BKKBN Giat Maksimalkan Layanan KB Hingga Pelosok Terpencil

KABUPATEN BANDUNG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sedang berfokus meningkatkan jajaran advokasinya untuk menyosialisasikan KB kepada masyarakat. Tujuannya memberi pemahaman bagi warga di pelosok dan desa terpencil agar dapat memindahkan pelayanan maksimal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Provinsi Jawa Barat, Wawan Ridwan saat memberikan pengarahan kepada masyarakat di Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/10/2017).

Menurut Wawan, sosialisasi ini perlu dilakukan agar Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bisa sampai kepada masyarakat. “Sosialisasi KIE ini di wilayah sasaran mendapatkan informasi seperti memahami sumber-sumber berkaitan dengan KB, mengetahui tempat pelayanan KB dan mengetahui bagaimana mengatur jarak antara anak pertama dan kedua,” ujarnya.

Wawan mengatakan, daerah terpencil seperti Nengkelan yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur diakui masih belum terjamah. Semua lapisan masyarakat harus mengetahui sosialisasi dari BKKBN tersebut.

Tujuannya mendorong warga yang belum melaksanakan KB agar segera melakukannya. Hasil sosialisasi tersebut diharapkan menjadi indikator baik di dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK), sambung Wawan.

Sementara dari Komisi IX DPR RI, Dede Yusup berhalangan hadir dan diwakilkan oleh SaefulBahri mengatakan, program BKKBN sebagai institusi yang menangani program yang dihadapi saat ini dan perlu mendapat perhatian khusus seperti, stagnasi pencapaian program dan semakin lemahnya implementasi program KKBPK di lini lapangan.

“Sosialisasi KIE, menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan program KKBPK secara utuh. Bukan hanya program milik BKKBN saja melainkan program pemerintah yang melibatkan semua komponen yang bersinergi untuk menggarap wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggulirkan program-program yang bersentuhan dan menyasar secara langsung kepada masyarakat, ” kata Saeful Bahri.

Komisi IX DPR RI berharap kepada pemerintah pusat dan daerah agar bisa memberikan fasilitas, sehingga dapat menjangkau wilayah yang sulit. Misalnya pedesaan dan daerah terpencil atau tertinggal serta jauh lokasinya dari kota.

“Seperi Desa Nengkelan ini daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur tergolong daerah yang lokasinya jauh dari perkotaan, ” ujar Saeful.

Hasil sosialisasi BKKBN diharapkan menjadi indikator baik di dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
(apt)

sumber:pojoksatu.id