Jelang Demo Mahasiswa, Pengamanan Gedung DPR Diperketat

Jakarta - Pengamanan di kawasan DPR diperketat menjelang aksi demonstrasi mahasiswa. Ratusan personel polisi dan TNI disiagakan di sekitar gedung DPR.

Pantauan detikcom pada Kamis, (30/3/2017) pukul 08.15 WIB, mobil taktis sudah diparkir. Terlihat juga mobil barracuda, water cannon, dan mobil pemadam kebakaran.

Pintu gerbang depan gedung DPR sudah tertutup rapat. Pintu belakang untuk motor yang biasa dibuka, kini tertutup. Pintu untuk kendaraan hanya dibuka satu pintu.

Sampai saat ini, massa demonstrasi belum sampai ke depan DPR. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat masih lancar.

Sebelumnya, polisi sudah menyiapkan 192 personel untuk pengamanan demonstrasi di depan gedung DPR. Massa akan berkumpul di depan gedung DPR pukul 09.00 WIB. Pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional.

"Plotting anggota sekitar areal DPR/MPR berjumlah 192 personel," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada detikcom, Kamis (30/3). 

(sumber:detik.com)

Read More

Sandiaga Siapkan Metode untuk Cegah Kenakalan Remaja di Jakarta

Cianjur - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengunjungi sekolah khusus yang menangani anak terlantar di Cianjur, Jawa Barat. Sandiaga berjanji akan menerapkan metode sekolah tersebut untuk mengantisipasi kenakalan remaja di Jakarta.

"Saya mengunjungi the learning farm, program yang saya sudah bergabung 7 tahun lalu. Sekarang masih juga ikut membantu, ini di sini adalah anak-anak rentan, anak jalanan, mantan pengguna narkoba dan juga anak-anak yang termarjinalisasi, melalui metode pendekatan alam seperti organic dan urban farming mereka dapat terangkat kepercayaan dirinya," kata Sandiaga di Sekolah Learning Farm, Kampung Rawa Benceuh, Cianjur, Kamis (23/3/2017).

Ada dua sekolah yang dikunjungi Sandiaga yaitu Sekolah Learning Farm dan Cugenang Gifted School. Sandiaga menjelaskan kedua sekolah itu melakukan pendekatan berbasis ilmu alam untuk meningkatkan kepercayaan dirinya.

Hasil didikan sekolah itu, anak-anak yang termajinalisasi jadi punya rasa percaya diri dan memiliki jiwa wirausaha. Dia ingin mengadopsi metode kedua sekolah itu untuk mengatasi problem kenakalan remaja di Jakarta.

"Anak-anak itu jadi beban masyarakat, jadi sangat percaya diri dan ada yang menjadi pengusaha dan organic farming dan ada juga pengusaha di bidang lain. Boosting confidence sangat sukses, diperlukan wilayah-wilayah Jakarta yang rentan tawuran, narkoba," ucapnya.

Sandiaga ingin anak-anak tersebut dibawa ke Cianjur. Nantinya, ada metode untuk mengantisipasi kenakalan para remaja.

"Saya ingin anak seperti itu dibawa ke sini, program pertamanya 100 hari, diajari basicnya kemudian total setahun. Keluar rata-rata mereka fresh dan punya peluang," kata Sandiaga.

(sumber:kompas)

Read More

Permenhub 'Penyetaraan' dan Kebutuhan Akan Transportasi Terjangkau

Jakarta - Pada 1 April mendatang, Revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur tentang 'penyetaraan' tarif taksi online dengan angkutan konvensional akan diberlakukan. Sudah sesuaikah dengan keinginan konsumen?.

Ada 11 poin inti yang ada di dalam revisi Permenhub tersebut. Di antaranya adalah jenis angkutan, kapasitas silinder, batas tarif sewa khusus, kuota jumlah kendaraan, dan kewajiban STNK berbadan hukum.

Khusus untuk tarif, dalam Permenhub itu disebutkan tarif bawah taksi online besarannya diserahkan kepada kepala daerah setempat. Khusus untuk DKI Jakarta, besaran tarif tersebut akan ditentukan Gubernur dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan prinsip dasar dari peraturan yang dikeluarkannya itu adalah kesetaraan antara taksi online dengan konvensional. Selain itu ada juga prinsip keselamatan di dalamnya.

"Oleh karena itu, beberapa angkutan online ini akan kita akan masukkan dalam PM Nomor 32 Tahun 2016, di mana itu nanti akan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan. Apa itu ada kuota, ada KIR, ada SIM, dan sebagainya," ujar Budi, Senin (13/3).

Terkait dengan kesetaraan itu, Budi ingin 'mengawinkan' transportasi online dengan konvensional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menggunakan kedua jenis transportasi tersebut.

"Nah, yang kita inginkan, dengan adanya kesetaraan, ada suatu perkawinan antara angkutan berbasis online dengan konvensional. Sehingga orang bisa menggunakan angkutan konvensional tapi juga bisa menggunakan online. Nah, ini menjadi suatu yang maksimal," tambah Budi.

Trio perusahaan taksi online, Gojek, Grab, dan Uber, menyatakan keberatan dengan sejumlah substansi dari Permenhub tersebut. Poin keberatan paling signifikan pada poin penetapan batas tarif, kuota jumlah kendaraan dan pengalihan kepemilikan kendaraan kepada badan hukum.

Dalam pernyataan bersamanya, trio taksi online ini meminta agar pemerintah memperpanjang masa sosialisasi menjadi 9 bulan ke depan. Masa 9 bulan diperlukan untuk memenuhi 'permintaan' pemerintah dalam Permenhub tersebut.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepakat 11 poin aturan taksi online dalam revisi Permenhub PM 32/2016. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memaparkan bahwa prinsip dasar dalam bertransportasi adalah keselamatan, aksesibilitas, keterjangkauan, terintegrasi, kenyamanan dan keberlanjutan.

"Sejauh ini taksi berbasis aplikasi baru menjawab terhadap satu poin saja, yakni aksesibilitas. Konsumen dengan (relatif) mudah mendapatkan taksi online daripada taksi konvensional," jelas Tulus dalam rilis yang diterima, Kamis (23/3)

Sedangkan aspek yang lain, taksi online belum mampu menjawab kebutuhan dan perlindungan pada konsumen yang sebenarnya. Misalnya, belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas, baik untuk armada dan sopirnya.

"Taksi online juga belum memberikan perlindungan kepada konsumennya jika terjadi kehilangan barang atau terjadi kecelakaan. Bahkan jika terjadi sengketa keperdataan dengan konsumen akan diselesaikan via abritase di Singapura. Ini jelas tidak adil dan tidak masuk akal bahkan merugikan konsumen," cetus dia.

Konsumen Butuh Transportasi Murah dan Mudah

Lantas bagaimana dengan respons masyrakat selaku konsumen? Sejumlah masyarakat memilih untuk menggunakan transportasi yang nyaman dan murah.

"Kalau saya tentu saja lebih memilih menggunakan angkutan yang nyaman dan murah. Bebas itu angkutan apa saja mau online atau bukan yang penting nyaman dan terjangkau. Kalau memang taksi yang konvensional bisa murah, ya lebih bagus," kata Erik, pria asal Depok yang biasa menggunakan taksi online ke Jakarta Selatan.

Hal senada diutarakan Indah, yang setiap harinya pulang pergi dari Tangerang Selatan ke Jakarta Selatan. Menurutnya, hal yang paling dibutuhkan dari sebuah angkutan saat ini adalah kemudahan dan harga yang terjangkau.

"Bagi saya yang penting itu murah dan mudah. Kalau murah tapi sudah didapatkan juga sama saja," kata Indah.

Terkait dengan polemik tarif ini, pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan pemerintah harusnya tak perlu mengatur masalah tarif. Yang perlu diatur ialah standar pelayanan minimum (SPM), supaya bisa memaksimalkan kondisi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Seharusnya misalnya kewajiban dan pelayanan, misalnya uji KIR ya jalankan. Kalau itu dijalankan itu bagus. Tapi ini malah mengatur masalah lain, masalah tarif. Padahal pengguna enggak pernah ributkan masalah tarif," kata Azas di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

"Aturan ini logika yang sangat terbalik. Katanya ini untuk kesetaraan, harusnya kesetaraan itu yang di atas mau menurunkan dirinya ke bawah. Bukan yang bawah suruh naik ke atas," sambungnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Koperasi Jasa Transportasi Usaha Bersama, Musa Emyus, keputusan pemerintah dalam menentukan aturan tarif itu bakal membuat taksi online dan taksi konvensional tak memiliki perbedaan. Aturan yang dibuat itu pun, kata Musa, tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab, selama ini konsumen tidak pernah mengeluhkan persoalan tarif, promo, atau diskon yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan online.

"Enggak jelas, konsumen juga enggak pernah tuntut harus diturunkan atau harus dinaikkan. Jadi ini belum kita lihat apa tujuan pastinya. Kalau soal diskon atau promo, tergantung masyarakat mau pilih yang mana yang sesuai dengan kemampuannya. Itu saja sebenarnya," kata Musa.

Lebih lanjut, Musa menilai, yang dibutuhkan masyarakat saat ini ialah bagaimana bisa memperoleh jasa angkutan yang memberi kenyamanan dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, tambah Musa, pemerintah seharusnya memberikan aturan standar pelayanan minimum (SPM), bukan aturan tarif.

"Ayo atur saja SPM. Sekarang ini kan nggak ada aturan SPM. Ini saja yang diatur, jangan yang sudah bagus dibuat carut-marut, diacak acak. Kalau harga itu, sudahlah masyarakat sudah diuntungkan dengan harga tetap," tuturnya.

(sumber:kompas)

Read More

Polisi: Produsen Pupuk Palsu 209 Ton Sudah Beraksi 7 Tahun

Jakarta - Penyidik Subdit Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim mengamankan dua orang tersangka dalam penggerebekan 8 gudang dan 3 pabrik pupuk palsu milik PT. Hasya Jaya di Cianjur, Jawa Barat. Para tersangka mampu menjual sekitar 10 ton pupuk palsu dalam sehari.

"PT. Hasya Jaya menjual pupuk tersebut dengan harga bervariasi mulai harga Rp 43.000 sampai Rp 100.000 dengan omset penjualan yang pupuk palsu tersebut setiap hari sekitar 10 ton," kata Direktur Tipideksus Brigjen Agung Setya dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (23/3/2017).

Agung menuturkan, PT Hasya Jaya memalsukan pupuk sejak tahun 2010. Pupuk palsu itu didistribusikan ke beberapa daerah seperti Riau, Jambi, Lampung, Padang, dan beberapa kota di Jawa Barat.


"Mekanisme penjualan yang dilakukan oleh tersangka yaitu adanya pemesanan dari konsumen kepada tersangka melalui telepon, kemudian tersangka menyiapkan pupuk sesuai pesanan tersebut. Setelah pupuk dikirim baru dana dikirim ke rekening BRI milik karyawan yaitu saudari IN," ujarnya.

Pupuk an-organik yang dipalsukan yaitu merek NPK, Greenhill, NK Gurita, SP Banteng, dan NK Dunia Flora. Bahan baku dalam pembuatan pupuk tersebut yaitu garam, pewarna dan kaptan (kapur pertanian).

Penggerebekan terhadap 8 gudang dan 3 pabrik milik PT. Hasya Jaya dilakukan di Jalan Raya Bandung, Kampung Pasir Honje, Sesa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jabar, Rabu (22/3). Dua orang diamankan dalam penggerebekan itu yakni SH selaku direktur PT Hasya Jaya dan LH sebagai kepala produksi.

"Jumlah pupuk palsu yang ditemukan di pabrik PT. Hasya Jaya sekitar 209 ton," ujarnya.

Para tersangka dijerat empat pasal berlapis yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf f Jo pasal 37 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1996 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, Pasal 113 Jo pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 120 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

(sumber:kompas)

Read More

Jokowi Bertanya "Seperti Apa Indonesia Maju?", Ini Jawaban "Netizen"

Jakarta-SepedaJokowi yang digelar di akun Facebook resmi @Presiden Joko Widodo ramai peminat. Sejak kuis dibuka 19 Maret 2017 hingga Kamis, 23 Maret 2017 ini atau sehari menjelang ditutup, unggahan Jokowi tersebut mendapat reaksi Facebookers sebanyak 81.806 emoticon.

Unggahan kuis berhadiah 10 sepeda itu pun telah dibagikan sebanyak 14.393 kali dengan 119.329 komentar. Unggahan tersebut boleh dibilang adalah yang paling banyak direspons dibandingkan unggahan Presiden Jokowi sebelumnya.

Jawaban netizen atas pertanyaan yang diajukan Jokowi juga sangat beragam. Ada yang menjawab dengan serius, ada yang nyeleneh, bahkan ada pula yang menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan.

Misalnya akun bernama @Dhemar Raja Laksmawan, dia tidak menjawab pertanyaan Jokowi "seperti apakah negara Indonesia yang maju menurut kamu?"

Ia malah menulis, "kok cuma 10 sepeda?? Warga Indonesia kan berjuta-juta jumlahnya".

Akun bernama @Sensens Rendra lain lagi. Entah serius atau tidak, ia menjawab, "Negara indonesia yang maju ialah presidenya bpk jokowi wakilnya bpk Ahok...Fadli Zon dan golongannya hengkang dari bumi pertiwi.."

Sementara itu, bagi akun bernama @Enggar Sasmita, unggahan kuis itu malah dijadikan ajang curhat kepada Presiden.

"pak setelah semua dibangun dan ditata, mbok nitip aspirasi buat menciptakan iklim jual beli yang kondusif dan positif agar perekonomian berjalan selaras gag ada demo2an serta rakyat tersenyum gembira, mbuh piye carane kudu ketemu formulanya. antara pusat2 permukiman dan pusat jual beli didekatkan ditata dirapiken, dll dll dll dll", tulis dia.

Ketiga akun itu jelas tidak akan masuk ke dalam penilaian tim juri. Sebab, keduanya tidak menuliskan hashtag #SepedaJokowi dalam jawabannya.

Akun @Heryunanto Pradono menjawab kuis Jokowi dengan cukup nyeleneh. Bagi dia, tolak ukur Indonesia maju adalah jika tukang becak bisa makan di restoran cepat saji.

"Negara di mana tukang becak dan keluarganya bisa makan di restoran pizza cepat saji 1 bulan sekali tanpa merasa itu adalah makanan yg mewah #SepedaJokowi".

Meski demikian, banyak pula jawaban-jawaban netizen yang bagus dan cenderung serius. Akun bernama @Sisca Mediyanti misalnya.

Ia menulis, "Indonesia maju apabila rakyatnya cerdas dan bersatu, dan bisa mengalahkan perekonomian cina #SepedaJokowi".

Akun bernama @Ahmad Rizal juga serupa. Ia menjawab, "Maju itu tanpa koruptor, tegakkan nilai nilai Islam di tengah masyarakat Indonesia maka Indoensia tidak hanya maju tapi berkah. Insya Allah #SepedaJokowi".

Akun @Ana Fatmawati menyoroti hal yang berbeda. Ia menjawab, "Indonesia yng anti korupsi...indonesua yg mandiri, bisa mengimbangi negara2 lain, berprestasi di bidang olahraga, pendidikan, seni budaya, maka indonesia akan maju #SepedaJokowi".

Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, begitu kuis ditutup, Jumat besok, tim akan menyortir jawaban netizen berdasarkan ketentuan syarat. Jawaban yang tidak memenuhi syarat, otomatis tereliminasi.

Sebaliknya, jawaban yang memenughi syarat, akan masuk ke tahap kedua, yakni penyortiran berdasarkan isi jawaban. Tim akan memilih jawaban terbaik.

Setelah itu, Presiden Jokowi sendiri yang akan memilih siapa 10 netizen beruntung yang mendapatkan sepeda.

"Nanti dipilih beberapa jawaban terbaik oleh tim, nah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan sepeda, itu Pak Presiden sendiri," ujar Bey, Kamis pagi.

Sebanyak 10 sepeda berkualitas bagus sebagai hadiah sudah terparkir di Sekretariat Presiden menunggu diambil oleh sang pemenang.

sumber:(kompas)

Read More

DPP PAN Minta Polisi Usut Tuntas Teror di Rumah Ketua DPD Gresik

Jakarta - Rumah Ketua DPD PAN Gresik, Khamsun, mendapat teror dengan dugaan pelemparan bom molotov oleh pihak tak bertanggung jawab. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini.

"Itu adalah kasus tindak pidana berupa pembakaran rumah dan rencana pembunuhan atas Ketua DPD PAN Gresik dan keluarganya," ujar Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga kepada wartawan, Selasa (21/3/2017).

Peristiwa itu terjadi pada Senin (20/3) dini hari lalu di rumah Khamsun yang berada di Jalan Marabahan 30 Perumahan Gresik Kota Baru (GKB). Saat Khasum dan keluarganya sudah tidur, sang istri terbangun karena mendengar suara atap dari garasi. Saat dilihat, atap yang terbuat dari fiber itu terbakar.

"Api menjalar di pintu pagar, masuk ke dalam rumah secara cepat karena adanya bensin. Mobil terbakar. Asap mengepul masuk ke dalam rumah," kata Viva.

"Ini adalah bentuk tindak pidana yang keji dan biadab yang dilakukan secara sengaja, yang bertujuan untuk menteror atas eksistensi dan keberadaan Khamsun sebagai Ketua PAN Gresik," imbuhnya.

DPP PAN menuntut Mabes Polri untuk bergerak cepat dalam menangani kasus ini. PAN menduga, aksi teror itu masih berkaitan dengan masalah politik daerah meski Pilkada Gresik sendiri sudah selesai pada 2015 lalu.

"Menuntut kepada Mabes Polri sebagai aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas dan serius atas aksi teror jahat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas diri Khamsun dan keluarganya. Apakah aksi teror ini disebabkan karena persoalan politik, atau karena faktor yang lain, hendaknya polisi secepatnya menangkap si pelaku," ucap Viva.

"Masih praduga karena faktor politik. Proses politik di kabupaten Gresik pasca Pilkada relatif masih hangat. Tetapi apa itu bisa dikaitkan dengan teror bom molotov atau tidak, harus diungkap tuntas oleh polisi," sambung dia.

Anggota DPR dari Dapil Gresik dan Lamongan ini menyebut aksi teror kepada jajarannya tersebut telah menodai demokrasi di Indonesia. Viva mengatakan, apabila ada perbedaan pendapat dan pandangan di wilayah politik, itu adalah suatu keniscayaan dalam hidup berdemokrasi.

"Aksi teror bom molotov telah membuat keluarga dan anak-anak saudara Khamsun mengalami trauma. Teror terjadi di saat anak-anak sedang tidur malam," sebut pimpinan Komisi IV DPR itu.

"Kami meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk turun tangan membantu melindungi hak anak karena telah terjadi pelanggaran hukum atas keluarga dan hak anak saudara Khamsun," tambah Viva.

Sebelumnya Khasun sendiri mengaku tak memiliki masalah dengan siapapun. Pihak kepolisian setempat berjanji segera mengusut kasus aksi teror tersebut. Polsek Manyar juga sudah melakukan proses identifikasi dan olah TKP. Unit K-9 juga dilibatkan dalam olah TKP.

"Tak ada saksi yang melihat pelaku. Untuk pengakuan korban minyak yang tercecer di depan pintu gerbang, itu mungkin bekas dari bom molotov milik pelaku, bukan sengaja disebar di situ. Kami sedang melakukan penyelidikan. Doakan segera terungkap," ungkap Kapolsek Manyar AKP Ryan Septian, Senin (20/3). 

(sumber:detik.com)

Read More

20 Money Changer di Yogya Belum Kantongi Izin

Jakarta - Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BI DIY) mengungkap masih ada 20 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank atau money changer yang belum mengantongi izin. Perizinan menjadi penting bagi money changer karena berpengaruh terhadap iklim pariwisata Yogyakarta yang semakin meningkat.

"Itu (perizinan bagi money changer) akan berdampak pada iklim tourism di Yogyakarta. Secara kelembagaan, kita buat Yogyakarta lebih kredibel dari sisi transaksi di uang kertas asing, perdagangan mata uang asing. Orang (akan) nyaman bertransaksi, tidak ada pasar gelap," ujar Kepala Perwakilan BI DIY Budi Hanoto di kantornya, Jalan Panembahan Senopati, Rabu (8/3/2017).

Bukan hanya itu, money changer yang tak mengantongi izin juga dinilai rawan terhadap sejumlah kejahatan, mulai dari money laundering, narkoba, hingga terorisme.

"Kalau ada indikasi (kejahatan), maka akan merusak pariwisata. (Wisatawan berpikir) jangan menukar (uang) di sana, walau rate-nya bagus. Ini akan menimbulkan keresahan dan ketidakpastian. Potensi yang meresahkan ini harus diakhiri," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala KPw BI DIY Hilman Tisnawan menjelaskan di DIY ada 20 money changer yang belum mengantongi izin. Sedangkan yang sudah berizin ada 15 money changer, dan 3 money changer sedang mengurus perizinan.

"Ada 20 (money changer) yang betul-betul melakukan kegiatan tanpa izin. Dari kami ada sosialisasi persuasif, dan minggu ketiga bulan ini akan kami undang mereka untuk segera mengurus izinnya," kata Hilman.

Hilman menilai money changer yang memiliki izin juga akan mendukung UU Mata Uang. Dalam undang-undang tersebut, diatur soal kewajiban penggunaan mata uang rupiah di Indonesia. Dengan jaminan izin yang dikantongi money changer, hal itu diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi wisatawan asing yang menukarkan uangnya.

"Yang penting memfasilitasi orang asing yang membawa uang asing, mereka nyaman mendapatkan rupiah. Kan kalau tidak berizin, tidak dijamin apakah rupiah di sana itu asli atau tidak," tuturnya.

Menurut Peraturan BI (PBI) Nomor 18/20/PBI/2016 dan SE Nomor 18/42/DKSP, KUPVA BB yang saat ini belum memperoleh izin dari BI memiliki kesempatan segera mengajukan izin paling lambat pada 7 April 2017. Budi menyampaikan sejumlah keuntungan bagi money changer yang memiliki izin, salah satunya akan mendapat kurs yang lebih baik.

"Dengan berizin, mereka (money changer) akan menerima manfaat, transparansi, dapat kurs yang lebih baik, tidak ada pasar gelap. Kalau mau melakukan ekspansi usaha, akan di-support BI dan kementerian lain," ucap Budi. 

(ant)sumber:detik.com

Read More

Pilihan Orang Tua Tergantung "Brand" Positif Sekolah

Jakarta,Saat ini orang tua tak lagi canggung berselancar di internet, masuk ke situs-situs resmi sekolah untuk menggali banyak informasi. Pengaruh brand sekolah cukup kuat di internet.

"Preferensi orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya memang sangat dipengaruhi oleh brand atau citra positif dari aktivitas sekolah," ujar dosen London School of Public Relations (LSPR), Lestari Nurhajati, pada seminar sehari bertajuk School Branding Strategy yang digelar Universitas Darma Persada (Unsada) di Jakarta, Selasa (7/3/2017) lalu.

Lestari menambahkan, berdasarkan riset terhadap tren pada pendidikan tinggi, perangkat terpenting dalam pemasaran online itu adalah situs yang efektif dan intuitif.

"Di dalamnya ditegaskan brand utama dari sebuah institusi yang bersangkutan,'" katanya.

Di situs-situs tersebut, lanjut dia, biasanya diperkuat dengan sejumlah elemen pendukung lain pendukung, desain tampilan situs yang memikat dan konten yang menarik. Itulah yang menurut Lestari menjadi faktor penentu orang tua dalam memutuskan pilihannya terhadap sebuah sekolah.

"'Para orang tua sangat mempertimbangkan karakteristik sekolah yang tercermin lewat merek yang mendukung karakteristik tersebut. Inilah yang kemudian mendorong pemilihan sekolah bagi anak-anak mereka,'" ujarnya.

Praktisi public relations (PR), Anke Dwi Saputro, yang juga tampil juga sebagai pembicara, berpendapat serupa Lestari. Mengutip hasil riset terhadap perilaku siswa yang termuat di dalam International Journal of Education Management, Angke mengatakan bahwa sekitar 92 persen proses rekrutmen siswa baru itu berawal dari adanya aktivitas virtual, sementara 65 persen lainnya berasal dari tim pemasaran.

"Riset itu juga menunjukkan bahwa delapan jam dari hasil interaksi konten digital sangat mempengaruhi proses pemilihan sebuah sekolah," ujarnya.

Melek digital

Tentu, tak semua orang tua berburu sekolah hanya berbekal informasi dari situs internet. Setidaknya, website milik sekolah yang kaya konten bisa menjadi gerbang informasi yang dibutuhkan orang tua dalam menentukan pilihannya.

Namun, Lestari mengatakan, berkaitan dengan upaya membangun citra sebuah sekolah, ada sejumlah hal yang perlu diperkuat. Beberapa di antaranya adalah faktor trust (kepercayaan), quality (kualitas), perception (persepsi), identity (identitas), dan loyalty (loyalitas). '

"Di sini diperlukan juga penguatan terhadap "brand  positioning" yang menjadi nilai proposisi yang perlu disampaikan kepada calon siswa. Ini penting sekali," ujar Lestari.

Rektor Unsada, Dadang Solihin, yang hadir pada seminar mengatakan bahwa para pengelola sekolah sudah sepatutnya melek terhadap perkembangan dunia digital. Dia berharap hadirnya seminar ini akan bisa membuka cakrawala kepada para guru dan pelajar.

(ant) sumber: kompas.com

Read More

Dua Bulan Sekali Kota Tua Disuguhi Old Town Jazz Series

JAKARTA-Atraksi di salah satu destinasi prioritas Kementerian Pariwisata (Kemenpar) semakin meriah. Ini karena satu perhelatan musik berkelas, Old Town Jazz Series akan digelar setiap dua bulan sekali di kawasan Kota Tua, Jakarta.

” Old Town Jazz Series ini merupakan salah satu aktivitas yang bisa kami lakukan untuk lebih menghidupkan kawasan Kota Tua,” kata Chairman Old Town Jazz Series Eddy Sambuaga. Eddy menargetkan acara ini digelar di kawasan Kota Tua setiap dua bulan sekali. Ia menuturkan, Konsorsium Kota Tua Jakarta bertujuan untuk lebih menghidupkan kawasan Kota Tua Jakarta, yang notabene merupakan salah satu ikon wisata Indonesia.

Eddy mengungkapkan, tema-tema berbeda akan dihadirkan dalam setiap edisi Old Town Jazz Series. Untuk edisi perdana ini, acara ini memang mengambil tema tembang-tembang klasik karya sastrawan terkenal pada 1950 hingga 1970.”Tema edisi demi edisi nanti tunggu saja dua bulan lagi. Ada kejutan tentunya,” kata Eddy.

Eddy memastikan bahwa edisi selanjutnya akan tetap digelar di kawasan Kota Tua, meski belum tentu di tempat atau gedung yang sama. Ia pun mengatakan, nantinya tidak menutup kemungkinan bagi pihaknya untuk menggelar acara-acara lain.

“Tidak harus musik, bisa juga olahraga. Misalnya, kami menyelenggarakan yoga setiap Sabtu pekan pertama tiap bulan. Selain itu, ada pameran-pameran seni, dan untuk musik, ya acara Old Town Jazz Series ini,” ujarnya. Untuk edisi perdana Old Town Jazz Series sukses digelar pada pada Jumat 16 Desember 2016 yang lalu.

Perhelatan yang dilaksanakan oleh Konsorsium Kota Tua Jakarta itu mengusung sajian musik jazz dengan nuansa Kota Tua yang sarat akan romantisme nostalgia.
Salah satu grup band yang tampil adalah Shadow Puppets. Bersama dengan penyanyi kondang Harvey Malaihollo, mereka membawakan sederet lagu klasik lewat balutan musik jazz.

Tak ayal, karya-karya sosok kenamaan besar terdahulu seperti Ismail Marzuki, Sam Saimun, Bing Slamet, Muchtar Embut, dan lain-lain, sukses dibawakan oleh Shadow Puppets bersama Harvey Malaihollo. “Saya membawakan salah satu lagu seperti ‘Nurlaela’ milik Bing Slamet. Yang hapal, ikut nyanyi bareng,” ujar Harvey. Khazanah musik klasik era 1950-1970an, telah rampung dibawakan. Lewat energi muda dari Shadow Puppets dan kualitas vokal nan matang persembahan Harvey, penonton tampak puas akan hal tersebut.

Lebih lanjut, pihak Konsorsium Kota Tua Jakarta terlihat ingun ikut berpartipasi dalam melestarikan kekayaan sejarah musik Indonesia ini. Selain itu, mereka ingin mengakomodasikan fungsi Kota Tua Jakarta sebagai obyek wisata sejarah sekaligus wilayah kreatif.

Sambil menikmati musik, masyarakat bisa menyentuh kejayaan masa lalu Batavia lewat teritori bersejarah Kota Tua Jakarta. Acara yang di gelar tepat di Gedung Van Vleuten & Cox, Kota Tua, ini bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Salah satunya lagi yakni penampilan Shadow Puppets—yang digawangi Irsa Destiwi dan Robert Mulyarahardja—plus Harvey Malaihollo adalah kolaborasi antara kualitas vokal yang matang, dengan energi muda yang seakan tak pernah berhenti mencari kemungkinan baru dalam menafsirkan lagu-lagu klasik Indonesia.

Pokja PIC Kota Tua dan Kepulauan Seribu Destinasi Prioritas Kemenpar Budi Faisal mengaku senang dengan adanya kegiatan musik rutin tersebut. Kata dia, Old Town Jazz Series selain menggagas acara ini dalam rangka menghidupkan kembali ruang-ruang kawasan bersejarah, acara ini juga menjaga atraksi Kota Tua agar terus konsisten.

” Untuk amenitas di Kota Tua, kami juga sudah melakukan pemasangan CCTV untuk kawasan Taman Fatahillah sudah dilakukan pada hari Jumat (16/12) dan masih menunggu untuk pemasangan panel surya yang sudah ditentukan titiknya di Jalan Pintu Besar utara disamping Bangi Kopitiam. Ini untuk memantau jumlah pengunjung yang datang ke Kota Tua dari waktu ke waktu,”ujarnya.(*)

wonderful.radarbogor.id 

Read More

Kaleidoskop 2016: Dikira Berakhir, Korpri Malah Eksis Dengan Toktok

JAKARTA –Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sempat diperkirakan bakal berakhir, dan bersalin rupa menjadi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps Profesi ASN). Hal ini seiring dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi ketika itu mengultimatum bahwa 2015 menjadi tahun yang terakhir ‘Korps Batik Biru’ menggunakan nama Korpri.

Namun soal penggunaan nama korps, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof Zudan Arif Fakruloh, SH, MH, punya pendapat lain. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ini, ingat akan pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disampaikan pada saat audiensi pada bulan Juli 2016.

Saat itu, Wapres Jusuf Kalla berpesan agar nama organisasi profesi terbesar di Indonesia itu tetaplah sebagai Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Alasannya, sejarah Korpri yang sudah sangat panjang, dan sejak 1971 Korpri sudah dikenal masyarakat.

Memang citra Korpri, menurut Zudan, harus terus menerus diperbaiki sesuai dengan dinamika zamannya. Saat ini Korpri tidak bisa lagi menjadi mesin politik seperti dulu karena anggota Korpri harus netral.

Hal ini membawa konsekuensi Korpri mengubah arah perjuangan menuju Korpri yang profesional, netral, dan mensejahterakan anggotanya. Korpri harus lebih berpihak kepada anggota daripada kepada penguasa. Namun, bagi Zudan, perubahan citra bukan dengan cara mengganti nama. “Harus dibuktikan dengan aktivitas nyata,” kata Zudan menegaskan.

Jika diganti namanya, namun tidak ada karya nyata, maka percuma saja. Perubahan citra itu bukan persoalan nama, tetapi Zudan menilai merupakan persoalan kerja atau tidak.

Mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri itu, sangat yakin bahwa ‘Korpri yang sudah jauh berubah’ semakin dirasakan oleh anggotanya. ‘Korpri baru’ saat ini bisa dirasakan dengan berbagai inovasi dan loncatan-loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan, Korpri juga telah berperan menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

Di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, hal itu pun ikut diadopsi Korpri dengan membangun aplikasi toko online yaitu TokTok.id yang sekarang terus bergerak semakin maju dan besar.

Menurut Zudan, TokTok.id merupakan respons cepat Korpri menjawab tantangan era digital. Plt Gubernur Gorontalo ini dalam setiap kesempatan selalu mengajak seluruh anggota Korpri berani berinovasi dan keluar dari zona nyaman.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pula, Zudan mendorong para ASN membangun zona nyaman baru, dan meninggalkan pola kerja manual beralih ke digitalisasi. “Ketika koneksi diubah pasti dunia berubah. Koneksi manual diubah ke digital, Korpri berubah. Tugas kita mendorong seluruh anggota agar memanfaatkan media digital,” ujar Zudan.

Menguntungkan Korpri

TokTok.id merupakan portal belanja online yang hadir untuk memenuhi kebutuhan belanja harian dan bulanan PNS seluruh Indonesia. TokTok tidak hanya memberi manfaat langsung bagi PNS, tetapi juga memberikan keuntungan bagi organisasi DPKN.

Bahkan, menurut Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Ir Siti Mariyani, kehadiran TokTok merupakan terobosan besar DPKN untuk meningkatkan kesejahteraan dari kucuran keringat anggota sendiri.

TokTok bukan saja solusi terbaik dalam pembawa perubahan besar bagi kemajuan Korpri. Namun lebih dari itu akan menjadi lokomotif kesejahteraan bagi Korpri dan keluarga besarnya.

Menurutnya, kenapa dikatakan sebagai lokomotif, karena saat ini sebagian besar orang, termasuk anggota Korpri di dalamnya yang masih melihat Toktok hanya sebagai ‘Program Mimpi Korpri’ dalam mensejahterakan anggotanya.

“Padahal keberadaan TokTok ini sangat riil dalam mewujudkan Korpri yang mandiri dan sejahtera. Yaitu kesejahteran yang dibangun dari keringat sendiri, tanpa meminta bantuan dari pihak lainnya,” ujar Ir Ani, sapaan akrab Siti Mariyani.

Dia mengatakan, saat ini TokTok memang belum terlihat perannya secara nyata, karena memang program ini baru saja diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada puncak peringatan HUT Korpri ke-45 di Lapangan Monas Jakarta, 29 November 2016 lalu.

Namun, Ani hakul yakin jika program ini berjalan maksimal, ketika minat bertransaksi anggota Korpri mulai ramai, maka akan terlihat manfaat yang didapat dari TokTok, yaitu mampu menjadi pundi-pundi kesejahteraan bagi anggota Korpri.

“Jika akhirnya TokTok mampu mensejahterakan Korpri dan anggotanya, maka program lainnya akan menempel di belakangnya. Ibaratnya TokTok seperti Lokomotif, yaitu mampu menjadi penggerak bagi program-program Korpri lainnya,” papar Ani seraya menambahkan, bukan tidak mungkin program ini ditiru oleh organisasi profesi lainnya.

Karenanya Ani mengharapkan kepada jajaran DPKN untuk maju terus menjalankan program TokTok ini. Jika Toko Online Korpri itu mampu membuktikan sebagai jalan lapang menuju kesejahteran anggota Korpri, mereka akan seperti air, akan mengalir dengan sendirinya mendukung program ini.

Ani mengakui, memang tidak mudah mengubah pola pikir anggota Korpri saat ini, karena masih banyak yang berpikir kesejahteraan anggota Korpri yang tak lain adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) harus datang dari pemerintah. Padahal kesejahteraan itu harus dibangun dari diri sendiri, melalui wadah organisasi yaitu Korpri, yaitu wadah tempat bernaungnya para ASN.

“Saat ini sudah ada sarananya yaitu TokTok Korpri, karena itulah para anggota Korpri yang jumlahnya mencapai jutaan orang itu saatnya untuk membesarkan Korpri. Caranya, dengan berbelanja secara online melalui TokTok,” ujar Ani pula.

Lebih lanjut menurutnya, dengan TokTok, selain bisa berbelanja secara online, dengan banyak keuntungan yang didapat bagi anggotanya Korpri. Selain akan mendapatkan point reward, para anggota Korpri yang memiliki bakat wirausaha juga dapat memasarkan produk mereka, secara online.

Dia menambahkan, melalui TokTok, inilah kesempatan besar bagi anggota Korpri untuk mensejahterakan dirinya, dan tidak lagi bergantung dari pihak lainnya.

“Dan ini sangat tepat sebagai solusi terbaik dalam mensejahterakan anggota Korpri. Dari kacamata saya sebagai abdi negara di Kemenkop UKM, meyakini bahwa kekuatan anggota merupakan kunci sukses sebuah usaha,” katanya.

Lebih lanjut Prof Zudan menimpali, di Toktok.id menjual segala macam barang yang dibutuhkan anggota Korpri dan keluarganya. Produk-produk yang dijual di Toktok berasal dari kerja sama dengan para pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) dari seluruh Indonesia.

Karena bersifat khusus (closed loop system e-commerce), TokTok.id hanya melayani anggota Korpri dan anggota keluarganya. Berbicara produk di toko online ini, anggota Korpri tak perlu khawatir dengan kualitas maupun pelbagai macam produk yang dijual. Mulai dari barang elektronik, gadget, fashion hingga sembako ada di toko online Korpri. Bahkan penambahan produk akan terus berkembang sesuai permintaan pasar.

Zudan menambahkan, Korpri baru adalah Korpri yang peduli anggotanya, yang mensejahterakan anggotanya dan memfasilitasi untuk memudahkan hidup anggotanya. “Bentuk konkretnya kami mulai antara dengan membuka Toktok, Toko Online Korpri,” katanya.

wonderful.radarbogor.id

Read More

Presiden Jokowi Tepis Isu Jutaan Tenaga Kerja Tiongkok Masuk RI

JAKARTA – Kabar burung soal 10 juta atau lebih pekerja ilegal yang menyusup melalui kebijakan Bebas VISA Kunjungan wisata ke Indonesia ditepis langsung oleh
Presiden Joko Widodo. “Sepuluh juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok untuk bisa masuk ke Indonesia,” tegas Presiden Joko Widodo yang sejak

awal sudah menyadari bahwa tema  wisman Tiongkok itu berpotensi diplesetkan melalui media sosial.

Pertanyaan tegas Presiden Jokowi itu disampaikan hari Jumat, 23 Desember 2016, dalam acara Deklarasi Pemagangan Nasional di kawasan Karawang International
Industrial City (KIIC), Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI itu betul-betul ingin meluruskan isu miring yang memviral, yang bisa membelokkan fakta dan persepsi publik. Tentu, kata-kata presiden itu diharapkan segera mengakhiri rumor seputar tenaga kerja ilegal itu.

Statemen tegas Presiden Jokowi itu juga sekaligus menjadi jawaban, mengapa tiba-tiba menyebut: “Jangan diplesetkan ya! Ini turis. Bukan tenaga kerja!” Saat presiden sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat petang, 25 November 2016 lalu. Satu bulan yang lalu, Presiden Jokowi sudah memberi “tekanan” pada istilah turis asal China, karena kata-kata itu bisa dipelintir, diputarbalik, sehingga menimbulkan kesan yang tidak seragam di masyarakat.

Turis dan tenaga kerja, secata fundamental jauh berbeda. Wisatawan mancanegara itu datang untuk membelanjakan uangnya, karena itu dihitung lenght of time dan spending of money-nya. Pekerja pendekatannya beda, mereka datang untuk mencari uang.

Saat itu, di Makassar, Presiden Jokowi melihat ada peluang menarik, wisatawan dari Tiongkok yang mencapai 150 juta turis per tahun yang mayoritas bepergian
atau outbond ke Amerika Serikat dan Eropa. Karena itu, Presiden menargetkan 10 juta wisatawan dari Negeri Tirai Bambu itu untuk inbond ke Indonesia.

Concern Presiden Jokowi di sektor pariwisata memang luar biasa. Wong Solo ini juga pernah menyampaikan soal 10 juta wisman itu secara  lisan ke Presiden Xi Jin Ping saat menghadiri Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka.

Inilah kata-kata Presiden Jokowi di Makassar kala itu. “Saya minta khusus dari Tiongkok 10 juta. Sudah tanda tangan tinggal siapkan pesawatnya dari sana ke sini. Kalau pesawatnya datang sudah 20 juta rampung. Tapi jangan diplesetkan, itu turis! Yang dari Tiongkok itu turis. Tenaga kerja Tiongkok di tanah air ada 14 ribu. Jangan diplesetkan lah,” ujar Presiden Jokowi.

Statemen presiden itu semakin mempertegas bahwa desas-desus tenaga kerja China itu hoax alias tidak benar. Indonesia sendiri memang sedang gencar-gencarnya menjadikan  pariwisata sebagai sektor andalan negara. Tak heran, sejumlah langkah terus dikebut pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Menilik ke belakang, langkah tersebut sebenarnya telah diusahakan sejak kunjungan Presiden ke Tiongkok pada Maret 2015 silam. Saat itu Presiden Joko Widodo di antaranya membahas mengenai kerja sama pariwisata dengan berharap agar terjadi peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia.

Meski demikian, hal tersebut diakui Presiden bukanlah hal yang mudah. Sebab, Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Presiden juga menekankan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Tiongkok itu ialah Amerika karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja,” lanjut Presiden.

Menpar Arief Yahya menambahkan, jika kita tidak mau, maka negara-negara lain yang akan mengambil manfaat dari outbond China. Australia dan New Zealand pun gencar mempromosikan destinasi wisatanya di China. “Mereka berlomba-lomba menjaring wisman Tiongkok! Kita juga bersaing dengan mereka,” jelas Arief Yahya.

Menpar Arief juga pernah membahas khusus akses Aussie-Bali-China bersama Minister for Tourism and International Education and Minister Assisting the Minister for Trade and Investment Australia, Senator the Honorary Richard Colbeck di Sydney. Semua negara di Eropa saat ini dibanjiri wisatawan Tiongkok. Pun juga di Jepang, Korea, Hongkong, bahkan Taiwan.

“Di Thailand, rival profesional Indonesia sangat cerdas menarik wisatawan Tiongkok. Tahun 2015 sudah tembus 8 juta, tahun 2016 ini diperkirakan 10 juta orang Tiongkok ke Thailand. Bagaimana dengan kita? Tahun 2015 hanya 1,14 juta, tahun 2016 sampai dengan Oktober, baru 1,2 juta. Tidak akan sampai di angka 10 juta tahun ini,” jelas Arief Yahya.

Arief Yahya selalu menggunakan benchmark untuk melihat seberapa sukses program yang sudah dilakukan Kemenpar. Jumlah Wisman China yang ke Jepang 2015: 5 juta atau tumbuh 107,28%. Jumlah Wisman China ke Malaysia 2015: 1.8 juta atau tumbuh 4,0%. Jumlah Wisman China ke Thailand 2015: 8 juta atau tumbuh 71,14%. Wisman China ke Singapore 2015: 2.1 juta atau tumbuh 22,28%

Karena itu, Presiden juga mempertanyakan  hitungan sepuluh juta tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia itu darimana? Karena berdasarkan data resmi pemerintah, tenaga kerja dari Tiongkok sampai dengan saat ini hanya berada pada angka 21 ribu orang.

“Jangan ditambahkan nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta orang, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, yang ada di Hong Kong 153 ribu orang, yang ada di Thailand 200 ribu orang. Negara mereka welcome dan biasa-biasa saja,” tekannya.

Selain itu, Kepala Negara juga tak habis pikir bahwa desas-desus tersebut dapat terus berkembang. Bila ditelisik lebih lanjut, pendapatan yang para tenaga kerja asing dapatkan akan lebih kecil bila sekarang ini bekerja di Indonesia dibanding dengan negara asal atau negara-negara lainnya.

“Tetapi di kita logikanya tidak mungkin tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa dan Amerika, masuk. Tidak mungkin, karena yang jelas gaji mereka di sana lebih besar daripada di kita. Kita harus bicara apa adanya,” ucap Presiden.

Seusai acara, Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan sejumlah jurnalis mengenai isu masuknya tenaga kerja ilegal yang disinyalir menggunakan kebijakan
bebas visa. Presiden sekali lagi menyebut bahwa hal tersebut hanyalah berlaku untuk kepentingan turisme, bukan untuk kepentingan pekerjaan.

“Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak,” terangnya.

Terkait dengan evaluasi kebijakan bebas visa, Presiden meyakini bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.

“Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa nya. Saya kira semua negara seperti itu,” ucap Presiden.
Untuk diketahui, industri pariwisata nasional saat ini tumbuh cukup baik. Sepanjang bulan Juli lalu misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rekor tertinggi kunjungan wisatawan sepanjang sejarah pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan tersebut mencapai 1,03 juta kunjungan.

“Ini merupakan sejarah baru untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi dan melewati satu juta kunjungan dalam waktu satu bulan,” terang Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam jumpa pers di Jakarta, pada awal September lalu.

Jumlah tersebut naik 17,68 persen dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya berada pada angka 877.584 kunjungan. Bahkan, jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni lalu, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat sebesar 20,42 persen.(*)

wonderful.radarbogor.id

Read More

Soal Tenaga Honorer, Ini Cara Bijak BKN Menyelesaiannya

JAKARTA – Peliknya permasalahan tenaga honorer saat ini membuat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana angkat bicara soal permasalahan tersebut.

Bima mengatakan, pada dasarnya Pemerintah tidak setuju dengan adanya tenaga honorer. Hal itu karena tingkat kompetensi yang rendah dan bertolak belakang dengan belanja pegawai yang tinggi.

“Pada prinsipnya Pemerintah berkeberatan dengan adanya honorer. Itu karena kompetensi yang rendah dan anggaran belanja pegawai yang tinggi. Jumlah dan kebutuhan tidak sesuai, lalu yang dibutuhkan juga bukan itu,” kata Bima.

Bagaimanapun, lanjutnya, saat ini Pemerintah ingin menghilangkan tenaga-tenaga administrasi.

“Kan saat ini separuhnya pegawai honorer itu tenaga administrasi. Kita tidak mau itu. Yang kita butuhkan adalah tenaga profesional yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kenapa tidak kita angkat para pemuda-pemuda yang berkualitas dengan status cum laude. Mereka juga kan berhak menjadi PNS dan kenapa harus K2,” katanya.

Bima kemudian kembali menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi.

“Yang menjadi permasalahan adalah kemampuan. Kita ingin membentuk tenaga profesional yang memang benar-benar punya kompetensi tinggi. Honorer itu kalau dapat pekerjaan lain dan mendapat gaji yang lebih tinggi apakah mereka tidak tertarik hal itu. Kenapa mereka tidak memilih itu? Karena memang mereka tidak punya kemampuan,” katanya.

Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) itu pun kemudian mencoba memberikan beberapa cara bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pertama, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan validasi para tenaga honorer itu. Apakah bodong atau tidak.

 

Bima menegaskan betul, tidak mau ada tenaga honorer yang fiktif. Lalu yang kedua, apakah harus menjadi PNS? Bagaimana kalau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K)?

 

“Atau tetap honorer tapi dengan gaji yang lebih baik. Yang jelas banyak alternatif lain yang bisa diambil,” ujarnya menerangkan.

Read More

Parpol Pendukung Ahok Selain PDIP Mulai Mundur, Ahok Dinilai….

POJOKSATU.id, JAKARTA – Status hukum dalam kasus dugaan penistaan agama akan menjadi titik balik bagi Basuki T Purnama alias Ahok sebagai calon petahana Pilkada DKI, sekaligus dukungan dari partai politik pengusungnya.

Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar, saat berbincang dengan JPNN.com pada Senin (14/11/2016) malam. Menurutnya, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama ini akan menjadi penentu masa depan mantan Bupati Belitung Timur di Pilkada ibu kota.

Jika menunjukkan adanya kesalahan bahkan berujung penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, maka hal itu akan berpengaruh signifikan pada elektabilitas Gubermur DKI Jakarta nonaktif sebagai calon petahana.

“Tapi bila dinilai tidak melakukan kesalahan, maka bisa jadi Ahok akan tetap bertahan meski akan ada pengaruhnya pada elektabilitas, karena pemilih (muslim) tetap menilai Ahok sudah melalukan kesalahan fatal dengan melakukan penistaan agama,” kata Idil.

Titik balik juga berlaku bagi parpol pendukung. Keputusan dari gelar perkara oleh penyelidik Bareskrim menurutnya akan menentukan apakah parpol pengusung Ahok akan tetap mendukung secara defacto atau tidak.

Terutama bagi Partai Nasdem yang akan mengevaluasi dukungan jika mantan politikus Golkar itu berstatus tersangka.

Idil menduga, sikap Nasdem semata-mata bukan karena kasus dugaan penistaan agama, tapi juga didasari masuknya PDI Perjuangan ke dalam parpol pendukung Ahok dan memasangkannya dengan kader PDIP Djarot S Hidayat sebagai calon wakil.

“Dan celakanya, Ahok menunjukkan perhatian yang lebih berat ke PDIP daripada parpol pendukung lain yang telah lebih awal menyatakan dukungannya pada Ahok. Saya kira masih ada kaitannya juga ke arah sana,” tutur Idil.

Lebih ekstrim, Idil berpendapat bahwa jika Ahok tersangka, sikap partai pendukung lain seperti Golkar dan Hanura, kemungkinan bisa ikut berbalik. Sehingga, tinggal PDIP saja yang nanti berjuang bersama Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI.

Apalagi, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah mengingatkan agar partai berlambang beringin hitam jangan membela penista agama apa pun dan meminta kasus Ahok ditangani secara adil.

Di sisi lain, dari empat parpol pengusung Ahok, hanya PDIP yang terlihat membackup kasus dugaan penistaan agama. Itu terlihat dari sikap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri mengirim anak buahnya mengawal Ahok ke Bareskrim.

“Bagaimanapun perhatian Ahok yang banyak tertuju ke PDIP dan seolah-olah ‘memfasilitasi’ panggung lebih dominan untuk PDIP, membuat parpol pendukung lain menjadi kurang dihargai,” tandas Idil.

sumber :pojoksatu.id

Read More