Mengenai hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengharapkan agar kepala daerah dalam hal ini Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, bisa mengambil putusan untuk memaksimalkan anggaran di bidang olahraga, agar tidak menyulitkan cabor yang sedang berjuang membawa nama Kabupaten Bekasi.
Ketua fraksi partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi , Taih Minarno, menyayangkan tidak adanya anggaran khusus di BK. Sejatinya kata dia, untuk memasang target kembali meraih juara umum sokongan finansial diperlukan atlet dan pelatih.
Taih menyatakan, terkait BK porda seharusnya sudah tercover dipengajuan anggaran 2017 lalu. Bila tidak, maka sudah menjadi ketentuan agar Kepala Daerah bisa mengambil putusan di Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“BK ini tergantung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) nya. Inikan sudah dianggarkan awal tahun, mungkin BK saja yang belum tercover. Harusnya, dianggarkan di APBD perubahan. Itu udah jadi ketentuan Bupati selaku kepala daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (24/10/2017).
Sebelumnya, kata dia, DPRD tidak mengetahui kalau KONI tidak memiliki anggaran untuk bk porda. Bisa jadi kata dia, dalam pengajuannya KONI tidak memasukan anggaran BK. Maka saat ini, KONI diakuinya harus mencari solusi menutupi kebutuhan cabor.
“Saya gak tau juga kalau KONI Kabupaten Bekasi terkendala di BK, tidak dianggarkannya untuk babak kualifikasi porda,” lanjutnya.
Mengenai hal ini, kata dia, memang sudah seharusnya Bupati mengambil sikap. Sejatinya jika dianggakan dalam APBD perubahan, Bupati memiliki wewenang yang lebih sehingga dalam BK yang sedang dilaksanakan tidak ada hambatan.
“Ini Harusnya memang langsung bupati. Lah iya emang gitu. Kalau dari dewan sudah support, tapi kalau dianya (Bupati, red) gak mau?, Kan yang memberikan hibah kan dia,” tuturnya.
“Bahkan saat saya tanyakan ke bupati, katanya sudah cukup. Ya sudah kalau sudah cukup. Kalaupun dewan paksain, ya nanti jadi pertanyaan besar, ada apa?, gitu,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Bekasi, Romli, sempat menyinggung mengenai pengeluaran untuk BK yang cukup besar. Kondisi itu dipersulit mengingat tidak adanya angaran khusu BK.
Sehingga pihaknya juga kesulitan menekankan prestasi cabor. Meski sejauh ini proses BK diklaim pihaknya berjalan lancar. “Sampai sekarang, tiap cabor yang akan melaksanakan bk, kita suport. Sejauh ini, lancar dan tidak ada hambatan. KONI juga berupaya, agar ada anggaran untuk membantu cabor yang akan melaksanakan bk,” terangnya.
(dan)
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment