Parpolnya Sama, Pasutri di Tanah Laut Dilantik Jadi Anggota DPRD

JAKARTA-RADAR BOGOR, Ada yang menarik dalam acara pelantikan anggota DPRD Tanah Laut, Kalimantan Selatan, periode 2019-2024 kemarin. Pasangan suami istri Junaidi (kanan) dan Lailatus Sopiah sama-sama dilantik menjadi anggota legislatif dari parpol yang sama, PDIP.

Junaidi memiliki latar belakang karir di birokrasi yang cukup panjang. Jabatan terakhirnya adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Lailatus Sopiah juga bukan politikus anyaran. Sebelumnya dia menjalani satu periode sebagai anggota legislatif.

Selain Junaidi dan Sopiah, ada dua anggota baru DPRD Tanah Laut berstatus ibu dan anak yang dilantik di Aula Paripurna, Jalan A. Syairani, Kota Pelaihari, kemarin. Namanya Yuliani dan Mega Purnama. Hebatnya lagi, mereka terpilih dari partai berbeda. Yuliani merupakan politikus Partai Hanura yang menapaki periode keduanya sebagai anggota dewan. Sementara itu, Mega merupakan caleg terpilih dari Partai Amanat Nasional. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/29/parpolnya-sama-pasutri-di-tanah-laut-dilantik-jadi-anggota-dprd/

Read More

Fadli Zon Anggap Smart SIM Hanya Penghamburan Uang Negara

JAKARTA-RADAR BOGOR, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak setuju dengan program yang digagas Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri terkait Smart SIM (Surat Izin Mengemudi). Pasalnya itu dianggap hanya pemborosan.

Padahal, lanjut Fadli, masyarakat sudah memiliki e-KTP yang tujuannya single indentity card. Negara-negara lain juga sudah menggunakan kartu tanda penduduk sebagai tanda pengenal tunggal. Sehingga tidak terlalu banyak kartu.

“Menurut saya harusnya enggak perlu menyusahkan masyarakat. Seharusnya pemerintah fokus pada singel identity card, e-KTP menjadi sumber di negara lain juga begitu,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, dengan adanya Smart SIM ini hanya akan menghamburkan anggaran negara. Padahal, program tersebut sudah bisa dilakukan lewat e-KTP. Apalagi di era digital saat ini tidak diperlukan lagi banyak kartu.

“Jadi menurut saya itu hanya akan menambah beban ya, di era digital orang seharusnya semakin mudah, bukan semakin susah. Jadi bukan banyak kartu dan cukup satu kartu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Korlantas Polri menggandeng tiga bank dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung program Smart SIM. Melalui program ini pengendara bisa menggunakannya untuk membayar tilang kendaraan hingga belanja online.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri mengatakan, kartu Smart SIM ini memiliki beberapa kegunaan. Seperti, belanja online, bahkan karena akan ada program reward pengendara tanpa pelanggaran, maka pemilik Smart SIM juga akan diberikan penghargaan melalui Smart SIM tersebut.

“Dengan sistem ini mekanisme berjalan, teknologi digunakan mempermudah masyarakat. Tak perlu ke pengadilan lagi,” katanya.

Refdi mengungkapkan, penggunaan e-money dalam Smart SIM telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Program Smart SIM ini akan diluncurkan pada 22 September 2019.

Masyarakat yang ingin mendapatkan Smart SIM dapat memperolehnya cukup dengan memperpanjang masa berlaku SIM yang lama. Masa berlaku Smart SIM sama dengan SIM yang lalu yakni 5 tahun. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/29/fadli-zon-anggap-smart-sim-hanya-penghamburan-uang-negara/

Read More

Fahri Hamzah Setuju Digelar Referendum

JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah sudah memberikan naskah kajian Pemindahan Ibu Kota setebal 160 halaman dengan format power point kepada DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut hal itu.

Fahri mengaku, dirinya sudah membaca naskah kajian itu, namun perlu diketahui bahwa DPR periode ini akan berakhir tanggal 30 September. Karenanya, nanti akan ada kewajiban kembali Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat yang sama sebagai pemberitahuan awal kepada DPR mendatang.

“Nah, DPR yang akan datang lah nantinya akan memulai mengajak masyarakat melakukan perdebatan sosialisasi dan sebagainya,” ujar Fahri kepada wartawan, Rabu (28/8).

Selain itu menurut Fahri, perlu adanya pembahasan bersama antara DPR, MPR dan DPD. Sebab pemindahan Ibu kota itu tidak bisa hanya menjadi keputusan politik pemerintahan yang sifatnya itu temporer. Tetapi harus merupakan satu kehendak bersama.

“Saya kira tidak cukup hanya DPR tetapi juga DPD, MPR dan juga stakeholder lain di daerah-daerah, ya provinsi, kota, kabupaten‎,” katanya.

Selain itu, Fahri berujar setuju adanya referendum atau jajak pendapat yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat mengenai pemindahan ibu kota ini. Apakah perlu di tengah ekonomi seperti saat ini dibutuhkan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

“Ada banyak ketidakmampuan secara teknis membaca keperluan kita hari ini, dengan kondisi masyarakat dan juga keuangan kita hari ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi sudah menentukan lokasi ibu kota baru yakni di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam PaserUtara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Kajian akademiknya juga telah dikirimkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan master plan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan rampung pada 2020. Namun, pembangunan diharapkan bisa dimulai akhir tahun depan.

“Pada 2020 akhir mulai konstruksi, kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Pemindahannya akan ada tahapannya, tentu nanti kami detailkan progres pembangunannya,” kata Bambang.

Pemerintah menargetkan mayoritas dana pembangunan ibu kota baru atau sekitar 54,6 persen akan dipenuhi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bambang menyatakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Dari KPBU, nilai proyek yang ditargetkan mencapai Rp 265,2 triliun. Selain itu, pemerintah akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp 127,3 triliun atau 26,2 persen dan sisanya sebesar Rp 93,5 triliun atau 19,2 persen dari APBN.‎ (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/29/fahri-hamzah-setuju-digelar-referendum/

Read More

Jelang Pemilihan Ketua KPK, Buya Syafii Minta Komisi III Tak Khianat

JAKARTA-RADAR BOGOR, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengingatkan Komisi III DPR RI untuk melepas agenda politik pragmatis dalam menentukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pasalnya, negeri ini betul-betul butuh diperbaiki.

“Jika pemilihan pimpinan KPK berdasarkan politik pragmatis merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Sudah seribu orang yang ditangkap KPK, korupsi tetap saja berjalan,” ujar kata Buya Syafii dalam diskusi bertema ‘Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK’ di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).

Buya juga berharap, dalam proses seleksi pimpinan KPK, Komisi III DPR RI merupakan penentu siapa sosok yang akan memimpin KPK pada lima tahun ke depan. Dia juga mengajak panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK dan Presiden Joko Widodo untuk membangun bangsa lewat lembaga antirasuah itu.

“Mari kita bersama-sama mencintai bangsa ini, perkuat lembaga antirasuah ini. Dan di samping itu juga pimpinan KPK kompak. Kalau kompak mereka akan bagus sekali,” ucap anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

Selain itu, Buya Syafii juga menginginkan Presiden Jokowi menyeleksi secara benar sepuluh calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada Komisi III DPR RI. Idealnya, kata dia, mereka yang lolos sepuluh besar harus bersih dari catatan hitam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.

“Setidak-tidaknya yang memimpin KPK itu yang catatan hitamnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Itu saja,” tegas Buya Syafii.

Buya Syafii juga mengingatkan, siapa pun yang punya agenda pelemahan pemberantasan korupsi sebagai tindakan melawan bangsa dan negara jangan coba-coba lagi. Begitu juga terhadap panitia seleksi calon pimpinan KPK, harus benar-benar bersih dan mengakomodasi harapan masyarakat dan pimpinan lembaga superbody yang aktif saat ini.

“Jangan hanya bertopeng-topeng, janganlah, ya. Rekam jejak harus sangat jelas. Kalau bermasalah, apalagi kalau nanti menyangkut penegakan hukum atau korupsi itu namanya kita bisa berkhianat pada bangsa ini,” pungkas Buya Syafii. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/29/jelang-pemilihan-ketua-kpk-buya-syafii-minta-komisi-iii-tak-khianat/

Read More

Pastikan Milad ke-21 PAN di Kolong Jalan Tol Pejagalan tak Masalah

JAKARTA-RADAR BOGOR, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno memastikan pihaknya mengantungi izin menggelar acara Milad ke-21 PAN di kolong Jalan Tol Pejagalan, Jembatan Tiga, Jakarta Utara, Jumat (23/8).

“Kalau tidak dapat izin, tentu kami tidak bisa menyelenggarakan acara ini,” kata Eddy di kolong Jalan Tol Pejagalan, Jakarta Utara, Jumat.

Eddy pun sempat disinggung tentang terbitnya surat dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang berisi imbauan agar PAN mencari alternatif lain untuk menggelar acara.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk merupakan perusahaan pemegang hak guna atas tanah di kolong Jalan Tol Pejagalan.

Eddy mengatakan, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tidak mempermasalahkan acara Milad ke-21 PAN. Buktinya, perwakilan perusahaan hadir di lokasi acara milad dan tidak menyampaikan keberatan.

“Tadi juga teman-teman CNMP juga hadir di sini, karena apa? Karena kami sudah diberikan izin untuk acara ini,” ujar Eddi.

“Masalah izin lokasi itu masalah minor, masalah teknis. Saya pikir itu enggak usah dibicarakan di sini, toh, sudah menyelenggarakan acara tadi,” tutur dia. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/30/pastikan-milad-ke-21-pan-di-kolong-jalan-tol-pejagalan-tak-masalah/

Read More

Politikus Gerindra: Pengadaan Mobil Dinas Menteri Kok Baru Diributkan Sekarang

JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mempertanyakan pengadaan kendaraan dinas baru bagi para menteri Kabinet Kerja, pejabat setingkat menteri, ketua/ wakil ketua MPR, DPR, dan DPD yang baru diributkan sekarang.

Menurutnya, pembelian mobil dinas menteri sudah ada sejak dulu sehingga tidak perlu diributkan.

“Peraturannya sudah dilalui sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Giliran mau realisasi kok baru diributkan sekarang? Kalau dikatakan pemborosan anggaran, menurut saya mungkin yang boros itu seperti waktu world bank meeting, yang di Bali, Oktober 2018. Masa pertemuan begitu saja hampir Rp1 Triliun, enggak ada yang ribut tuh,” kata Heri di Jakarta, Jumat (23/8).

Dia pun menerangkan dasar undang-undangnya, sebagai pejabat pemerintah, mulai dari eselon sampai dengan menteri telah diatur standar barang dan standar kebutuhan alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri yang merupakan barang milik negara dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 577/KM.6/2017.

Alasan pengadaan mobil dinas menteri itu dilakukan karena usia kendaraan telah lebih dari 10 tahun. Adapun pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.

Selain itu, mobil dinas yang sekarang digunakan itu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi sehingga perlu diremajakan dengan pertimbangan teknis.

Seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/30/politikus-gerindra-pengadaan-mobil-dinas-menteri-kok-baru-diributkan-sekarang/

Read More

Wiranto Sesalkan Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Depan Istana

JAKARTA-RADAR BOGOR, Bendera Bintang Kejora berkibar di depan Istana Presiden. Pengibaran itu dilakukan saat digelarnya unjuk rasa masyarakat Papua menuntut digelarnya referendum, Rabu (28/8). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun mengecam kejadian itu.

Wiranto mengatakan pengibaran bendera Bintang Kejora tidak boleh dilakukan. Karena bendera yang boleh dikibarkan hanya merah putih milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Negara ini kan punya simbol. Salah satu simbolnya adalah bendera Kesatuan Republik Indonesia bendera kebangsaan hanya satu merah putih,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).

Menurut Wiranto, tidak dianjurkan pengibaran bendera selain merah putih. Karena pengibaran bendera ini memiliki aturannya yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.

“Jadi kalau ada kemudian mengibarkan bendera itu apalagi di depan Istana dan sebagainya, pasti ada hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi kita ikut undang-undang saja,” ungkapnya.

Oleh sebab itu dia meminta supaya masyarakat mengikuti aturan yang ada. Karena menurutnya pemerintah selalu bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

“Pemerintah selalu bertindak sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku itu saya jamin itu,” pungkasnya. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/30/wiranto-sesalkan-pengibaran-bendera-bintang-kejora-di-depan-istana/

Read More

Demi Keamanan Siber, APJII Desak RUU KKS Segera Disahkan

JAKARTA-RADAR BOGOR, Dukungan pengesahan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) terus mengalir dari berbagaia kalangan. Terutama, dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Ketua Bidang Keamanan Siber APJII Eddy S. Jaya mengatakan, RUU KKS adalah jaminan kepastian bagi pelaku industri penyenggara jasa internet untuk regulasi keamanan. Bahkan, sekaligus bisa menurunkan biaya pengadaaan perangkat keamanan siber di lembaga swasta karena telah dibantu oleh pemerintah.

“Penetrasi internet indonesia tidak bisa berkembang jika biayanya sangat tinggi. Karena itu kita sangat mendukung RUU ini segera disahkan di DPR,” papar Eddy kepada JawaPos.com.

Dijelaskan Eddy di sela pelaksanaan simposium Infrastruktur Informasi Kritis Nasional CIIP-ID Summit 2019 di Bali, setelah RUU KKS disahkan, harapannya pemerintah bisa berperan serta melaui BSSN untuk penyediaan peralatan keamanan siber.

“Namun, jika swasta harus melakukan investasi peralatan keamanan siber akan sangat berat,” ujar Eddy.

Meski begitu, Eddy memberi catatan agar setelah RUU KKS tersebut disahkan, Kemudian BSSN sebagai pemangku kepentingan bisa mengkoordinasikan para pihak terkait dan pelaku industri.

“Tentu harus segera dikoordinasikan bagian-bagian terkait,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Proteksi BSSN Agung Nugraha yang merupakan Ketua Panitia simposium CIIP-ID Summit 2019 juga meneaskan, kegiatan yang digelar lembaganya adalah upaya antisipasi menjaga Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN).

“Perlindungan IIKN hanya bisa dilakukan dengan berkolaborasi serta kerja sama melibatkan banyak stakeholder, lembaga R&D, industri, swasta internasional dan nasional termasuk di dalamnya BSSN,” paparnya.

Selain itu, menurut Agung, regulasi akan menjadi landasan hukum untuk mengelola perlindungan IKN dan IIKN sesuai konstitusi Indonesia yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dari serangan siber hingga mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa di era digital.

“Kami telah bekerja keras untuk RUU ini, tapi memang ini usulan dari DPR dan kami sangat berterima kasih. Jadi memang anggota dewan sudah paham dan kita semua memang harus mengerti tentang apa yang akan terjadi di dunia siber ke depan,” pungkasnya. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/30/demi-keamanan-siber-apjii-desak-ruu-kks-segera-disahkan/

Read More

Baleg DPR Siapkan Draf Penambahan Pimpinan MPR Menjadi 10 Orang

JAKARTA-RADAR BOGOR, Badan Legislasi (Baleg) telah menyiapapkan draf mengenai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengenai penambahan pimpinan MPR. Rencannya akan menjadi 10 orang pimpinan yang diambil dari masing-masing fraksi.

‎Anggota Baleg Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan draf penambahan pimpinan MPR menjadi sepuluh orang. Itu terdiri dari satu menjadi ketua dan sembilan diposisikan sebagai wakil ketua MPR.

“Memang sudah dibuat drafnya. Karena ini memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, jadi itu hanya 9+1 (sepuluh pimpinan MPR),” ujar Firman kepada wartawan, Kamis (29/8).

Nantinya, pada Senin pekan depan 2 September 2019 akan dilakukan pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR ini. Menurut Firman, draf penambahan pimpinan MPR ini dibuat untuk berjaga-jaga jika nantinya diperlukan.

“Tapi ini masih dalam draf yang disiapkan oleh Baleg, yang secara resmi bukan dari materi yang harus kita bahas, karena masih ada menunggu keputusan dari pimpinan partai,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, memang saat ini ada usulan mengenai penambahan posisi pimpinan MPR. Sehingga apabila adanya penambahan pimpinan MPR. Maka selanjutnya dilakukan revisi UU MD3.

“Bahwa ada keinginan dari berbagai fraksi untuk melakukan revisi UU MD3. Namun tentunya karena ini adalah memerlukan sebuah keputusan politik,” pungkasnya.

Diketahui, dalam draf revisi UU MD3 mengenai penambahan posisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang itu ada pada pasal 15 UU MD3 berbunyi, pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR.

Usulan penambahan pimpinan MPR awalnya dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan supaya ada penambahan sepuluh pimpinan MPR. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen.‎ (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/30/baleg-dpr-siapkan-draf-penambahan-pimpinan-mpr-menjadi-10-orang/

Read More

Menginjak Usia ke-74, Syukuran HUT MPR Berlangsung Khidmat

JAKARTA-RADAR BOGOR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menggelar syukuran dalam rangka HUT ke-74. Acara yang digelar setiap 29 Agustus yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis malam (29/8) itu berlangsung khidmat.

Acara syukuran yang dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Ahmad Basarah, para anggota MPR, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, Pimpinan dan anggota Lembaga Pengkajian juga dihadiri perwakilan lembaga-lembaga negara, tokoh-tokoh nasional dan para tokoh lintas aga JAKARTA-RADAR BOGOR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menggelar syukuran dalam rangka HUT ke-74. Acara yang digelar setiap 29 Agustus yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis malam (29/8) itu berlangsung khidmat.

ma serta ratusan pegawai di lingkungan Setjen MPR dan tamu undangan.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sambutannya di depan tamu undangan mengungkapkan, gelar acara Syukuran HUT MPR Ke-74 tak lepas dari makna besar ‘Syukur’.

MPR bersyukur telah melangkah ke-74 tahun dan bersyukur pula bahwa bangsa ini juga telah merdeka dan menikmati kemerdekaan selama 74 tahun. Syukur ada kaitannya dengan nikmat, dan nikmat bangsa Indonesia adalah nikmat kemerdekaan.

“Namun yang perlu diingat adalah kenikmatan tersebut tidak datang tiba-tiba, tetapi atas pengorbanan para pejuang dan pendiri negeri ini para nenek moyang kita, patriot-patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa raga, darah dan air mata. Dengan perjuangan panjang mereka, sampailah bangsa kita meraih apa yang kita cita-citakan yakni kemerdekaan,” katanya.

Ketika bangsa ini telah merdeka, lanjut Zulkifli Hasan, bagaimana selanjutnya. Tindak lanjutnya adalah mengisi kemerdekaan sesuai dengan visi dan cita-cita bangsa menuju kesejahteraan yang berkeadilan yang setara untuk semua, antara lain tidak boleh lagi ada rakyat yang kelaparan, tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, sebab negara dibentuk untuk melindungi dan memakmurkan seluruh tumpah darah Indonesia.

“MPR sendiri dalam perjalanannya terus mengingatkan hal tersebut dan mengingatkan bangsa ini akan nilai-nilai luhur bangsa kita melalui Sosialisasi Empat Pilar yang diperintahan UU,” ujarnya.

Acara kemudian semakin khidmat dengan sesi pemotongan tumpeng oleh para Pimpinan MPR RI. Potongan tumpeng pertama kemudian diberikan kepada salah seorang tokoh nasional senior, kemudian dilanjutkan dengan dan ceramah agama Islam yang dibawakan oleh K.H. Ahmad Muwafiq atau lebih dikenal dengan Gus Muwafiq.

Gus Muwafiq dalam ceramahnya, menyampaikan selamat atas perjalanan MPR RI hingga sampai ke-74 tahun. Menurutnya,
MPR bagi saya adalah sebuah monumen besar persatuan bangsa Indonesia. MPR bukan nama yang datang dengan tiba-tiba, tapi nama yang dipilih para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman yang besar yang keberagaman suku, agama, adat dan kepercayaan yang dengan kesepakatan bulat memilih bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

“Itu yang harus disyukuri dan dijaga terus sampai kapan pun,” tandasnya.

Acara Syukuran itu sendiri kemudian diakhiri dengan doa bersama para Pimpinan MPR dan seluruh undangan yang hadir termasuk para tokoh lintas agama untukpersatuan, kesatuan dan kejayaan Indonesia. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/08/30/menginjak-usia-ke-74-syukuran-hut-mpr-berlangsung-khidmat/

Read More

Terlibat Penganiayaan, Lima Pelajar SMK di Sukabumi Diringkus Polisi

SUKABUMI–RADAR BOGOR, Lima pelajar dari salah satu SMK di Sukabumi terpaksa diamankan polisi, Rabu (28/8/19). Kelimanya diduga terlibat penganiayaan terhadap salah seorang pelajar dari sekolah lain.

Kelima pelajar yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka itu ialah IS (18), PGA (17), CM (17), FA (17) dan HK (16). Mereka diduga melakukan penganiayaan terhadap ZRH (17), yang tidak lain merupakan pelajar SMK juga.

Aksi penganiayaan ini terjadi setelah kedua belah pihak, pelaku dan korban melakukan komunikasi melalui media sosial Facebook. Kelima pelaku mengajak korban berkelahi di Kampung Tando, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja pada Jumat (23/8) sekira pukul 23.30 WIB. Korban pun menerima tantangan pelaku dan mendatangi lokasi bersama teman-temannya.

“Para pelaku mengajak berkelahi tanpa menggunakan alat, namun saat berhadapan mereka membawa senjata tajam jenis cerulit. Saat kedua belah pihak bertemu, tanpa aba-aba para pelaku langsung menyabetkan tubuh korban,” ujar Kapolsek Sukaraja, AKP Supardi kepada Radar Sukabumi (Radar Bogor Group), Rabu (28/08/2019).

Aksi pelaku ini diketahui warga sekitar. Sehingga warga pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja. “Saat kami tiba di lokasi, para pelaku ini sudah melarikan diri. Kami hanya mendapati korban sudah tergeletak penuh luka akibat luka sabetan. Tak berfikir lama, kami pun langsung membawa korban ke rumah sakit karena luka yang dialaminya cukup parah,” imbuhnya.

Akibat peristiwa ini, lanjut Supardi, korban mengalami luka bacok di pundak, tangan sebelah kiri, paha kanan dan pinggangnya. “Sementara pelaku langsung kami buru dalam proses penyidikan,” akunya.

Setelah melakukan penyidikan yang memakan waktu dua hari, akhirnya semua pelaku berhasil diamankan di wilayah Kota Sukabumi. Dari tangan mereka, barang bukti berupa dua buah celurit, satu buah parang dan satu tas gendong berhasil diamankan.

“Mereka terancam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, pasal 170 KHUPidana tentang Pengeroyokan dan pasal 351 KHUpidana tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman lima sampai sepuluh tahun penjara,” pungkasnya.(RS/den)

baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/29/terlibat-penganiayaan-lima-pelajar-smk-di-sukabumi-diringkus-polisi/

Read More

Terekam CCTV, Pencuri Kotak Amal di Ciganjur Gunakan Mobil

JAKARTA-RADAR BOGOR, Viral sebuah tayangan yang memperlihatkan seorang pria berbaju merah mencuri sebuah kotak amal masjid menggunakan mobil. Kejadian ini diunggah oleh akun instagram @lampuhijauofficial.

Di situ dituliskan bahwa kejadian terjadi di Masjid Mahalul Ghufron, Ciganjur, Jakarta Selatan. “Iya sedang diselidiki,” kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Harsono saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).

Harsono menuturkan, jajarannya sudah mendatangi pengurus masjid. Awalnya mereka tak melaporkan kejadian ini. Sehingga laporan baru dibuat pada Rabu (28/8). Sedangkan peristiwa terjadi pada Selasa (27/8) lalu sekitar pukul 13.20. “Pelapor awalnya enggak bikin laporan, kita jemput pelapornya, baru kemarin buat laporin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Harsono menyampaikan belum mengetahui pasti total kerugian akibat pencurian tersebut. Sebab, pihak pengurus belum menghitung isi kotak amal, sehingga tak tahu isinya.

“Belum dibuka dari hari Jumat. Jadi dia enggak tahu isinya berapa, jumlah jemaah, dzuhur, magrib, isya kadang-kadang kan orang enggak ngisi,” jelasnya.

Anehnya dari kejadian ini, setelah kotak amal diangkut menggunakan sebuah mobil, satu jam setelahnya pelaku mengembalikan kotak amal tersebut ke lokasi semula. Dia hanya mengambil isi kotak amal. Sebanyak 1 orang saksi sudsh diperiksa dalam kasus pencurian ini. “Pengurus masjid sudah diperiksa,” tutup Harsono.(JPC)

baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/29/terekam-cctv-pencuri-kotak-amal-di-ciganjur-gunakan-mobil/

Read More

Pria Paruh Baya Tewas Terbakar Dalam Mobil

BEKASI-RADAR BOGOR, Seorang pria paruh baya ditemukan tewas dengan keadaan hangus terbakar di dalam mobil. Peristiwa ini pertama diketahui oleh Jaja, 90, selaku marbot masjid At Tauhid Jalan Terusan Topas Komplek perumahan Pesona Metropolitan RT 010/02 kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (29/8) pukul 11.20.

Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, setelah diidentifikasi korban diketahui bernama Halomoan Panjaitan (60), warga Jalan Bambu Kuning Selatan, Kecamatan Rawa Lumbu.

Peristiwa itu bermula saat Jaja melihat mobil korban terpakir sejak malam hari. Pada pagi hari, Jaja kemudian menyampaikan kepada warga lain bernama Agus (40).

Mereka berusaha membangunkan sopir dengan mengetuk pintu, namun tak ada respon. “Selanjutnya diintip dari kaca mobil bagian depan, terlihat korban duduk di kursi tertunduk,” ujar Erna dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Para saksi kemudia menghubungi polsek Bekasi Timur. Pukul 13.10 kaca mobil berhasil dibuka dengan bantuan montir. Korban saat itu ditemukan sudah tak bernyawa berada di atas jok sopir. “Di dalam mobil kondisi terbakar, aroma bensin ditemukan di dalam mobil dari botol bekas,” tambah Erna.

Korban kemudian di larikan ke rumah sakit guna keperluan otopsi. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. “Tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun tubuh korban luka bakar,” tukas Erna.

Dalam perkara ini, polisi turun mengamankan barang bukti berupa, botol bekas beraroma bensin, dan korek api. Saat korban ditemukan, kondisi kendaraan dalam keadaan mati.(JPC/pin)

baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/29/pria-paruh-baya-tewas-terbakar-dalam-mobil/

Read More

Pertemanan di Facebook Diblokir, Pria 31 Tahun Ini Habisi Istrinya

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kasus pembunuhan perempuan paruh baya berinisial SR, 40, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat mulai menemui titik terang. Polisi menetapkan suami korban berinisial SO, 31, sebagai tersangka. Dia diduga menjadi pelaku pembunuhan tersebut.

“Kita sudah tetap tersangka. Tersangkanya ternyata suaminya sendiri,” kata Kapolsek Kebon Jeruk, AKP Erick Sitepu saat dihubungi wartawan, Kamis (29/8).

Dari keterangan sementara, Erick mengatakan, pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh rasa cemburu. Namun, belum disampaikan secara detail cemburu yang dimaksud. “Motifnya ada rasa cemburu dan amarah seorang suami terhadap istri,” ucapnya.

Selain itu, pembunuhan ini juga karena SO emosi kepada istrinya. Kekesalan itu muncul ketika korban memblokir pertemanan dengan tersangka di facebook. Karena itu SO tak terima dan bertindak di luar batas.

“Suaminya itu posesif, dia kesal istrinya memblokir pertemanan di facebook. Korban juga mengalami luka tusuk yang banyak dan ditusuk berkali-kali,” tukas Erick.

Sebelumnya, perempuan berusia 43 tahun berinisial SR ditemukan tewas bersimbah darah dalam kediamannya di Jalan Pilar Lapangan Bola, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019) dini hari. Dia diduga menjadi korban pembunuhan karena aparat kepolisian melihat luka yang diderita korban.

Kapolsek Kebon Jeruk AKP Erick Sitepu membenarkan adanya temuan jenazah perempuan paruh baya itu. Menurutnya, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sejumlah saksi pun diperiksa terkait hal ini. “Iya, ada dugaan korban dibunuh,” ucap dia saat dikonfirmasi, Rabu (28/8).

Dugaan korban dibunuh lantaran luka yang ditemukan polisi disekujur tubuh korban. Meski belum tahu persis berapa jumlah luka tusuk yang diderita korban, namun menurutnya luka tusuk cukup banyak. Luka ada di kaki hingga di ketiak.(JPC)

baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/29/pertemanan-di-facebook-diblokir-pria-31-tahun-ini-habisi-istrinya/

Read More

Utang Istri Muda Pembunuh Suami dan Anak Tiri Capai Rp10 M, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA-RADAR BOGOR, Pembunuhan sadis terhadap ayah dan anak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan diduga akibat istri muda terlilit utang piutang mencapai Rp10 miliar.

Tersangka Aulia Kesuma (AK), istri muda korban, kemudian berencana menjual rumahnya untuk melunasi utang tersebut. Namun, ditentang oleh Pupung dan anaknya hingga berujung pembunuhan.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengatakan, utang besar tersebut digunakan AK untuk berdagang. Namun, bangkrut. Oleh karena itu dia berniat menjual rumahnya untuk melunasi utang tersebut. “Awalnya berutang untuk berwiraswasta berdagang tapi gagal,” ujar Rudy di Polda Jawa Barat, Kamis (29/8).

Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi menjelaskan, AK berutang Rp 10 miliar di dua bank berbeda. Di bank pertama utangnya Rp 7 miliar dan satu bank lainnya Rp 2,2 miliar. Uang itu digunakan untuk membuka sebuah restoran.

“Sedangkan Rp 500 juta itu utang kartu kredit. Jadi jumlah utang semua ada Rp 10 miliar. Nah ini terbesar atas nama Aulia dan suaminya itu, jaminanya rumah,” kata dia.

Utang kartu kredit ini kebanyakan digunakan oleh KV untuk keperluannya. Namun, kartu kredit tersebut atas nama AK. Nasriadi menuturkan, AK berpikiran daripada rumahnya disita bank, dia lebih memilih menjualnya.

Namun, ditantang oleh suaminya, ECP alias Pupung dan anak tirinya D. Bahkan ada ancaman dari D jika rumah tersebut dijual AK akan dibunuh.

“Almarhum (Pupung) tidak mau dan dililit utang, ditambah hubungan tidak harmonis antara anak Aulia, Kevin (KV) tersebut dengan ayah tiri dan kakak tirinya Dana,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Nasriadi memastikan KV merupakan anak dari AK. Sempat terjadi kesalahan data dalam kartu keluarga, di mana AK dinyatakan berusia 35 tahun sehingga janggal karena usia KV 25 tahun atau hanya berselisih jarak 10 tahun anatara ibu dan anak, padahal sebetulnya AK berusia 45 tahun.

Diketahui, warga Jalan Cidahu-Parakansalak Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan dengan terbakarnya sebuah mobil dengan nomor polisi B2983SZH, Minggu (25/8).

Pasalnya, saat api berhasil dipadamkan, ditemukan dua mayat pria. Mereka teridentifikasi ayah dan anak berinisial ECP, 54 dan D, 23. Keduanya merupakan warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian mengatakan, dari keterangan sementara yang didapat dari dua pelaku intelektual kasus ini, Aulia Kesuma (AK), 35 dan anaknya, KV, mereka menyatakan membunuh korban dengan racun dan miras.

Racun itu diberikan kepada ECP dicampur di dalam minuman, di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sedangkan D dicecoki miras oleh KV hingga pingsan. Saat tak sadarkan diri, D langsung dibekap hingga tewas. Tersangka AK diketahui merupakan istri dari ECP.(JPC)

baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/29/utang-istri-muda-pembunuh-suami-dan-anak-tiri-capai-rp10-m-ternyata-ini-penyebabnya/

Read More

Ridwan Kamil Bakal Pindahkan Ibu Kota Jabar, Ini Kandidatnya

BANDUNG-RADAR BOGOR, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana untuk memindahkan ibu kota Provinsi Jawa Barar.

Kang Emil sapaannya mengatakan sudah mendapat persetujuan dari DPRD Jabar untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota.

Hal tersebut berdasarkan paripurna terakhir DPRD periode 2019-2024.

“Sudah ada persetujuan (DPRD) wacana (pemindahan) pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi. Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana,” katanya kepada awak media di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/8/2019).

Tiga wilayah tersebut dalam beberapa tahun mendatang memang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru. Sebut saja Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Walini (Kabupaten Bandung Barat) yang akan dilalui Kereta Cepat Bandung-Jakarta.

Selain itu, ada Kertajati yang diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Majalengka). Terlebih dengan adanya Bandara Kertajati atau pengembangan Aero City dan cukup dekat dengan Pelabuhan Patimban.

Ridwan Kamil sendiri belum mau mengungkapkan alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat tersebut. (dtk/ysp)

baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/29/ridwan-kamil-bakal-pindahkan-ibu-kota-jabar-ini-kandidatnya/

Read More

Manfaatkan Ganjil-Genap, Penjual Plat Nomor Palsu Pejabat Diciduk

JAKARTA-RADAR BOGOR,Penerapan sistem ganjil genap di ibu kota dimanfaatkan segelintir orang untuk berbuat kejahatan. Yaitu dengan cara jual beli plat nomor palsu bersandi pejabat agar lolos dari penindakan aparat kepolisian. Namun, kejahatan itu langsung dicium oleh aparat. Alhasil, jaringan jual beli plat nomor palsu itu ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan tak sedikit pengendara yang menggunakan jasa mereka. Mereka melakukan jual beli plat nomor lewat online. “Menggunakan media dunia maya, online shop, jadi ada penawaran-penawaran di sana,” kata Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (27/8).

Argo menjelaskan aparat kepolisian berhasil menangkap enam orang pelaku. Mereka adalah CL, TSW, Y, AMY, DP, dan S. CL diciduk daerah Kelapa Gading 16 Agustus 2019. Dia berperan menjual Surat Tanda Nomor Kendaraan dan plat nomor palsu lewat online shop.

Setiap transaksi, CL menjual satu paket STNK dan plat nomor seharga Rp.20-25 juta dan mendapat keuntungan sebesar Rp 2,5 juta dan Rp 8 juta. Plat nomor palsu diperoleh dari tersangka TSW. TSW diciduk di kawasan Kelapa Gading juga keesokan harinya. SW mengaku juga telah menjual 10 plat nomor palsu.

Dalam pengembangan kemudian dicokok Y yang mengaku memesan STNK palsu kepada tersangka AMY dan memesan plat nomor ke DP. AMY mengaku otodidak membuat STNK palsu. Cetakan hologram bertuliskan Korlantas Polisi dibuat di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Untuk tersangka DP sehari-harinya bekerja sebagai pembuat dan penjual plat kendaraan bermotor di pinggir jalan di daerah Sunter, Jakarta Utara. Sementara S berperan sebagai kurir untuk mengantarkan pelat nomor palsu tersebut. “Ini (STNK) dibuat sendiri oleh pelaku (AMY) menenggunakan HVS, dicetak menggunakan printer akhirnya keluar ini (STNK),” kata dia.

Lebih lanjut Argo menyebut pelaku ini biasanya menjual plat nomor pejabat semisal RFP, RFS, RFD, dan sebagainya. Polisi menyita sejumlah barang bukti semisal satu buah plat nomor palsu, lima lembar STNK palsu, dan satu buah BPKB palsu. Atas perbuatannya, para tersangka dikenalan Pasal 263 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara. (JPG)

baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/29/manfaatkan-ganjil-genap-penjual-plat-nomor-palsu-pejabat-diciduk/

Read More

Apa Nama Ibu Kota Negara Baru Kita? Jangan PENAKUT

PERASAAN masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) sedang berbunga-bunga. Besukacita.  Menyambut penetapan daerah  itu sebagai ibukota negara.

Saya bertanya kepada lebih dari 10 orang di Balikpapan, Penajam dan Semoi. Semuanya  menyatakan sangat senang. “Alhamdulillah,” kata Karifuddin Selasa (27/8/2019) petang.

Transmigran asal Garut, Jawa Barat, itu adalah penduduk Desa Semoi II. Desa itu, menurut dia, termasuk dalam peta wilayah  ibukota negara yang diumumkan Presiden Jokowi Senin (26/8/2019) siang. Karifuddin saat ini memiliki 10 ha lahan sawit di Semoi.

Selasa (27/8/2019) siang saya datang ke Penajam, ibukota Kabupaten Paser Utara (PPU). Naik feri dari Balikpapan. Kira-kira 45 menit.  Petang harinya ke Semoi II di Kecamatan Sepaku.  Lalu ke Samboja di Kutai Kartanegara.

Orang-orang di sana tidak mempersoalkan ibu kota negara baru itu akan berada di  wilayah mana, kecamatan apa. “Yang penting di Kaltim,”  kata Siswanto,

Kabid Informasi Kabupaten Paser Utara. Ibukota nenaga baru 8 akan berada pada wilayah kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan kecamatan Samboja di wilayah Kutai Kartanegara.  Dua wilayah  kecamatan itu memang berada pada dataran tinggi  berbukit-bukit dekat dari Teluk Balikpapan. Tidak jauh dari hutan lindung Bukit Soeharto.

Akan sangat indah jika sedari awal segala aspeknya ditata sebagai kota masa depan. Sebagai kota modern. Untuk jangka waktu yang panjang. Mulai dari tahap perencanan sampai dengan penataan lingkungan.

Berada di ketinggian dan bukit-bukit, Teluk Balikpapan dan kota Balikpapan menjadi pemandangan yang sangat indah di malam hari.

Jarak dari Bandara Sepinggan tidak lah jauh. Dengan mobil melalui jalan lintas Balikpapan-Samarinda. Sampai km 38 belok kiri ke arah Sepaku.  Km 38 itu di wilayah Samboja. Berarti    mulai dari situ wilayah ibu kota baru itu. Melalui jalan tol lintas Balikpapan-Samarinda yang sedang dibangun jaraknya lebih pendek lagi.  Kemungkinan hanya belasan menit.

Lalu apa nama ibukota negara baru itu?  Pemerintah memang belum menetapkan.  Tetapi diskusi warung kopi di  berbagai tempat di Kaltim sudah mengarang nama.

Ada yang menyingkat-nyingkat nama Penajam Paser Utara dan Kutai Karta Negara menjadi PENAKUT. Ada pula menjadi PEKARTA.  Lalau PAUKARTA. Ada juga yang menyingkat nama kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara dan Samboja di Kutai Karta Negara menjadi SEMBOJA.

Kalimantan Timur punya sejarah besar yang berkembang sejak abad ke 4. Kerajaan-kerajaan besar seperti Mulawarman, Kutai Martadipura, Kutai Kartanegara atau lainnya, dapat menjadi pertimbangan nama ibu kota baru itu. Yang terbaik, nama ibu kota Negara Republik Indonesia itu disayembarakan saja. (*)

baca juga artikel asli di 

Read More