Padahal, sudah ada dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
“Jangan proses lelang selalu dijadikan kambing hitam. Kalau Dana Penggunaan Anggaran (DPA) sudah disusun dan kegiatannya ada, kan tinggal menjalankan saja, apa susahnya?,” tanya Direktur Centre For Budgeting Analysis (CBA), Uchok Sky Kadafi.
Menurutnya, kalau penyerapan nya masih tetap rendah, berarti perencanaan yang dilakukan Dinas PUPR ‘amburadul’, dan mereka hanya makan gaji buta.
“Jadi kalau seperti ini, berarti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang menginkan percepatan pembangunan. Seharusnya daerah itu lebih peduli untuk mendukung pembangunan di wilayah nya dengan menggunakan APBD,” beber Uchok.
Apalagi lanjut Uchok, APBD Kabupaten Bekasi itu cukup besar, yakni lebih dari Rp5,1 triliun. Dia merasa heran, dengan APBD sebesar itu, tapi pembangunan di Kabupaten Bekasi sangat minim, khususnya bidang infrastruktur.
Uchok juga merasa heran atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Bekasi. Padahal dalam kurun waktu beberapa tahun ini, penyerapan anggaran nya sangat rendah.
“WTP bukan jadi patokan untuk sebuah keberhasilan pembangunan. Makanya WTP tersebut patut dicurigai. Jangan-jangan WTP itu palsu, kalau fakta penyerapan anggaran nya rendah, apalagi sekarang sudah dipenghujung tahun baru rata-rata 20 persen APBD yang terserap. Yang anehnya lagi, penenyerapan anggaran oleh Dinas PUPR baru 0,9 persen,” tukasnya.
Uchok meminta kepada pengak hukum untuk menyelidiki peredikat WTP yang diperoleh Pemkab Bekasi. Sebab ia menilai ada kenjanggalan dalam penilaian WTP karena dianggap tidak wajar.
“Kalau penyerapan anggaran nya rendah tapi bisa dapat WTP, ini aneh!,” ucapnya.
(dho)
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment