Thursday, 26 October 2017
Pemprov Jabar Persilahkan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bantu Dana Pendidikan
BEKASI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi Pemkot Bekasi jika ingin memberikan anggaran untuk pendidikan ke Pemprov Jabar. Hal tersebut menyusul dialihkannya kewenangan SLTA ke Pemerintah Provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, semenjak dipindah kewenangan untuk tingkat SMA, pembiayaan sekolah saat ini baru berasal dari Pemprov dan Pemeritah Pusat.
“Jadi kan gini, waktu SMA dan SMK dibawah kewenangan kota dan kabupaten, pembiayaan itu dari provinsi ada, dari pusat ada, dari kabupaten dan kota juga ada,” kata Aher saat datang ke SMAN 2 Kota Bekasi, Selasa (24/10/2017).
Kata dia, saat ini Pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada diwilayahnya tidak memberikan pembiayaan. Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat berhenti untuk melakukan pembiayaan pendidikan tingkat SLTA.
“Karena merasa bukan kewenangannya lagi, padahal tahan aja tidak masalah. Dulu ketika diatur mereka, pemerintah atasnya kan membantu. Ketika dinaikan Provinsi, pusat juga masih terus bantu. Nah kabupaten dan kota juga dipersilahkan untuk membantu proses pendidikan meski secara kewenangan sudah pindah ke provinsi,” ucapnya.
Jika Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan bantuan pembiayaan pendidikan ke Pemprov Jabar, kata dia, penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Disinggung terkait dengan masih adanya sekolah yang belum memiliki Ruang Kelas Baru (RKB), dirinya justru meminta supaya tidak mempersoalkan perihal itu kepada dirinya. Namun, ia memastikan akan ada pembangunan secara bertahap.
“Mudah-mudahan bisa segera dibangun. Secara bertahap ya. Jangan terlalu mempersoalkan saya sebagai gubernur provinsi, karena baru tahu ini. Tidak mungkin langsung tahun ini tertangani seluruhnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan bantuan siswa SMA sebesar Rp120 ribu / siswa.
“Siswa itu, siswa yang saat ini bayaran tahun 2018 itu akan dibantu oleh Pemerintah Kota di 2018 dan itu sudah kita anggarkan, sudah kita lakukan Mommerandum of Understanding (MOU) dengan dia (Provinsi),” ucapnya.
(neo)
sumber:pojoksatu.id
Related Posts:
KPU Kota Bekasi Berharap Pencairan Anggaran Pilkada Tak Terkendala Bekasi BEKASI – KPU Kota Bekasi memprediksi jumlah TPS di Pilkada Kota Bekasi 2018 sebanyak 3.030 untuk di 56 kelurahan se-Kota Bekasi.Anggota KPU Kota Bekasi, Syafrudin, mengatakan pada tahun 2018 ada dua agenda krusial di tahap… Read More
Setelah SK Turun, Mustakim Resmi Nakhodai Ketum PABBSI Kabupaten Bekasi BEKASI – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi, Romli, menegaskan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Ketua Umum, Persatuan Angkat Besi, Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Kabupaten Beka… Read More
Keren, 12 Siswa Kabupaten Bekasi Bertolak ke Singapura TAMBUN UTARA – Prestasi membanggakan dibuktikan oleh sejumlah siswa di kabupaten bekasi. Ya, sebanyak 12 siswa yang ada di kabupaten Bekasi bakal bertolak ke Singapura untuk mengikuti lomba pencak silat antar pelajar Singa… Read More
Eksekusi Bekas Pabrik di Kabupaten Bekasi Berjalan Lancar CIKARANG SELATAN – Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi, mengeksekusi sebidang tanah dan bangunan seluas 2.528 meter persegi di Jalan Angsana III, Kawasan Industri Delta Silicon, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Ra… Read More
Viral, Spanduk Bertuliskan: Tangkap Aktor Intelektual Ijazah Palsu Kepala Daerah Kota Bekasi BEKASI – Jelang Pilkada Kota Bekasi 2018, muncul sebuah spanduk yang terpasang di Jalan Raya Ahmad Yani, dekat Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Di spanduk tersebut bertuliskan: Jangan Biarkan Masa Depan Anak Bangsa Dikuasai I… Read More
0 komentar:
Post a Comment