“Pemerintah selaku pengambil keputusan harus bijak. Pengusaha juga harus bisa menghadapi tuntutan globalisasi ini,” ucap Agung di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (16/10/2017).
Menurut Agung, kehadiran transportasi online di tengah masyarakat tidak bisa ditolak lantaran sudah tuntutan era globalisasi. Namun, sekali lagi ia tegaskan pemerintah harus membuat rambu-rambu peraturan. Jangan sampai perusahan berbasis aplikasi menguasai semua sektor usaha.
“Era digital tidak bisa dihindari, tapi dengan pengawasan rambu-rambu pemerintah agar menciptakan iklim usaha yang sehat,” papar Agung.
Agung melanjutkan, supaya iklim usaha transportasi baik transportasi online maupun konvensional bisa berjalan secara beriringan, Agung menyarankan pemerintah dalam membuat regulasi harus tepat. Jangan sampai ada kecemburuan ketika regulasi itu keluar dan disahkan.
“Buatlah regulasi dengan konsep yang betul-betul ideal bagi kedua belah pihak,” harapnya.
Di sisi lain Agung juga meminta kepada pengusaha transportasi konvesional untuk berbenah. Mulai dari pelayanan, keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi penumpang. Paling tidak, sambung Agung, inovasi yang kreatif bisa dihadirkan dalam transportasi konvensional.
“Kami yakin pemerintah mau malahan harus membina pelaku usaha transportasi konvesional untuk membenahi itu semua,” terangnya.
Agung menyadari, untuk sampai kearah inovatif itu memang membutuhkan proses yang panjang. Pemerintah sebagai pengayom masyarakat senantiasa membantu mencari solusi dari polemik ini hingga keputusan resmi soal regulasi tranportasi online dari pusat digulirkan.
“Kami juga berencana membentuk crisis center salah satunya mengatasi masalah era digital ini. Harus ada solusi jangan ada pengangguran ditengah tumbuhnya era digital,” pungkasnya.
(arh)
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment