Ditambah lagi, ada belasan meter dilahan tersebut masih sengketa. Parahnya kemarin, pembangunan seluas 27.706 meter ini menggelar Ground Breaking, yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.
Kepala DPMPSPT Kota Depok, Yulistiani Mochtar menyebutkan, IMB Rusun TOD Pondok Cina belum rampung. Hal ini juga yang melatarbelakangi, mengapa para pejabat di Pemkot Depok tidak hadir di acara peresmian tersebut.
“Iya benar, IMB-nya belum beres. Masih proses. Kalau mereka sampai ada kegiatan pembangunan ya kami segel. Pokoknya sebelum rampung perizinannya ya tidak boleh ada kegiatan,” tegas Yulis kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Senin (02/10/2017).
Kendala perizinan rusun TOD Pondok Cina, adalah belum dibebaskannya lahan seluas 13 meter-an yang akan digunakan sebagai akses jalan masuk. Padahal, ini menjadi syarat utama yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok tentang IMB.
“Apartemen harus punya akses jalan utama untuk masuk. Lokasi ini boleh kok untuk dibangun apartemen atau rumah susun. Asal semua izin dipenuhi. Pasti mereka butuh izin lokasi juga dari kami, agar bisa utus pembebasan ke BPN,” ungkap Yulis.
Sebelum tanah itu bebas, sambung Yulis berarti harus diurus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka izin belum dapat dikeluarkan. “Kami sedang menunggu surat tanahnya yang sudah diatasnamakan Perum Perumnas. Makin cepat diurus ya makin cepat juga IMB nya bisa jadi,” terangnya.
Kota Depok tak akan mempersulit, apalagi ini program pemerintah pusat. Pasti dibantu. Tetapi ingat juga, bahwa perizinan harus tetap diproses. “Kami paham pihak Perumnas mungkin juga ditarget agar pembangunannya cepat rampung, tapi harus patuh dengan Perda IMB Depok,” tegas perempuan berkacamata ini.
Saat Ground Breaking TOD di Stasiun Pocin, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengungkapkan, ini semua adalah sinergi BUMN, jadi tidak ada dana dari APBN sama sekali. Ia menambahkan, di setiap pembangunan TOD harus ada perumahan yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Jumlahnya harus 30 persen, secara aturan memang harus 25 persen. Tapi saya menekankan harus 30 persen,” terang Rini kepada Harian Radar Depok.
Saat ditanya mengenai harga, Rini menjelaskan, untuk harga kita menekankan sebesar Rp7 juta per meter persegi, dengan besarannya harus antara 30-32 meter. “Cuma memang ada tambahan lagi, kami menekankan bahwa supaya unit-unit untuk MBR tetap bisa berada di masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.
Sementara, Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo mengatakan, proyek TOD Depok ini merupakan Proyek TOD kedua setelah TOD Tanjung Barat. Ia mengaku, melihat animo yang luar biasa pada TOD Tanjung Barat, sehingga harus disegerakan terealisasinya TOD Depok ini.
“Selain untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, guna mendapatkan hunian yang terintegerasi dengan moda transportasi massal. Kami juga mengusung berkurangnya polusi di Jabodetabek,” jelas Bambang.
Bambang mengklaim Perumnas pernah hadir sebagai pelopor terciptanya perkembangan area Depok, hingga sampai kondisi sekarang ini. Untuk itu, pihaknya hadir kembali untuk meramaikan pasar property di Depok.
“Tidak semata seperti konsep hunian yang menjamur seperti sekarang ini. Namun, konsep hunian yang terintegrasi dengan transportasi dan dekat dengan pusat perbelanjaan, sarana pendidikan dan lainnya,” lanjutnya.
Salah satu tujuannya yakni mengubah lifestyle penduduk Indonesia khususnnya pusat kota Jabodetabek, untuk dapat menerapkan aktivitas harian yang ramah lingkungan. Dan juga efektif serta efisien di sisi waktu dan biaya. Sehingga waktu luang dengan keluarga tercinta lebih banyak didapat.
Sinergi antar BUMN sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau. Khususnya kepada MBR, dan masyarakat umum lainnya sebagai alternatif hunian yang lebih efisien.
Bambang melanjutkan, TOD Depok akan membangun empat tower, adapun pembangunan empat tower di TOD Depok akan menampung 3.693 unit hunian dengan lahan seluas 27.706 meter persegi dan nilai investasi mencapai Rp1,45 triliun. Sekitar 25 persen dari jumlah hunian memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Proyek TOD Depok ini memiliki komposisi hunian rusunami dan anami dengan tipe hunian studio, hingga tipe hunian dengan 3 kamar tidur. Khusus untuk rusunami, tipe hunian paling minimal adalah dengan luas tipe kurang lebih 32 meter persegi (1 kamar tidur).
Sebagai nilai tambah proyek hunian selain terintegrasi dengan transportasi massal, TOD Depok ini juga memiliki konektivitas dengan pusat pendidikan, bisnis, perbankan, pusat pemerintahan, dan rumah sakit sebagai poros utama yang menhubungkan dengan pusat-pusat kegiatan utama di Depok.
Di sisi lain, terdapat fasilitas podium, gedung parkir, zona komersil, yang terdiri dari kiosk, F&B, modern dan tradisional retail juga menyatu dengan TOD Depok ini. Sayangnnya ketika disinggung soal perizinan yang sedang ditempuh, Bambang menghiraukan pertanyaaan tersebut.
Masih di sekitaran Stasiun Pondok Cina, Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro mengatakan, kerjasama pembangunan rumah susun Pondok Cina Depok ini yang akan dilaksanakan dengan pemanfaatan atas lahan PT. KAI memperhatikan pola kerjasama jangka panjang sebagaimana pada Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.
Besarnya penggunaan moda transportasi Commuter Line sudah mencapai 1.024.000 orang per hari. Angka ini akan terus meningkat hingga mencapai target sebesar 1,2 juta penumpang/hari di tahun 2019. Pembangunan rumah susun ini akan menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat yang bermukim di wilayah stasiun tersebut.
Konsep TOD ini, lanjutnya, akan memudahkan mobilisasi masyararkat dalam beraktifitas. Terlebih pembangunan ini akan mengefisiensikan biaya transportasi penghuni karena terintegrasi langsung dengan kereta. Di sisi lain, akan dilengkapi dengan area komersil dan fasilitas umum yang semuanya terintegrasi dalam satu kawasan, sehingga penghuni dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari karena ada ruang sosialisasi bagi para penghuni.
Diharapkan integrasi hunian seperti ini dapat dijewantahkan lebih banyak lagi kedepannya. Tidak hanya integrasi dengan moda transportasi kereta api, tidak menutup kemungkinan yang dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
(radar depok/ade)
0 komentar:
Post a Comment