Banner 1

Parah! Pedestrian Belum Bersih dari PKL

BOGOR – Pemkot Bogor terus berbenah menjelang akan diresmikannya fasilitas pedestrian (pejalan kaki) Kebun Raya Bogor (KRB). Sejumlah SKPD dikumpulkan dalam rapat di Paseban Surawisesa Balaikota, Kamis (05/01/2017). Salah satu masalah yang menjadi sorotan Walikota Bogor Bima Arya adalah jalur pedestrian yang belum steril......

Menang di #WeLoveCities, Bogor Dinobatkan Sebagai Kota Paling Dicintai di Seluruh Dunia

BOGOR- BOGOR - Setelah melewati proses panjang, akhirnya Kota Bogor meraih kemenangan di ajang #WeLoveCities dan dinobatkan sebagai kota paling dicintai di seluruh dunia dalam ajang yang digelar World Wide Fund for Nature....

PSB Bogor Sukses Gulung Persima Majalengka

BOGOR - PSB Bogor berhasil meraih poin penuh dalam lanjutan Liga Nusantara 2016. Tidak tanggung-tanggung anak-anak Laskar Pakuan menggulung tim asal Jawa Barat lainnya, Persima Majalengka enam gol tanpa balas....

Hadapi Liga Nusantara, PSB Matangkan Persiapan

BOGOR–Skuat PSB terus mengasah kemampuannya dalam rangka persiapan menghadapi Liga Nusantara (Linus) di Depok pada 8-11 Agustus nanti. Bertempat di Stadion Padjajaran, kemarin tim kebanggaan warga Kota Bogor ini melakoni uji tanding melawan kesebelasan Ciomas....

Mantap! Atasi Pemotor Nekat, Walikota Instruksikan Patroli di Jalur Sepeda Otista

BOGOR – Aksi Mahesa Jenar (13) dan Wildan Pratama Putra (13) yang nekat memalang sepedanya di jalur sepeda Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista) yang dilewati pengguna sepeda motor jelas menampar telak Pemkot Bogor.Walikota Bima Arya bahkan mengaku greget jika melewati Jalan Otista. Jalur yang dibangun khusus untuk sepeda seringkali dikuasai sepeda motor, berbeda dengan.......

Showing posts with label politik.. Show all posts
Showing posts with label politik.. Show all posts

Tuesday, 17 April 2018

Satu Kecamatan, Satu Gelanggang Olahraga


BOGOR–RADAR BOGOR,Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut 3, Bima Arya-Dedie A Rachim menun­jukkan komitmennya untuk me­ngembangkan dunia olah­raga dengan mencanang­kan program satu kecamatan satu gelanggang olahraga (GOR). Hal tersebut diungkap­kan­nya usai berolahraga bersama legen­da bulu tangkis nasio­nal, Ricky Soebagdja dan Sigit Pamungkas, Minggu (15/4).

Tak sekadar mencari keringat, laga itu pun memiliki makna khusus bagi pasangan yang akrab disapa Badra tersebut. ”Setiap kampanye yang kami lakukan, pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Begini, kalau kita hanya fokus me­mikirkan kesehatan, hanya soal bangun rumah sakit, pus­kes­mas dan obat-obatan, ya tidak akan selesai-selesai,” ujar Bima.

Menurutnya, jumlah warga yang sakit setiap hari dan setiap bulannya terus me­ningkat. Sehingga perlu adanya formulasi lain untuk menekan itu.

Caranya, dengan menum­buh­kan semangat berolahraga yang ditunjang dengan fasilitas olahraga yang memadai.

”Jauh lebih murah membangun fasilitas olahraga daripada membangun fasilitas rumah sakit. Puluhan miliar itu. Tapi kalau satu kecamatan ada GOR dan fasilitas olahraga lainnya, seperti badminton basket, futsal, voli, lapangan sepak bola dan lain-lain, maka minat warga untuk berolahraga akan semakin meningkat. Kami akan maksimalkan fasos-fasumnya,” beber dia.

Program satu kecamatan satu GOR, lanjut Bima, mampu memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan saja untuk prestasi, tapi juga kebersamaan warga. Khusus untuk badmin­ton, Bima yakin Kota Bogor memiliki potensi yang luar biasa. Tinggal dicari jalannya agar bisa berkembang. ”Kang Sigit ini warga Bogor, rumahnya di Sukasari, sekarang ia pelatih badminton Kota Bogor untuk Porda Jawa Barat. Ke depan kami akan genjot terus bad­minton di Bogor,” jelasnya.

Kota Bogor, lanjut Bima, saat ini sudah masuk ke fase sport tourism. Hal itu dibuktikan de­ngan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) karena aktivitas olahraga lari yang kian digandrungi warga. Bahkan trek untuk lari akan ditambah.

”Bulan ini sepertinya akan dibangun trek di Sempur, nanti nyambung lagi trek lari masuk ke pemukiman-pemu­kiman. Sebelumnya sudah ada sepeda dan kita sudah coba arung jeram di tengah kota dengan panorama ekostik Ciliwung yang melintasi Kebun Raya Bogor dan Pulo Geulis. Nanti kita alokasikan waktu lagi untuk warga atau anak-anak muda Bogor yang mau ikut. Kita coba jalur yang lain,” pungkasnya.


sumber: radarbogor.id

Aturan Fasilitas Kampanye Presiden Tunggu PP


JAKARTA–RADAR BOGOR,Boleh atau tidaknya penggunaan fasilitas kendaraan seperti mobil dan pesawat bagi presi­den dalam masa kampanye men­datang, masih menjadi polemik. Hingga saat ini, KPU sendiri belum mengambil keputusan.

Anggota Bawaslu RI Mocham­mad Afifuddin me­nga­takan, pada prinsipnya, boleh atau tidaknya presiden menggunakan fasilitas kendaraan negara da­lam kampanye bergantung pada peraturan pemerintah (PP). Sebab, PP itu yang nanti­nya mendefinisikan, apakah fasilitas kendaraan menjadi bagian dari penga­manan presiden atau bukan.

”Kalau pesawat dianggap bukan (bagian pengamanan presiden) yang melekat, ya nggak boleh,” ujarnya.

Itu sebagaimana ketentuan di UU Pemilu. Presiden atau wakil presiden yang menjalani ma­sa kampenye dilarang meng­gunakan fasilitas negara. Namun, itu tidak berlaku terha­dap fasilitas yang menjadi bagian dari pengamanan presi­den dan wakil presiden.

Kalau nantinya dinyatakan mobil dan pesawat bagian dari penga­manan, Afif me­ngingat­kan, bukan berarti tim kampa­nye atau relawan bisa ikut di dalam­nya. ”Kalau pun itu mele­kat, harus dipastikan hanya dipa­kai oleh presidennya, tidak boleh ada pihak lain,” imbuhnya.

Lantas, bagaimana pandangan Bawaslu secara kelembagaan? Afif men­jelaskan, idealnya, pesawat negara tidak digunakan. Itu sesuai prinsip perlakuan yang sama terhadap peserta. Sebagai opsin­ya, presiden bisa menggu­nakan pesawat sewa dengan mem­perhatikan keamanannya.

”Ya lebih baik begitu (sewa), toh Jokowi kalau dalam perja­lanan biasa sering pakai pesa­wat komersil biasa aja kan. Kalau mau lebih adil ya bagus­nya emang begitu,” tuturnya. Meski demikian, dia menegaskan masih menunggu PP.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, peraturan KPU terkait kampa­nye bagi calon presiden belum diram­pungkan. Salah satu alasa­nnya adalah menung­u PP turunan dari UU Pemilu terkait fasilitas keamanan yang melekat bagi presiden.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara pribadi siap mengi­kuti apa pun ketentuan yang ditetapkan KPU. Termasuk soal wacana pelarangan penggunaan fasilitas kendaraan saat kampanye.

”Kalau aturannya sudah ditentukan oleh KPU, misalnya bagi sepeda nggak boleh, bawa pesawat nggak juga boleh, ya akan kita taati aturan itu,” ujarnya.


sumber: radarbogor.id

Elektabilitas Gatot Naik, Masuk Tiga Besar Capres 2019


JAKARTA-RADAR BOGOR, Lembaga survei Media Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang menempatkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di posisi ketiga setelah petahanan Joko Widodo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Gatot memperoleh tingkat elektabilitas (keterpilihan) sebesar 7,0 persen mengalahkan Jusuf Kalla yang hanya memperoleh 4,3 persen, Anies Baswedan 2,0 persen dan Muhaimin Iskandar yang hanya mendapat 1,9 persen.

Pada survei yang dilakukan dari 24 Maret sampai 6 April 2018, Jokowi masih unggul dengan perolehan 36,2 persen di posisi teratas diikuti Prabowo dengan perolehan 20,4 persen.

Kendati demikian, elektabilitas Gatot mengalami kenaikan 1,5 persen dari 5,5 di bulan Februari menjadi 7,0 persen di bulan April ini.

“Gatot mengalahkan Jokowi yang hanya naik 1,2 persen,” kata Direktur Riset Median Sudarto dalam paparanya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/4).

Adapun populasi survei dilakukan kepada seluruh warga yang memiliki hak pilih dengan sampel 1.200 reseponden. Margin of eror survei sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.


sumber: radarbogor.id

PKPI Dapat Nomor Urut 20


JAKARTA–RADAR BOGOR,Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono sukses mengantar partainya menjadi peserta Pemilu 2019. Namun, dia membuat keputusan baru yang mengejutkan. Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyatakan mundur dari jabatannya. Dia ingin pensiun dari percaturan politik nasional.

”Ini saat-saat terakhir saya berkiprah di partai politik,” kata Hendropriyono saat memberikan sambutan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU memang mengundang pengurus pusat PKPI untuk menyerahkan nomor urut peserta Pemilu 2019. PKPI mendapat nomor urut 20. Hendropriyono terpilih sebagai ketua umum PKPI secara aklamasi pada Agustus 2016. Hampir dua tahun dia memimpin PKPI. Selama rentang waktu tersebut, Hendro merasa sudah cukup mendapat pengalaman di dunia politik.

”Susah payah setengah mati. Saya baru tahu. Oh, inilah parpol,” ungkapnya. Hendropriyono memastikan bahwa PKPI akan menetapkan pengganti dirinya dalam kongres luar biasa.

Hendro menjelaskan, salah satu alasan dirinya mundur adalah faktor usia. Bulan depan dia berusia 73 tahun. Pada usia tersebut, Hendro merasa sudah cukup mengabdi di belantara politik.

Dia mengungkapkan, memang tidak sedikit kader PKPI yang menginginkan dirinya tetap menjadi ketua umum. Namun, Hendropriyono memastikan tidak akan membatalkan pengunduran dirinya.

KPU memang sempat mencoret PKPI dalam daftar partai politik peserta pemilu. Sebab, partai tersebut dianggap belum mampu memenuhi syarat kepengurusan. Namun, Hendropriyono berhasil membuktikan bahwa anggapan tersebut keliru.


sumber: radarbogor.id

Program Setara Solusi Atasi Kemiskinan


BOGOR–RADAR BOGOR,Bantuan sosial beras sejahtera (rasta) yang menyasar warga tidak mampu, rupanya masih banyak yang belum tepat sasaran. Bukan hanya di satu wilayah melainkan hampir di seluruh wilayah Kota Bogor mengeluhkan hal serupa.

Seperti yang dikeluhkan ketua RW 01 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, saat kedatangan calon wali kota Bogor nomor urut 4, Dadang Iskandar Danubrata, belum lama ini (13/4).

“Mengenai rasta saya selalu menjadi sasaran warga apabila mereka yang seharusnya mendapatkan malah tidak dapat. Padahal rastra tidak melalui RT dan RW, ada petugas lain yang membagikannya. Sehingga ini kadang membuat hubungan ketua RT, RW dengan warga tidak harmonis,” ujar ketua RW 01 Barlian dihadapan Dadang.

Menanggapi keluhan tersebut Dadang mengakui, pembagian rasta memang masih banyak yang belum tepat sasaran. Sebab, hampir semua warga mengeluhkannya. Ini bisa terjadi karena ketua RT dan RW yang mengetahui kondsi dilapangan tidak dilibatkan. ”Ini harus di evaluasi karena bukan terjadi hanya di satu titik saja tapi hampir semua titik,” ujarnya.

Pasangan dari Sugeng Teguh Santoso ini juga ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan program unggulannya, Setara (Satu RT Rp50 Juta per Tahun) . Sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dengan program Setara masyarakat bisa dilibatkan langsung dalam pembangunan di wilayahnya.

Bahkan bisa menggunakan bantuan tersebut untuk perkembangan ekonomi wilayah, serta menjadi alternatif sebagai bantuan kegiatan sosial di masyarakat.

”Presentasenya kan 60 persen infrastruktur, 30 persen pengembangan ekonomi wilayah seperti membantu warga untuk berusaha dengan produksi UMKM nya, dan 10 persen untuk sosial,” pungkasnya.


sumber: radarbogor.id

Monday, 16 April 2018

Dadang Janji Naikkan Dana Bantuan UMKM


BOGOR–RADAR BOGOR,Minimnya perhatian kepada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, menjadi masukan berarti bagi calon wali kota Bogor nomor urut 4, Dadang Iskandar Danubrata. Hal itu ia ketahui usai menyerap aspirasi masyarakat di beberapa titik kampanyenya di Bogor Selatan, kemarin (15/3).

Dadang mengatakan, banyak masyarakat yang mengharapkan permohonan peminjaman permodalan dapat dipermudah. Sebab, mereka yang ingin berusaha tidak memiliki modal. Meski usahanya masih bersifat home industry atau warung kecil di rumahnya. Ia pun cukup kaget saat mengetahui bantuan yang diberikan oleh pemkot hanya sebesar Rp100 ribu per tahunnya.

“Bayangkan, mau dipakai untuk apa dana itu, padahal mereka menunggunya satu tahun agar dana itu cair,” ujarnya usai melakukan kampanyenya di Kampung Cikaret RT 01/07, Kelurahan Cikaret, Bogor Selatan.

Seharusnya, kata Dadang, pemkot melalui Dinas UMKM melihat kesesuaian. Sebab, dana yang diberikan itu menurutnya hanya dana basa-basi. Karena pada akhirnya tidak akan tepat sasaran. Masyarakat juga tidak mungkin menggunakan dana itu sebagai modal usaha tetapi bisa digunakan untuk keperluan dapurnya.

“Istilahnya, akhirnya kita mendidik hal yang tidak baik. Jangankan Rp100 ribu, Rp500 ribu saja belum cukup,” tegasnya.

Jika dirinya diberikan amanah untuk memimpin Kota Bogor bersama wakilnya, Sugeng Teguh Santoso, maka akan dibuatkan aturan baru untuk menaikkan besaran dana tersebut. Sehingga ada ke­berpihakan kepada pelaku UMKM. Karena selain membuka lapangan pekerjaan, UMKM juga bisa mengurangi pengangguran di wilayah.

“Kita akan berikan kepada UMKM itu minimal Rp2 juta per tahunnya,” pungkasnya.


sumber: radarbogor.id

RZ Komitmen Maksimalkan Pelayanan Kesehatan


BOGOR–RADAR BOGOR,Isu kesehatan menjadi salah satu perhatian penting dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Achmad Ru’yat–Zaenul Mutaqin. Untuk menyehatkan warga Kota Hujan, pasangan yang akrab disapa RZ ini rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dalam kampanyenya.

Kemarin (15/3), giliran Kampung Panaragan Kidul RW 05, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah. Pemeriksaan yang diperuntuk­kan bagi kaum perempuan ini untuk mendeteksi secara dini penyakit mematikan. Di antaranya kanker payudara, kanker serviks, dan kanker rahim.

Menurut calon nomor urut satu itu, banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa dia menderita penyakit berbahaya. Biasanya itu baru disadari jika mulai merasakan sakit dan gejala-gejala yang mengganggu aktivitas.

“Jadi, jangan menunda pemeriksaan dini dan jangan menunda jika ada yang harus diobati,” ujar Ru’yat ketika menyam­paikan visi misinya kepada warga di sela pemeriksaan kesehatan.

Kesehatan perempuan, sambung­nya, menjadi prioritas dari program­nya. Sebab, kaum perempuan, khu­susnya ibu, merupakan tiang negara dan keluarga. “Kalau ibunya sehat maka rumah tangga akan kokoh. Tapi kalau sakit maka keluarganya, suami atau anaknya, bisa ikut sakit,” tuturnya.

Jika diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut didapati warga yang harus segera ditangani, kata Ru’yat, tim medis dan dokter yang ada akan siap melayani untuk ditindaklanjuti. “Jadi, bagi warga yang sehat akan dipastikan sehat, sedangkan yang terdeteksi adanya gejala bisa dilakukan antisipasi dan penyembuhan,” ungkapnya.

Fatmawati (35), warga Panaragan, menuturkan sangat terbantu akan adanya kegiatan bakti sosial di wilayahnya. “Kalau pakai uang sendiri untuk periksa pasti biayanya mahal,” ungkapnya.


sumber: radarbogor.id

Peduli Sesama, Sahara Kembali Salurkan Bantuan Sosial


CITEUREUP-RADAR BOGOR, Ratusan kaum duafa, jompo, dan yatim di Desa Tajur, kembali mendapat santunan dari Sahara, tim Sukses Paslon Bupati Bogor, Ade Yasin dan Iwan Stiawan, Sabtu (14/04/2018).

Kegiatan pengajian rutin dan silaturrahmi yang dikemas dengan acara santunan ini dihadiri ribuan maayarakat Desa Tajur, Kecamatan Citeureup.

Dalam kegiatan tersebut, peserta yang didominasi kaum hawa ini diarahkan untuk saling peduli pada tetangga. Dengan demikian, kepekaan sosial bisa dibangun.

“Jangan sampai kita tidak mengetahui ada tetangga yang kelaparan, anak yatim yang butuh pendidikan dan jompo yang butuh diperhatikan,” ujar Ketua Tim Sahara, Sony Prianto.

Menurutnya, informasi keberadaan para kaum mustadafin (lemah) diperlukan. Khususnya sebagai data awal program Sahara dalam mengentaskan buta huruf dan kemiskinan.

“Saat ini kami lakukan yang bisa yaitu kegiatan santunan. Kedepannya kami akan bermitra dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan,” ucapnya.

Seperti biasanya, Sony kembali mengimbau para jamaah untuk datang ke TPS pada tanggal 27 Juni mendatang dan memilih pasangan Ade Yasin dan Iwan Stiawan.

“Sebagai warga Bogor yang baik harus ke TPS pada tanggal 27 Juni. Sama-sama kita pilih nomor 2, dan insya Allah beliau berdua pemimpin yang amanah,” kata dia.


sumber: radarbogor.id

Duetkan Jokowi dengan Airlangga


JAKARTA–Partai Golkar tengah mencermati gelagat serta dinamika politik yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2019. Apabila terdapat peluang, partai berlambang pohon beringin itu langsung mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai rekan duet calon presiden (capres) petahana tersebut.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, ada alasan lain mengapa partainya memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, salah satunya karena dianggap cocok menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. ”Pada saat munaslub (musyawarah nasional luar biasa, red) partai tidak hanya mencari ketua umum, tapi sekaligus mencari (sosok, red) apakah dia kompatibel sebagai cawapres. Apa bisa pas. Sudah dipikirkan apa bisa satu paket,” kata Agung kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut dia, ketika munaslub, mayoritas kader partai menghendaki menteri perindustrian itu tak hanya sebagai pemimpin partai, tetapi juga sebagai kandidat pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Pilihan peserta munaslub juga begitu. Tidak hanya sekadar memilih calon ketua umum. Tapi juga ketua umum yang bisa ditindaklanjuti sebagai cawapres,” kata Agung.

Oleh karena itu, kata Agung, Golkar berharap Jokowi memilih Airlangga Hartarto sebagai pendampingnya. ”Kami berharap, cawapresnya Jokowi itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto,” tegasnya.

Apalagi, sambungnya, saat ini ada dorongan dari internal partai. Hanya saja, partainya tak ingin buru-buru dan masih mencermati gelagat serta dinamika politik yang ada.

”Itu tidak tertutup kemungkinan. Artinya, melihat perkembangan, peluangnya, kebutuhannya, dinamikanya seperti apa, harus kita pertimbangkan,” akunya.

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, partainya tidak akan sakit hati jika cawapres yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kader partai pendukung. ”Parpol nggak mencari pacar, yang diinginkan adalah Pak Jokowi (terpilih) untuk periode kedua,” kata Airlangga kepada wartawan, Selasa (10/4).

Ia juga mengaku, akan membahas soal cawapres Jokowi dalam Pilpres 2019, usai pilkada. Menurutnya, hal ini juga bergantung pada koalisi partai-partai pengusung Jokowi. ”Kita bahas sesudah pilkada, itu kan berpulang lagi pada koalisi penyokong presiden,” imbuhnya.

Ia menegaskan, Golkar saat ini sudah solid untuk mendukung Jokowi selama dua periode. Oleh karena itu ia juga ingin mendorong pemenangan Jokowi di pemilu 2019 nanti. ”Kami dorong pemenangan pilkada dahulu,” kata Airlangga.

Ditambahkan Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu Golkar Ali Mochtar Ngabalin, Partai Golkar menegaskan tidak mempermasalahkan siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai cawapres. Termasuk jika akhirnya Jokowi memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Cak Imin atau lainnya sebagai cawapres di Pilpres 2019 mendatang.

Ngabalin mengatakan, Airlangga telah memastikan Golkar menyerahkan kepada Jokowi menentukan siapa cawapres yang akan dipilih. Bagi Golkar, sudah menjadi keputusan partai mencalonkan Jokowi sebagai capres dan tidak akan mengalami perubahan.

”Siapa pun cawapres yang Pak Jokowi tetapkan, termasuk AHY atau nama cawapres lain,” kata Ngabalin kepada wartawan, kemarin.

Ngabalin melanjutkan, sebab Golkar pada posisi tidak berharap cawapres dari internal partai. Namun, kalau nanti misalnya Jokowi memilih cawapres Airlangga Hartarto, akan sangat bersyukur dan berterima kasih.

”Tapi kami tidak pada posisi mengajukan ketua umum Golkar sebagai cawapres, kecuali kalau diminta kami akan persiapkan diri,” pungkasnya.

Soal deklarasi Golkar ke capres Jokowi dan cawapresnya, dikatakannya, tentu menunggu siapa yang akan diusung oleh Jokowi. Nanti akan ada waktunya Golkar harus putuskan dalam keputusan resmi partai menjelang tahapan pendaftaran nanti. Intinya, Golkar akan ikut siapa pun nama cawapres yang diputuskan Jokowi.


sumber: radarbogor.id

Kenalkan Cabup kepada Warga Binaan


CIBINONG–RADAR BOGOR,Warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur dan Pondok Rajeg mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, kemarin (12/4). Sebanyak 100 WBP dari masing-masing lapas mendapatkan pemahaman mengenai pilkada serentak, baik Pilbup Bogor serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor Mustaqim mengatakan, selain mendapatkan sosialisasi pilkada serentak, para WBP juga melakukan simulasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Tujuannya agar tidak ada kesalahan dan suara yang tak terhitung akibat kesalahan mereka pada saat pencoblosan.

”Kami sampaikan siapa saja calon-calon bupati dan wakil bupati Bogor serta gubernur maupun wakil gubernur Jawa Barat,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Selain menyosialisasikan para calon, KPU juga menjabarkan visi dan misi dari masing-masing calon. Termasuk juga mengingatkan para WBP bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan secara bersamaan pada hari, tanggal, dan jam yang sama, yakni di 27 Juni 2018 sejak pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB.

”Mereka sangat antusias sekali dan menyatakan siap menggunakan hak pilihnya tanpa golput, lalu akan menyebarkan juga hasil sosialisasi ini kepada rekan-rekan binaan maupun keluarga yang akan mengunjunginya,” imbuhnya.

Sementara, Kalapas Pondok Rajeg Agung Gde Krisna mengapresiasi program sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor kepada WBP. Sehingga mereka jadi mengetahui bahwa hak pilihnya difasilitasi dan dipenuhi oleh negara dalam berdemokrasi. Buktinya, sebelum sosialisasi ini dilakukan, para WBP didata oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk mendapatkan hak pilihnya.

”Ini juga merupakan bagian dari program binaan di lapas, yakni program pembinaan kepribadian berupa kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga seluruh WBP wajib mengikuti pelaksanaan kegiatan pilkada,” ungkapnya.

Agung berharap, pada saat pemilihan 27 Juni mendatang para WBP menggunakan hak suaranya selaku warga negara yang baik. ”Kami juga akan monitor itu agar seluruhnya menggunakan hak suaranya,” pungkasnya.


sumber: radarbogor.id

ESA Jadi Harapan Baru Warga


BOGOR–RADAR BOGOR,Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut 2, Edgar Suratman-Sefwelly Ginanjar Djoyodiningrat (ESA), menilai masyarakat Kota Bogor saat ini sudah cerdas dalam memilih pemimpin. Mereka sudah tahu mana pemimpin yang siap bekerja untuk rakyat dan yang bukan.

”Mayoritas masyarakat saat ini sudah cerdas, mereka sudah tidak mau lagi dipimpin oleh calon atau penguasa yang memang terikat dalam kepentingan pribadi maupun golongannya, walaupun jargonnya mengatasnamakan rakyat,” ujar Sefwelly Ginanjar usai berkampanye di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (11/4).

Menurutnya, kehadiran paslon yang maju dari jalur independen menjadi sebuah harapan baru untuk masyarakat saat ini. Terlebih pasangannya, Edgar Suratman, merupakan mantan pimpinan birokrat yang notabene dapat memahami cara kerja aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor.

”Masyarakat tidak muluk-muluk, hanya ingin sesuatu yang memang karena saat ini dirasakan kurang baik untuk mereka,” tuturnya.

Program yang dicanangkan paslon independen ini pun tidak mengawang-awang. Sefwelly menjelaskan, program-program tersebut dilatarbelakangi atas dasar dan berlandaskan kejujuran dan realistis. Bukan hanya program yang hanya dibuat untuk sekadar menjawab keluhan masyarakat saat kampanye.

”Terutama soal banyaknya janji-janji yang dilontarkan namun tidak sesuai ketika sudah menduduki tampuk jabatan tersebut,” pungkasnya.


sumber: radarbogor.id

Atasi Penolakan Pasien dengan RS tanpa Kelas


BOGOR–RADAR BOGOR,Pelayanan kesehatan masih menjadi momok yang paling dikeluhkan warga di setiap kegiatan blusukan pasangan calon (paslon) Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso. Seperti yang ditemui calon nomor 4 tersebut saat menyapa warga di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Tanah Sareal, kemarin (12/4).

Masyarakat mengaku selalu ditolak ketika membutuhkan perawatan di RSUD Kota Bogor dengan alasan kamar penuh. Bukan hanya pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, perlakuan yang sama juga terjadi pada pasien umum.

Menanggapi itu, Dadang mengaku sudah tak asing masyarakat di wilayah Kota Bogor mengeluhkan hal tersebut. Permasalahan ini, kata dia, ada sejak Rumah Sakit Karya Bakti menjadi RSUD Kota Bogor. Seharusnya pemkot tanggap menangani permasalahan itu. Meski memang diketahui adanya kejadian gagal lelang revitalisasi RSUD, tetapi masyarakat tidak mau tahu.

”Yang mereka tahu masalah tersebut tidak terpecahkan hingga saat ini,” ujarnya.

Bagi warga yang mengenal dirinya, bisa saja meminta bantuan untuk mendapatkan kamar perawatan di RSUD Kota Bogor. Namun hal itu dirasa tidak adil. Ditambah itu bukan pula solusi untuk jangka panjang. Karenanya, apabila pasangan DID-STS terpilih menjadi wali kota Bogor 2018-2023, permasalahan itu akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan cara menambah ruang kelas 3 baru di RSUD Kota Bogor.

Bahkan Dadang menegaskan bakal membangun rumah sakit tanpa kelas di Kota Bogor untuk masyarakat tidak mampu.

”Jadi kebutuhan primer itu yang seharusnya dipenuhi pemimpin untuk warganya,” pungkasnya.


sumber: radarbogor.id

Friday, 13 April 2018

Menang Gugatan, PKPI Jadi Peserta Pemilu


JAKARTA-RADAR BOGOR,Gugatan banding yang diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hakim juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan partai tersebut sebagai peserta Pemilu 2019.

Putusan gugatan banding dibacakan Ketua Majelis Hakim Nasrifal yang didampingi hakim anggota, M Arif Pratomo dan Unun Pratiwi kemarin (11/4).

Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Selain itu, hakim juga meminta KPU menerbitkan surat ketetapan baru yang menetapkan PKPI sebagai partai politik peserta pemilu. ”Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sejumlah Rp1,1 juta,” jelas Nasrifal.

Keputusan PTUN disambut gembira oleh pengurus dan kader PKPI. Mereka mengekspresikan kegembiraan dengan meneriakkan nama partai dan mengelu-elukan Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono yang hadir dalam sidang putusan. Mereka juga menghampiri sang ketum dan menyalaminya.

Hendropriyono menyatakan, PKPI akhirnya mendapat keadilan dari lembaga peradilan. Dia mengucapkan banyak terimakasih kepada majelis hakim yang telah memutuskan secara adil. ”Kita mendapatkan amanah baru dan merupakan tantangan untuk kita semua. Akhirnya PKPI akan ikut Pemilu 2019,” ucap dia usai sidang.

Dia menegaskan bahwa kemenangan partainya di sidang banding PTUN merupakan murni putusan hakim. ”Tidak ada sogok-menyogok. Kita percaya kepada diri sendiri, tentu setelah percaya kepada Allah,” tutur dia.

Setelah ini, lanjut dia, pihaknya akan melakukan konsolidasi internal. Baik di tingkat pusat, daerah, kecamatan, bahkan sampai desa. Pengurus dan kader akan bergerak bersama untuk menyambut pemilu tahun depan. Persiapan akan betul-betul dimatangkan, sehingga bisa mengikuti pesta demokrasi dengan baik.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, komisinya akan menindaklanjuti putusan PTUN yang memenangkan PKPI. Namun, dia belum bisa menjelaskan tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan lembaga tersebut. ”Tindak lanjut seperti apa, masih kami plenokan,” jelas dia saat ditemui di kantor KPU kemarin.


sumber: radarbogor.id

Pemilih Difabel Capai 50 Ribu Orang


BANDUNG–RADAR BOGOR,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Ba­rat mengungkapkan jumlah pemilih dari penyandang disabilitas di Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018 mencapai 50 ribu orang. Pemilik suara tersebut diharapkan terfasilitasi mem­berikan suaranya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar Har­mi­nus Koto mengung­kap­kan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pemilih dari penyandang disabilitas mendapat kemudahan dalam menyalurkan suaranya di Pilgub Jabar 2018.

”Pemilih disabilitas di Pilgub Jabar dari 22 ribu menjadi 50 ribu orang,” ujarnya,

Dia mengatakan dari total tersebut, sekitar 7.000 orang penyan­dang disabilitas tuna­netra. Sehingga, KPU menye­diakan template surat suara dengan huruf braile. Menurut­nya, para penyandang disabi­litas tunanetra tetap memer­lukan pendampingan menuju tempat pemungutan suara dan bilik suara.

”Sehingga diharap­kan tidak mendapatkan kesuli­tan. Namun bukan berarti yang mencoblos adalah orang lain,” bebernya.

Sementara itu, dalam pene­tapan daftar pemilih semen­tara (DPS) untuk Pilkada 2018, KPU Kabupaten Bogor juga mencatat 2.188 pemilih disabilitas dari total DPS sebanyak 3.293.819 jiwa.

Jumlah tersebut terdiri dari tunadaksa sebanyak 748 jiwa, tuna netra 364, tunarungu/wicara 340, tunagrahita 147 dan disabilitas lainnya 589.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Umum, Keuangan dan Logistik Akhmad Munjin menjelaskan, pemilih disa­bilitas tersebar di seluruh keca­matan di wilayah Kabu­paten Bogor hasil pencocokkan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Petugas Pemutak­hiran Data Pemilih (PPDP). KPU sengaja memisahkan datanya untuk mempermudah pemetaan dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nantinya.

”Kalau perlakuannya semua sama, cuma memang nanti mungkin ada penyediaan alat khusus, misalnya untuk tuna netra ada kertas suara yang disesuaikan,” terang Munjin.
Menurut dia, KPU ingin memastikan pemilih disabilitas memperoleh akses yang mudah di setiap tempat pemu­ngutan suara (TPS).

Nantinya, petugas juga akan mendam­pingi dan membantu pemilih jika mendapat kesulitan di TPS. ”Mereka kan perlu akses agar lebih mudah, jangan sampai menyulitkan bagi kaum disabilitas. Jangan sampai mereka terdiskriminasi, karena mereka punya hak yang sama untuk memilih,” tegasnya.


sumber: radarbogor.id

Butuh Wali Kota Pencetak Lapangan Kerja


BOGOR–RADAR BOGOR,Masyarakat Kota Hujan memilih calon wali kota dan wakil wali ­kota bukan tanpa alasan. Pilihan mare­ka akan dijatuhkan pada calon yang bisa melakukan suatu hal seperti yang mereka inginkan. Dari survei Char­ta Politika Indonesia, setidaknya ada tiga poin penting kriteria calon wali kota yang diinginkan masyarakat.

Pertama, wali kota yang bisa men­ciptakan lapangan pekerjaan. Data hasil survei menunjukkan angka 17,3 persen untuk kriteria ini. Selanjutnya, calon yang bisa mengen­dalikan harga kebutuhan pokok sehingga membuat harga sembako murah. Persentasenya seba­nyak 14 persen. Lalu yang ketiga, calon yang mampu mengatasi kema­cetan dengan persentase 5,5 persen.

”Lapangan kerja baru dan sembako murah merupakan program-program yang diinginkan masyarakat Kota Bogor,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat menyampaikan hasil survei elektabilitas calon wali kota dan waki wali kota Bogor di Hotel Royal Pajajaran, kemarin (11/4).

Terkait sisi persoalan yang paling mendesak yang dihadapi warga, mayoritas mereka menginginkan wali kota yang mampu mengatasi kemacetan, penyediaan sembako murah, dan perbaikan infrastruktur jalan.

Adapun sisanya menginginkan wali kota yang mampu mengatasi permasalahan publik seperti banjir, drainase yang tidak terawat dan buruknya pelayanan publik.

”Memang, selain kemacetan, persoalan yang paling pokok dihadapi warga ada harga kebutuhan pokok. Ini pasti terjadi di semua wilayah. Kecenderungan survei ada bias ekonomi, dibanding politik dan keamanan,” jelasnya.

Adapun survei ini dilakukan pada 1-5 maret 2018 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Sebanyak 400 responden dilibatkan yang tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Selatan, Tengah, Timur, Bogor Utara, hingga Kecamatan Tanah Sareal.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih (4,9 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.


sumber: radarbogor.id

Dadang-STS Ingin Kembalikan Kejayaan PSB


BOGOR–RADAR BOGOR,Sudah jadi rahasia umum jika persepakbolaan Kota Bogor sedang menurun. Minim­nya fasilitas lapangan sepak bola pun ditengarai jadi penyebab sulitnya memunculkan bibit unggul pemain sepak bola dari Kota Hujan. Ini pula yang jadi perhatian calon wali Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata.

Sebagai mantan manajer klub sepak bola profesional Persib Bandung, dia mengaku prihatin dengan persepakbolaan di Kota Hujan. Padahal Kota Bogor me­miliki klub kebanggaan yang pernah berjaya bertahun-tahun silam, yakni Persatuan Sepakbola Bogor (PSB).

”Namun saat ini kemilaunya meredup karena pegelolaannya yang masih belum jelas,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, calon nomor 4 itu berjanji akan mem­benahi PSB agar mencapai masa kejayaannya lagi. ”Memang ang­ga­ran untuk sepak bola tidak sedikit, tapi bukan berarti pemerin­tah tidak bisa,” bebernya.

Selain sepak bola, Dadang juga akan membidik cabang olahraga lainnya untuk terus didorong agar bisa mengharumkan Kota Bogor di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Caranya dengan spesialisasi. Jika ada salah satu atlet dari cabang olahraga memiliki potensi yang besar, maka pemerintah akan mendorongnya.

Namun bukan berarti melu­pakan cabang olahraga lainnya. Sehingga penggunaan anggaran pun bisa lebih efisien agar meng­ha­silkan atlet-atlet berprestasi.

”Jika saya diberikan amanah untuk memimpin Kota Bogor, itu pola-pola yang akan saya terapkan kepada cabang-cabang olahraga,” terangnya.

Selain olahraga, potensi wisata air juga menjadi salah satu fokus pasangan yang diusung PDI-Perjuangan dan PKB tersebut. Menurut calon wakil wali kota Bogor Sugeng Teguh Santoso, dia berencana akan menata kawasan Situ Gede jika terpilih menjadi waki wali kota.

Sebab saat ini Situ Gede hanya dieksploitasi. Baik sebagai objek wisata, ngubek situ yang rutin dise­lenggarakan sehingga me­nye­babkan Situ Gede kebanjiran sampah organik dan plastik. Ditam­bah terjadianya penda­ngkalan dan airnya terkontami­nasi limbah domestik rumah tangga.

”Kami akan me­nga­dakan pem­ber­sihan sampah situ Gede sebagai simbolik peduli pelesta­riannya, kalau kami diberikan amanah untuk me­mim­pin situ akan menjadi perhatian kami untuk dijaga ekosistemnya dan menata kawasannya sebagai wisata alam lestari,” papar pria yang akrab disapa STS itu.


sumber: radarbogor.id

Pedagang Curhat Tinggi-nya Biaya Retribusi


BOGOR–RADAR BOGOR,Kehadiran calon wali kota nomor 1 Achmad Ru’yat di Kampung Cibereum Gang Pancong, Kelu­rahan Mul­yaharja, Kecamatan Bogor Selatan, kema­rin (11/4), dibanjiri kelu­han para petani dan pedagang sayu­ran. Musa­babnya, kebi­jakan yang dikeluar­kan PD Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dirasa merugikan dan mem­beratkan mereka.

Seperti aturan retribusi dan harga jual yang tidak sesuai dengan biaya produksi dan pengelolaannya.

”Petani yang selama ini menggarap lahan tidak ada kepastian terutama saat panen. Jadi harga jualnya tidak sebanding dengan biaya produksi dan sebagainya,” ucap salah satu petani sayuran, Encep di hadapan Ru’yat.

Padahal, kata Encep, pe­merintah memberikan perlin­dungan agar ditetapkan harga minimal dan maksi­mal sehingga ada ke­un­tungan yang wajar dari para petani.
Hal senada juga diutarakan pedagang sayuran lainnya, Acam. Ia mengaku tidak nyaman dengan aturan PD-PPJ yang berlaku saat ini.

Menurutnya, ke­bijakan PD-PPJ sekarang sangat jauh berbeda dengan aturan pengelola pasar sebelumnya oleh swasta.Khususnya, tentang retribusi.

”Jika sekarang dikelola oleh PD-PPJ, kebijakannya lebih memberatkan kepada peda­gang. Seperti retribusi lebih tinggi, aturan lebih ketat bah­kan sampai ada aturan penyegelan. Oleh karena itu, kami ingin ada perubahan kebijakan retribusi, aturan, dan sebagainya,” jelas Acam.

Menanggapi keluhan tersebut, Ru’yat mengatakan, hadirnya PD-PPJ seharusnya memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan keuntungan untuk para petani.
Sehingga retribusi yang ada tidak terlampau membebani pedagang.

Pasangan dari Zaenul Muta­qin ini pun berjanji akan mem­perhatikan masalah tersebut dengan program yang telah dicanangkan sehi­ngga mendapat solusi.

”Jadi pasangan RZ telah memiliki program ekonomi kerak­yatan, di mana akan berko­laborasi bahwa hadirnya PD-PPJ harus memberikan keuntungan pedagang dan petani, serta memberikan iklim yang kondusif sehingga daya beli masyarakat pun bisa terjangkau,” pung­kasnya.


sumber: radarbogor.id

Thursday, 12 April 2018

Warga Bogor Sudah Punya Pilihan


BOGOR-RADAR BOGOR,-Elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Bima Arya-Dedie A Rachim melesat jauh mengungguli kompetitornya. Pada survei Charta Politika Indonesia yang dilakukan pada 1 – 5 Maret 2018 dengan 400 responden dari enam kecamatan di Kota Bogor, elektabilitas pasangan Bima-Dedie tembus di angka 61,0 persen. Survei tersebut meng­gunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih (4,9%) pada tingkat kepercayaan 95%.

”Paslon lainnya yakni Achmad Ru’yat-Zaenul Mutaqin memperoleh 14,8 persen, Edgar Suratman-Sefwelly 3,8 persen, dan Dadang Danubrata-Sugeng Teguh Santoso 2,5 persen saja,” ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya kepada pewarta dalam konferensi pers di Hotel Royal Pajajaran, Kota Bogor, kemarin (11/4).

Tingkat elektabilitas Bima-Dedie bersumber dari berbagai hal, di antaranya kepuasan warga Kota Bogor terhadap kepemimpinan Bima Arya-Usmar Hariman. Survei Charta Politika Indonesia menyebut 78,5 persen warga Kota Bogor puas akan kepemimpinan Bima. Sedangkan sisanya, 18,8 persen, merasa tidak puas.

”Angka ini malah sangat tinggi kalah survei dengan Ridwan Kamil, Risma atau Ahok. Jokowi saja waktu jadi Gubernur DKI hanya 65 persen,” kata pria yang akrab disapa Toto tersebut.

Tingkat kepuasaan itu paling besar dirasakan masyarakat Bogor Selatan dan Bogor Timur. Meski merasa puas, kata Toto, ada sejumlah aspek persoalan yang masih kental dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor. Salah satunya harga kebutuhan pokok.

”Persoalan yang paling utama dihadapi adalah harga kebutuhan pokok, pasti nomor satu di semua wilayah. Kecenderungan survei ada bias ekonomi, dibanding politik dan keamanan,” jelasnya.

Toto juga menjelaskan, ada dua program Bima Arya kala menjabat sebagai wali kota Bogor yang sangat mendominasi. Yakni renovasi Taman Sempur dan ruang terbuka hijau serta pedestrian. ”Menurut saya, itu simbol dari incumbent sekarang,” katanya.

Meski demikian ada sejumlah program Bima Arya yang perlu diperbaiki lagi agar lebih dikenal masyarakat Kota Bogor. ”Masih ada PR yakni beasisswa guru, tingkat pengenalannya sangat rendah sekali, gerakan antimiras juga,” tukasnya.

Pertama, (78.5%) masyarakat mengaku puas terhadap kenerja Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman. Kedua, program yang paling dianggap bermangfaat bagi warga Kota Bogor ketika Bima Arya Sugiarto memimpin adalah renovasi taman kota (61,3%). Ketiga, jumlah masyarakat yang me­nginginkan Bima Arya Sugiarto untuk terpilih kembali adalah 59,0%.

Di sisi lain, untuk elektabilitas tertutup, pasangan Bima Arya Sugiarto-Dedi A. Rachim memperoleh 61.0%, Achmad Ru’yat-Zainul Mutaqin memperoleh 14,8%. Disusul kemudian oleh pasangan Edgar Suratman-Sefwelly Gianyar Djoyoningrat (3,8%) dan pasangan Dadang I.

Danubrata-Sugeng Teguh Santoso (2,5%). Responden yang belum menentukan pilihan sebanyak (18,0%). Hal Ini menunjukkan elektabilitas pasangan Bima Arya
Sugiarto-Dedi A. Rachim sangat dominan dan meninggalkan jauh lawan-lawannya,” bebernya.

Kemudian, di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah, pasangan Bima-Dedie unggul, bahkan sangat dominan di atas pasangan lainnya.


sumber: radarbogor.id

Jaro Ade: Saya Hanya Rakyat Biasa


PAMIJAHAN–RADAR BOGOR,Keheningan di Kampung Gunung Bunder 1 Legok Nyenang Pasir Indah, Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, menda­dak pecah, kemarin (11/4).

Kedatangan calon bupati Bogor Ade Ruhandi di Pondok Pesantren Taqwa Alhasanah pemicunya. Ia bahkan disambut ratusan masyarakat dan santri dengan melantunkan salawat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang melihat langsung kehadiran Jaro Ade -sapaan akrab Ade Ruhandi-pun langsung mengabadikan momen tersebut dengan telepon selulernya.

Ketua Ponpes Hidayatul Taqwa Alhasanah KH Solahudin Al Ayubi mengaku sangat mengagumi sosok calon nomor urut 3 tersebut.

Sebab, sosoknya dikenal dekat dengan para ulama dan habib. ”Ibu-ibu, kita harus bersyukur Kang Jaro Ade berkunjung langsung ke kampung kita, makanya kita doakan semoga beliau jadi bupati Bogor 2018-2023,” doanya saat memberikan sambutan yang langsung diamini masyarakat dan santri.

Tak hanya mendoakan, KH Solahudin juga mengajak masyarakat dan santri menyanyikan lagu yang sudah disiapkan olehnya.

”Kang Jaro Ade siapa yang punya, Kang Jaro Ade siapa yang punya, Kang Jaro Ade siapa yang punya, yang punya kita semua,” ucapnya yang langsung diikuti oleh seluruh masyarakat.

Sementara, Jaro Ade mengaku akan berusaha memperj­uangkan kebutuhan masyara­kat. Baik dari segi ekonomi maupun lainnya.

”Karena saya hanya rakyat biasa, ibu saya guru ngaji di kampung dan bapak saya hanya petani, alhamduli­­llah Allah mengang­kat derajat saya. Maka pasti masyarakat akan diutamakan, kita perbaiki semuanya,” pungkasnya.


sumber: radarbogor.id

Habib Syekhan Al Bahar Doakan Pasangan Hadist


CISARUA–RADAR BOGOR,Kebahagiaan terpancar dari raut wajah calon wakil bupati Bogor Iwan Setia­wan. Bagaimana tidak, Habib Syekhan Al Bahar atau yang akrab disapa Wan Sechan, me­manjatkan doa dan duku­ngan kepada pasangan calon Ade Yasin-Iwan Setiawan (Hadist) pada Pemilihan Bupati Bogor periode 2018-2023.
Iwan mengatakan, sewaktu dirinya berkampanye ke Sukamakmur , Wan Sechan mengikuti rangkaian kam­panye­nya bersama rombongan. Tak tanggung-tanggung, beliau mengikutinya hingga di titik terakhir.
”Selasa (10/4) siang, tiba-tiba habib ada di posko pemenangan dekat kediaman saya. Beliau men­doakan dan berkata insya Allah menang sambil melihat foto saya di stiker,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Pertemuan yang singkat itu bagi Iwan sangatlah penuh arti. Sekaligus sebuah keberkahan untuk lang­kahnya terus maju. ”Beliau adalah salah satu wali majdzub. Syukron ya Habib. Qobul,” kata Iwan.
Sekadar diketahui, paslon yang akrab disapa Hadist ini dalam visi-misinya memang berko­mitmen untuk men­jadikan ulama dan habib seba­gai sandaran utama dalam merumuskan dan menjalankan berbagai program pemba­ngunan, khususnya untuk kemaslahatan umat Islam. Komitmen tersebut tak pelak menuai dukungan dari kala­ngan ulama dan habib.
Sebelumnya, du­kungan terbuka juga datang dari Al Habib Mah­di bin Hamzah Assegaf, pimpinan Maje­lis Syahabul Kheir. Habib Mahdi menyatakan pasangan Hadist telah berkomitmen untuk membantu syiar dakwah Islam dan mengembangkan peran majelis taklim se-Kabupaten Bogor.
”Pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan juga berkomitmen menjaga generasi muda Islam dari kerusakan akidah dan moral.
Salah satunya, yaitu menutup ruang untuk penyakit masyarakat LGBT yang bersumber dari pergaulan bebas. Tentu saja itu patut diapresiasi. Karena tanpa political will dari pemimpin daerah, penyakit LGBT bisa merebak di mana-mana,” kata Habib Mahdi.
Atas hal itu, Habib Mahdi menginstruksikan kepada seluruh ketua divisi Majelis Syababul Kheir dan Kordinator wilayah kecamatan sampai ke tingkat desa se-Kabupaten Bogor untuk bersama-sama dengan jamaah, simpatisan, serta relawan Majelis Syababul Kheir (SYAM) bahu-membahu bergerak dan bekerja untuk memenangkan pasangan Hadist.
”Dalam upaya pemenangan ini, tentunya harus mematuhi aturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan norma agama Islam,”  pung­kasnya.


sumber: radarbogor.id