Sehat Lezat dan Suasana yang Asri Buka Puasa di Kampung 99 Depok

DEPOK – Mau berbuka puasa tak berdesak-desakan dan merasakan sensasinya asri Kota Depok. Coba wara-wiri ke Kampung 99 Pepohonan di KH Muhasan II, Meruyung, Limo. Di Kampung 99, kini menyediakan menu dan paket spesial Ramadan 1438 H.

Marketing Office Kampung 99 Pepohonan, Neea Rachma mengatakan, memasuki dan memberikan warna saat Ramadan, Kampung 99 Pepohonan tidak luput dengan memanjakan pengunjung Kampung 99 Pepohonan dengan paket Ramadan. Kali ini, pihaknya menyediakan menu paket buka puasa di Warung 99 Pepohonan.

“Kami telah menyiapkan menu Ramadan 1438 H untuk pengunjung Kampung 99 yang ingin mengadakan buka puasa bersama,” ujar Neea kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Kamis (25/05/2017).

Neea menjelaskan, Warung 99 Pepohonan menyediakan berbagai menu untuk berbuka puasa bersama. Ada dua paket yang disediakan dengan berbagai menu terbaik Warung 99 Pepohonan. Diantaranya, Paket Satu seharga Rp45 ribu dan Paket Dua seharga Rp75 ribu untuk satu orang, yang berisikan tajil, appetizer dan snack, soup, chicken, fish, nasi putih, dessert.

Neea mengungkapkan, Warung 99 Pepohonan menyediakan tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan berbuka puasa bersama, baik acara kantor, sekolah, komunitas, maupun yang lainnya.

Tidak hanya itu, kata dia di Warung 99 Pepohonan memiliki banyak menu makanan, sehingga pengunjung dapat memilih makan sesuai keinginan dan selera.

“Selain itu, kami menyediakan menu makanan tambahan, yakni menu foodstall exclusive dengan harga yang ekonomis,” tutup Neea.

Sumber : POJOKJABAR.com

Read More

Warga Depok Berjubal di Festival Cinangka

DEPOK – Festival Kampung Cinangka Tempo Doeloe yang dilaksanakan di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kota Depok, sangat diminati warga.

Hal tersebut dapat dilihat dari pengunjung yang berjubal di jalan Pendidikan, Kelurahan Cinangka, saat gelaran festival dua hari tersebut.

Salah satu pengunjung, Gibran (34) mengatakan, dirinya sangat terhibur dengan acara tersebut. Pasalnya, selain banyak kuliner-kuliner dan kesenian khas betawi, ada juga lomba dan permainan tradisional yang ditampilkan dalam gelaran tersebut.

“Dengan begini, saya jadi lebih tahu lagi mengenai kebudayaan khas Kota Depok,” katanya.

Ketua pelaksana kegiatan, Herman mengatakan, Festival Cinangka Tempo Doeloe dilaksanakan selama dua hari yakni 13-14 Mei 2017.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan, antara lain lomba mewarnai dan lomba tari anak paud dan TK, acara makan bareng warga dari 11 RW se Kelurahan Cinangka, karnaval pakaian adat betawi, jalan santai, serta lomba tumbuk uli dan ngayam kulit ketupat.

“Tak hanya itu, kami juga menggelar syukuran atas umur Kota Depok yang sudah menginjak ke 18 tahun. Serta, lomba kebersihan lingkungan,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua LPM Cinangka tersebut.

Adapun, lanjut Herman, tujuan kegiatan tersebut adalah menggali potensi seni dan budaya asli Kota Depok, agar para warga Depok lebih mengenal dan mencintai budayanya.

“Juga untuk mengenalkan kembali kuliner-kuliner khas Depok tempo dulu kepada generasi muda,” lanjutnya.

Kegiatan yang juga diselaraskan dengan program Kota Depok yaitu kota ramah keluarga ini, bekerjasama dengan Kelurahan, Karang Taruna, PKK dan BKM serta para ketua RW dan RT se Kelurahan Cinangka.

“Kami ingin mengajak seluruh warga kelurahan Cinangka agar berkontribusi dalam membangun Kelurahan Cinangka lebih baik,” ungkapnya.

Sumber :  POJOKJABAR.com

Read More

Kerennya PLBN Motaain

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain di Kabupaten Belu, NTT, tampak megah. 

Pos lintas batas ini baru diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. 

Sumber:(detik.com)

Read More

JK Sebut Pendiri Nahdlatul Wathan Layak Dapat Gelar Pahlawan

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menjadi teladan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini dikatakannya saat meresmikan pembukaan seminar nasional dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia: Jejak Perjuangan Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2017).

K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid diketahui sebagai pendiri organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan (NW) di Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dia meninggal pada tahun 1997 lalu.


"Bahwa syarat pahlawan nasional, ada yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa. Kalau tidak dikenal, kita tidak hadir di sini," ujar JK dalam sambutannya.

Sosok K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah mendidik ratusan ribu murid dan tokoh-tokoh. JK juga menyebut tokoh agama dari NTB tidak memiliki perbuatan tercela. Perjuangannya menggerakan masyarakat di NTB memiliki dampak nasional.

JK menambahkan, status pahlawan nasional K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid hanya tinggal menunggu penyelesaian adminstrasi.

"Karena itulah menjadi pahlawan nasional bagi yang kita semua hadir di sini untuk menggambarkan apa yang telah dicapai," kata JK.

Dulunya, lanjut JK, Presiden Soekarno menyebut perjuangan kemerdekaan tidak hanya melalui tindakan militer, tetapi juga dengan perjuangan keilmuan serta kemasyarakatan.

"Rumusan pahlawan nasional sederhana, tapi tentu tidak mudah diberikan. Orang yang telah dianggap heroik, kepahlawanan yang dapat dikenal dan dan diingat sepanjang masa oleh masyarakat lainnya," jelasnya. Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menjadi teladan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini dikatakannya saat meresmikan pembukaan seminar nasional dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia: Jejak Perjuangan Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2017).

K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid diketahui sebagai pendiri organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan (NW) di Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dia meninggal pada tahun 1997 lalu.

"Bahwa syarat pahlawan nasional, ada yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa. Kalau tidak dikenal, kita tidak hadir di sini," ujar JK dalam sambutannya.

Sosok K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah mendidik ratusan ribu murid dan tokoh-tokoh. JK juga menyebut tokoh agama dari NTB tidak memiliki perbuatan tercela. Perjuangannya menggerakan masyarakat di NTB memiliki dampak nasional.

Sumber:(detik.com)

Read More

Legenda Suku Mante dan Jejak Mungil di Tanah Rencong

Suku Mante menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini usai video komunitas motor trail menangkap sosok yang berlari cepat di jalanan bersemak belukar. Orang Mante dipersepsikan punya tubuh kecil, pemalu, dan misterius.

"Memang ini adalah salah satu suku yang dianggap sebagai suku tertua orang Aceh," tutur arkeolog dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Husaini Ibrahim, kepada detikcom, Senin (27/3/2017).

Orang Mante atau Bante dianggap sebagai orang asli Aceh sebelum para pendatang tiba di Tanah Rencong dan membentuk masyarakat Aceh moderen seperti yang jamak dikenal sekarang. Keberadaan orang Mante di era moderen sendiri masih penuh tanda tanya, kebanyakan hanya berupa kabar kesaksian yang sulit dipercaya, atau juga hanya jejak-jejak mungil di tanah yang ditemukan pelintas.

"Dari cerita memang jejak kakinya kecil, seperti anak kecil," kata Husaini.

Legenda Suku Mante dan Jejak Mungil di Tanah RencongFoto: Akun Youtube: Fredography


Dosen sejarah ini juga telah mengetahui kabar dari video yang beredar di internet itu. Bila dicocokkan dengan penuturan masyarakat, memang gelagat sosok di video itu juga cocok, yakni orang Mante akan lari bila didekati.

Usaha penelaahan ilmiah menuturkan mereka ini masih satu kerabat dengan suku-suku lain di kawasan regional, misalnya suku Lanun yang di lautan Asia Tenggara, Suku Sakai di Riau, hingga orang-orang bahasa Mon-Khmer di daratan Indochina. Mereka-mereka ini masih satu rumpun, yakni Proto Melayu alias Melayu Tua.

"Ada cerita, zaman dahulu kala mereka itu awalnya berada di satu kawasan di Aceh Besar, yakni di Kampung Seumileuh alias Kampung Rumoh Dua Blaih," kata Husaini.

Seiring waktu, mereka berpindah tempat sampai ke kawasan Indra Patra, tempat Kerajaan Lamuri. Mereka hidup hingga ke Indra Puri sampai ke Tanoh Abee (Tanah Berpasir Halus). Kawasan segitiga itu semua adalah lembah yang didiami mereka.

"Dalam perkembangannya, mereka menyebar ke beberapa kawasan, termasuk daerah subur untuk kehidupan, mencari air tawar. Mereka sampai ke pegunungan, maka kemudian mereka mendiami daerah pegunungan," kata Husaini menyampaikan cerita lama.

Agama baru datang. Pernah suatu ketika mereka dibawa ke hadapan seorang raja agar para Mante ini masuk Islam. Namun mereka belum mau. Raja tak memaksakan agama ke mereka, maka mereka dilepaskan kembali dan menyebar sampai ke Gayo.

Lalu bagaimana dengan ciri-ciri fisik mereka yang dikenal pendek? Bagaimana bisa seperti itu? Husaini mengkonfirmasi bahwa mereka memang berbadan pendek, sekitar 60 cm hingga 1 meter lebih sedikit.

"Agak bungkuk sedikit. Tetapi mereka sangat lincah. Larinya kencang sekali. Kadang kalau beradu cepat dengan sepeda, maka sepedanya bisa kalah. Kencang sekali larinya," katanya.

Mereka dianggap sebagai ras yang belum tercampur dengan orang luar, sehingga masih murni. Perawakan orang Aceh moderen seperti sekarang terbentuk karena interaksi dengan berbagai suku bangsa, antara lain Arab, China, Eropa, dan Hindia.

Biar bagaimanapun, kata Husaini, orang-orang Mante tetap manusia. Ketidakumuman posturnya karena khalayak umum belum terlalu paham soal eksistensi jenis ras semacam ini.

"Mereka bukan binatang, namun manusia dengan ras yang agak lain dan jarang berjumpa dengan orang-orang pada umumnya. Mungkin orang lain mengangap binatang, padahal tidak. Mereka manusia yang hidupnya di hutan-hutan," tuturnya.

(sumber:detik.com)

Read More

Cerita Saksi soal Mencekamnya Terminal Antapani saat Ormas Bentrok

Bandung - Dua anggota ormas terlibat bentrok di Terminal Antapani, Kota Bandung. Beruntung kejadian tak berlangsung lama.

Seorang tukang ojek Agus Tristiawan (46) menceritakan suasana bentrokan semalam kepada detikcom. Menurut Agus, isu bentrokan sudah ada sejak sore hari. Masyarakat sekitar sudah diimbau untuk mengamankan diri.

"Kejadiannya sekitar jam sepuluhan. Tapi kalau warga di sini sudah tahu dari sore. Katanya mau ada kerusuhan. Tapi kejadiannya mah malem," ujar Agus.

"Tawurannya sampai masuk ke dalam kampung. Di Cihaurkuku, Sindangsari. Tadi malam mencekam banget, lempar-lemparan segala macam. Kayu, batu, besi. Enggak ada korban tewas, cuma luka-luka aja. Semua berbaur, ada yang pakai seragam ormas ada yang enggak," tambanhya panjang lebar.

Pangkalan ojek juga sempat diminta membubarkan diri selepas Magrib. Namun ada beberapa yang tetap berada di lokasi karena masih banyak penumpang yang membutuhkan transportasi.

"Ojek juga disuruh bubar dari Magrib. Tapi kasihan masih banyak warga yang butuh ojek. Jam 10 baru bubar," tutur Agus.

Mulai pukul 22.00 WIB semalam, polisi juga menutup kawasan Terminal Antapani mulai dari Jalan Senam Indah hingga Kompel Mitra Dago.

"Sampai tadi jam 7 pagi polisi membubarkan diri. Jalan dibuka. Sekarang sudah kondusif," kata Agus yang sempat melihat peristiwa bentrokan hingga pukul 23.00 WIB.

Menurut Agus, kondisi semalam di Terminal Antapani sempat mencekam. Kedua kubu saling lempar. Agus sempat mendengar suara tembakan peringatan.

"Mencekam banget. Udah seperti perang. Tapi enggak ada yang rusak," ucapnya.

Kepolisian turun tangan. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus, tidak ada korban atau kerusakan dalam kejadian itu. Dua pihak bertikai bisa dilerai.

(sumber:detik.com)

Read More

Rombongan Komisi IV Sidak ke Pulau-pulau Hasil Reklamasi

Jakarta - Komisi IV DPR pagi ini melakukan sidak ke beberapa pulau hasil proyek reklamasi. Rombongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan turut serta dalam sidak ini.

Pantauan di lokasi, rombongan sidak pulau reklamasi berangkat dari Pelabuhan Nizam Zachman, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (24/3/2017). Rombongan kemudian bersama wartawan berangkat menggunakan kapal cepat milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun pimpinan Komisi IV yang hadir adalah Ketua Komisi IV Edhy Prabowo dan Wakil Ketua Komisi IV Herman Kaheron. Rombongan pemerintah terdiri dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya KKP Eko dan Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan San Afri Awang.

Rombongan yang berangkat dari pelabuhan sekitar pukul 07.30 WIB tersebut tiba pertama kali di Pulau C reklamasi sekitar pukul 09.15 WIB. Rombongan kemudian mengecek kegiatan reklamasi di pulau tersebut apakah masih berlangsung atau tidak mengingat kegiatan reklamasi di pulau tersebut dihentikan sementara sejak 2016 karena dikenakan sanksi administrasi oleh KLHK.

Di Pulau C, terpantau kegiatan pembangunan dihentikan total. Tak ada pekerja yang beraktivitas. Pulau C masih belum terbangun bangunan apapun.

Usai memastikan tak ada kegiatan di Pulau C, rombongan bergegas ke Pulau D menggunakan mobil. Sama seperti di pulau sebelumnya, rombongan sidak memastikan bahwa kegiatan pembangunan di Pulau D dihentikan sementara.

Tak seperti Pulau C yang belum dibangun apapun, di Pulau D sudah berdiri beberapa bangunan, baik yang sudah jadi ataupun belum. Namun proses pembangunan bangunan baru dihentikan sementara.

Saat ini, rombongan akan lanjut bersidak ke pulau selanjutnya. Dari informasi yang dihimpun, kegiatan ini akan selesai di Pulau G sebelum salat Jumat. 

(sumber:detik.com)

Read More

Mobil Presiden RI dari Masa ke Masa, Mungkinkah Pakai Esemka?

Jakarta - Mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 Guard yang digunakan Joko Widodo tengah menjadi sorotan. Sudah berusia 10 tahun, mobil tersebut kerap kali mogok. Kemudian muncul usulan agar Jokowi mengganti mobil dinasnya dengan Esemka.

"Ya ganti dengan Esemka saja, ya kan kalau itu saya kira persoalan teknis ya dan harusnya ada antisipasi maintenance dan sebagainya," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/2017).

Mobil Esemka tidak asing bagi Jokowi. Mobil tersebut pernah dibanggakannya pada saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dari segi spesifikasi mobil, memang jauh jika dibandingkan dengan merek mobil Eropa yang digunakan saat ini.

Saat itu, Jokowi menggunakan mobil Esemka tipe Rajawali dengan kapasitas mesin 1.600 cc dan transmisi manual 5 percepatan. Kebanggaan Jokowi menggunakan mobil karya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo itu juga berlanjut saat dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.


Mobil Presiden RI dari Masa ke Masa, Mungkinkah Pakai Esemka?Jokowi dan mobil Esemka. Foto: detikfoto


"Ya kalau kalian suka ya tak pakai (ku pakai Land Cruiser). Saya juga lebih senang pakai Esemka. Saya pakai Jakarta-Solo baik-baik saja kan harusnya lebih senang produk dalam negeri," kata Jokowi kala itu.

Lalu, mungkinkah mobil Esemka dapat kembali 'menemani' Jokowi dalam perjalanan dinasnya sebagai presiden?

Jika melihat mobil presiden Indonesia dari masa ke masa, nampak mobil-mobil merek Eropa mendominasi. Seperti mobil yang ditunggangi Presiden pertama RI, Sukarno.

Buick-8 menjadi mobil kepresidenan RI pertama yang digunakan setelah proklamasi. Mobil tersebut menjadi kendaraan sehari-hari Sukarno dan yang paling bagus saat itu. Di dalamnya ada kaca yang memisahkan antara pengemudi dengan penumpang.

Tak hanya Buick-8. Sukarno juga memiliki Chrysler Crown Imperial yang merupakan hadiah dari Raja Saudi saat Sukarno pergi beribadah haji. Sukarno jatuh hati pada pandangan pertama dengan mobil itu.
Chrysler Crown Imperial Chrysler Crown Imperial. Foto: Internet

"Ketika aku akan kembali ke Tanah Air, Raja Arab Saudi mengatakan, 'Presiden Sukarno, mobil Chrysler Crown Imperial ini telah Anda pakai selama berada di sini. Dan sekarang saya menyerahkannya kepada Anda sebagai hadiah," ujar Sukarno mengulang kembali ucapan Raja Saud, dalam buku 'Penyambung Lidah Rakyat'.

Pada masa pemerintahan Soeharto, mobil dinas berganti. Presiden ke-2 RI itu menggunakan Mercedes-Benz 500SEL Limousine keluaran 1987.

Mobil pabrikan Jerman tersebut memiliki kapasitas 5.000 cc dan kecepatan maksimum 220 km/ jam. Soal keamanan, Mercy yang menjadi kendaraan dinas Soeharto ini memiliki spesifikasi yang setara dengan Presiden Bill Clinton.

Bodi Mercedes-Benz 500SEL Limousine dilapisi baja. Sementara kaca mobil dilengkapi anti peluru 3 inci. Ban mobil dirancang antipeluru serta ranjau darat.

Masa pemerintahan berganti, mobil kepresidenan juga ikut berganti. Namun rupanya merek Mercedes-Benz masih tetap setia menjadi kendaraan yang digunakan oleh presiden RI. Adalah Mercedes-Benz S600 yang menjadi mobil dinas bagi BJ Habibie, Gus Dur hingga Megawati pada masa 1999-2001.

Mobil mengusung fitur keamanan tinggi untuk perjalanan seorang presiden. Sedan mewah tersebut juga dirancang antipeluru serta sejumlah standar lainnya.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi saat ini Mercy tetap menjadi merek mobil kepresidenan. Model yang digunakan yakni Mercedes-Benz S600 Guard.

Sekujur bodi dan kaca Mercy S600 Guard berlapis bahan antipeluru senapan serbu standar militer, bahkan sanggup melindungi penumpang dari serangan granat tangan. Fasilitas keselamatan lain adalah fitur run-flat tyre yang memungkinkan mobil bermesin biturbo 12 silinder itu ngebut meninggalkan lokasi konflik dalam kondisi ban kempis. Tangki bahan bakarnya yang antipeluru juga punya sistem pemadaman api, sehingga dia mampu mencegah ledakan.

(sumber:detik.com)

Read More

27 Maret Bukan Hari Cuti Bersama

Jakarta - Media sosial diramaikan pembahasan soal hari Senin tanggal 27 Maret 2017, yang dijepit hari minggu dan libur nasional hari raya Nyepi pada 28 Maret 2017. Pemerintah menegaskan 27 Maret bukan hari cuti bersama.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Rini Widyantini angkat bicara soal isu 27 Maret menjadi hari cuti bersama.

Rini menjelaskan Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No 684 Tahun 2016, No 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017. SKB tersebut ditandatangani oleh MenPANRB Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November 2016.

Berdasarkan SKB tersebut terdapat 16 hari libur nasional pada tahun 2017. Di samping itu, waktu cuti bersama ditetapkan sebanyak enam hari. Dari enam hari cuti bersama yang ditetapkan, tidak ada tanggal 27 Maret 2017.

"Masyarakat diminta untuk tetap merujuk kepada SKB yang telah ditandatangani MenPANRB, Menag, serta Menaker," ujar seperti dikutip dari situs menpan.go.id, Jumat (24/3/2017).

Berikut rincian libur nasional tahun 2017:
- Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi
- Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
- Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
- Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih
- Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
- Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional
- Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561
- Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
- Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
- Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
- Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
- Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
- Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW
- Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

Untuk cuti bersama tahun 2017, berikut rinciannya:
- Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi
- Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
- Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal 

(sumber:detik.com)

Read More

Tiket H-3 Lebaran Langsung Ludes Jadi Perbincangan di Medsos

Jakarta - Calon pembeli tiket kereta api untuk mudik H-3 Lebaran meluapkan kekecewannya di media sosial. Mereka kecewa sebab tiket langsung ludes dalam hitungan detik.

Keluhan itu disampaikan sejumlah calon pembeli lewat Twitter @KAI121. Misalnya seperti akun @Ari_Wibisono. "Hanya dalam hitungan detik tiket mudik habis, pastikan tepat sasaran," cuit akun itu.

Calon pembeli lainnya juga mengeluhkan hal serupa. "Bela-belain begadang tapi baru beberapa menit sudah habis. Mana situs nggak bisa dibuka. Aplikasi errot mulu," kata akun @fatjkt.

"Ga masuk akal. Masak online tiket kereta mudik Lebaran tidak ada satu menit sudah habis semua tiket keretanya? ada apa ni? " ujar akun Twitter lainnya @iaprisal yang mengeluhkan ludesnya tiket.

Menjawab keluhan tersebut, Senior Manager Humas PT KAI Daop I Jakarta Suprapto menjelaskan ludesnya tiket Lebaran karena ada tanggal-tanggal yang menjadi dominasi mayoritas pilihan pemudik. Apalagi melihat tiket penjualan untuk H-3 yang dibuka tadi malam untuk keberangkatan pada 22 Juni 2017.

"Memang ludes dalam hitungan detik karena hari-hari tersebut yang dominan. Menjadi primadona masyarakat untuk angkutan mudik di H-3 dan H-2," ujar Suprapto, Jumat (24/3/2017).

Lebaran diperkirakan jatuh pada 25 Juni hingga 26 Juni 2017. Penjualan tiket mudik kereta api secara online masih akan dibuka hingga 3 April 2017. PT KAI DAOP 1 Jakarta menyediakan 47 ribu tiket untuk mudik Lebaran. 

(sumber:detik.com)

Read More

Ini Penjelasan PT KAI Soal Tiket Lebaran yang Ludes Hitungan Detik

Jakarta - PT KAI menjelaskan pemesanan tiket mudik online ludes terjual dalam hitungan detik sebab tingginya permintaan. Dalam pemesanan online ada aturan 'siapa cepat dia yang dapat'.

"Ini kan online. Jadi siapa cepat dia dapat," kata Senior Manager Humas PT KAI Daop I Jakarta Suprapto saat dihubungi detikcom, Jumat (24/3/2017).

Lebih lanjut dia mengatakan terjadi hukum ekonomi terkait habisnya tiket H-3 tersebut. Menurutnya permintaan yang lebih tinggi dari penawaran menjadikan langka suatu barang.

"Ini kan hukum ekonomi permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka akan terjadi kelangkaan barang. Saling berebut soalnya kita online mau di dalam maupun luar negeri bisa akses tiket karena tiket online," ucap Suprapto.

Suprapto menyarankan para calon pembeli mencari tiket di hari lain. Selain secara online, Suprapto juga menyatakan masyarakat dapat membeli tiket di minimarket yang bekerja sama dengan PT KAI.

"Mereka awalnya cari H-3 dan H-2, kalau nggak dapat baru di H-1. Kalau H-1 nggak dapat, baru di H-4. Semua bisa mengakses pemesanan, siapa cepat dia dapat. Kami mengimbau kepada masyaraklat untuk membeli tiket di saluran online, bisa website KAI akses atau di minimarket" ujarnya. 

(sumber:detik.com)

Read More

52 Perwira Tinggi Polri Terima Kenaikan Pangkat

JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengukuhkan kenaikan pangkat bagi 52 perwira tinggi Polri di Wisma Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Beberapa perwira tinggi itu ada yang menempati jabatan baru di lingkungan Polri, maupun di luar Polri.

“Kenaikan pangkat kali ini cukup besar, ada 52 orang yang kemarin diterima Bapak Presiden, dan 36 orang dari TNI. Ini memang cukup banyak,” kata Tito saat menyampaikan sambutan.

Ia mengatakan, kenaikan pangkat dan jabatan yang cukup besar kali ini, tidak terlepas dari keputusan Presiden Joko Widodo yang mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kelola Polri. Keputusan itu diambil pada awal tahun ini.

“Ini kemajuan baru bagi Polri, karena dulunya jumlah pati Polri tidak boleh lampaui satuan lain. Tapi karena ada SOTK baru, dan perkembangan situasi politik yang cukup menguntungkan institusi Polri, sehingga banyak sekali selain SOTK berkembang, juga penugasan di luar struktur cukup akomodatif untuk posisi pati,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya perubahan SOTK, dapat memperluas lingkup bottle neck bagi jabatan kombes yang telah berhak naik pangkat sebagai brigadir jenderal nantinya.

Saat ini, kata dia, ada sekitar  550 kombes yang menunggu kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang satu.

Berikut nama-nama pati Polri yang menerima kenaikan pangkat:

1. Irjen Ghufron, Pati SSDM Polri (penugasan pada Kemenkopolhukam).
2. Irjen Imam Budi Supeno, Sahlijemen Kapolri.
3. Irjen Yohanes Agus, Pati SSDM Polri (Penugasan pada Aseanapol).
4. Irjen Arkian Lubis, Kakorbinmas Baharkam Polri.
5. Irjen Sigit Sudarmanto, Widyaiswara Utama Sespim Polri
6. Irjen Ike Edwin, Sahlisospol Kapolri.
7. Irjen Umar Septono, Kakorsabhara Baharkam Polri.
8. Irjen Muhamad Chairul Noor Alamsyah, Kakorpolairud Baharkam Polri.
9. Irjen Muhamad Syafii, Kadensus 88 Antiteror Polri.
10. Brigjen Heru Teguh, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
11. Brigjen Dedi Sutarya, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).a
12. Brigjen Andi Taqdie Rahmantiro, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
13. Brigjen Edi Kustoro, Pati Lemdiklat (Penugasan pada Lemhanas).
14. Brigjen Wahyudin, Irwil III Itwasum Polri.
15. Brigjen Oneng Subroto, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
16. Brigjen Aris Nurhandayani, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
17. Brigjen Bambang Budi Santoso, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
18. Brigjen Basuki, Pati Lemdiklat Polri (Penugasan pada Lemhanas).
19. Brigjen Sutarno, Dir Bintibmas Korbinmas Baharkam Polri.
20. Brigjen Raja Haryono, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
21. Brigjen Anang Suhari, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BIN).
22. Brigjen Muhammad Nur, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
23. Brigjen Refdi Andri, Wakil Kepala Polda Sulawesi Utara.
24. Brigjen Bastomy Sanap, Pati Baharkam Polri (Penugasan pada Bakamla).
25. Brigjen Janner Humala, Pati Baharkam Polri (Penugasa pada Bakamla).
26. Brigjen Alex Sampe, Kadiklat Reserse Lemdimlat Polri.
27. Brigjen Adityawarman, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
28. Brigjen Irlan, Dirkamsus Baintelkam Polri.
29. Brigjen Kushariyanto, Dirgakkum Korlantas Polri.
30. Brigjen Suryanbodo, Karojemengar Srena Polri.
31. Brigjen Tagam Sinaga, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
32. Brigjen Abdul Rakhman, Danpas Pelopor Korbrimob Polri.
33. Brigjen Adnan, Widyaiswara Madya Sespim Polri.
34. Brigjen Mulyanto, Pati SSDM Polri (Penugasan pada Lemhanas).
35. Brigjen Triwarno Atmojo, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
36. Brigjen Hamli, Pati Densus 88 Antiteror Polri (Penugasan pada BNPT).
37. Brigjen Yehu Wangsajaya, Pati SSDM Polri (Penugasan pada Kemenkopolhukam).
38. Brigjen Risyapudin Nursin, Dir Regident Korlantas Polri.
39. Brigjen Chryshnanda, Dirkamsel Korlantas Polri.
40. Brigjen Imam Widodo, Danpas Gegana Korbrimob Polri.
41. Brigjen Juansih, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
42. Brigjen Mohammad Fadil Imran, Dir Tipid Siber Bareskrim Polri.
43. Brigjen Muhamad Nurochman, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
44. Brigjen Marthinus Hukom, Pati Densus 88 Antiteror Polri (Penugasan pada BNPT).
45. Brigjen Faizal Thayeb, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BIN).
46. Brigjen Riza Celvian Gumay, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BIN).
47. Brigjen Suharyono, Pati Baintelkam Polrj (Penugasan pada BIN).
48. Brigjen Teddy Minahasa Putra, Pamen SSDM Polri (Penugasan sebagai anggota Tim Ahli Wakil Presiden).
49. Brigjen Tree Jaldi-Kabag Dalmutu Rorenmin Itwasum Polri.
50. Brigjen Markum-Kabag Kurhan Jardiktuk Rokurlum Lemdikpol.
51. Brigjen Mishar-Karo Sarpras Polda Riau.
52. Brigjen Dadang Muharam- Irbidjemenopsnal II Itwil IV Itwasum Polri.

(sumber:kompas)

Read More

Tolak Pembangunan PLTU di Batang, Aktivis Lingkungan Demo di KPK

Jakarta - Massa aktivis dari berbagai komunitas seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace dan Jaringan Tambang (Jatam) menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka berorasi menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara di Batang, Jawa Tengah.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (23/3/2017) massa berorasi dan meminta KPK untuk mengusut Coal-Ruption atau korupsi batu bara. Meski hujan massa tetap berorasi, sembari membawa berbagai banner dan spanduk penolakan.

Salah satu orator, Karman yang merupakan warga dari Batang mengungkapkan keluhannya. "Kami warga di Batang sudah di kurung oleh PLTU. Mohon KPK itu diusut," teriak orator aksi demo Karman.

"Tolak PLTU... Stop Korupsi Batu Bara," sambut para demonstran.

Aksi berjalan tertib karena polisi berjaga di sekitar massa. Rencananya perwakilan massa juga akan audiensi dengan KPK untuk mengusut kasus korupsi batu bara dalam pembangunan PLTU di Batang.

Aksi ini membuat Jalan Kuningan Persada di depan Gedung baru KPK ditutup. Lalu lintas sedikit tersendat akibat aksi ini. 

sumber:(detik.com)

Read More

Tertutup dan Gagal Beradaptasi Jadi Faktor Orang Mudah Bunuh Diri

Jakarta - Fenomena bunuh diri yang terjadi belakangan ini mengagetkan masyarakat. Seorang sopir taksi online hingga manajer artis meninggal dengan cara bunuh diri.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Derajad Sulistyo Widhyharto mengatakan, salah satu penyebab terjadinya bunuh diri adalah kegagalan seseorang dalam beradaptasi di lingkungan sosial. Akhirnya orang tersebut menutup diri dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

"Bisa jadi itu faktor sosiologis tidak bekerja, pada prinsipnya kita itu makhluk sosial. Kita hidup dengan banyak orang, ketika kita gagal dalam beradaptasi kemudian kita menutup diri, ada dua kemungkinan karena memang sengaja menutup persoalan sosial, atau ada tekanan," ujar Derajad dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (22/3/2017).


Dalam perjalanannya, adaptasi dengan lingkungan pun memang bisa dikatakan berhasil dan bisa juga tidak. Seseorang yang berhasil menyesuaikan dengan kehidupan sosialnya maka dia cenderung terbuka dan bergaul dengan masyarakat.

"Proses adaptasi itu ada dua, dia berhasil, dia gagal. Adaptasi itu pun dipengaruhi tiga, keyakinan, kebutuhan, peluang, keyakinan dan kebutuhan itu di dalam diri, sedangkan peluang di dalam masyarakat,peluang itu didapat ketika dia mampu bergaul dengan orang lain," katanya.

Menurut Derajad, setidaknya ada dua tipe bunuh diri yang menonjol dan mampu menjelaskan fenomena bunuh diri dalam masyarakat Indonesia. Pertama adalah adanya ketidakteraturan dalam norma yang dianut oleh seseorang sehingga dia mengejar hal-hal yang bersifat material dan berlaku hedonistik yang menyebabkan kehidupannya disudahi dengan cara tragis.

"Ada beberapa tipe jika merujuk Emile Durkheim, namun setidaknya ada dua tipe yang cukup menonjol. Anomistik dan Fatlistik. Pertama, itu munculnya bunuh diri karena ketidakteraturan norma, orang mempunyai pegangan yang tidak jelas, karena masyarakat kita normatif, sangat taat terhadap aturan, sangat merujuk kepada aturan. Ada ketidakteraturan norma sehingga mereka kehilangan pegangan, sehingga mereka masuk ke dalam dimensi norma gaya hidup, memburu kekayaan, terus kemudian gaya hidup hedonistik, ketika mereka tidak mampu mencapai, alhasil mereka menyudahi kehidupannya," terangnya.

Selanjutnya, fenomena bunuh diri pun disebabkan oleh dimensi keseimbangan alam dan tekanan yang begitu tinggi. Faktor ini menyebabkan masyarakat pasrah pada nasib dan tidak menyandarkan dirinya pada kehidupan nyata.

"Kecenderungan bahwa masyarakat ini pasrah pada nasib, dimensi keseimbangan dengan alam mestinya berpengaruh,sekarang alam sudah tidak lagi menyandarkan diri pada alam,ada kehidupan dan tekanan hidup menjadikan mereka tidak lagi merujuk keseimbangan alam sehingga mereka memutuskan bunuh diri," jelas Derajad.

Menyikapi hal tersebut, Derajad menganjurkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk membuka ruang-ruang terbuka tempat pertemuan antar warga. Ruang ini diharapkan dapat menjembatani interaksi antar warga yang bisa meminimalisir rasa menutup diri dan individualistik yang kerapkali menjadi pemicu dalam aksi bunuh diri.

"Jangan menutup diri, mereka mengurangi menutup diri, membuka forum pertemanan keluarga, pertemuan antar warga, pertemuan RT/RW, kumpulan muda apalagi di kota-kota besar, ada ruang bersama, interaksi antar warga untuk saling mengenal" pungkasnya.

sumber:(detik.com)

Read More

Wali Kota Bogor Minta Mobil Dinas Bantu Angkut Warga yang Terlantar

Jakarta - Sopir angkutan kota (angkot) dengan para pengemudi ojek online di Bogor telah sepakat berdamai. Wali Kota Bogor Bima Arya menginstruksikan agar mobil dinas bisa digunakan untuk mengangkut warga yang terlantar mengantisipasi mogok susulan.

"Saya instruksikan Kadishub untuk mengkoordinasikan semua armada mobil dinas yang tersedia, silakan diatur pendistribusiannya sehingga warga tidak bingung mencarinya," kata Bima dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/3/2017).

Intruksi ini merupakan salah satu poin hasil rapat Bima dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di ruang Paseban Sri Bima yang digelar pada Rabu 22 Maret 2017 malam hari. Bima didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.


Bima mengatakan untuk armada mobil dinas OPD yang diturunkan agar diberikan tanda sebagai identifikasi. Menurut Bima, hal tersebut agar warga yang membutuhkan dapat mengetahuinya. Ia juga meminta semua jajaran Pemkot Bogor mulai dari lurah, camat dan pimpinan OPD serta seluruh staf agar segera berkoordinasi dan mendeteksi secara benar setiap informasi agar dapat ditindaklanjuti.

"Jadi saya mengharapkan betul-betul semua rekan di wilayah untuk terus memantau wilayahnya, begitu ada kejadian sekecil apapun langsung koordinasikan dan laporkan kepada pihak kepolisian dan TNI," ungkap Bima.

Danrem 061 Suryakencana Kol Inf Mirza Agus yang turut hadir bersama Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Arm Dodi Suhardiman menyatakan kesiapan seluruh personel TNI AD yang ada untuk membantu menjaga kondusifitas Kota Bogor.

"Kami sudah perintahkan semua jajaran Dandim di bawah Danrem untuk menyekat gerombolan angkot maupun online agar tidak terjadi gesekan-gesekan susulan dan tetap siap siaga sehingga harapan kita menjaga kondusifitas Kota Bogor tetap terjaga," jelas Mirza Agus.

Sementara itu Dandim 0606 Kota Bogor menyarankan agar armada yang diturunkan agar segera diinventarisir dan dibagi pendistribusiannya. Dukungan juga disampaikan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, ia mengimbau kepada aparat di wilayah agar diinformasikan kejadian apapun.

Menanggapi hal itu, Kadis Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati langsung merespond cepat. Menurutnya, selain mobil dinas yang diturunkan, banyak warga juga yang secara sukarela ingin membantu dengan kendaraan pribadinya.

"Untuk armada bus Trans Pakuan total ada 14 unit Trans Pakuan yang akan diterjunkan untuk membantu mengangkut warga, keterbatasan sopir yang berjumlah 10 orang akan dibantu personel TNI," katanya.

sumber:detik.com

Read More

Begini Prosedur Pemberian Fasilitas Mobil Negara ke Mantan Presiden

Jakarta - Mobil Kepresidenan menjadi sorotan setelah diketahui salah satu mobil VVIP itu dipakai oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini telah dikembalikan ke negara. Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengatakan pemberian mobil dari negara untuk mantan Presiden RI dan Wakil Presiden RI ada prosedurnya.

Djumala mengatakan pemberian mobil dari negara untuk mantan Presiden RI dan Wakil Presiden RI dijamin di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Begitu selesai menjabat maka presiden maupun mantan wakil presiden berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

"Begitu sudah selesai masa tugas, sesuai UU nomor 7 tahun 1978, mantan presiden berhak untuk mendapat mobil dari negara beserta pengemudinya," kata Djumala saat berbincang dengan detikcom, pada Rabu 22 Maret 2017 malam.


Tak hanya mobil, Djumala mengatakan mantan presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan rumah, pengawalan serta asuransi kesehatan dan jiwa. "Kalau rumah itu diberi oleh negara. Tapi kalau mobil ada batasannya, tergantung dari beliau yang menggunakannya, nanti akan kembali ke negara," kata Djumala.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, kata Djumala, prosedur yang harus dilewati yakni harus melalui Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). "Nanti Biro Umum membuat surat penyerahan mobil, kemudian disampaikan dan surat itu disimpan di Setneg. Itu resmi, bahwa itu diberikan fasilitas untuk mantan presiden dan wakil presiden," kata Djumala.

Namun, kata Djumala, terkait dengan mobil yang digunakan oleh SBY setelah dirinya tak menjabat lagi, tidak ditemukan adanya surat penyerahan mobil tersebut. Terlebih mobil yang digunakan itu yakni mobil Kepresidenan atau VVIP.

"Yang terakhir ini tidak ada suratnya di Setneg," katanya.

Djumala menambahkan untuk jenis mobil yang digunakan oleh mantan presiden dan wakil presiden bukanlah mobil Kepresidenan/VVIP, melainkan ada tipe khusus. "Biasanya kalau untuk mantan itu diberikan mobil Toyota Camry 2.4 atau 3.0 dari negara. Kami punya banyak stok untuk mobil Camry ini. Kalau mobil Kepresidenan kan harusnya untuk mobilitas presiden, namanya juga mobil Kepresidenan," katanya.

Selain itu, lanjut Djumala, untuk perawatan serta biaya sopir selama digunakan oleh mantan presiden maupun wakil presiden akan ditanggung oleh negara.
sumber:detik.com

Read More

Jokowi Ungkit Soal Kertas dan Sawit RI ke PM Turnbull

Ekonomi menjadi salah satu fokus pembahasan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Jokowi pun mengungkit hambatan perdagangan antara kedua negara, seperti terhadap produk kertas dan kelapa sawit.

Produk kertas Indonesia yang masuk ke Australia dikenakan tarif bea masuk anti dumping sementara (BMADS) hingga 70% dari nilai produk. Sehingga harga produk tersebut menjadi sangat mahal.

Ini tentunya membuat produk menjadi kalah saing. Sementara permintaan produk Indonesia di Australia cukup tinggi. Hal yang serupa juga terjadi apda produk kelapa sawit dengan tarif bea masuk yang sangat tinggi.

"Di bidang perdagangan saya menyampaikan beberapa penekanan dan harapan, yaitu menghilangkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif bagi produk Indonesia, misalnya produk kertas dan kelapa sawit dari Indonesia," ungkap Jokowi saat jumpa pers bersama Turnbull di Admeralty House Sydney, Australia, Minggu (26/2/2017).

Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk mempercepat penyelesaikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA).

"Kita sepakat agar negoisasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat diselesaikan tahun 2017," terangnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuturkan penyelesaian IA CEPA akan mendorong sektor swasta menjadi lebih aktif ke depannya, sebab banyak peluang bisnis yang akan tercipta.

"Jadi memang ini momen yang tepat sejak presiden Jokowi dan PM Australia mengaktifkan kembali perjanjian IA-CEPA, suasana hubungan kedua negara termasuk swasta mencair dan kedua belah pihak, dan makin banyak peluang bisnis yang bisa kita garap bersama," kata Thomas pada kesempatan yang sama. 

(ant)sumber:detik.com

Read More

Ekspor Sawit RI ke Eropa Dihambat, Pemerintah Harus Bertindak

Jakarta - Ekspor kelapa sawit ke Eropa kembali dipersoalkan. Kali ini datang dari Anggota Parlemen Eropa Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, dan Keamanan Pangan.

Komite ini melakukan voting atas laporan yang menyatakan sawit sebagai penyebab deforestasi, degradasi habitat, masalah HAM, standar sosial yang tak patut, dan masalah tenaga kerja anak. Komite setuju isi laporan itu dengan hasil voting 56:1

Hasil voting memang belum mengikat, karena harus dibawa ke sidang pleno 3-6 April nanti. Namun, implikasi dari laporan itu bisa menghentikan penggunaan minyak sawit dari program biodiesel Eropa di 2020 nanti, selain itu untuk menerapkan sertifikasi minyak sawit Eropa.

"Voting itu merupakan langkah politik yang tidak menghormati kerja sama Indonesia Uni Eropa, didasarkan pada laporan yang tidak benar, dan merupakan bentuk kampanye negatif yang nyata dan sangat bernuansa kepentingan persaingan dagang," ujar Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Bayu Krisnamurthi, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2017).

Bayu mengatakan, kajian Komisi Eropa pada 2013 menunjukkan deforestasi yang dipicu sawit hanya 2,5%, jauh lebih kecil dari pembukaan lahan kedelai, peternakan sapi, jagung, dan pengembangan infrastruktur.

Selain itu, ekspansi sawit di seluruh dunia hanya seperlima dari ekspansi kedelai dan jauh lebih kecil dari ekspansi rapseed, tanaman sumber minyak nabati yang tumbuh di Eropa.

"Sawit adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendukung (sustainable development goals) dan diakui APEC sebagai development product karena terkait pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan dengan fakta 90% sawit di Afrika, dan 45% di Indonesia diusahakan petani kecil," terang Bayu, yang juga mantan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Mengacu pada situasi ini, Bayu meminta pemerintah segera bertindak. Pertama, memastikan sawit menjadi salah satu perhatian utama dalam negosiasi RI-EU-CEPA.

Kedua, memanfaatkan forum WTO untuk mendapatkan perlakuan non diskriminatif apabila sawit harus bersertifikat. Artinya, semua minyak nabati yang digunakan Uni Eropa termasuk dari kedelai, rapseed, bunga matahari dan lainnya harus bersertifikat.

Ketiga, menyiapkan langkah untuk mengatur tentang sertifikat bagi komoditas impor seperti kosmetik, susu/keju, anggur/wine, termasuk yang berasal dari Eropa. Keempat, memperkuat kerja sama dengan negara produsen sawit, terutama di kawasan APEC dan Afrika.

(ant)sumber:pojok jabar

Read More

Ada Peluang Investasi Peternakan di Penjara Nusakambangan

Jakarta - Pemerintah tengah gencar menawarkan investasi di berbagai sektor kepada pihak swasta. Satu lagi yang akan ditawarkan terkait investasi di Penjara Nusakambangan, Cilacap.

Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan bahwa pemerintah bakal menawarkan peluang investasi sektor peternakan di wilayah Penjara Nusakambangan.

"Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu kegiatan yang produktif. Kita lembagakan penjara Nusakambangan jadi peternakan. Kebetulan areanya memungkinkan," tuturnya di Kuta, Bali, Jumat (10/3/2017).

Bambang mengungkapkan, nantinya investor yang masuk membangun peternakan sapi di Nusakambangan bisa memanfaatkan tenaga dari para narapidana penjara tersebut. Dengan begitu, para narapidana bisa diberdayakan, pihak swasta pun diuntungkan.

"Itu intinya mengombinasikan penjara dengan peternakan. Nanti pihak swasta akan mendapatkan revenue dari peternakan itu. Di satu sisi dia juga harus membantu bagaimana memelihara infrastruktur penjara," imbuhnya.

Nantinya pemerintah akan menawarkan peluang investasi di penjara itu dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun Bambang mengatakan bahwa pihaknya masih menggodok rinciannya.

"Itu nanti didetailanya yang penting skema proyeknya dulu. Tahun ini disiapkan skemanya, mudah-mudahan sudah bisa dimulai penawarannya," pungkasnya.

(ent)sumber:detik.com

Read More

Perundingan Freeport, Pemprov Papua Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat

Tim Negosiasi Pemerintah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura untuk membahas kelanjutan negosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PT FI).

"Pertemuan ini secara umum menjelaskan kebijakan Pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah pun juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif," ujar Teguh dalam keterangannya, Jumat (10/3/2017).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT FI tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PT FI pada 17 Februari 2017.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Aryono, yang ikut dalam rapat tersebut menyatakan saat ini Pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi.

"Namun demikian, apabila setelah 6 bulan PT FI tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya (KK), tapi tidak bisa ekspor konsentrat," kata Bambang.

Sikap Pemerintah ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. "Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta Pemerintah tegas kepada PT FI," tegas Gubernur Lukas.

Selanjutnya Pemprov Papua juga minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PTFI, dan aspirasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah tetap diupayakan. 

Menanggapi hal tersebut, Bambang Gatot menjelaskan bahwa aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan Pemerintah.

(Baca: Masyarakat Papua Ingin Bagian dari 51 Persen Divestasi Saham Freeport)
Kompas TV Masyarakat adat Papua dari Suku Amungme berunjuk rasa ke Komnasham memprotes lahan mereka tercemar karena operasional PT Freeport Indonesia. Ini adalah protes kedua kali dari masyarakat adat Papua dari Suku Amungme dan Kamaro ke Komnasham. Mereka memprotes ketidak pedulian freeport yang telah mencemari sungai dan tanah yang ditinggali 7 suku adat Papua. Dari penyelidikan Komnasham sejak 2015 lalu belum ada transaksi pembelian tanah dari freeport pada masyarakat setempat yang tanahnya tercemar.

(ant) sumber:kompas.com

Read More