Gagalnya lelang beberapa proyek besar di Kota Bogor tahun ini menjadi pembelajaran berharga bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor. Untuk itu, pada tahun anggaran 2018, ULP berencana akan memberlakukan Lelang Pra Dipa.
Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang digaungkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Intinya kami mendorong perangkat daerah di Kota Bogor mulai tahun ini mengimput RUP 2018 dari sekarang,” ujar Kepala ULP Kota Bogor, Rahmat Hidayat usai sosialisasi sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Balaikota Bogor jumát (13/10/17).
Hanya saja, di Kota Bogor terkendala pembahasan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah (APBD) 2018 yang hingga saat ini masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, belum ada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang bisa diumumkan.
Tapi, hal itu bisa disiasati dengan Lelang Pra Ding lebih awal. Kegiatan tersebut menurutnya bisa dilakukan berdasarkan Rangkaian APBD (RAPBD). “Tujuan kita mendorong teman-teman SKPD untuk lelang pra dipa.Lelang pra dipa ini dimungkinkan. Tapi di Kota Bogor belum pernah dicoba. Lelang ini akan membantu pekerjaan yang harus dimulai pada bulan Januari,” terangnya.
Melalui lelang pra dipa, pengadaan ataupun proses tender bisa dilalui lebih cepat. Seperti halnya pembayaran tenaga outsorching kebersihan. Mereka harus sudah melakukan pelayanan sejak bulan Januari, sehingga lelangnya harus dilakukan antara November dan Desember tahun sebelumnya.
“Kemudian pekerjaan pekerjaan kontruksi yang nilainya besar. Kita mendorong lelang manajeman kontruksi dimulai di november atau desember. Sehingga januari sudah kontrak. Sehingga harapannya lelang kontruksi sudah bisa dimulai Februari,” kata Rahmat.
Ia berharap dengan lelang pra dipa bisa memperbaiki sistem pengadaan di Kota Bogor. Sehingga, kejadian-kejadian gagal lelang yang terjadi pada tahun ini bisa diantisipasi untuk terjadi di tahun mendatang.
“Karena tahun ini saja kita baru ngisi RUP itu pada bulan Maret. Padahal harusnya RUP itu sudah selesai di bulan Desember tahun sebelumnya,” tandasnya.
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment