Kemudian dilanjut pembangunan rektorat dan fakultas. Kepastian tersebut setelah adanya pertemuan unsur Muspida dan Kementerian Agama (Kemenag), kamis (5/10/17).
Kepala Biro Umum Kemenag, Syafrizal mengungkapkan, akhir tahun ini akan dibangun, dimulai dari rektorat terlebih dahulu dan fakultas.
Lahan yang digunakan 143 hektar dan pembangunannya bertahap. Bagunannya sepertiga dari luas lahan, lebih banyak ruang terbuka hijau (RTH). Target mahasiswa, kata dia dalam dan luar negeri. Adanya UIII sebagai memperkenalkan kepada dunia luar, khususnya Arab yang saat ini sedang bergejolak.
“Kampus inilah jawabannya. Islam damai itu ada di Indonesia, harapan dunia saat ini kepada Indonesia,” jelas Syafrizal kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Kamis (05/10/2017).
Pembangunan akan diteruskan sampai 2019. Namun, dalam waktu dekat penghuni liar sebanyak 726 KK, dengan rincian 600 KK biasa dan 125 unit-unit usaha akan dibongkar. “Pembangunan tahap pertama 2017 dengan nilai Rp29 miliar, kami mengejar ketinggalan dengan sisa waktu tiga bulan,” tuturnya.
Komite Pembangunan UIII, Prof Komaruddin Hidayat menambahkan, Indonesia dikenal sebagai kantong umat Islam terbesar di dunia. Tapi selama ini, kurang dikenal oleh dunia. Padahal, punya pengalaman beragama yang damai, rukun, dan toleran.
“Yang kita juga keras anti teroris. Hal ini perlu dikenal pada dunia. Makanya kampus ini dibangun. Untuk mengenalkan Islam di Indonesia pada dunia,” terangnya.
Nantinya, pihak UIII akan memberi beasiswa kepada orang asing, terutama dunia Islam, agar kuliah di Indonesia. Dia ingin kampus ini bersifat internasional. “Nanti kampus ini, menjadi kampus hijau dan indah.
Mahasiswa tak banyak. Satu angkatan paling 50 sampai 60 orang. Akan ada pusat studi, riset, dan budaya islam. Jadi di Depok nanti punya kampus ikonik,” pungkasnya.
Ditanya soal prospek pembangunan UIII, Walikota Depok, Mohammad Idris menuturkan, berdasarkan instruksi Presiden yang disampaikan Wakil Presiden, diusahakan tahun ini. Proyek ini memang seluruhnya urusan pusat. “Jadi kalau pemerintah daerah, ranahnya terkait masalah pendataan,” terang dia.
Sebab itu, lanjutnya perlu ada tim terpadu. Berdasarkan Perpres, menginstruksikan Gubernur (Jawa Barat) sebagai ketua tim terpadu. Soal proses pengosongan lahan, lanjut dia, kalau secara hukum sudah tetap, menyatakan tanah tersebut (lokasi UIII) dimiliki RRI.
Sementara pengalihan penggunaan lahannya, sudah dialihkan ke Kementerian Agama. Sehingga tidak ada istilah eksekusi. “Maka yang dilakukan adalah penertiban. Penertiban ini harus dilakukan oleh semacam tim terpadu guna verifikasi lapangan.
Nantinya ada penggantian kerugian pendatapan,” jelasnya. Idris menambahkan, sampai saat ini tim terpadu belum terbentuk. Kalau nanti sudah ada surat dari Gubernur, pihaknya siap untuk membentuk tim tersebut. Beranggotakan BPN, Polisi, TNI, sampai Imigrasi. “Kalau Walikota, otoritasnya ada di Gubernur,” beber Idris.
Lebih lanjut, Idris berharap dari pembangunan UIII, jika substansinya adalah menjadikan Indonesia sebagai model aplikasi agama Islam, memang sangat indah. “Karena memang Indonesia dikenal dunia luar sebagai Islam yang bisa membawa rahmat dan damai,” ujar Idris.
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menambahkan, adanya UIII di Kota Depok, tentu dapat menjadi destinasi edukasi peradaban Islam. “Nah ini kita sangat bersyukur. Ini pengkayaan. Depok jadi go internasional. Pastinya itu,” tegasnya.
Lebih jauh, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini melanjutkan, sepatutnya rakyat Indonesia berbangga. Selama ini, masyarakatnya bisa hidup dalam damai meski beragam. Hal tersebut terjadi, bahkan semenjak merdeka.
“Menjadi catatan seluruh dunia. Indonesia kok bisa damai. Nah momentum ini, kenapa tidak terus kita jadikan edukasi pendidikan. Mudah-mudahan nama Depok semakin terangkat,” tukasnya.
(radar depok/jun/hmi)
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment