DEPOK – Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Koperasi Pandawa Kota Depok Group dan Nuryanto, Kamis (30/03/2017).
Alasannya, investasi ilegal yang berdiri di Kelurahan Meruyung, Limo Depok ini dinilai permohonan yang diajukan secara sukarela itu berlebihan. Permohonan itu diajukan dengan nomor perkara yang berbeda yakni No.
40/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst dan No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst. Pun keduanya diajukan pada waktu yang berbeda yakni, 20 Maret 2017 untuk Pandawa Group dan 24 Maret 2017 untuk Nuryanto.
Ketua majelis hakim, Eko Sugianto yang memutuskan perkara Nuryanto menyatakan, penolakan itu dikarenakan majelis menilai permohonan yang diajukan secara sukarela itu berlebihan.
Sebab, sudah ada perkara lain yang terdaftar terlebih dahulu dengan pihak termohon yang sama,
Koperasi Simpan Pijaman Koperasi Pandawa Kota Depok Group dan Nuryanto dalam satu nomor perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst pada 17 Maret 2017.
Perkara itu diajukan oleh kreditur (nasabah) Farouk Elmi Husain yang juga pernah mengajukan PKPU dengan termohon yang sama.
Dalam artian, ini merupakan PKPU kedua yang diajukan Farouk demi mendapatkan pembayaran dari pihak Koperasi dan Nuryanto setelah 16 Maret 2017 juga ditolak majelis hakim.
Dalam putusannya, majelis berpendapat akan memprioritaskan perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst karena terdaftar terlebih dahulu.
Meski, dua perkara yang telah diputus merupakan permohonan sukarela.
“Seharusnya debitur juga harus menghormati perkara yang sudah terdaftar terlebih dahulu, apalagi tujuan PKPU sama-sama membahas untuk perdamaian,” kata Eko.
Sekadar tahu saja, berdasarkan ketentuan UU PKPU dan Kepailitan perkara PKPU yang diajukan secara sukarela haruslah diputus tiga hari sejak pendaftaran. Adapun sebelumnya,
PKPU sukarela Pandawa Group juga ditolak oleh majelis hakim 23 Maret 2017 dengan alasan yang sama.
Sementara perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst baru akan diadakan sidang pertama pada Rabu, 5 April 2015.
Majelis pun berharap nantinya, kedua debitur bisa hadir dalam sidang agar masalah antara kreditur dengan Koperasi Pandawa dan Nuryanto cepat selesai.
Adapun berdasarkan putusan, baik Koperasi Pandawa dan Nuryanto selaku petinggi Koperasi mengajukan PKPU lantaran sudah tidak mampu membayar kewajiban keduanya.
Hal itu berdasarkan perjanjian penempatan modal usaha yang ditaksir mencapai Rp4 triliun dari ratusan ribu nasabah di seluruh Indonesia.
Saat ini Nuryanto juga telah ditahan oleh piihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan koperasi.
(radar depok/net/hmi)
sumber:POJOKJABAR.com,
Alasannya, investasi ilegal yang berdiri di Kelurahan Meruyung, Limo Depok ini dinilai permohonan yang diajukan secara sukarela itu berlebihan. Permohonan itu diajukan dengan nomor perkara yang berbeda yakni No.
40/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst dan No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst. Pun keduanya diajukan pada waktu yang berbeda yakni, 20 Maret 2017 untuk Pandawa Group dan 24 Maret 2017 untuk Nuryanto.
Ketua majelis hakim, Eko Sugianto yang memutuskan perkara Nuryanto menyatakan, penolakan itu dikarenakan majelis menilai permohonan yang diajukan secara sukarela itu berlebihan.
Sebab, sudah ada perkara lain yang terdaftar terlebih dahulu dengan pihak termohon yang sama,
Koperasi Simpan Pijaman Koperasi Pandawa Kota Depok Group dan Nuryanto dalam satu nomor perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst pada 17 Maret 2017.
Perkara itu diajukan oleh kreditur (nasabah) Farouk Elmi Husain yang juga pernah mengajukan PKPU dengan termohon yang sama.
Dalam artian, ini merupakan PKPU kedua yang diajukan Farouk demi mendapatkan pembayaran dari pihak Koperasi dan Nuryanto setelah 16 Maret 2017 juga ditolak majelis hakim.
Dalam putusannya, majelis berpendapat akan memprioritaskan perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst karena terdaftar terlebih dahulu.
Meski, dua perkara yang telah diputus merupakan permohonan sukarela.
“Seharusnya debitur juga harus menghormati perkara yang sudah terdaftar terlebih dahulu, apalagi tujuan PKPU sama-sama membahas untuk perdamaian,” kata Eko.
Sekadar tahu saja, berdasarkan ketentuan UU PKPU dan Kepailitan perkara PKPU yang diajukan secara sukarela haruslah diputus tiga hari sejak pendaftaran. Adapun sebelumnya,
PKPU sukarela Pandawa Group juga ditolak oleh majelis hakim 23 Maret 2017 dengan alasan yang sama.
Sementara perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Pn.Jkt.Pst baru akan diadakan sidang pertama pada Rabu, 5 April 2015.
Majelis pun berharap nantinya, kedua debitur bisa hadir dalam sidang agar masalah antara kreditur dengan Koperasi Pandawa dan Nuryanto cepat selesai.
Adapun berdasarkan putusan, baik Koperasi Pandawa dan Nuryanto selaku petinggi Koperasi mengajukan PKPU lantaran sudah tidak mampu membayar kewajiban keduanya.
Hal itu berdasarkan perjanjian penempatan modal usaha yang ditaksir mencapai Rp4 triliun dari ratusan ribu nasabah di seluruh Indonesia.
Saat ini Nuryanto juga telah ditahan oleh piihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan koperasi.
(radar depok/net/hmi)
sumber:POJOKJABAR.com,
0 komentar:
Post a Comment