BEKASI – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi disahkan dalam rapat paripurna, belum lama ini.
Dalam rapat tersebut DPRD Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi menandatangani kesepakatan bersama tentang perubahan APBD Kota Bekasi tahun 2017.Dengan diberlakukannya perubahan, APBD Kota Bekasi naik dari Rp5,3 trilun menjadi Rp5,7 triliun.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, APBD Perubahan disahkan karena adanya penyesuaian komponen pendapatan. Salah satunya ada pengurangan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp111 miliar lebih.
Penyesuaian Sisa Lebih Anggaran (Silpa) tahun 2016 yang terkoreksi Rp270 miliar. Serta penyesuaian terhadap hak keuangan pimpinan dan anggota dewan sebagaimana amanah PP Nomer 18 tahun 2017.
Dengan kondisi yang ada, Rahmat mengatakan, bahwa Kota Bekasi dari sisi fiskal masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Karenanya perlu adanya optimalisasi dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.
“Perubahan APBD karena adanya penyesuaian terhadap komponen pendapatan. Sehingga perlu dilakukan adanya perubahan,” kata dia.
Rahmat juga menegaskan, kendati terjadi adanya penyesuaian terhadap komponen pendapatan ia menjamin hal tersebut tidak menggangu urusan wajib pemerintah daerah seperti pendidikan dan pembangunan.“Kita bisa lihat pembangunan masih terus berlanjut dan terus kami kerjakan,” tuturnya.
Rahmat juga berharap dengan akan habisnya masa tahun anggaran, maka seluruh jajaranya bisa mengoptimalkan waktu yang ada.“Dengan sisa waktu efektif tinggal dua bulan. Maka saya harap SKPD bisa melakukan kerja secara maksimal,” tandasnya.
(radar bekasi/adv/humas)
sumber:pojoksatu.id
Monday, 23 October 2017
Wali Kota Bekasi Minta Maksimalkan PAD
Related Posts:
Miris, 30 Anak di Kota Cimahi Berhadapan dengan Hukum CIMAHI – Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABK) di Kota Cimahi sebanyak 30 orang dengan rentang usia 12-18 tahun. Mayoritas mereka adalah korban. Pihak orang tua diminta lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap putra… Read More
Sebanyak Enam Koperasi di Jabar Bermasalah POJOKJABAR.com, BANDUNG – Enam koperasi yang berkedudukan di Jawa Barat (Jabar) masuk daftar 12 koperasi yang diawasi dan diwaspadai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).Koperasi-koperasi tersebut diduga mel… Read More
Disperindagpas Minta Izin Mini Market di Kabupaten Bekasi Diperketat CIKARANG PUSAT – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Bekasi meminta kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) untuk memperketat penerbitan izin minimarket. Pasal… Read More
Survei Indo Barometer: Dedi Mulyadi Geser Demiz BANDUNG – Survei Indo Barometer kembali mengeluarkan rilis mengenai “Peta dan Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di Jawa Barat”, yang bertempat di Hotel Aston Jalan Braga Bandung, Jumat (3/11/17).Survei ini dila… Read More
BPJS Ketenagakerjaan Bidik Pekerja Harian Lepas di 30 Kecamatan dan RSUD Kota Bandung BANDUNG – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung mewajibkan semua Pekerja Harian Lepas (PKH) di 30 Kecamatan dan RSUD Kota Bandung terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.Tujuaanya untuk memberi rasa aman… Read More
0 komentar:
Post a Comment