“Keputusan ini berdasarkan proses pembahasan, pengkajian, penelitian, dan pendalaman yang disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi terhadap APBD-P,” ujar Anggota Badan Anggaran Fraksi Gerindra, Anden, Senin (23/10/2017).
Ia menjelaskan, untuk belanja APBD 2017 yang semula Rp5,1 triliun setelah perubahan terdapat penambahan sebesar Rp626 miliar, sehingga belanja APBD-P 2017 menjadi Rp5,7 triliun lebih.
“Penambahan belanja tersebut berasal dari belanja tidak langsung sebesar Rp95 miliar lebih, sementara belanja langsung Rp531 miliar lebih,” terang Anden.
Dengan begitu, APBD 2017 yang semula sebesar Rp4,6 triliun lebih, bertambah menjadi Rp5,042 triliun lebih. Penambahan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp290 miliar lebih, dana perimbangan Rp11 miliar lebih dan sumber pendapatan lain sebesar Rp102 miliar lebih
Meski demikian, kata Anden, DPRD Kabupaten Bekasi memberikan 26 catatan berupa rekomendasi pada APBD-P, diantaranya yang menjadi sorotan pada sektor pendapatan dan penyerapan anggaran yang masih rendah hingga penghujung Tahun 2017.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin berkilah, rendahnya penyerapan anggaran APBD murni Tahun 2017 karena adanya masa transisi jabatan setelah penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu.
“Waktu itu kan saya cuti 3,5 bulan, setelah dilantik jadi Bupati, dan ini ekses dari transisi jabatan dan Pilkada,” beber Neneng.
Dia menegaskan, ada evaluasi yang akan dilakukan pihaknnya, terutama di dinas pengguna anggaran besar, seperti Dinas PUPR yang lambat dalam penyerapan anggaran.
“Kami akan mengevaluasi kinerja Dinas PUPR, karena banyak masalah. Apalagi PUPR termasuk dinas yang mengalami transisi juga,” tandas Neneng.
(dho)
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment