Kepatuhan KTR Hotel dan Restoran di Kota Bogor Sangat Minim

Delapan tahun sudah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku. Nyatanya, tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat minim.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah menyebut hotel, restoran dan ritel adalah kawasan yang dengan tingkat kepatuhan Perda KTR yang paling rendah.

“Berdasarkan hasil evaluasi kita, tingkat kepatuhan di kawasan itu hanya 20 persen. Kawasan lain di atas 80 persen,” ujar Rubaeah saat menggelar Pertemuan dengan Pengelola Hotel Restaurant Indonesia (PHRI), serta para general manager retail modern tentang Implementasi KTR dan Penyelenggaraan Reklame di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, senin (9/10/17).

Karena itu Rubaeah meminta Wali Kota Bima Arya agar memasukkan semua aturan yang berlaku di Kota Bogor sebagai syarat perizinan pelaku usaha. Juga dengan sanksi tidak dikeluarkannya izin rekomendasi usaha apabila masih ditemukan pelanggaran.

“Kepada seluruh OPD terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang telah ada sesuai dengan wewenang dan tugas pokok fungsinya,” bebernya.

Rubaeah mengatakan, hal yang harus dilakukan adalah dengan tidak memajang rokok pada display toko moderen atau kios-kios di lingkungan hotel dan restoran. Juga tidak memasang iklan atau sponsorship rokok, serta tidak menyediakan smoking area sesuai dengan Perwali.“Wajib juga memajang penanda KTR dengan jelas, di tempat yang strategis. Tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan terhadap pengunjung dan karyawan,” ungkapnya.

Kemudian bagi hotel, tak jauh berbeda. Namun yang menjadi poin penting yakni harus memiliki publik area dan private area yang 100 KTR. Rubaeah kembali mengingatkan, bahwasanya kehadiran Perda KTR bukan melarang orang untuk merokok.

Melainkan mengatur tempat di mana saja orang diperkenankan merokok. “Tujuan Perda ini kan ingin mengurangi perokok pasif, karena itu hotel-hotel diperbolehkan membuat smooking room,” bebernya.

Wali Kota Bima Arya mengakui masih banyak oknum baik di instansi maupun di swasta yang melanggar Perda KTR ini. Karena itu, sambung Bima, jangan sampai Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merevisi komitmen dan mengurangi target.

Menurutnya yang harus diperbaiki adalah konsistensi dan ketegasan menghadapi oknum-oknum tersebut. “Karena begitu kita tegas, nanti akan terbangun masyarakat yang semakin sadar tadi,” tandas Bima.


sumber:pojoksatu.id