BOGOR – Masih banyaknya ruang kelas rusak di Kabupaten Bogor, terus menjadi perhatian serius Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia terhadap pendidikan di Kabupaten Bogor .
“Training bagi masyarakat dan guru soal strategi advokasi kebijakan pendidikan sangat penting,” ujar Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah saat pelatihan guru dan masyarakat tentang kebijakan publik, Selasa (28/03/2017).
Ia menilai, selama ini pemkab masih lambat dalam merespon persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor . Terlebih, kini ada lebih dari 1.000 lebih ruang kelas rusak.
“Target pelatihan kami selama dua hari yakni peserta bisa baca cepat dokumen APBD, sehingga masyarakat paham aliran dana dan tepat sasaran atau tidak,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pendidikan berkaitan dengan keberlangsungan masa depan bangsa. Sebab, untuk mengancurkan negara tidak perlu menciptakan bom nuklir. Tapi, cukup tidak peduli pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto mengatakan, pendidikan adalah hak warga negara dan kewajiban negara memenuhinya.
“Pemerintah harus ada dan berperan dalam memajukan pendidikan,” ucapnya.
Sementara itu, total anggaran pendidikan tahun ini Rp1,404 triliun. Diantaranya, belanja langsung Rp303 miliar, belanja tidak langsung Rp1,074 triliun,
belanja pegawai Rp74.637 milyar, belanja barang dan jasa Rp41 milyar, belanja modal Rp214 milyar, anggaran sapras Rp196 miliar (APBD murni), dan Rp40 miliar (APBN).
Sedangkan, kelas rusak dan butuh perbaikan : 3.164 kelas. Diantaranya, SD Rp164,5 miliar, SMP senilai Rp10,3 miliar.
Sementara itu, anggaran yang dialokasikan tahun ini untuk sekolah, guru dan siswa Rp84,7 miliar, Rekapitulasi dana alokasi khusus (DAK) SD Rp12,4 miliar dan SMP Rp28,374 miliar.
“Training bagi masyarakat dan guru soal strategi advokasi kebijakan pendidikan sangat penting,” ujar Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah saat pelatihan guru dan masyarakat tentang kebijakan publik, Selasa (28/03/2017).
Ia menilai, selama ini pemkab masih lambat dalam merespon persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor . Terlebih, kini ada lebih dari 1.000 lebih ruang kelas rusak.
“Target pelatihan kami selama dua hari yakni peserta bisa baca cepat dokumen APBD, sehingga masyarakat paham aliran dana dan tepat sasaran atau tidak,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pendidikan berkaitan dengan keberlangsungan masa depan bangsa. Sebab, untuk mengancurkan negara tidak perlu menciptakan bom nuklir. Tapi, cukup tidak peduli pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto mengatakan, pendidikan adalah hak warga negara dan kewajiban negara memenuhinya.
“Pemerintah harus ada dan berperan dalam memajukan pendidikan,” ucapnya.
Sementara itu, total anggaran pendidikan tahun ini Rp1,404 triliun. Diantaranya, belanja langsung Rp303 miliar, belanja tidak langsung Rp1,074 triliun,
belanja pegawai Rp74.637 milyar, belanja barang dan jasa Rp41 milyar, belanja modal Rp214 milyar, anggaran sapras Rp196 miliar (APBD murni), dan Rp40 miliar (APBN).
Sedangkan, kelas rusak dan butuh perbaikan : 3.164 kelas. Diantaranya, SD Rp164,5 miliar, SMP senilai Rp10,3 miliar.
Sementara itu, anggaran yang dialokasikan tahun ini untuk sekolah, guru dan siswa Rp84,7 miliar, Rekapitulasi dana alokasi khusus (DAK) SD Rp12,4 miliar dan SMP Rp28,374 miliar.
(sumber:pojok jabar)
0 komentar:
Post a Comment