Nampaknya persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Citeureup, sulit dituntaskan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bogor, belum menunjukan niatannya untuk memajukan pasar tradisional.
Dirut PD Pasar Tohaga, Eko Romli menerangkan, mereka masih menunggu sikap tegas Pemkab Bogor, terkait maraknya PKL di sekitar Pasar Citeureup. Pasalnya, PD Pasar tak memiliki otoritas untuk mengeksekusi PKL.
“Eksekusi itu rana Pemda. Jadi, kami menunggu sikap tegas Pemda, agar kami bisa mengelola area (jalur PU, red) yang selama ini dikuasai PKL,” ujarnya kepada Radar Bogor (Pojoksatu.id Group), Selasa (10/10/2017).
Kata Eko, Pemda bisa memberikan otoritas jalur PU untuk dikelola PD Pasar Tohaga, dengan beberapa pertimbangan hukum maupun fakta di lapangan.
“PKL yang notabennya pedagang tidak resmi mendapat area ring satu. Ini tidak adil karena pedagang eksisting pasti dirugikan,” terangnya.
Dia mengatakan, kecanggungan PD Pasar mendesak Pemkab Bogor disebabkan pengelolaan saat ini masih melibatkan pihak ketiga. Sehingga pola komunikasi yang dibangun lebih pada koordinasi.
“Kami tunggu sampai Perda (peraturan daerah, red) inisiatif dewan diparipurnakan. Dalam Perda itu secara tegas ditentukan radius 500 meter dari pasar pengolahan ada pada kami (PD Pasar),” tegasnya.
Tampa regulasi itu, sambung dia, upaya PD Pasar untuk melindungi hak pedagang resmi seakan menemukan dinding besar. Lantaran, dibalik aktifitas para PKL ada campur tangan oknum nakal yang masih sangat kuat.
“Sudah ada oknum yang langsung kami SP. Tapi, ternyata jumlahnya tidak sedikit, sehingga beresiko juga penertiban dipaksakan,” ujarnya. Bukan hanya itu, efektifitas penertiban juga kurang. “Akhirnya setelah ditertibkan, PKL datang lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Pasar Citeureup, Muhammad Yusuf Kiat mengaku akan tunduk pada Pemkab. Dengan catatan penertiban tak tebang pilih. “Kami minta jika PKL dieksekusi jangan pilih kasih. Jangan hanya Citeureup, namun semua harus ditata,” ucapnya.
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment