Investasi Tinggi, Pengangguran Ikut Naik

Tingginya nilai investasi di Kota Bogor rupanya belum menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan warganya. Pada 2017, investasi meningkat 27,3 persen dari target 100 persen. Namun, angka pengangguran masih berada di angka 43 ribu.

”Kita lihat kartu kuning mencapai 12.500 dari para pencari kerja dari lowongan kerja 3.705 yang ada pada 2017, tetapi hanya bisa menampung 2.500 pekerja,” ujar Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat menghadiri Forum Group Discussion bersama Kadin Kota Bogor dan Hipmi Kota Bogor, tadi malam (27/4).

Jadi, kata Usmar, tingkat investasi yang meningkat tidak lantas linear dengan pengurangan tenaga kerja. Banyak faktor yang mungkin nanti akan didiskusikan oleh para paslon, sehingga ada terobosan-terobosan lain.

Di tempat yang sama, CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu memaparkan, pada 2017, ada sekitar 49 ribu pengangguran di Kota Bogor. Angka tersebut berarti telah berkontribusi kepada 73 ribu kepala keluarga miskin. Angka itu sama dengan 307 ribu jiwa yang hidup dalam kemiskinan.

Pria yang juga Dewan Pembina Hipmi Kota Bogor ini berharap, diskusi tak hanya sekadar bincang-bincang melainkan bisa mewujudkan karya seorang pemimpin.

”Sekiranya nanti menjadi wali kota, dari aspek dunia usaha, kebijakan apa yang akan dibuat yang bisa menaikan taraf hidup ekonomi masyarakat Kota Bogor yang banyak itu?” tanyanya kepada semua calon wali kota Bogor.

Pertanyaan pertama dijawab calon wali kota nomor urut 1 Achmad Ru’yat. Menurut dia, adanya kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran yang ternyata sangat signifikan, karena kebijakan anggaran lebih berorientasi kepada padat modal.

Karena itu, pasangan RZ akan menggeser kepada program padat karya. Sehingga ada kebijakan anggaran yang didorong ke wilayah. Sebab, selama ini, RT, RW, LPM hanya menjadi penonton. Sedangkan pelaksana pemohonnya merupakan pihak luar melalui proyek pemerintah.

”Kami ingin dorong dengan porsi yang sesuai dengan ketentuan. RT, RW, dan LPM diswadayakan sehingga ada partisipasi dari masyarakat. Harus ada kebijakan terhadap investasi yang masuk ke Kota Bogor, harus juga bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitarnya,” jelasnya.

Berikutnya, calon wali kota Bogor nomor urut 2 Edgar Suratman mengatakan, pengangguran terjadi karena tak terfasilitasinya masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya. Misal, anak muda yang nongkrong diwadahi dengan bekal keterampilan. Sehingga bisa disinergikan untuk menumbuhkan kegiatan positif.

”Kami ingin bagaimana mereka bisa mandiri. Tentunya harus ada pertumbuhan, dan adanya pertumbuhan harus ada peningkatan daya beli, sehingga masyarakat yang tidak mampu kita berdayakan dengan ekonomi kerakyatan,” paparnya.

Sementara itu, calon wali kota Bogor nomor urut 3 Bima Arya mengatakan, dalam sektor formal, harus ada langkah-langkah penguatan untuk memastikan bahwa orang
Kota Bogor bisa bekerja di kotanya. Karena, saat ini, Bima masih melihat banyak perusahaan yang merekrut pekerja dari luar Kota Bogor. Alasannya, kata Bima, karena aspek kemampuan.

Maka dari itu, aspek formal setiap unit usaha harus dimaksimalkan.

”Saya sangat percaya, basis UMKM ini menjadi perhatian ke depan untuk mencetak lapangan pekerjaan dibanding dengan sektor formal yang serba-terbatas,” ujar Bima.

Caranya, menurut dia, adalah konsorsium antara dinas, pengusaha, permodalan untuk memberikan bantuan agar UMKM bisa melesat. ”Membangun infrastruktur terkait kampung tematik. Pendidikan, putus sekolah, tidak memiliki ijazah, tidak bisa bekerja. Itu juga menjadi perhatian kita,” imbuhnya.

Sedangkan calon wakil wali kota Bogor nomor urut 4 Sugeng Teguh Santoso menerangkan bahwa kebijakan pembangunan di Kota Bogor harus berbasis RT untuk pengentasan pengangguran.

Karena itu, Sugeng dan calon wali kota Dadang Iskandar Danubrata memiliki program Setara, yakni setiap tahun Rp50 juta per RT.

”Bantuan bisa ditingkatkan menjadi Rp75 hingga Rp100 juta. Jadi kita membangun berbasis RT, termasuk bisa mengatasi problem pengentasan pengangguran,” pungkasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Pengusaha Butuh Kepastian Izin Usaha

Kemudahan izin usaha lagi-lagi masih menjadi sesuatu yang mahal di kota ini. Tak jarang, pelaku usaha harus dibuat pusing dengan proses perizinan di level kelurahan dan kecamatan yang masih ribet. Sudah biayanya tinggi, tidak ada ketepatan waktu untuk penyelesaiannya.

Masalah ini pun mengemuka dalam focus group discussion yang diprakarsai Kadin dan Hipmi Kota Bogor, tadi malam (27/4), bersama empat paslon wali kota dan wakil wali kota Bogor di Asana Grand Pangrango Hotel Bogor.

Calon wakil wali kota Bo­gor nomor 4 Sugeng Teguh San­toso berkesempatan menjawab masalah tersebut. Soal ekonomi, secara lantang, dia menutur­kan tidak begitu paham. Na­mun sejatinya pemkot sudah melaku­kannya melalui perizinan satu pintu dan penyederhanaan birokrasi.

”Tetapi yang penting bukan di sana perencanaan tersebut dibuat, tapi bagaimana bisa memastikan bahwa yang direncanakan itu bisa diek­sekusi,” bebernya.

Jadi, menurut dia, masalah­nya adalah soal kepemim­pinan. Sebab, perizinan satu pintu dan penyederhanaan birokrasi sudah ada. Intinya bagaimana disiplin untuk memantau. ”Kalau tidak dilaksanakan gam­pang, kita memberikan penilaian kepada SKPD untuk kemu­dian kita ganti,” tegasnya.

Sementara, pandangan berbeda diungkapkan calon petahana Bima Arya. Dia menuturkan, soal berapa biaya dan berapa lama peri­zinan, itu yang harus diusaha­kan oleh pemerintah supaya clear dan jelas. ”Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita sudah membangun sistem. Sejak 2015 perizinan online dan sebagainya sudah mulai dan sistemnya kami perbaiki. Ada yang sudah berjalan dengan baik, ada juga yang belum baik,” ucapnya.

Nah, yang tidak berjalan baik inilah yang masih men­jadi masalah. Bisa dari sistemnya, karena aplikasi dan sebagainya, atau mung­kin karena oknumnya.

”Kita sudah mempunyai Paten (pelayanan administrasi terpadu) yang bisa diurus di kelurahan. Jadi warga tanpa harus datang ke dinas. Yang menjadi masalah, apakah SDM di kelurahan sudah baik dan bisa diawasi? Jangan-jangan diduitin juga sama lurah. Artinya, sistem ini yang mesti kita bangun terus menerus, tidak mungkin setahun dua tahun,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, calon wali kota Bogor nomor urut 2 Edgar Suratman meman­dang bahwa untuk me­ningkatkan pelayanan berkualitas, birokrat yang profesional harus memiliki integritas, aksesibilitas, kredibilitas, serta rasa kepedulian.

”Itu harus diaplikasikan dengan integritas dan kejujuran,” tegasnya.

Komitmen ini, sambungnya, harus dijadikan keseharian pejabat di Kota Bogor. Selain itu, inisiatif kreativitas juga tentu harus dipetakan hingga pada akhirnya mendapatkan solusi. Misal, dalam rangka merekrut SDM, tentu bukan hanya intelektualitasnya saja yang diunggulkan.

”Kecerdasan spiritua­litas juga perlu ditonjolkan agar ada keseimbangan antara pola pikir dan pola zikir,” tegasnya.

Sedangkan, calon wali kota Bogor nomor urut 1 Achmad Ru’yat menerangkan bahwa adanya praktik ”mengutip” di tingkat bawah harus diterapis pada goodwill dari wali kotanya. Sebab, perlu digarisbawahi aparatur sipil negara (ASN) bekerja di sektor publik. Karenanya, pasangan Ru’yat-Zaenul telah menyiapkan formulasi khusus untuk mengatasinya. Yakni dengan Bogor Digital.

Keluhan apa pun yang terjadi di tingkat kelurahan akan sampai ke wali kota untuk segera ditindaklanjuti. Namun diiringi dengan ketegasan wali kota dalam memberikan punishment saat pengimplementasiannya.

”Ketegasan ini tentu dapat dilakukan kalau wali kota konsisten memberikan contoh,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Hipmi Kota Bogor Muzakkir tak menampik masih adanya aksi kutipan yang dialami pelaku usaha ketika mengurus izin. Padahal, menurutnya, perizinan satu atap saat ini telah berjalan sangat baik.

”Berkas yang dikerjakan bahkan bisa selesai dalam waktu tiga hari. Seharusnya masalah di tingkat bawah bisa segera diselesaikan Pemerintah Kota Bgor agar penataan di tingkat atas bisa diterapkan juga di tingkat bawah,” bebernya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Serap Inspirasi hingga Banyuwangi

Birokrasi Kota Bogor yang bersih dan melayani menjadi komitmen pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut 3, Bima Arya-Dedie A Rachim. Komitmen itu terus dirakit oleh pasangan yang akrab disapa Badra ini.

Tak tanggung-tanggung, keduanya pun menyambangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur untuk menyerap inspirasi. Musababnya, ada satu inovasi sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien, yakni Mall Pelayanan Publik. Melalui diplomasi durian, Bima Arya dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, tampak serius dan akrab berbincang mengenai formula-formula dalam peningkatan pelayanan publik.

Mall Pelayanan Publik menginspirasi Bima Arya dan Dedie A Rachim untuk diterapkan di Kota Bogor. Di sana, rata-rata ada sekitar 1.000 warga per hari datang untuk mengurus administrasi. Mulai kependudukan, BPJS, SIM, STNK, pembayaran listrik, air hingga urusan pernikahan bisa dirus dalam satu tempat dengan waktu yang singkat.

Tak hanya itu, Bima-Dedie juga terkesan dengan fasilitas penunjang lainnya. Seperti pojok baca, arena bermain anak, dan ruang laktasi. Bahkan di lokasi yang didirikan pada Juli 2017 lalu itu semuanya transparan dan bebas dari praktik pungli. “Agenda di Banyuwangi ini penajaman pada program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik,” ungkap Bima, kemarin (26/4).

Bima mengaku tak malu untuk belajar. Menurutnya, Anas merupakan sumber inspirasinya. Bahkan saat kepulangannya dari Banyuwangi, akan banyak program yang akan ditindaklanjutinya di Bogor. (gal/c)

Bahkan dengan Dedie, ia pun telah menyiapkan konsep untuk peningkatan kualitas layanan publik dan pengentasan kemiskinan.

“Bagi kami, kepala daerah itu penting untuk saling belajar, saling menginspirasi dan terinspirasi satu sama lain. Lalu dua hal terkait pelayanan dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus saya dalam kunjungan ke Banyuwangi ini, sekaligus mengunjungi sahabat saya, Mas Anas,” katanya.

Untuk Mall Pelayanan Publik, sambungnya, bisa langsung segera direalisasikan. Namun ada sedikit masalah yang dihadapi yakni mengenai lokasi dan lahan parkirnya. Selain membahas dua poin itu, Bima pun terlihat antusias saat mendengarkan pemaparan Anas mengenai penekanan angka kemiskinan dari 20 persen menjadi delapan persen.

Rupanya di Banyuwangi terdapat program Rantang Kasih. Ditambah dengan festival bedah rumah. “Itu yang kami pelajari di Banyuwangi dan nantinya akan kami modifikasi ‎dan diterapkan di Bogor. Ya kita modelnya ATM (amati, tiru dan modifikasi) agar lebih baik,” pungkasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Baru 14 Provinsi Selesaikan DPT

KPU daerah mulai menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2018. Hingga kemarin, belum semua daerah mengumumkan data pemilih. Baru 143 juta data yang masuk. Rencananya, hasil akhir finalisasi DPT dari seluruh daerah diumumkan pada 29 April.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, daftar pemilih yang sudah difinalisasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebanyak 89,30 persen atau 143.679.877. ”Yang masuk Sidalih angkanya sudah fixed,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (25/4).

Ada 14 provinsi yang sudah 100 persen melakukan finalisasi data. Yakni Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Sementara itu, 12 provinsi tercatat baru melakukan finalisasi data pemilih 90-99,99 persen. Mereka adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku Utara, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. ”Jatim mencapai 94,94 persen persen,” terangnya.

Ada juga provinsi yang finalisasi data pemilihnya 80-90 persen. Yakni, Kalimantan Timur, Maluku, dan NTT. Finalisasi data pemilih dua provinsi lain tercatat masih berada di bawah 70 persen, yakni Jambi dan Papua.

Viryan mengatakan, finalisasi data pemilih Provinsi Jambi terkendala karena operator Sidalih masuk rumah sakit. ”Kalau nggak salah, operasi. Tapi, tugasnya sudah digantikan yang lain sehingga proses finalisasi tetap berjalan,” ucapnya. Dia berharap Provinsi Jambi bisa secepatnya menyelesaikan finalisasi data pemilih.

Khusus untuk NTT, Viryan menjelaskan bahwa penetapan DPT ditunda. Sebab, cukup banyak warga di empat kabupaten yang belum memiliki e-KTP. Data itu berasal dari Dispen­dukcapil setempat. ”Bawaslu juga mengeluarkan rekomendasi untuk penundaan,” tuturnya.(lum/c11/fat)

Di NTT, pemilih yang belum mempunyai e-KTP sebanyak 140 ribu orang. Itu terjadi karena dispendukcapil terkendala sumber daya dalam perekaman dan pencetakan e-KTP. Namun, dia tetap berharap penetapan DPT di NTT bisa dilakukan sebelum 29 April. ”Penundaan penetapan DPT hanya terjadi di NTT dan tidak di provinsi lainnya. Untuk provinsi lain, semuanya masih melakukan proses finalisasi,” ungkap Viryan.

Di luar NTT, KPU tetap memberlakukan aturan kepemilikan e-KTP atau surat keterangan (suket) sebelum 29 April. Jika sampai batas waktu itu pemilih tetap tidak mempunyai e-KTP atau suket, nama mereka akan dicoret dari DPT.

Namun, KPU belum bisa memastikan jumlah pemilih yang terancam tidak bisa memilih gara-gara tidak punya e-KTP atau suket. Sebelumnya, ada 6,7 juta orang yang terancam kehilangan hak suara. ”Tapi, datanya belum masuk semua,” urai dia.

Pencoretan nama pemilih dari DPT akan disepakati KPU, Bawaslu, dan dispendukcapil. Tiga lembaga itu harus menandatangani pencoretan dalam berita acara. Hal itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) 2/2017 tentang Penyusunan Data Pemilih. Kenapa dispendukcapil harus ikut tanda tangan? Sebab, instansi itulah yang paling tahu data kependudukan.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak ada yang ikut tanda tangan persetujuan atau kesepakatan dalam berita acara rapat yang berisi penghapusan pemilih atau penambahan pemilih. ”Baca, pelajari, dan pahami aturan mainnya. Tugas kita merekam dan menerbitkan e-KTP. Tidak ikut-ikut menetapkan data pemilih,” tegasnya melalui keterangan resminya kemarin.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Gerindra Kabupaten Bogor Tempati Kantor Baru

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bogor berbangga hati. Pasalnya, pameran tersebut berlokasi di kompleks Pemda Jalan Tegar Beriman akhirnya resmi ditempati.

Para kader, pengurus serta pimpinan pusat Partai Gerindra pun turut hadir untuk melakukan syukuran dengan memotong kue tumpeng, kemarin (25/4).

Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan mengatakan, dalam proses pembangunannya kantor tersebut memakan waktu hingga dua tahun. Namun saat ini masih belum diresmikan. Sebab masih ada beberapa bangunan yang perlu diselesaikan. Tetapi karena kondisinya sudah layak maka bisa dipergunakan para kader dan pengurus sebagai kesekretariatan yang baru.

“Finishing nya sambil berjalan karena Gerindra tidak mendapat bantuan dari manapun,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Secara desain, kata Iwan, lantai dua yang akan difungsikan sebagai aula untuk kegiatan partai akan dibuat nyaman dengan konsep “kekinian”.

“Kita bersyukur akhirnya bisa memiliki kantor sendiri setelah berjuang beberapa tahun kebelakang,” katanya.

Pria yang juga calon wakil bupati Bogor nomor urut 2 ini pun berharap dengan kantor yang baru, para kader serta pengurus partai semakin bangga dan punya rasa memiliki. Sehingga semangat juang untuk terus membesarkan Partai Gerindra dari segala potensi bisa terwujud.

“Jadi harus menambah motivasi untuk bergerak membesarkan Partai Gerindra karena kita sudah memiliki kesekretariatan sendiri tanpa harus memikirkan kontrak lagi, karena kantor yang dulu kan ngontrak,” pungkasnya.

Dalam acara syukuran kemarin turut hadir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Rizky, para pengurus DPC Partai Gerindra dan para pengurus kecamatan hingga ranting se-Kabupaten Bogor.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Anggota Bertambah, DPR Minta Gedung Baru

Pemilu 2019 akan menghasilkan anggota DPR yang lebih banyak dibandingkan saat ini. Karena alasan itu pula, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar pembangunan gedung baru DPR direalisasikan.

DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin pembangunan. Menurut Bamsoet, penambahan jumlah legislator merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Penambahan itu juga merupakan konsekuensi dari penambahan daerah pemilihan. ”Dalam rapat pimpinan diputuskan bahwa DPR akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun Demokrasi,” kata Bamsoet.

Sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana Rp601 miliar untuk dua pekerjaan itu. Bamsoet mengungkapkan, berdasar hasil audit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Gedung Nusantara I DPR sudah tidak memadai untuk menunjang kinerja dewan. Bamsoet menjelaskan, DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan untuk tahun anggaran 2018. Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung pada 2018, DPR akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan.

Dalam rapat paripurna pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran badan urusan rumah tangga (BURT) Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Ketua BURT Capt. Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun itu ditujukan untuk beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, Alun-Alun Demokrasi.dan penambahan 15 anggota DPR periode 2019–2024.?


Sumber : radarbogor.id

Read More

Ponpes Miftahul Huda Ustmaniyah Cikole Siap Antarkan Kang Uu Jadi Pemimpin Jabar

Dukungan terhadap pasangan calon gubernur Jawa Barat nomor urut satu, Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ullum (Rindu), dari kalangan pesantren terus mengalir.

Kali ini dukungan itu muncul dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Ustmaniyah Cikole, Desa Cijulang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis terhadap pasangan Rindu, terutama terhadap Kang Uu yang merupakan cucu dari Pendiri Pesantren Miftahul Huda Manonjaya.

Dukungan itu disampaikan langsung anak dari pendiri Pesantren Miftahul Huda Ustmaniyah Almarhum KH. Abdurrahman Syadzili yakni KH Jamaludin Rahman dan adiknya KH Jejen Zaenal Alim saat Kang Uu berkunjung ke Pasantren tersebut pada Rabu (25/4/2018).

Dukungan disampaikan karena Kang Uu merupakan tokoh yang lahir dan besar di pesantren yang memiliki kesamaan dengan pesanan Miftahul Huda Utsmaniyah Cikole. Sehingga secara emosional tidak bisa dipisahkan.

”Alhamdulillah dukungan dari kalangan pesantren terus mengalir kepada kami pasangan Rindu. Ini menjadi Iktibar bahwa kami bagian dari Pesantren,” kata Kang Uu usia bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Ustmaniyah.

Kata Bupati Tasikmalaya dua periode itu, ada benang merah yang sulit untuk dipisahkan antara Miftahul Huda Manonjaya dengan Miftahul Huda Ust-maniyah Cikole, baik dari kultur Pesantren dan juga metode pendidikan yang dilakukan di pesantren yakni sama-sama salafiyah tradisional.

Sejauh ini pihak pimpinan pesantren sudah bergerak untuk ikut memenangkan pasangan Rindu dalam kontestasi Pilgub Jabar. Saat libur mengajar di pesantren KH Jamaludin dua hari dalam seminggu menjalin silaturahmi dengan simpul-simpul alumni Huda untuk menyambung rasa ikut berjuang mengantarkan Kang Uu jadi pimpinan di Jawa Barat.

“Saat libur mengajar di pesantren beliau KH Jamaludin bergerak mendatangi para koordinator alumni untuk ikut memenangkan pasangan Rindu. Alhamdulillah dukungan kepada kami terus mengalir,” kata Kang Uu lagi.

Dalam kesempatan itu, KH Jamaludin Rahman berpesan kepada Kang Uu agar lebih memprioritaskan Pesantren dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan manusia di Jawa Barat, ketika nanti ditakdirkan jadi pimpinan di Jawa Barat.

Pesantren kata dia memiliki andil yang besar dalam membangun generasi bangsa yang unggul dan berkarakter. Metode pendidikan di pesantren memiliki cara yang khas dan unit beda dengan pendidikan yang dilaksanakan di lembah formal.

”Titip pesantren harus dijadikan salah satu prioritas utama dalam membuat kebijakan yang ber-kaitan dengan pembangunan manusia di Jawa Barat. Ini intinya pesantren jangan dikesamping-kan,” katanya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Komedian Jaja Miharja Dukung Hadist

Musisi dan komedian senior asal Betawi, Jaja Miharja, akhirnya mela­buhkan dukungannya kepada pasangan calon (pasl­on) bupati dan wakil bupati Bogor, Ade Yasin – Iwan Setia­wan (Hadist), kemarin (25/4).

Kepastian dukungan itu terungkap saat Jaja Miharja mendatangi kediaman Ade Yasin di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabu­paten Bogor.

“Benar, tadi ada Ayah Jaja Miharja datang ke rumah Ade Yasin. Ayah datang selain silaturahmi juga memberikan dukungan kepada Hadist,” ujar Ketua Tim Pemenangan Hadist Sukaraja Suherman.

Selain bersilaturahmi kerumah Ade Yasin, musisi itu juga akan menciptakan lagu khusus untuk paslon nomor urut 2 dalam me­meriahkan Pilkada Kabupaten Bogor 2018.

Sementara itu, Ade Yasin menuturkan meski telah kenal dan dekat sejak lama dengan Ayah Jaja, dia mengaku senang dan bangga bisa mendapatkan dukungan darinya. “Karena lama tidak ketemu akhirnya dia main ke rumah,” ujarnya.

Dukungan tersebut tentu menjadi semangat baru baginya. Apalagi Ayah Jaja menciptakan lagi khusus untuk pasangan Hadist. “Ayah Jaja bikin enam lagu, kemarin baru didengerin dua,” pungkasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Tak Lapor Dana Kampanye, Paslon Bisa Gugur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor kembali mengingatkan lima paslon bupati dan wakil bupati Bogor agar patuh dalam melaporkan dana kampa­nyenya.

Sebab, dari lima calon, ada dua calon yang sampai saat ini belum menyetorkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya (LPSDK), yakni paslon nomor urut 3, Ade Ruhandi (Jaro Ade)-Ingrid Kansil dan paslon nomor urut 5, Ade Wardhana-Asep Ruhiyat.

”LPSDK itu memang tidak ada sanksinya, hanya masuk kategori tidak patuh. Kecuali saat laporan akhir di 24 Juni nanti.
Jika ada paslon yang telat mela­porkan, maka sanksinya adalah pem­batalan sebagai calon oleh panwaslu sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017,” ujar Komi­sioner KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi kepada Radar Bogor, kemarin (24/4).

Dari laporan yang diterimanya, paslon yang belum menyetorkan LPSDK lantaran liaison officer (LO) atau tim penghubung paslon sibuk mendampingi paslon berkampanye. Meski demikian, KPU sudah me­ngingatkan tiga hari sebelumnya melalui surat resmi kepada masing-masing LO paslon.

Karena itu, dirinya berharap para paslon memiliki tim auditor sendiri agar bisa lebih fokus.

Sebab, dibu­tuhkan orang yang berkompeten untuk merekapitulasi laporan keuangan dari paslon.

”Kami berharap dan sarankan mereka merekrut tim auditor. Karena kami khawatir saat pelaporan terakhir pada 24 Juni nanti, mereka telat dan sanksinya adalah diskualifikasi sebagai calon,” tegasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Ade Yasin dan Bima Tertinggi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dan Kabupaten Bogor telah menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari tiap pasangan calon (paslon), kemarin (24/4).

Laporan itu menjadi modal bagi empat paslon wali kota dan wakil wali kota dan lima paslon bupati dan wakil bupati Bogor melaksanakan kampanye.

Berdasar data yang didapat Radar Bogor, untuk Pilwalkot Bogor, paslon nomor urut 3, yakni Bima Arya-Dedie A Rachim (Badra), memiliki dana sumbangan kampanye terbesar, yakni Rp674.150.000. Sedangkan dana paling sedikit dilaporkan paslon nomor 2, Edgar Suratman-Sefwelly Ginanjar atau yang biasa disingkat Esa, yakni Rp277.515.000.

Sementara untuk Pilbup Bogor, paslon nomor urut 2 Ade Yasin-Iwan Setiawan (Hadist) menerima dana sumbangan kampanye terbesar yakni, Rp1,350 miliar. Sedangkan dana sumbangan kampanye paling sedikit dilaporkan paslon nomor urut 1, Fitri Putra Nugara (Nungki)-Bayu Syahjohan, yakni Rp68 juta.

Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu mengatakan, ada ketentuan batas maksimal yang harus ditaati paslon dalam menerima dana sumbangan kampanye. Yakni sumbangan dari partai politik maupun gabungan partai politik sebesar Rp750 juta, sumbangan kelompok atau badan hukum swasta sebesar Rp750 juta, serta sumbangan pihak lain perorangan sebesar Rp75 juta.

Terpenting, secara keseluruhan batas maksimal dana sumbangan kampanye para paslon adalah Rp30 miliar. ”Laporan yang telah dilaporkan paslon kemungkinan ada penambahan karena bersifat dinamis asal tidak melebihi batas maksimal yang kami tentukan. Sebab, nanti yang berhak melakukan assessment terhadap dana kampanye ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP),” katanya.

Untuk jumlah batas maksimal tersebut, lanjut Bambang, pihaknya telah melalui banyak pertimbangan. Salah satunya harga barang dan jasa di Kota Bogor. Begitu juga tingkat kenaikan inflasi menjadi pertimbangan KPU untuk menetapkan jumlah maksimal tersebut.

”Jadi ada pertimbangan-pertimbangan logis,” ungkapnya.
Sementara itu, calon wakil wali kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pasangan Badra akan umumkan secara luas nomor rekening. Dengan begitu diharapkan akan lebih banyak lagi sumbangan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung paslon nomor urut 3 di Pilkada Kota Bogor.

”Dengan pengumuman perolehan sumbangan dana kampanye, kami berharap menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara, calon wakil wali kota Bogor nomor urut 1, Zaenul Mutaqin menuturkan, apa yang dilaporkan kepada KPU adalah murni laporan dana kampanye yang dibuat tim pemenangan pasangan RZ. Karena tim selalu mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku tentang dana kampanye.

”Alhamdulillah banyak donatur yang menyumbang. Dana kampanye ini sebagian besar digunakan untuk membuat atribut untuk memperlancar kampanye. Saya harap sampai 27 Juni nanti semua paslon sudah melaporkan dana kampanyenya,” pungkasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Pedagang MA Salmun Siap Ditata

Gerilya calon petahana Bima Arya kembali dilakukan di kawasan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin (24/4). Bima langsung disambut warga yang mayoritas pedagang di Pasar MA Salmun. Pasangan dari Dedie A Rachim itu terlihat berbincang serius dengan pedagang.

Satu per satu keluhan dan aspirasi dilontarkan. Pedagang bahkan mengaku siap bersinergi dengan calon nomor urut 3 tersebut dalam hal penataan pasar. Sehingga, lokasi mereka dalam mengais rezeki terlihat lebih rapi dan nyaman.

Bukan hanya untuk konsumen, kenyamanannya pun bisa dirasakan oleh pengguna jalan.

”Kami siap ditata, banyak pedagang di sini merupakan warga sekitar yang mata pencahariannya di sini,” ujar perwakilan pedagang MA Salmun, Suryanata.

Lelaki yang telah berdagang sembako puluhan tahun tersebut menilai, sejauh ini sudah ada upaya penataan dari Pemerintah Kota Bogor. Namun karena menjamurnya pedagang yang datang dari luar Kota Bogor, membuat kondisi pasar semakin sesak dan tidak teratur.

”Harapan kami ada penyeragaman tempat, ukuran lapak yang sama sehingga satu irama. Tapi lokasinya tetap di sini, bahkan yang diutamakan warga Kota Bogor,” jelasnya yang juga diamini Ketua RT 03/05 Cibogor Zaenudin.

Menanggapi persoalan tersebut, Bima mengaku sepakat dengan harapan yang diutarakan pedagang. Bahkan, dirinya berkomitmen untuk memfokuskan penataan pasar di pemerintahannya ke depan.

Sebab saat ini ada yang sudah tuntas, adapula yang masih belum maksimal.

”Untuk Pasar MA Salmun ini terus ditata, dibenahi. Konsepnya bukan dipinggirkan, akan diprioritaskan yang sudah lama berdagang dan warga sekitar. Yang pendatang pasti akan digeser, tidak mungkin kalau sudah puluhan tahun dan warga sini digusur,” tegasnya.

Selain Pasar MA Salmun, sejumlah pasar lainnya pun akan ditata oleh Bima. Di antaranya Pasar Bogor, Suka­sari, Cumpok, Kebon Kembang, TU, hingga Pasar Jambu Dua.


Sumbert : radarbogor.id

Read More

Elektabilitas Turun, Partai Pengusung Diminta Evaluasi Pencapresan Prabowo

Tingkat elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang cenderung berada di bawah angka 30 persen harus menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan evaluasi pencapresan.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepadaKantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/4).

Elektabilitas Prabowo selama ini jauh berada di bawah rivalnya, petahana Presiden Joko Widodo. Di survei Median, elektabilitas Jokowi 36,2 persen, sementara Prabowo 20,4 persen. Sedangan hasil survei Cyrus Network, Jokowi 58,5 persen dan Prabowo 21,8 persen.

Sementara hasil pertanyaan terbuka yang dirilis Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) elektabilitas Jokowi 35,1 dan  Prabowo 12,0 persen.

Jarak elektabilitas yang jauh antar keduanya kembali tergambar dalam hasil survei teranyar Litbang Kompas. Dalam survei ini, Jokowi mendapat elektabilitas 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen.

“Melihat dari sudut itu, Prabowo dan partai pengusungnya perlu melakukan evaluasi dan kalkulasi politik yang matang, sehingga apakah tetap maju atau tidak. Tapi realitas yang ada sekarang tampaknya perlu ada pengkajian yang sangat dalam,” ujarnya.

Kata Emrus, kemungkinan Prabowo jadi king maker masih terbuka. Apalagi, mantan Danjen Kopassus itu masih belum mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

“Prabowo belum menyatakan secara definitif untuk maju. Sehingga tidak salah kalau memang ada keputusan jadi king maker,” tukasnya.

Kata Emrus, Prabowo terbilang sukses sebagai king maker. Sebab dia berhasil mengorbitkan nama-nama beken seperti, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Anies Baswedan.

“Udah bawa Jokowi, Ahok, Anies, kenapa nggak jadi king maker saja?” tutup Emrus.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Kang Uu Sering Ajak UKM Pameran

Usaha kecil menengah (UKM) menjadi perhatian serius Uu Ruzhanul Ulum. Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1 ini akan sering mengajak pelaku UKM dan UMKM untuk mengikuti pameran kerajinan industri, baik skala daerah, lokal, maupun internasional.

”Bila produknya berkualitas maka dia bisa dipromosikan keluar, baik secara online maupun offline atau pameran,’’ kata Kang Uu -sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum- saat mengunjungi pelaku UKM, pengrajin mute kerudung di Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Sabtu, (21/4).

Menurut bupati Tasikmalaya dua periode ini, dengan mengikuti pameran, selain meningkatkan transaksi juga dapat mengundang pelaku UKM baru yang terinspirasi setelah melihat pameran tersebut.

”Kalau tidak diawali dengan melihat, mereka tidak akan tertarik. Seperti rasa cinta, tumbuh karena melihat, ada istilah dari mata turun ke hati. Begitu juga rasa suka, rasa ingin menjadi pelaku ekonomi itu berawal dari melihat, mendengar dan pemerintah mendorong usaha UKM,” kata peraih Satyalencana 2016 dari Presiden Joko Widodo ini.

Kang Uu menjelaskan, agar UKM berkembang, pemerintah harus turun tangan, misalnya memberikan pembinaan. Pembinaan kepada para UKM penting karena dapat memberikan dampak luar biasa pada ketahanan ekonomi. Misalnya dapat menahan laju inflasi suatu daerah, me-ningkatkan daya beli masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja.

Kang Uu mengungkapkan, saat dirinya menjabat sebagai bupati Tasikmalaya, dia juga membina para UKM karena Tasik terkenal dengan produk-produk UKM-nya seperti bordir dan kerajinan. Dengan ber-kembangnya perekonomian di bidang UKM, membuat Ka-bupaten Tasikmalaya menjadi daerah paling rendah inflasinya di Priangan Timur.

”Ada 32.000 UKM yang kami bina dan kami perhatikan. Hasilnya, laju inflasi rendah dan daya beli meningkat,” kata cucu ulama besar KH. Choer Affandi, pendiri Pesantren Miftahul Huda ini.

Menurut dia, ada empat langkah yang akan dia lakukan untuk membina para pelaku UKM jika terpilih menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Pertama, pelaku UKM harus diberi pendidikan dan pelatihan agar wawasannya luas dan memiliki skill bagus sehingga produknya juga bagus.

”Misalnya di sini produknya mute, ya, kita kasih pendidikan, keahlian yang berkaitan dengan kerajinan mute agar hasil produknya lebih baik lagi,” kata Uu dalam rilis.

Kedua, pelaku UKM harus diberi akses pada permodalan untuk melindungi mereka dari rentenur. Caranya, Rindu punya program Kredit Mesra (Mesjid Sejahtera) tanpa bunga tanpa agunan. Syaratnya datang ke masjid, mita rekomentadi Ketua DKM, nanti disuruh ngaji, kalau mau pinjam Rp 5 juta maka ngajinya 5 juzz.

Ketiga, membantu mema-sarkan produk UKM melalui program marketing digital. Pelaku UKM akan dilatih memasarkan produknya secara online agar produknya bisa dijangkau oleh banyak orang. Dan ke-empat, mengajak para pelaku UKM untuk pameran, memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat secara luas.

“Membangun itu harus sinergi, konsep Rindu membangun dengan kolaborasi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meraih kemandirian ekonomi masyarakat,” ucap Kang Uu.


Sumber : radarbogor.id

Read More

MS Kaban Dukung Edgar

Dukungan terus mengalir ke pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor Edgar Suratman–Sefwelly Ginandjar Djoyodiningrat. Kali ini datang dari mantan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu MS Kaban.

Dukungan itu terlontar dalam acara pengenalan calon nomor urut 2 tersebut, di kediaman MS Kaban di Budi Agung, Kecamatan Tanah Sareal, Jumat malam (20/4).

Menurut Kaban, setelah 20 tahun reformasi, saatnya orang yang memahami birokrasi serta memahami semua sistem pembangunan, memimpin Kota Bogor. Dan, Edgar yang memiliki pengalaman di birokrasi, diharapkan bisa menata Kota Bogor jauh lebih baik. ”Bogor sudah berubah menjadi kota wisata. Jadi, menurut saya, ini perlu ada sebuah terobosan dalam membangun masyarakat Kota Bogor,” ujarnya.

Kaban juga melihat figur Edgar sudah mumpuni. Dia bisa memahami masyarakat secara penuh dan mengerti masalah yang dihadapi masyarakat. Kaban yang didaulat menjadi dewan penasihat paslon Edgar-Sefwelly juga menginginkan terbangunnya demokrasi yang bersih.

”Saya ingin mengajak masyarakat agar budaya transaksi itu ditinggalkan. Kita boleh susah tapi jangan sampai menyusahkan lima tahun berkepanjangan,” tegasnya.

Ketua Dewan Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga menegaskan dukungannya kepada Edgar-Sefwelly adalah dukungan pribadi. Sebab, DPP telah menginstruksikan partai tidak mendukung siapa pun di Pilkada Kota Bogor. “Saya di sini pun pribadi. Apabila ada yang membawa atribut PBB, itu boleh dikatakan gelap atau ilegal,” tegasnya.

Menanggapi adanya energi baru berupa dukungan dari MS Kaban, Edgar Suratman mengaku sangat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dukungan seorang Kaban akan menjadi sebuah kekuatan baru dan memperingan perjuangan dalam menyongsong perhelatan pesta demokrasi lima tahun ini.

“Beliau ini (MS Kaban) kita tahu mumpuni dari segi politik, dan juga punya banyak akar rumput. Semoga ini membawa motivasi bagi teman-teman tim, relawan serta simpatisan untuk lebih meningkatkan spirit-nya,” kata Edgar.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Pilih Calon Pemimpin yang Visioner

Kawasan Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman Keca­matan Bogor Tengah “dihi­­jaukan” ribuan peserta jalan sehat, kemarin (22/4).

Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Lahir ke-45 Partai Persatuan Pem­­bangunan (PPP) yang dilak­­sa­nakan DPC PPP Kota Bogor.

Ketua Umum PPP Romahur­muziy berkesempatan hadir mem­buka kegiatan yang dipu­sat­kan di GOR Pajajaran terse­but. Ro­mi -biasa Romahurmuziy disa­pa-menuturkan, selain me­nyehatkan masyarakat jalan sehat juga bertujuan untuk merekatkan kembali hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Bogor dan Jawa Barat agar pada Pilkada 27 Juni nanti memilih pasangan Ru’yat-Zaenul (RZ) untuk Kota Bogor lebih baik dan pasangan Ridwan Kami-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) untuk Jawa Barat Juara. “Saya mengajak kepada seluruh warga Kota Bogor untuk bersama-sama menghadirkan pemimpin baru yang lebih visioner, lebih konkret kerjanya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengungkapkan, dengan terselenggaranya acara yang baru kali pertama dilakukan di Kota Bogor pada kepemim­pinan Ketum PPP Romy ini, diharapkan PPP semakin dicintai masyarakat dan umat Islam.

”Sebagai partai yang meru­pakan rumah besar umat Islam, tentu saja kami juga terus mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi pemilu yang diikuti partai-partai yang sebagian besar nasionalis. Insya Allah kami akan terus bersaing dan terus eksis sampai kapan pun selama negeri ini masih berdiri,” katanya.

ZM juga menegaskan, baru kali ini PPP memajukan kader terbaiknya untuk maju di pilkada. Pasangan RZ meru­pakan pilihan yang tepat bagi mas­yarakat. Karena diusung oleh tiga partai besar.

Di anta­ranya PPP, PKS, dan Gerindra. ”Ini momentum dan merupakan hasil perjuangan partai yang harus diselesaikan. Saya instruksikan juga agar seluruh jajaran PPP terus bekerja keras dan memenangkan pasangan RZ di Pilwalkot Bogor,” tegasnya.

Terpisah, Achmad Ru’yat juga menyampaikan selamat kepada PPP yang sudah menginjak usia ke-45. Dengan adanya konsolidasi HUT tersebut, PPP menjadi mesin partai yang sangat luar biasa.

”Sukses dan mudah-mudahan dengan acara ini menjadi kekuatan dalam menggerakkan masyarakat mendukung Ru’yat-Zaenul, sehingga pasangan RZ bisa memenangkan pilwalkot dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor sesuai visi-misinya,” ucapnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Ayo Jadi Pemilih Cerdas, Pendidikan Pemilih Muda untuk Pemilu Berkualitas

Ratusan mahasiswa dan pelajar yang berdomisili di Jawa Barat hadiri kegiatan pendidikan pemilih muda Electainment On Campus : Rock The Vote Indonesia, yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan KPU Jawa Barat dan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI, di Aula Andi Hakim Nasution IPB, Minggu (22/4). Kegiatan digelar secara menarik sehingga menggugah mahasiswa menggunakan hak pilih pada Pilgub Jabar 2018.

Direktur CEPP UI Reni Suwarso Ph.D mengatakan, gerakan pendidikan pemilih muda dibawah naungan CEPP FISIP UI berjejaring dengan 45 PTN/PTS se Indonesia. “Kegiatan Rock The Vote Indonesia (RTVI) bertujuan untuk belajar demokrasi, politik dan pemilu,” ujarnya.

Dengan pemberian penahaman soal pendidikan politik, lanjut Reni, para generasi muda akan menyebarkan kembali informasi yang didapat ke lingkungannya. “Semakin banyak orang yang diberi informasi politik maka semakin besar efek bola salju penyebaran informasi politik tersebut,” ucapnya.

Pihaknya berharap para mahasiswa bisa aktif menggunakan hak pilih. “Jadilah pemilih yang cerdas kritis rasional dan bertanggungjawab,” katanya.

Ditempat yang sama, Mewakili KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih mengatakan bahwa pemilih pemula atau pemuda yang notabennya merupakan mahasiswa sangat berpengaruh signifikan karena jumlahnya yang sangat banyak.

“Tidak lebih banyak dari jumlah keseluruhan pemilih umum, tapi jumlahnya sangat berpengaruh sekali. Sekitar 30 jutaan jumlah pemuda yang diantaranya pemilih pemula, itu sangat signifikan dan berpengaruh banget jumlahnya,” tegas Nina.

Sementara itu, narasumber lainnya, mewakili KPU Kabupaten Bogor, Mustaqiem lebih menegaskan kepada pemuda yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, dimana Kabupaten Bogor sendiri merupakan kabupaten terbesar di Jawa Barat yang jumlah pemilihnya sangat berpengaruh untuk Pilgub Jabar. “Satu suara para anak muda sangat menentukan nasib rakyat kedepannya,” tambahnya.

Sementara itu, ketua pelaksana, Fadhilah Yusup yang juga salah satu mahasiswa IPB mengatakan bahwa, ia lebih mengajak para anak muda untuk memberikan hak memilih mereka dengan berdasarkan semboyan Bogor, yaitu Dinu Kiwari Ngancik Nu Bihari, Seja Ayeuna Sampereun Jaga.

“Maksudnya, yang kita dapatkan adalah warisan dari nenek moyang, sama kaya apa yang akan anak muda lakukan untuk memilih dalam pemilu itu untuk anak cucuk kita di masa yang akan datang. Jadi harus menggunakan hak memilih kita yang cerdas, tidak menjadi skeptis atau apatis, tidak golput untuk masa depan anak dan cucuk kita nanti ke depan,” tutup Fadhil.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Gerindra Sebut Elektabilitas Jokowi Mengkhawatirkan

Partai Gerindra tetap optimis peluang Ketua Umum Prabowo Subianto menang melawan Presiden Joko Widodo terbuka lebar. Meski, sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitas Joko Widodo selalu di atas Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai elektabilitas yang saat ini diperoleh Jokowi sebenarnya masuk kategori mengkhawatirkan. Sebab, Jokowi sudah menjalani kepemimpinan kurang lebih 3,5 tahun dan setiap hari menjadi santapan media.

Selain itu, Jokowi juga sering melakukan pencitraan diri mulai dari berswafoto dengan rakyat yang dikunjungi, konvoi motor chooper dan melakukan berbagai upaya lain.

Tapi semua itu tetap tidak bisa memberikan dampak elektabilitas tinggi bagi Jokowi. Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu gagal mencapai tingkat keterpilihan 50 persen.

“Faktanya, 65 persen incumbent saja masih bisa dikalahkan, angka ini justru mengkhawatirkan,’ kata Riza usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4).

Berbanding terbalik dengan Jokowi, Prabowo yang selama ini hanya diam saja dan tidak pernah turun gunung maupun melancarkan kritikan kepada Jokowi, sudah mendapat elektabilitas 20,4 persen dalam survei Median dan 21,5 persen dalam survei KedaiKOPI. Sementara Jokowi, hanya mendapat 36, 2 persen di Median) dan 48,3 persen di KedaiKOPI.

“Dengan perolehan demikian, kami optimistis Pak Prabowo saatnya nanti dapat memenangkan Pilpres 2019,” ungkap Riza.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Perindo All Out Dukung Demiz

Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mizwar (Demiz), melakukan giat kampanye di Kampung Nambo RT 04/02 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, kemarin (19/4). Kehadiran pasangan dari Dedi Mulyadi ini pun langsung disambut antusias masyarakat.

Pasalnya, baru kali pertama Desa Sukajaya disambangi oleh calon gubernur untuk mendengar langsung keluhan dari warga. Deddy mengatakan, selain berkampanye, kehadirannya tentu untuk menyosialisasikan pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang.

“Saya juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, mengawal proses demokrasi agar transparan dan akuntabel serta tetap menjaga silaturahmi,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor juga mendampingi kampanye pria yang akrab disapa Demiz itu. Bakti sosial yang kerap kali dilakukan Partai Perindo, menurutnya, sangat perlu diapresiasi. Seperti pembagian gerobak gratis untuk mendorong UMKM dan peningkatan ekonomi serta pelayanan kesehatan masyarakat di desa yang jauh dari kota.

Karenanya, bantuan kepada warga miskin yang dilakukan Partai Perindo harus terus dilakukan. Untuk membantu masyarakat di pelosok dan juga mengangkat kesejahteraan mereka.

“Harus dilakukan terus-menerus jangan hanya dalam kaitan Pilgub saja, tetapi sudah semestinya kader-kader Perindo juga melakukannya,” kata Demiz.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor Yudia Irawan mengungkapkan, Partai Perindo mendukung penuh paslon nomor 4 pada Pilkada Gubernur Jawa Barat untuk menang. Bahkan, seluruh mesin partai yang ada di DPD Perindo Kabupaten Bogor telah bergerak hingga ke tingkat ranting.

“Untuk pergerakan beliau (Demiz) partai Perindo mendukung all out,” tegasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Belajar dari Spirit Perubahan RA Kartini

Setiap 21 April menjadi mo­mentum bagi kaum perempuan untuk berani bangkit mencapai kedudukan setara dengan kaum maskulin. Perjuangan ini dilakukan oleh pejuang perempuan Raden Ajeng Kartini, wanita kelahiran Jepara, 21 April 1879.

Kartini dikenal sebagai pelopor lahirnya kebangkitan kaum hawa dengan prinsipnya memperjuangkan emansipasi wanita. Di era modern saat ini, perempuan Indonesia semakin bangkit. Seperti yang dilakukan DPD PKS Kota Bogor melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang menyelenggarakan kegiatan ”Khidmat PKS untuk Pejuang Keluarga” di bilangan Batu Tulis, Kota Bogor, kemarin (19/4).

Acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat dan para penggiat rumah tangga keluarga Indonesia Kota Bogor itu pun berjalan meriah dan khidmat. Sekretaris BPKK DPP PKS Sri Kusnaeni mengatakan, perempuan Indonesia harus terus berperan memajukan masyarakat. Yakni dengan tidak meninggalkan peran sebagai istri dan ibu sebagai pendidik anak-anak.

Pelajaran itu bisa diambil dari perempuan Indonesia pada masa lalu, seperti RA Kartini yang telah memberikan contoh mendidik masyarakat sekitarnya dan memiliki pergaulan yang luas serta mampu menuangkan ide dan gagasannya lewat tulisan.

“Sehingga dapat menginspirasi generasi mendatang,” ujarnya.

Wanita yang juga calon anggota legislatif Kota Bogor itu menambahkan, selain memperingati Hari Kartini, kegiatan tersebut juga sekaligus dalam rangka mensyukuri 20 tahun kiprah PKS di masyarakat dengan segala dinamikanya.

“Karena itu, kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat agar PKS senantiasa bisa melayani dan berkhidmat di masyarakat,” lanjut perempuan yang akrab disapa Neni ini.

Dalam kegiatan tersebut, BPKK DPD PKS Kota Bogor juga memberikan penghargaan pada tokoh perempuan yang berjasa dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Mereka adalah Yuyun Ades dan Anjani.

“Keduanya warga kelurahan Batu Tulis Kecamatan Bogor Selatan,” pungkasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Tiga Parpol Terbanyak Eksploitasi Anak

Terdapat tiga partai politik (parpol) yang me­langgar terba­nyak mengek­ploitasi anak saat melakukan kampanye. Mere­ka yakni Par­tai Golkar, Partai Demok­rasi Indonesia Per­juangan, dan Partai Gerin­dra. Hal ter­se­­but berdasarkan data Pe­milu 2014 silam.

Komisioner KPAI Jastra Putra membeberkan, pihaknya telah mela­kukan pendataan pelang­garan parpol melibat­kan (eksp­loitasi) anak di masa kampanye sejak 2014.

”Kami juga telah me­ngu­mum­­kan partai mana saja yang melaku­kan eksploitasi anak, terbukti ada tiga partai yang banyak melibatkan anak yaitu, PDIP, Gerindra dan Gol­kar,” ungkap­nya kepada war­tawan dalam diskusi Forum Legislasi de­ngan tema ‘UU Pe­milu soal PKPU terkait lara­ngan Pelibatan Anak saat kam­panye’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parle­men, Senayan, Selasa (17/4).

Untuk itu, sambung Jastra, dirinya berharap ke depan selu­ruh parpol peserta pemilih mem­prioritaskan pelarangan anak mengikuti kampanye. ”Kami berharap semua pihak mem­­­buat isu ini muncul di se­tiap pesta demokrasi dan men­­cari solusi,” imbuh­nya.

Dia juga menyatakan, saat ini terdapat 80 jutaan anak di Indonesia. Dari jumlah itu, yang terlibat dalam pilkada di 171 daerah sekitar 10 juta anak. ”Mereka ini harus dilin­dungi dari kepentingan politik praktis,” tandasnya.

Selain itu, Jastra berharap, Ko­misi II DPR bisa membuat regulasi yang komprehensif khusus anak. Kalau tidak, hal itu bisa diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atau Peraturan Bawaslu.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengamini. Dia me­ngungkapkan, dalam kam­panye baik pilkada, pileg dan pilpres eksploitasi anak selalu terjadi. Padahal, cara itu tak dapat dibenarkan karena ben­tuk dalam menga­baikan perlin­dungan anak.

”Kalau alasannya mem­beri­kan pendidikan politik, tidak harus melalui kampanye terbu­ka di tempat umum,” tukasnya di lokasi yang sama.

Menurut Titi, masih banyak ma­sih banyak format kam­panye yang lebih ramah anak. Dia mencontohkan, melalui media sosial, iklan, debat publik yang edu­katif dan pengetahuan lain­nya yang sesuai dengan anak-anak. ”Jadi, memberikan kesa­­daran politik pada anak-anak itu tidak selalu melalui kampanye terbuka,” tuturnya.

Untuk itu, dia meminta parpol bersama KPU dan Bawaslu agar memprioritaskan isu pela­nggaran kampanye meng­guna­kan anak dibawah umur. ”Kami mendorong isu ini sebagai prioritas karena, bagaimana komitmen kita terhadap masa depan bangsa,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainud­din Amali justru mem­ba­likkan keadaan karena me­minta kepada KPAI agar me­ngung­kap dugaan keterli­batan anak dalam kampanye. Sebab, selama ini pelibatan anak-anak dalam kampanye pe­milu belum menjadi isu mains­tream politik Indonesia.


Sumber : radarbogor.id

Read More