduran bahkan, generasi muda lebih mudah menerima ideologi dan budaya asing, ketimbang wasasan kebangsaan negeri sendiri.

“Ini yang disebut degradasi mental. Sehingga wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan kembali. Dalam hal ini tentunya pemerintah lebih berperan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, ada beberapa faktor terkait menurunya wawasan kebangsaan di kalangan pelajar diantaranya, pengurangan mata pelajaran tentang kewarganegaraan dan akhlak yang berhubungan langsung dengan keagamaan di sekolah terutama, pemahaman pancasila.

“Padahal itu merupakan dasar dari pemahaman mengenai wawasan kebangsaan,” ungkapnya.
(RBD/gat/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Pembuatan Paspor di Bandung Meningkat 20 Persen

BANDUNG – Permohonan pembuatan paspor baru dan perpanjangan di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dalam sebulan terakhir mengalami peningkatan 20 persen.

Peningkatan itu terjadi seiring banyaknya pemohon yang ingin pergi berlibur Natal dan tahun baru.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, Sri Warnati mengatakan, banyak pemohon yang membuat paspor memang kerap terjadi setiap tahun. Alasanya utamanya ialah ingin pergi berlibur keluar negeri bersama keluarga, rekan kerja, maupun mitra bisnis.

“Selain itu banyak masyarakat yang berangkat berlibur dan mulai mempersiapkan paspor untuk berangkat haji maupun umroh,” ucap Sri saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (28/11/17).

Lebih lanjut, Sri mengungkapkan, aktivitas pembuatan paspor banyak didominasi oleh anak sekolah (pembuatan paspor baru). Peningkatan permohonan pembuatan paspor baru dan perpanjangan mengalami kenaikan mulai dari 20 sampai 25 persen atau dari 400 pemohon menjadi 500 pemohon per-harinya.

“Kemudian diikuti pembuatan paspor untuk umroh yang meningkat sekitar 5 persen serta persiapan berangkat haji,” jelasnya.

Sri menyebut, untuk mengatasi peningkatan permohonan pembuatan paspor tersebut, pihaknya mengoptimalkan petugas loket pelayanan yang mulai bekerja pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB.

“Berapapun banyaknya jumlah permohonan petugas kami siap memberikan pelayanan terbaik sesuai jadwal jam kerja yang telah ditentukan,” ujar dia.

Sri juga menjelaskan, jika sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), setiap permohonan pembuatan maupun perpanjangan paspor akan diproses dengan baik dengan durasi waktu pengerjaan hingga tiga hari.

“Penyelesaian paspor 3 hari kerja setelah proses pengambilan foto biometrik, jika tidak ada kekurangan atau masalah hukum maka bisa diterbitkan paspornya,” jelasnya.

Sri menambahkan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat di wilayah kerja Imigrasi Bandung jika membuat paspor sebaiknya dilakukan dijauhjauh hari. Alasanya, sistem pembuatan paspor sudah berubah menjadi sistem antrianya dilakukan secara online.

Artinya dengan diterapkannya sistem pendaftaran online diharapkan masyarakat lebih dimudahkan dalam pengajuan permohonan.

“Jadi saat pembuatan paspor tidak perlu antri, hanya untuk mendapatkan nomor antrian,” pungkasnya.
(RBD/caca/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Akibat Cekcok di Medsos Pelajar SMP di Cimahi Ini Picu Tawuran

CIMAHI – Puluhan anak sekolah tingkat menengah pertama terlibat tawuran di wilayah Cimahi Selatan, Selasa (28/11/17). Dalam peristiwa itu, Polsek Cimahi selatan telah mengamankan sebanyak 8 orang pelajar dan 6 orang yang bukan pelajar.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata yang digunakan untuk menyerang lawan diantaranya, tiga buah gear motor yang ditalikan dengan sabuk serta senjata tajam tumpul.

Dari informasi yang dihimpun sejumlah saksi, tawuran tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 Wib di jalan Mahar Martanegara. Diketahui, para siswa yang terlibat tawuran itu berasal dari SMPN 4 Padalarang dan MTs Nurul Falah Cimahi.

Kapolsek Cimahi, Kompol Rukun Iman, menyebutkan, motif para pelajar dari Padalarang yang datang ke Kota Cimahi yakni dalam perjalanan menuju ke Kawah Putih Ciwidey Kabupaten Bandung. Namun, kedatangan para pelajar SMPN 4 Padalarang itu sudah ada niatan untuk menyerang ke MTs Nurul Falah.

“Awalnya mereka cekcok di media sosial, kemudian mereka melakukan penyerangan,” kata Rukun Iman, di Mapolsek Cimahi Selatan, Jalan Mendut, Selasa (28/11/2017).

Dia melanjutkan, terkait siswa dari MTs Nurul Falah yang menjadi korban, dugaan sementara pelajar tersebut merupakan salah sasaran dari para pelajar lainnya. Sebab, lanjut dia, para pelajar yang melakukan penyerangan tidak mengetahui lokasi sekolah yang dituju.

“Akhirnya mereka menyerang siswa dari sekolah lain yang kebetulan melintas di hadapan pelaku penyerangan itu,” tuturnya.

Saat ini para pelajar yang terlibat penyerangan sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan pembinaan. Untuk selanjutnya, pihak kepolisian juga sudah menghubungi orangtua dan pihak sekolah yang bersangkutan.

“Kita sudah hubungi pihak keluarga dan sekolah. Untuk sementara mereka diamankan di Mapolsek,” pungkasnya.
(RBD/gat/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Penyakit Katastropik Tetap Ditanggung BPJS Kesehatan

CIMAHI – Masyarakat resah dengan kabar bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menanggung delapan penyakit. Delapan penyakit tersebut adalah, penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia, dan hemofilia.

Salah seorang warga Cihanjuang, Kota Cimahi, Lucky Permana (22) mengaku, dirinya mengetahui hal tersebut dari sebuah media informasi yang menyebutkan, dengan defisit yang terus menggunung BPJS Kesehatan tidak akan membiayai lagi beberapa penyakit.

“Kok bisa defisit. Kalau gitu mah buat apa bayar, kalau tidak bisa digunakan. Jelas suatu kerugian buat masyarakat, bukan saya saja, yang lain juga pasti bertanya,” katanya.

Menanggapi kabar tersebut, Seketaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Fitriani Manan, meminta agar masyarakat untuk tidak resah dengan mencuatnya kabar tersebut. Sebab, hingga saat ini, pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait kabar itu.

“Belum ada pemberitahuan dari BPJS secara langsung, bahkan dari Dinkes provinsi juga belum memberi petunjuk. Jadi belum ada informasi yang jelas. Kita juga baru tau berita itu dari media masa,” kata Fitri, saat ditemui diruang kerjanya, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Senin (27/11/17).

Menurutnya, jika ada perubahan atau peraturan baru, pihaknya selalu mendapat surat dari kementerian kesehatan atau langsung mendapat konfirmasi dari pihak BPJS.

“Tentu akan ada sosialisasi dulu, tidak akan langsung,” ucapnya.
Dia menjelaskan, Jika melihat amanat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pertama, tidak diperbolehkan memungut biaya dari pasien dan kedua, Pemerintahkan sudah mewajibkan 2019 Universal Health Coverage (UHC) dimana pemerintah daerah harus mendaftarkan masyarakat miskinnya dan perusahaan diwajibkan pula mendaftarkan, maka akan menjadi satu masalah jika pembiayaan pengobatan masih ditanggung masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

“Jika ada penarikan biaya untuk rawat inap saja, itu sudah menjadi masalah walupun, iurannya tidak besar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kota Cimahi, Yudha Indrajaya menegaskan, jika pemberitaan mengenai penghapusan tanggungan untuk 8 penyakit katastropik oleh BPJS Kesehatan tidak benar.

“Berita yang beredar itu hoax. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dirut BPJS Kesehatan, 8 penyakit katastropik masih ditanggung oleh BPJS,” katanya.

Dia melanjutkan, delapan penyakit katastropik ini memang menjadi penyakit yang menyedot pembiayaan perawatan paling besar di seluruh rumah sakit mitra BPJS.

“Memang pembiayaan yang dikeluarkan secara keseluruhan itu hampir 20 persen, hanya untuk menanggung biaya perawatan penyakit katastropik,” ujarnya.

Yudha mengimbau, agar masyarakat peserta BPJS Kesehatan tidak termakan sebuah isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Mengenai penghapusan tanggungan untuk delapan penyakit katastropik. Semua tetap berjalan seperti prosedur yang berjalan selama ini,” pungkasnya.
(RBD/gat/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Angin Kencang Sapu Pasar Cibenda Kabupaten Bandung Barat

KABUPATEN BANDUNG – Bangunan pasar desa di Kampung Cagak, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), ambruk diterjang hujan deras dan angin kencang yang terjadi, Senin (27/11/17) pagi.

Material bangunan yang terdiri dari Kayu dan Bambu telah lapuk dimakan usia oleh karena itu sangat rentan ambruk akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini mengingat pasar desa buka setiap Selasa dan Jumat.

Kapolsek Sindangkerta AKP Surahmat menjelaskan, karena tertimpa material bangunan yang runtuh, satu unit sepeda motor milik siswa SMP alami kerusakan cukup parah.

“Sebelum ambruk terjadi hujan yang disertai angin kencang. Rangka atapnya juga terbuat dari bambu yang sudah lapuk tak mampu menyangga beratnya genteng,” terang Kapolsek, Senin (27/11/17) sore.

Luas keseluruhan pasar kurang lebih 10×15 meter persegi dengan bangunan yang masih terbilang sederhana, sementara atap bangunan yang ambruk kurang lebih sepanjang delapan meter.

Hingga sore ini Polisi, TNI, Pemerintah setempat dibantu warga sekitar bergotong-royong untuk membersihkan material bangunan agar hari pasar besok aman dan tidak terganggu.

“Kami mengimbau kepada pedagang dan masyarakat agar berhati-hati, demi mengantisipasi jika ada material bangunan susulan yang ambruk,” imbuhnya.
(RBD/bie/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Keren, Kampung Cibunut di Kota Bandung Jadi Berwarna

BANDUNG – Perkampungan kumuh di Sumur Bandung disulap jadi destinasi wisata. Ada 300 rumah yang diwarnai beragam gambar dan mural. Nampak istimewa karena masing-masing memiliki tema dan warna tersendiri sebagai identitas.

“Alhamdulilah Kota Bandung memiliki kawasan baru yang bersih, rapih, menarik dan inovatif serta inspiratif, namanya Cibunut Berwarna,” ucap Walikota Bandung, Ridwan Kamil saat ditemui disela-sela peresmian Kampung Cibunut, di Jalan Sunda, Kota Bandung, Senin (27/11/17).

Di Kota Bandung, ada kawasan baru yang menarik untuk di kunjungi. Kampung Cibunut namanya. Kampung yang terletak di RW 7, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, baru saja diresmikan oleh Walikota Bandung, sebagai Kampung Cibunut Berwarna.

Tak kurang dari 300 rumah diwarnai beragam gambar dan mural. Setiap rumah nampak istimewa karena masing-masing memiliki tema dan warna tersendiri sebagai identitas.

Setiap warna dan mural yang menempel di dinding memiliki arti berbeda mulai dari lingkungan, perdamaian, kaulinan budak, sejarah, hingga bertemakan pendidikan. Dulu kawasan Cibunut acap kali disebut sebagai daerah kumuh dan kotor.

Namun, dalam dua tahun terakhir warga bergotongroyong membenahi lingkungannya menjadi asri dan rapih. Satu-persatu rumah diberi aksen warna yang menarik, sehingga siapapun yang datang berkunjung pasti terkesan dengan perubahan drastis itu.

Emil sapaan Ridwan Kamil mengungkapkan, kampung Cibunut bisa berubah menjadi daerah yang berwarna berkat hasil kerja sama banyak pihak. Dulax sebagai pihak swasta, komunitas mural Bandung dengan iniasi dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) dan warga Cibunut serta jajaran alumni SMA 3 sebagai penggagas.

Semua berkontribusi dalam menjaga dan mempercantik Cibunut Berwarna. “Mudah-mudahan Cibunut bisa kita promosikan sebagai wisata kampung di Kota Bandung,” kata Emil.

Menurut Emil, kampung Cibunut Berwarna bisa menjadi kampung percontohan bagi kampung-kampung lain di Kota Bandung. Namun, bagaimanapun, imbuh Emil, kampung kreatif akan tercipta jika warganya turut serta dalam perubahan.

“Ini bisa dicontoh. Selain menambah daya tarik untuk wisatawan, juga menjadi bagian dalam menjaga lingkungan,” jelasnya.

Dengan total wilayah seluas 28.643 meter pesegi, setidaknya setidaknya 4.500 liter cat Dulux habis digunakan dilebih 300 rumah dan 40 tembok di RW 7.

“Kami berikan kesempatan kepada warga untuk memilih warnanya sendiri. Kebanyakan yang di cat adalah tembok luar, jadi digunakan produk cat Dulax Weathershield,” kata Head of Brand & Consumer Marketing PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Anastasia Tirtabudi.

Anastasia menambahkan, setelah Kampung Cibunut tidak menutup kemungkinan kedepannya akan diterapkan kembali di kampung-kampung lain seiring dijadikannya kampung Cibunut Berwarna sebagai percontohan.

“Saat ini masih tahap ekplorasi tapi belum tahap konfirmasi. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa,” pungkasnya.
(RBD/arh/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Pasca Tertutup Longsor, Jalur Selatan Kereta Api Sudah Lancar

BANDUNG – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi II mengklaim, perjalanan kereta api via jalur selatan sudah lancar, pasca kejadian tanah longsor di kawasan antara Stasiun Bumiwaluya-Stasiun Cipendeuy, Kabupaten Garut belum lama ini.

Humas Daop II PT KAI, Joni Martinus mengatakan hingga Senin (27/11/17), pihaknya tidak menerima laporan adanya longsor susulan seperti yang dikhawatirkan.

“Sudah normal lagi, nggak ada keterlambatan atau kendala apapun,” kata Joni, saat dihubungi Radar Bandung. Meski demikian, lanjut Joni, pihaknya terus mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan jalur rel kereta terutama di titik-titik rawan longsor.

” 169 petugas kami siagakan di titik rawan Daop II. Kalau ada tanda-tanda longsor atau gangguan lainnya, saat itu juga ditangani, ” ucap Joni.

Untuk diketahui, jalur selatan kereta api itu memiliki panjang lintasan 386,5 kilometer yang terbentang mulai dari Cikampek di bagian barat, kota Banjar di timur, serta Cianjur di bagian selatan, dengan titik utama berada di Kota Bandung.

Daop II PT KAI yang mengelola jalur tersebut telah mengidentifikasi sedikitnya 49 titik rawan bencana yang tersebar di sepanjang jalur tersebut. Menurut Joni, pendeteksian daerah rawan bencana penting untuk mengetahui ancaman bahaya bagi perjalanan kereta.
“Titik kerawanan itu atidak hanya di wilayah Bumi Waluya dan Cipeundeuy, tapi ada juga di daerah Plered. Kemudian ada juga di wilayah Padalarang, semuanya sudah kita antisipasi,” ujarnya.

Posko penjagaan titik rawan itu sendiri, kata Joni, disii oleh petugas yang berjaga bergantian selama 24 jam. “Mereka dibekali alat keselamatan dan alat komunikasi,” kata Joni.

Selain itu, sejumlah alat berat juga disiapkan di beberapa titik. “Kemudian yang lain adalah menempatkan Alat Materi Untuk Siaga (AMUS), termasuk menyiagakan flying genk, satuan regu yang bergerak cepat ketika terjadi bencana alam,” ujar dia.

Seperti diketahui, kejadian longsor yang memutus jalur selatan itu terjadi Rabu (22/11/17), sekitar pukul 17.00. Longsor pertama kali ditemukan di KM 233+0/1 antara Bumiwaluya-Cipendeuy, terdapat longsoran menutupi jalur kurang lebih 10 meter.

Kemudian terjadi juga longsor susulan di KM 230,231,232, dan 231. Akibatnya, operasional kereta mengalami gangguan, sehingga PT KAI Daop II pun mengalihkan rute dan merombak pola operasi kereta dengan resiko terjadi penumpukan di jalur utara, dan keterlambatan sejumlah kereta.
(RBD/nda/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Beli Bensin Eceran Pakai Uang Palsu, Pria di Cimahi Ini Kena Bogem Warga

CIMAHI – Polsek Cimahi Selatan temukan uang palsu (Upal) pecahan Rp 100 ribu sebanyak 10 lembar. Upal tersebut didapatkan dari seorang pria pengangguran yang mencoba menukarkan di sebuah kios bensin eceran di kawasan Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (29/11/17).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, pelaku berinisial ED (36) itu awalnya membeli bensin kemudian membayarnya dengan uang pecahan Rp 100 ribu.

Karena tidak ada kembalian, pemilik kios mengambil uang ke dalam rumah. Akan tetapi, setelah uang itu diserahkan, pria itu meminta menukar uang Rp 200 ribu dengan uang pecahan Rp 50 ribu kepada pemilik kios.

Salah seorang saksi mata, Hendi (35), mengatakan, pemilik kios menaruh curiga saat memegang uang yang dikasihkan dari pelaku. “Ibu Siti (pemilik kios) nanya ke saya, ini uangnya kayanya palsu. Saya lihat ternyata benar uang palsu,” katanya.

Mengetahui hal tersebut, Hendi bersama warga lainnya langsung melakukan penangkapan. Namun pelaku melawan sehingga menyulut emosi warga. Warga pun geram dan langsung memberi bogem mentah kepada pelaku.

“Pelakunya berdua, yang satu kabur. Kami langsung bawa ke polsek,” ucapnya.

Kapolsek Cimahi Selatan, Kompol Rukun Iman mengatakan, intimidasi terhadap tersangka didasari kekesalan warga. Sebab, tersangka tidak hanya mencoba menukarkan Upal saja tapi, mencoba mengambil play station 3 yang ada di rumah pemilik kios.

“Jadi tersangka ini mencoba mencuri juga. Tapi keburu ketahuan sama pemilik dan warga yang saat itu ada disekitar kios,” Kata Rukun Iman di Mapolsek Cimahi Selatan, Jalan Mendut, rabu (29/11/17).

Sejauh ini, diakui Rukun Iman, peredaran uang palsu di wilayah hukum Polsek Cimahi Selatan baru pertamakali. Dengan demikian, pihaknya akan melakukan pengembangan terhadap pelaku mengenai sumber uang palsu tersebut.

“Akan kami lakukan pengembangan. Karena uang palsu Rp 1 juta ini pasti ada sindikat pengedarnya,” tegasnya.

Menurutnya, kemungkinan mereka masih coba-coba mengedarkan upal tersebut. Sebab masih termasuk dalam jumlah kecil.

“Tapi, kalau berhasil sepertinya jumlah uang palsu yang diedarkan akan lebih besar lagi,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 363 dan 244 KUHP dengan hukuman penjara diatas 10 tahun.
(RBD/gat/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Pemilih di Pilkada Kota Bekasi Dilarang Pakai Baju Bola Saat Nyoblos

BEKASI – Pemilih di Pilkada Kota Bekasi 2018 dilarang mengenakan kostum atau memasang simbol pasangan kandidat saat tahapan pemungutan suara berlangsung.

Larangan tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar tempat pemungutan suara (TPS).

“Hari pemungutan suara tidak boleh ada kegiatan maupun simbol-simbol pasangan calon, juga alat-alat peraga kampanye di sekitar TPS, apa lagi di dalam TPS,” kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi.

Kata Ucu, simbol-simbol tersebut selain nomor urut dan alat peraga berkaitan dengan pasangan kandidat peserta Pilkada Kota Bekasi.

“Yang dimaksud dengan simbol-simbol kampanye itu nomor urut, foto pasangan calon maupun jargon-jargon politik,” ujarnya.

Pemilih sekaligus saksi yang memakai atribut pasangan calon di TPS dikhawatirkan akan menggangu pilihan pemilih.

“Pemilih, saksi luar maupun saksi dalam tidak dibenarkan memakai atribut pasangan calon,” katanya.

Jika ditemukan, kata Ucu, pihak penyelenggara wajib memberi teguran kepada saksi. Jika saksi memakai baju partai atau baju pasangan, saksi tersebut wajib pulang dan boleh kembali ke TPS setelah mengganti baju.

“Sementara atribut lain seperti topi juga wajib dilepas. Memakai baju bola yang ada angka satu dan dua, itu juga tidak boleh. Apalagi memberikan isyarat dengan tangan kepada pemilih,” jelasnya.

Larangan itu, lanjut Ucu, mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Selain itu, saksi di dalam TPS wajib ada surat mandat. Saksi di dalam dan di luar juga wajib mematuhi peraturan yang diterapkan pihak penyelenggara.

“Tanpa surat mandat, saksi tidak diperbolehkan masuk di TPS,” ujarnya.
(sar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Merasa Dicurangi Wasit, PCB FC Kalah Dilaga Perdana Babak Playoff Liga 3

KENDAL – Skuat Patriot Candrabhaga (PCB) FC harus menelan pil pahit dilaga perdana mereka pada babak play off menuju putaran final Liga 3 Nasional menghadapi Pes Pessel di Stadion Kebon Dalem Kendal, Selasa (28/11/2017) kamarin.

Patriot harus menelan kekalahan 1-0 atas Pes Pessel. Kekalahan tersebut bukan hanya hasil akhir yang membuat skuat asuhan Warta Kusuma ini kecewa. Dua gol yang dilesakan sang kapten PCB FC, Supri serta rekannya Juju dianulir wasit.

”Kita kalah 1-0, dua gol PCB dianulir, padahal kita menguasai permainan dan yang mendikte lawan, menit-menit awal sampai akhir tampil menekan,”terang Pelatih PCB FC, Warta Kusuma dengan nada kecewa.

Kekecewaan juga dirasakan sang kapten PCB FC, Supriadi. Ia menilai keputusan wasit sulit diterima oleh pemain karena dua gol yang seharusnya membawa kemenangan untuk Patriot harus dianulir.

”Wasit menganggap bola sudah out saat tendangan bebas, padahal saat kita melihat video yang direkam oleh pengurus, tidak ada bola out. Dilaga perdana kita gak puas karena merasa dicurangi wasit. Padahal anak-anak sudah main maksimal. Sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit,”terang Supri.

Supri mengakui bahwa ia bersama rekannya sudah tampil all out dan menyerang hingga tercipta dua gol yang sejatinya menjadi kemenangan Patriot jika tidak dianulir. Selanjutnya Patriot akan menghadapi Gadjah Mada FC, Rabu (29/11/2017) pukul 13.00 dilapangan yang sama. ”Pertandingan selanjutnya kita optimis bisa meraih poin penuh,”tandasnya.
(one)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Musim Penghujan, Wakil Wali Kota Bekasi Ajak Warga Antisipasi Banjir

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, memberikan pesan bagi warga untuk bersama – sama menjaga lingkungan agar tidak lagi diterpa banjir tahunan di musim penghujan ini.

Soal infrastruktur ia meminta tidak usah dikahwatirkan. Pasalnya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sudah melakukan perbaikan signifikan.

“Perbaikan infrastruktur seperti penguatan tanggul-tanggul, perbaikan polder air, drainase perkotaan juga dan normalisasi aliran air sudah diperbaiki,” ujar Syaikhu, Selasa (28/11/2017).

Menurutnya, peran serta dari masyarakat untuk bersama menjaga kotanya agar lepas dari musibah banjir tentu diperlukan. Hal itu dilakukan dengan tidak membuang sampah di sungai maupun saluran – saluran air yang bisa berdampak penyumbatan drainase.

“Kalau tanpa peran dari masyarakat, bisa apa Pemkot untuk menanggulangi bencana banjir?,” ucapnya.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga telah melakukan persiapan untuk musim penghujan ini. Sehingga, jika terjadi banjir, air yang mengepung pun tidak cukup parah dibanding sebelumnya.

“Kalau dilihat dari siklus banjir ini bisa jadi masuk siklus lima tahunan, dimana kita pernah mengalami banjir sebelumnya pada tahun 2002, 2007 dan 2012. Tahun 2017 ini kita waspada. Mudah-mudahan tidak sampai timbul dampak banjir yang meluas dan besar,” jelasnya.
(neo)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Kadisparbud Kota Bekasi Ngotot Lanjutkan Pembangunan Kios Kuliner di Danau Duta Harapan

BEKASI – Dinas Parawisata dan Budaya (Disparbud) Kota Bekasi akan tetap melakukan pembangunan Kios Kuliner di sekitar Danau Duta Harapan dan Telaga Mas.

Walaupun, sudah ada penolakan dari warga sekitar lewat sejumlah aksi di lokasi pembangunan tersebut.

Kepala Disparbud Kota Bekasi, Zarkasih mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan Kios Kuliner tersebut.

Kata dia, sesuai dengan aturan yang ada, pihaknya akan melaksanankan pembangunan kios tersebut. Pihaknya mengacu pada Permen PUPR no 28 tahun 2015 Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan SK Persetujuan pemanfaatan lokasi sekda no 032/Kep.160 BPKAD tahun 2017.

Karena menurutnya sesuai site plan tidak hanya kios selanjutnya ada perencanaan pengembangan kawasan danau.

“Gambar site plan untuk perencanaan pengembangan kawasan danau seperti jogging trak, taman, spot foto, play ground penataan PKL parkir,” katanya kepada Radar Bekasi, Selasa (28/11/2017).

Menanggapi penolakan dari warga yang juga menyinggung perihal Garis Sepadan Danau atau berdampak pada pemukiman warga, pihaknya mengembalikan lagi ke peraturan yang ada.

“Terkait hal tersebut, mengacu kepada aturan yang ada aja. Luas bangunan yang 250 meter dengan luasan lahan yang ada diperbolehkan,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Perumahan Duta Harapam dan Perumahan Telaga Mas Bekasi Utara lakukan aksi simpatik di danau ruang terbuka hijau fasos fasum.

Warga menolak tegas pembangunan kios kuliner di areal danau tersebut karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem danau dan daerah resapan air di musim penghujan.

Menurut perwakilan seorang Warga, Atam Muharam, aksi unjuk rasa yang dilakukan untuk kesekian kalinya ini dilakukan untuk menolak bangunan kios kuliner yang berada di sempadan danau.

“Ini sudah menyalahi aturan, karena fungsi danau adalah menjadi resapan air saat musim pemghujan, kalo dijadikan bangunan kios kulined tetep dipaksakan maka Pemerintag Kota Bekasi melalii Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyalahi aturan,” ucapnya lantang Minggu (26/11/2017).

Padahal lanjut dia, di Undang-undang RI nomer 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu tidak selaras dengan peraturan kementrian PUPR Nomer 28 tahun 2005 tentang penetapan garis sempadan sungai.

Bukan hanya itu, Warga Menduga bangunan kios kuliner itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kami merasa pembangunan ini ada kepentingan-kepentingan oknum, Kami juga menegaskan kalau tidak segera di bongkar, ratusan warga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan akan menempuh jalur hukum,” tandasnya.
(neo)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Jumlah Penduduk Minim, Tiga SDN di Kota Bekasi Ditutup

BEKASI – Tiga sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Bekasi ditutup. Rencananya, tiga sekolah tersebut bakal digabung dengan sekolah lain. Alasannya, karena minim jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

Tiga SDN yang ditutup itu, SDN Medan Satria VIII, SDN Pejuang IV dan SDN Margahayu XI. Ketiganya bakal demerger alias digabung ke sekolah lain. SDN Medan Satria VIII dengan SDN Medan Satria II yang berubah nama menjadi SDN Medan Satria II di Jalan Sultan Agung nomor 47, Medan Satria.

Kemudian, SDN Pejuang IV dengan SDN Pejuang II. Setelah mengalami penggabungan menjadi SDN Pejuang II di Jl Raya Pejuang, Medan Satria.

Yang ketiga, SDN Margahayu XI dengan SDN Margahayu V. Digabungkan dengan nama sekolah hasil penggabungan menjadi SDN Margahayu V di Jl Dewi Sartika, Bekasi timur.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie mengatakan, alasan digabungkan atau dimergernya sekolah tersebut dalam rangka efisiensi karena sekolah itu berada dalam satu komplek yang muridnya dari tahun ke tahun semakin sedikit jumlahnya.

“Sehingga, biaya operasionalnya kan sangat ditentukan dengan jumlah siswa, karena jumlah siswa itu berhubungan dengan BOS (Bantuan Operasional Siswa) dan Bosda (Bantuan Operasional Siswa Daerag),” katanya kepada Radar Bekasi (grup pojoksatu.id), Selasa (28/11/2017).

“Sekolah yang tadinya dua jadi satu, kelasnya juga. Jadi, sekolah yang di merger, ini bagian dari reformasi sekolah untuk peningkatan mutu sekolah, kan perlu pelayanan kan larinya ke efisien,” jelasnya.

Kata dia, sekolah tersebut digabungkan karena jumlah siswa dari tahun ke tahun kurang dari 200 orang siswa. Bahkan, kerap menurun setiap tahunnya dibawah angka 180 orang siswa.

Tenaga pengajar yang ada di sekolah asal akan tetap mengajar di sekolah gabungan yang sudah ditentukan. “Kalau untuk Kepsek dipindah ke sekolah lain, rata – rata sekolah begitu sudah tidak ada Kepsek, dipindah ke sekolah lain,” ucapnya.

Selain itu, aset sekolah asal sebelum dimerger menjadi aset sekolah yang baru.

“Karena usia sekolah rata – rata usia sekolah sudah tidak ada lingkungan sekolah yang di mergernya,” katanya menambahkan alasan dimergernya sekolah – sekolah tersebut.

Pihaknya juga tengah melakukan pengkajian untuk melakukan hal serupa di sekolah lainnya. Yaitu, SDN Bojong Rawalumbu III dengan SDN Bojong Rawalumbu V dan SDN Kranji III dengan SDN Kranji XV.

“Itu kan empat sekolah digabung jadi dua sekolah, sedang dilakukan pengkajian. Dipelajari dari tahun ke tahun dan lingkungan di sekitar itu bagaimana,” tuturnya.
(neo)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Ketua DPRD Cimahi: Proyek Mangkrak, Salah Kontraktor

CIMAHI – Sejumlah proyek pembangunan masih mangkrak. Beberapa diantaranya berjalan lambat. Banyak sebab yang membuat proyek tersebut tak berjalan maksimal. Satu di antara faktornya adalah kurang teliti dalam memilih kontraktor.

Mega proyek yang belum terselesaikan diantaranya pembangunan Flyover Padasuka yang berlokasi di Jalan Cisangkan, pembangunan atap Pasar Cimindi di Jalan Mahar Martanegara serta Pasar Atas di Jalan Djulaeha Karmita.

Menurut Ketua DPRD Cimahi, Ahmad Gunawan, mangkraknya pembangunan tersebut dikarenakan oleh tidak tepatnya Pemerintah dalam memilih kontraktor. Selain itu, penunjukan langsung yang subjektif menjadi faktor utama dalam keterlambatan suatu pembangunan.

“Intinya tidak transparan dan tidak selektif dalam memilih suatu perusahaan yang akan mengerjakan suatu proyek,” kata, Agun, saat ditemui di rumahnya Jalan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, minggu (26/11/17).

Dia melanjutkan, faktor hambatan pembangunan lainya di Cimahi yakni tidak bonafitnya perusahaan yang ditunjuk oleh pihak terkait dalam melakukan suatu pembangunan. Padahal, untuk sebuah pembangunan, banyak perusahaan yang bonafit dan telah terpercaya dalam pembangunan infrastruktur.

“Biar saja mahal, asalkan pembangunannya beres daripada nyari yang murah tapi justru mengakibatkan kerugian yang bisa duakali lipat. Kan repot kalau begini,” tuturnya.

Keberhasilan sebuah proyek itu, lanjut dia, sudah dipastikan membutuhkan tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Seorang manajer proyek dituntut untuk memastikan sebuah proyek yang telah berjalan sesuai rencana dan tidak melebar ke arah yang salah.

“Tetapi sampai saat ini ternyata di Cimahi masih ada proyek yang lambat,” ucapnya.

Kata dia, hal itu dikarenakan pula oleh kurangnya pemantauan saat pelaksanaan. Biasanya, apabila proyek tidak dipantau dengan baik maka, kemungkinkan proyek tidak berjalan sesuai rencana semula.

“Pemantauan sangat penting untuk mengukur kemajuan sampai dimana proyek tersebut dikerjakan. Semua unsur dari pihak terkait hingga masyarakat umum bisa menyampaikan apabila ditemukan ketidak jelasan dalam suatu pembangunan. Agar tetap terpantau,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya mendorong pemerinta agar lebih selektif dalam memilih perusahaan yang dipercayakan untuk mengurus pembangunan.

“Jangan sampai terjadi salah pilih perusahaan yang dipercayakan melaksanakan suatu pembangunan,” tandasnya.
(RBD/gat/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Dapat Mandat Nakhodai Persikasi, Eka Supria Atmaja Takut Persikasi Tidak Maju

BEKASI – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi, Romli, mulai menjelaskan perkembangan Persatuan Sepak Bolaan Kabupaten Bekasi (Persikasi) yang kini sudah diserahkan pada Wakil Bupati (Wabup), Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja.

Romli mejelaskan, Wabup sudah menerima rekomendasi dari Bupati untuk menggawangi Persikasi. Bahkan, secara tertutup eks Pengurus Persikasi dan Eka sudah bertemu empat mata membahas soal persikasi kedepan.

“Sudah bertemu dengan pak Wakil, dan menyampaikan soal rekomendasi Bupati, Neneng Hasanah Yasin,” ujarnya, saat ditemui.

Diakui Romli, yang juga sempat menakhodai Persikasi sesaat ditengah vakumnya manajemen dan Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Bekasi, jabatannya sebagai nakhoda Persikasi kini melalaui surat penyerahan, Persikasi sudah diberikan pada Eka, bahkan sudah disepakati dalam penyerahannya tersebut.

Meski sejauh ini, Eka dikabarkan juga masih coba mencari jalan menaikan prestasi Persikasi. Kekhawatiran kemunduran prestasi coba diantisipasi.

“Saat saya tanya, dia takut Persikasi tidak maju. Tapi itu jawaban bagus, karena memiliki kekhawatiran artinya punya keinginginan besar untuk maju,” bebernya.

Jelas Romli, kekhawatiran eka memiliki landasan, karena menurunnya prestasi Persikasi saat ini. Dengan dipegang orang nomor dua di Kabupaten Bekasi tersebut, diharapkan Persikasi akan lebih baik.

“Saya tegaskan, saya siap mengawal dan memback up beberapa yang bisa saya bantu. Eka sudah, gak perlu hawatir lagi,” tegasnya.

Seperti diketahui, salah satu eks punggawa Timnas Indonesia, yakni Elie Aiboy sudah dipersipkan Romli untuk mengawal tim kesayangan warga Kabupaten Bekasi, Persikasi. Meski saat ini, Elie masih konsentrasi dalam mematangkan tim bola Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII milik Kabupaten Bekasi.
(dan)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Dari 19 Perda yang Ditargetkan, Baru 12 Perda yang Rampung

CIKARANG PUSAT – Hasil kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi selama setahun, masih menyisakan sejumlah pekerjaan untuk menyelesaikan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dari 19 Raperda Tahun 2017 yang ditargetkan, masih ada tujuh Raperda yang belum rampung.

Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin menjelaskan, baru ada 12 Raperda yang sudah rampung dan menjadi Perda, tiga diantaranya baru selesai proses di Provinsi Jawa Barat, sedangkan tujuh Raperda lagi masih dalam pembahasan.

“Kalau yang sedang kami bahas sebenarnya ada tiga, yaitu Raperda Fasos-Fasum dan Raperda gangguan Ho yang dihilangkan dan satu Raperda lagi merupakan Perda rutin, yaitu Perda RAPBD 2017,” kata Nurdin.

Ia mengakui, mandeknya pembahasan sejumlah Raperda menjadi hal yang klasik setiap tahunnya. Tapi Nurdin seolah menyalahkan pihak pemerintah (eksekutif) yang belum menyiapkan sejumlah persayaratan pembuatan Perda seperti Naskah Akademik (NA) yang belum rampung seperti Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang belum selesai.

“Itu sudah tiga tahun loh (Raperda KTR), tahun 2012 ngajuin, terus 2015 dicabut, terus 2017 nganjuin lagi. Kami sudah minta terus, kesalahan fatalnya di Dinkes dan Dinkes sudah kami peringatkan, dan tahun ini terakhir, karena kami sudah minta NA-nya,” ucap Nurdin.

Menurut Nurdin, Kabupaten Bekasi menjadi yang daerah yang tertinggal pembuatan Perda KTR di Jawa Barat, dimana sejumlah Kota dan Kabupaten sudah rampung semua pembuatan Perda tentang perlindungan kesehatan dari asap rokok itu.

“Jadi sudah telat banget dan tidak kunjung rampung-rampung. Kayanya susah bangat untuk menyusun NA nya. Padahal di tempat lain aja cepat,” sindirnya.

Lanjut Nurdin, selain Raperda KTR yang mandek, ada Rapeda Lahan Abadi yang belum rampung, dan itu sengaja ditahan Bapemperda DPRD Kabupaten Bekasi, karena belum adanya kejelasan yang mesti dikaji lebih mendalam seperti pendapat dari masyarakat terutama pemilik lahan.

“Karena ini lahan masyarakat, harus ditanya dulu masyarakatnya mau tidak kalau lahannya menjadi lahan pertanian berkelanjutan, terus intensif apa yang diberikan pemerintah kalau mereka tidak menerima pemerintah daerah harus beri solusi,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, kalau waktu pembahasan sejumlah Perda sangat sempit, sehingga beberapa Perda akan dibahas pada Tahun 2018, dan itu menjadi ‘utang’ pembasan Perda kedepannya.

“Jadi, hingga akhir tahun ini paling tiga Perda yang bisa rampung, sedangkan sisanya untuk tahun depan,” tukasnya.
(dho)

Sumber:pojoksatu.id

Read More

Pembangunan Kios Danau Duta Harapan Dicurigai Ada Kepentingan Oknum

BEKASI – Warga Perumahan Duta Harapan dan Perumahan Telaga Mas Bekasi Utara kembali menggelar aksi simpatik di danau ruang terbuka hijau fasos fasum untuk menolak pembangunan kios kuliner di area danau tersebut.

Perwakilan warga, Atam Muharam mengatakan, pihaknya menolak pembangunan kios kuliner karena dinilai telah menabrak aturan yang ada.

“Ini sudah menyalahi aturan, karena fungsi danau adalah menjadi resapan air saat musim penghujan, kalau dijadikan bangunan kios kuliner tetap dipaksakan, maka Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyalahi aturan,” kata Muharam, Minggu (26/11/2017).

Kata dia, pembangunan tersebut tidak mentaati Undang – Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, pembangunan kios kuliner juga dinilai tidak selaras dengan peraturan kementrian PUPR nomor 28 tahun 2005 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sepadan Danau.

Karena, dalam aturan tersebut disampaikan bahwa sempadan danau sejauh lima puluh meter tidak boleh ada bangunan permanen. Warga menduga tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pembangunan kios kuiliner itu.

“Kami merasa pembangunan ini ada kepentingan – kepentingan oknum. Kami juga menegaskan kalau tidak segera di bongkar, ratusan warga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Diketahui, selain melakukan orasi dilokasi tersebut, warga juga membentangkan spanduk dan mengumpulkan tandatangan penolakan berdirininya kios kuliner tersebut. Karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem danau dan daerah resapan air di musim penghujan.
(neo)

Sumber:pojoksatu.id

Read More