Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jabar, AKBP Handrio menjelaskan, Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut, baru sebatas untuk meminta keterangannya terkait penyebaran surat penetapan balon.
“Sejauh ini laporan surat penetapan itu masih berproses,” ucap Handrio, Senin (9/10/2017).
Ia menyebut, pengiriman surat pemangillan Senin 16 Oktober 2017 sudah dikrimkan beberapa hari lalu.
“Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi dari beliau,” tambahnya.
Sejauh ini, lanjutnya, Polda masih meminta keterangan sejumlah saksi atas kasus tersebut. Baru ada satu orang yang diperiksa yakni pelapor yang juga ketua biro hukum DPD Golkar Jabar Agus Sihombing. “Kita masih perlu mendengar keterangan dari para saksi,” ujarnya.
DPD Golkar Jabar melalui biro hukumnya melaporkan kasus penyebaran surat penetapan Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jabar ke Polda Jabar pada Senin (25/9/2017) lalu.
Belakangan diketahui, surat tanpa nomor, tanggal dan cap yang ditanda tangani oleh Setya Novanto dan Idrus Marham itu diduga bodong. Laporan tersebut diterima Polda Jabar dengan nomor laporan LP B/871/IX/2017/JABAR.
(nda)
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment