Banner 1

Parah! Pedestrian Belum Bersih dari PKL

BOGOR – Pemkot Bogor terus berbenah menjelang akan diresmikannya fasilitas pedestrian (pejalan kaki) Kebun Raya Bogor (KRB). Sejumlah SKPD dikumpulkan dalam rapat di Paseban Surawisesa Balaikota, Kamis (05/01/2017). Salah satu masalah yang menjadi sorotan Walikota Bogor Bima Arya adalah jalur pedestrian yang belum steril......

Menang di #WeLoveCities, Bogor Dinobatkan Sebagai Kota Paling Dicintai di Seluruh Dunia

BOGOR- BOGOR - Setelah melewati proses panjang, akhirnya Kota Bogor meraih kemenangan di ajang #WeLoveCities dan dinobatkan sebagai kota paling dicintai di seluruh dunia dalam ajang yang digelar World Wide Fund for Nature....

PSB Bogor Sukses Gulung Persima Majalengka

BOGOR - PSB Bogor berhasil meraih poin penuh dalam lanjutan Liga Nusantara 2016. Tidak tanggung-tanggung anak-anak Laskar Pakuan menggulung tim asal Jawa Barat lainnya, Persima Majalengka enam gol tanpa balas....

Hadapi Liga Nusantara, PSB Matangkan Persiapan

BOGOR–Skuat PSB terus mengasah kemampuannya dalam rangka persiapan menghadapi Liga Nusantara (Linus) di Depok pada 8-11 Agustus nanti. Bertempat di Stadion Padjajaran, kemarin tim kebanggaan warga Kota Bogor ini melakoni uji tanding melawan kesebelasan Ciomas....

Mantap! Atasi Pemotor Nekat, Walikota Instruksikan Patroli di Jalur Sepeda Otista

BOGOR – Aksi Mahesa Jenar (13) dan Wildan Pratama Putra (13) yang nekat memalang sepedanya di jalur sepeda Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista) yang dilewati pengguna sepeda motor jelas menampar telak Pemkot Bogor.Walikota Bima Arya bahkan mengaku greget jika melewati Jalan Otista. Jalur yang dibangun khusus untuk sepeda seringkali dikuasai sepeda motor, berbeda dengan.......

Tuesday, 31 October 2017

Tak Kantongi Izin, Pembangunan Gudang Lazada di Depok Disegel Satpol PP


DEPOK – Pembangunan gudang untuk toko online Lazada, sebuah situs belanja daring, di Rangkapanjaya, Pancoranmas, diultimatum Satpol PP Depok untuk segera dihentikan.

Musababnya, pembangunan gudang yang sudah mencapai sekitar 70 persen itu tidak memiliki izin lengkap diantaranya izin mendirikan bangunan (IMB) serta usaha.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Dudi Miraz mengaku, sudah melayangkan surat peringatan pertama ke pemilik bangunan gudang Lazada itu beberapa pekan lalu.

Namun sampai pengerjaan pembangunan terus dilakukan hingga kini. Karenanya kata Dudi pihaknya melayangkan surat peringatan kedua pada Kamis (26/10/2017) agar pengerjaan bangunan dihentikan.

”Kami sudah layangkan surat peringatan kedua agar pemilik bangunan gudang Lazada itu tidak melanjutkan pembangunannya,” kata Dudi, Jumat (27/10/17).

Sebab kata dia pemilik tidak memiliki perizinan pembangunangudang disana. ”Jika tidak juga menghentikan pembangunan akan kita layangkan surat peringatan ketiga dan surat perintah bongkar,” kata Dudi.

Ia mengatakan akan memanggil pemilik gudang agar mengurus perizinan yang ada lebih dahulu sebelum melanjutkan pembangunan.

Karena tanpa izin kata dia pembangunan gudang Lazada di sana meresahkan warga dan dianggap ilegal. Ia memastikan akan menghentikan paksa pembangunan jika peringatan yang dilayangkannya tidak digubris selama perizinan tidak diurus.

Sejumlah pekerja yang tidak lagi melakukan aktifitas di gudangLazada itu dan tampak merapikan sejumlah material bangunan yang ada mengakui adanya peringatan dari Satpol PP Depok untuk tidak melanjutkan pembangunan.”Jadinya disuruh mandor berhenti kerja dulu.

Katanya belum ada izinnya. Soal itu jelasnya ke bos saja,” kata salah seorang pekerja berbanda gempal itu.
(radar depok/hmi)


sumber:pojoksatu.id

Asuransi Astra Segera Buka Pelayanan di Mall Kota Bandung



BANDUNG – Dalam waktu dekat, tepatnya tahun 2018 mendatang, Asuransi Astra rencananya akan membuka gerai Garda Centre di salah satu mall terbesar di Kota Bandung.

Meskipun belum terlihat fisiknya, namun boleh dikatakan ini adalah gerai Garda Centre pertamanya di kota kembang, setelah 20 gerai merajai Ibukota.

Section Head Sales Bandung Branch, Andrianto mengatakan, kehadiran Garda Centre di Batam merupakan upaya Asuransi Astra untuk lebih dekat dengan pelanggan yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya dengan layanan fleksibel.

“Pelanggan kini dapat menikmati kemudahaan layanan mulai dari klaim asuransi mobil Garda Oto sebagai salah satu produk Asuransi Astra, proses survei, penutupan polis asuransi, informasi produk, hingga informasi lainnya seperti seputar Asuransi Astra,” katanya ketika melakukan kunjungan ke Kantor Koran Harian Radar Bandung, Rabu (25/10/2017).

‎Menurutnya, sama seperti gerai Garda Centre lainnya, Garda Centre di Bandung akan buka selama tujuh hari dalam seminggu dengan jam buka mengikuti jam operasional mal.

Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan untuk memberikan Peace of Mind, bahkan di hari libur.

“Jadi tidak perlu khawatir tidak sempat melakukan klaim pada hari kerja, karena dengan hadirnya Garda Centre di mall Kota Bandung. Pelanggan dapat melakukan klaim di akhir pekan sambil berkumpul bersama teman atau keluarga,” ujarnya.

Selain di Bandung pelanggan Asuransi Astra tetap dapat menikmati kemudahaan layanan yang sama di berbagai gerai Garda Centre lainnya yang berada di lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan.

“Gerai Garda Centre yang berada di tempat lain, masing-masing di Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Medan, Solo, Surabaya, Pekanbaru, Yogyakarta, Tangerang, Karawang, dan akan terus berkembang ke kota-kota lainnya,” katanya.
(peh)


sumber:pojoksatu.id

Keputusan Pusat yang Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar Tak Memengaruhi Pilwakot Bekasi


BEKASI – DPD Partai Golkar Kota Bekasi menilai keputusan DPP Partai Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) dalam Pilgub Jawa Barat, tidak akan memengaruhi Pilwakot Bekasi.

Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) DPD Partai Golkar Kota Bekasi Maryadi mengatakan, pihaknya tetap satu suara untuk mengusung Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

“Keputusan DPP untuk mengusung RK (Ridwan Kamil) untuk Gubernur jabar satu tidak akan memengaruhi pilkada kota Bekasi, Golkar Kota Bekasi solid tetap memenangkan Bang Pepen untuk melanjutkan kepemimpinan 2018 – 2023,” ujarnya.

Dia mengklaim saat ini Rahmat telah mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat dan hampir 25 kursi dari sejumlah partai yang ada di DPRD Kota Bekasi.

“Rakyat sekarang sudah cerdas memilih pemimpin yang sudah terbukti kinerja nyatanya dan hasilnya bisa dirasakan semua lapisan masyarakat,” ucapnya.

Disinggung tanggapan DPD Partai Golkar Kota Bekasi terkait dengan putusan partai untuk mengusung Ridwan Kamil, menurut Maryadi, pendapat terkait dengan hal itu harus melewati rapat pleno.

“Intinya dukungan Golkar tidak terpengaruh dengan rekom DPP untuk Jabar satu untuk RK dan tidak berbanding lurus di Kota Bekasi. Bang Pepen sudah punya basis masa yang tetap dan solid,” tambahnya.

Diketahui, DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dikabarkan akan maju dalam Pilgub 2018.
(neo)


sumber:pojoksatu.id

Safari Politik, Deddy Mizwar Sambangi DPW PKS Jawa Barat


BANDUNG – Bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz), kembali melanjutkan safari politiknya sebagai pembina partai politik Jawa Barat.  Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Perindo, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, giliran Partai Keadilan Sejahtera yang disambangi pada Jumat (27/10/2017) lalu.

Kedatangan Deddy Mizwar  ke Sekretariat DPW PKS Jawa Barat disambut langsung Ketua DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu, serta pengurus lainnya.

“Kita membahas isu strategis apa yang dihadapi Jawa Barat ke depan. Siapa tahu ada paradigma berbeda melihat Jawa Barat ke depan.  Ini pentingnya berkomunikasi dengan partai politik sebagai pilar demokrasi. Mudah-mudahan bisa mencairkan kebekuan politik, khususnya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat,” ujar Deddy Mizwar .

Menurutnya, sebagai pembina partai politik daerah, memiliki tanggung jawab terkait pembangunan Tatar Pasundan ke depannya. Terlebih, sebagai pilar demokrasi parpol harus miliki kontribusi dan komitmen untuk membangun Jabar.

Sedangkan ketika ditanya terkait pencalonan dirinya, Deddy Mizwar  mengungkapkan koalisi dengan partai lainnya terua berlanjut, seperti Gerindra, Demokrat dan PDI Perjuangan.

“Jadi, setelah PAN kemarin memberikan dukungan pada saya, semoga ada kejutan nantinya,” kata Demiz.

Dengan PKS sendiri, Demiz mengklaim, dirinya bukan sosok baru di partai besutan Sohibul Imam tersebut. Bahkan, sejak masih bernama Partai Keadilan, dirinya sudah turut serta menjadi bagian, meski tidak menjadi kader. Demiz menyatakan, apa yang dilakukan hari ini bisa menjadi pemecah kebekuan (ice breaking) di tengah hingar bingar politik.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ahmad Syaikhu mengamini hal tersebut. Menurutnya, kedatangan  Jenderal Naga Bonar ini bukan yang pertama kalinya. Apa yang dilakukan dalam rangka berkoordinasi untuk Jabar yang lebih baik di masa mendatang.

“Mudah-mudahan mendapat berita kejutan setelah ice breaking ini. Ada kejutan-kejutan baru. Ini yang akan kita semakin kokohkan untuk kemenangan di Pilkada 2018,” tandas Syaikhu.

Sedangkan mengenai progres pilgub Jabar menurut Syaikhu, PKS mengapresiasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah memberikan dukungan kepada Demiz.

Ditegaskan, dukungan PAN akan menambah kokohnya kekuatan untuk memenangkan pilgub Jabar 2018 mendatang.

Untuk Gerindra ungkap Syaikhu, pihaknya masih memegang komitmen dengan ketua umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Saya kira itu dinamika politik. Sampai saat ini belum ada penarikan dukungan dari pucuk pimpinan Gerindra,” pungkasnya.
(apt)


sumber:pojoksatu.id

Pilgub Jabar 2018, Banyak Partai Tidak Loyal pada Kadernya


BANDUNG – Hampir seluruh partai politik yang akan mengusung calon pada Pilgub Jabar 2018 bukan berasal dari kader internal partai.

Pertama sekali Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengusung Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Kemudian, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya tergabung dalam koalisi Poros Baru.

Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN), mereka mengumumkan akan mengusung Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar sebagai calon gubernur Jabar 2018. Sebelumnya, Deddy sudah mengantongi dukungan dari PKS dan Gerindra.

Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Wawan Gunawan mengatakan sikap yang ditunjukkan sejumlah partai tersebut di Pilgub Jabar 2018 ini  jelas menandakan partai itu tidak loyal bagi kadernya.

Padahal, kata Wagoen sapaan akrabnya, partai tersebut selalu menuntut para kadernya loyal pada partainya.

“Bukan saja sebagai pertanda partai tersebut akan dianggap tidak loyal pada kadernya walau partai selalu menuntut para kadernya loyal pada partai,” ujar Wagoen kepada RMOLJabar (jawaposgrup), Jumat (27/10/2017).

Menurutnya, partai tersebut kini telah mengubah fungsi partai menjadi mesin elit untuk mendapatkan sejumlah benefit melalui operasi dagang.

“Maksudnya mereka lebih berorientasi “mendagangkan” figur tertentu untuk memperoleh sejumah keutungan,” tandasnya.
(gus)
~ Pilgub Jabar 2018 ~


sumber:pojoksatu.id

Kuliner Kekinian di Kota Bandung, Martabak Mertua yang Lumer di Lidah


BANDUNG – Siapa yang tidak kenal Martabak, makanan khas Indonesia yang disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang yang lanjut usia. Rasanya yang lumer di mulut membuat orang ketagihan, terlebih saat ini sudah banyak varian rasanya.

Di Jalan Dipatiukur No.86, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, ada sebuah tempat makan yang menjual Martabak kekinian, dengan nama Martabak Mertua.

Di Indonesia, di kenal dua jenis Martabak yaitu Martabak Manis dan Martabak Telur. Bagi beberapa orang, khususnya masyarakat terdahulu, yang paling di ingat dari Martabak adalah makanan yang selalu di bawa sebagai makanan untuk di bawa ke calon mertua sebagai alat “mediasi” saat ngapel ke rumah pacar. Mungkin dengan sejarah tersebut, penjual Martabak ini memberi nama brand-nya dengan nama Martabak Mertua.

Martabak ini selain punya nama Brand yang unik, juga menawarkan Martabak dengan beraneka macam jenis dan rasa. Jenis martabak manis yang ditawarkan pun di bagi menjadi tiga jenis, yaitu Martabak Classic, Martabak Crispy dan Martabak Fushion.

Perbedaan dari Classic dengan Crispy tidak begit jauh, hanya dari teksturnya saja yang berbeda, sesuai dengan namanya Martabak Crispy memiliki tekstur yang krispi dan kriuk. Sedangkan rasa dari Martabak Classik dan Crispy ini sama seperti rasa Martabak yang umum di temui di penjual martabak lainnya.

Untuk Martabak dengan jenis Fushion merupakan perpaduan Martabak manis yang telah menyesuaikan dengan rasa yang lebih modern, rasa yang lebih kekinian dan sedang trend saat ini, mulai dari rasa Green Tea, Nutella, Tiramisu, Kit Kat, Ovemaltine, dan masih banyak lagi.

Ada juga Martabak Double Beef dan Melted Cheese. Beefnya double, cheesenya juga double. Beefnya memakai bratwurst dan smoked beef, sedangkan kejunya pake mozzarella cheese yang di bakar dan cheddar melted cheese. Selain itu, ada Martabak Tuna Spicy Mayo dan Mozzarella Cheese.
(peh)
~ Martabak Mertua ~

 sumber:pojoksatu.id

Menuju Pilgub Jabar 2018, Mesin Partai di Kota Depok Memanas


DEPOK – Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) akan berlangsung pada 2018. Sejumlah partai politik sudah mulai mengusung dan menunjukkan calonnya masing-masing.

Meski pun masih banyak yang menunggu untuk deklarasi calon. Terkait hal ini, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, Igun Sumarno menyebutkan, DPP PAN telah memutuskan secara resmi mengusung Deddy Mizwar (Demiz) sebagai Calon Gubernur Jabar di Pilgub mendatang.

“Kami siap menggerakkan mesin partai menuju kemenangan, untuk Demiz menjadi gubernur Jabar,” tegas Igun kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group).

Igun mengatakan, keputusan tersebut sudah bulat. Hal ini merupakan instruksi untuk semua DPD hingga ke kader PAN di Jabar agar bergerak.

“Sosialisasi secara internal partai sudah dimulai. Untuk roadshow masih menunggu jadwal dari DPW PAN Jabar,” terang Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini.

Berdasarkan deklarasi DPP PAN mengusung Demiz, bahwa pihaknya mendukung Demiz tanpa syarat. Bahkan, tidak perlu Demiz menjadi kader PAN, tetapi harapan PAN adalah dapat memajukan Jabar. “Ini menandakan PAN mendukung dengan ikhlas tanpa syarat apapun, asal Jabar maju,” ungkapnya.

Berbeda disampaikan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok Slamet Riyadi. Menurutnya, PKB secara terang-terangan mendorong Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar 2018.

“PKB sudah kepincut waktu Muswil di Bekasi, karena visi Ridwan Kamil berpihak ke rakyat. Tentunya visi itu sama dengan PKB,” tutur Slamet kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group).

Tidak hanya itu sambung dia, RK secara elektabilitas cukup dikenal dengan anak-anak muda dan pantas memimpin Jabar kedepan. “Untuk resminya PKB belum mendeglarasikan RK. Dalam waktu dekat ini antara di Bandung dan Purwarkarta,” katanya.

Soal dukungan, ia mengaku sudah mendapatkan intruksi dari DPP PKB untuk mendukung RK. “Diseluruh DPC PKB se- Jabar. Membuat surat mendukung RK untuk menjadi gubernur Jabar,” ulasnya.

Sementara itu, saat dihubungi Staf ahli Fraksi PPP Kota Depok, Ihwan Setiadi enggan berbicara banyak terkait arah PPP pada Pilgub Jabar 2018. “No komen dulu y,” singkat Ihwan.

Terpisah, sambil menunggu surat keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk Pilgub Jawa Barat, DPC Partai Gerindra Kota Depok, terus memanaskan mesin partai.

“Perkembangan terbaru belum ada, dan belum ada SK dari pusat. Dari DPC sendiri mash menunggu DPP,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna.

Sambil menunggu, lanjut Pradi, pihaknya di tingkat DPC hingga ranting terus memantapkan sejumlah persiapan pemanasan mesin partai. “Seperti di Cimanggis ini, ada Apel Siaga. Bisa diliihat begitu ramai di sini,” ucap Pradi.

Ia mengatakan, pihaknya pun siap menjalankan apa yang nanti akan menjadi keputusan dari pusat. Sedangkan, lanjut Pradi, komunikasi dengan parpol lain di tingkat Kota Depok pun sudah dilakukan.

“Kalau di wilayah ia juga berkomunikasi dengan DPD tingkat provinsi meminta arahan terkait perkembangan terakhir,” terang Pradi.

Perkembangan terakhir, sambung Pradi, Demiz pun telah hadir ke kantor DPD, sehingga ia menilai sudah ada titik terang. “Target kami dapat membawa suara ke Jabar, paling tidak 60 persen,” ucap Pradi.
(radar depok/irw/cky)


sumber:pojoksatu.id

DKUM Kota Depok Rekrut 270 Pelaku Usaha Mikro


DEPOK – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, terus memperhatikan bidang usaha mikro. Selama dua hari, pelaku wirausaha mikro yang tersebar di 11 kecamatan, akan dilakukan seleksi.

“Kita buka dua gelombang pertama dan kedua. Untuk gelombang kedua kita buka sampai besok Jumat (27/10/17),” kata Kepala DKUM, Fitriawan Sumadi,kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Jumát (27/10/2017).

Rekrutan pelaku usaha mikro ini, sebagai bentuk perhatian dan tugas dinas tersebut untuk mengembangkan usaha mikro di Depok. Untuk tahapan rekrutmen ada dua tahapan seleksi, pertama seleksi admintrasi dan wawancara.

“Setelah dua tahapan seleksi lolos, mereka mengikuti pelatihan wirausaha baru,” kata Fitriawan. Ia mengatakan, rekrutmen para pelaku usaha mikro ini belum diketahui jumlah pastinya. Sebab, sampai sekarang ini masih dalam proses pendaftaran.

“Tapi kami targetkan wirausaha baru sebanyak 270 pelaku usaha mikro,” ucap dia. Pelatihan pelaku usaha mikro nantinya akan dilakukan pada 8 sampai 10 November untuk gelombang pertama. Sedangkan gelombang kedua pada 13 hingga 15 November.

Di pelatihan nanti lanjut dia, para peserta akan diberikan materi tentang motivas bisnis, create money, digital marketing, dan kunjungan bisnis.

“Kita juga akan datangkan narasumber dari Balakop Provinsi Jabar dan para pelaku usaha sukses di Depok,” katanya. Sementara itu, Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro DKUM, Iskandar Zulkarnain mengatakan, program ini pertama dilakukan DKUM. Tujuanya untuk menjaring para pelaku usaha mikro di Depok untuk dibantu mengembangkan usahanya.

“Yang daftar mereka kebanyak dari pelaku usaha mikro kuliner, fasion, dan crab atau kerajinan tangan,” kata Zulkarnain.

Dari 11 kecamatan peserta paling banyak dari Kecamatan Tapos dan Sukmajaya. Sedangkan, peserta yang paling minim adalah Kecamatan Cinere dan Limo. “Kecamatan Cinere dan Limo di bawah 10 orang peserta yang ikut berpartisipasi,” tuturnya.

Dijelaskan dia, pelaku usaha mikro ini adalah pengusaha kecil yang ada batasan modal maksimal 50 juta di luar tanah atau tempatnya. “Pendapatan pertahun itu Rp 300 juta,” tutupnya.
(radar depok/irw)


sumber:pojoksatu.id

Pemkot Depok: Wartawan Berperan Vital dalam Pembangunan Kota Depok


DEPOK – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Depok, menggelar Sarasehan wartawan di Hotel Puri Avia, Cipayung, Bogor, 27-28 Oktober. Sedikitnya 172 wartawan dari berbagai media cetak dan online ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengungkapkan, acara pertemuan dengan wartawan tersebut sebagai sarana yang sangat efektif.

Terlebih lagi, Media Gathering juga bagian dari upaya menyukseskan pembangunan kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius. Bahkan, keberadaan wartawan di Depok tidak dipisahkan dalam pembangunan di kota ini.

“Kami (Pemkot Depok) membutuhkan wartawan dalam pembangunan kota ini. Seperti membangun kemajuan, perbaikan diri, kesamaan visi, kami menerima segala kritik dan saran,” kata Pradi, kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (29/10/2017).

Dia juga bertekad untuk membentuk media centre bagi wartawan pada 2018 mendatang. Sebab, Pradi menyadari bahwa mobilitas para wartawan dalam menulis berita perlu adanya sarana berkumpul sesama profesi atau media centre.

“Kami menyadari betul peran media sangat besar terhadap Kota Depok. Sebab, tanpa media kami bukan siapa-siapa. Kota Depok tidak bisa berkembang tanpa sentuhan media.

Saya berharap Media Gathering ini dapat rutin dilaksanakan untuk meningkatkann hubungan sinergitas antara Pemkot dan media,” tuturnya.

Kepala Dinas Diskominfo Dedok, Sidik Mulyono mengatakan, siap menampung aspirasi, masukan atau kritikan dari media. Hanya saja, dirinya berharap dalam kritikan tersebut bersifat yang membangun demi kemajuan Kota Depok.

“Berita tidak hanya sekadar kritikan saja, tapi juga memberikan solusi. Sehingga kami bisa mendiskusikannya ke pimpinan,” katanya.

Lalu lanjut dia, pentingnya pemberitaan berimbang atau cover both side. Sehingga, dalam pemberitaan tersebut enak dibaca yang berisi tentang informasi yang mencerdaskan pembacanya.

“Menjadi seorang jurnalis itu harus bisa memberikan informasi yang benar, jangan memihak pada siapapun. Semua kode etik jurnalistik harus bisa dipegang teguh. Sebab melalui jurnalis, kebenaran bisa terungkap dan keadilan bisa diperjuangkan,” tuturnya.
(radar depok/irw)


sumber:pojoksatu.id

Alisa, Gadis Kecil Malang Asal Bandung Barat Ini Senang Dapat Perhatian



BANDUNG BARAT – Nasib malang harus dirasakan Alisa Putri Salsabila (9), bocah asal Kompleks Cilame Indah, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tidak seperti anak-anak lain. Di usianya yang masih belia itu dia harus menghadapi cobaan hidup yang teramat berat dan belum tentu setiap orang tegar menghadapinya.

Terlahir dengan kondisi normal dan sehat, keluarga tidak menyangka jika dalam perkembangannya kemudian Alisa Putri Salsabila  harus mengalami kelumpuhan. Hal itu diawali saat usianya menginjak dua tahun dimana Alisa kecil mengalami sakit demam yang sangat tinggi.

Dia sempat mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Namun setelah itu justru dia tidak bisa berdiri dan menjadi lumpuh. Sekarang selain kakinya, tangannya pun tidak bisa bergerak secara normal.

Bahkan kini Alisa pun sudah tidak bisa berbicara dan hanya mampu mengekspresikan segala sesuatunya melalui tatapan matanya yang sayu. Kini kesehariannya hanya dilalui dengan berbaring di tempat tidur.

Penderitaan itu semakin bertambah karena selama ini dia hanya diurus oleh buyutnya seorang diri yang bernama Ningrum (72). Sehari-hari Ningrum hanya mengandalkan penghasilan dari gaji pensiunnya.

Sementara ibunya yang sudah bercerai dari sang ayah, kini sudah meninggal dunia. Melihat kondisi itu jajaran Polres Cimahi, Kodim 0609 Kabupaten Bandung, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 Bandung, bersama-sama memberikan bantuan dengan mendatangi kediaman Putri Salsabila, belum lama ini.

Bantuan yang diberikan langsung oleh Dandim 0609 Kabupaten Bandung Letnan Kolonel Arh. A. Andre Wira Kurniawan, Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, dan Vice Presiden PT KAI Daop 2 Bandung Saridal berupa santunan uang, satu unit kursi roda, sembako, dan bantuan lainnya.

“Kami dari Kodim 0609 Kabupaten Bandung dan Polres Cimahi sudah rutin menggelar kegiatan sosial berupa bantuan kepada sesama yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” kata Andre Wira Kurniawan.

Hal senada dikatakan Rusdy Pramana Suryanagara bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk menolong warga yang membutuhkan terutama yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi. Diharapkan dari kegiatan ini pun bisa mengetuk pihak lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Sementara Vice Presiden PT KAI Daop 2 Bandung Saridal mengatakan, setelah mendapatkan adanya informasi mengenai Alisa jajarannya langsung menggalang dana secara internal untuk disumbangkan. Hal ini sebagai bentuk simpati dan keinginan untuk membantu kepada sesama yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, hari ini seluruh jajaran Manajemen Daop 2 memberikan santunan kepada Alisa dan semoga bisa bermanfaat,” tuturnya.

Sedangkan Ningrum tak mampu menahan rasa harunya saat cucu kesayangannya didatangi sejumlah orang yang memberikan bantuan. Dirinya merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada keluarganya.

“Saya berterimakasih atas perhatian dan bantuan ini dan semoga semuanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT,” ucapnya lirih.
(bie)


sumber:pojoksatu.id

Warga Kampung Sadatar Kab. Bandung Barat Sumringah Dapat ‘Lawon Butut’


BANDUNG BARAT  – Sebanyak 180 Kepala Keluarga petani Kampung Sadatar Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat sumringah dapat bantuan pakaian bekas layak pakai, Minggu (29/10/2017).

Diinisiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Trapawana Jawa Barat, 500 buah pakaian dibagikan untuk memenuhi sulitnya kebutuhan sandang warga pelosok Bandung Barat bagian selatan.

Ketua Trapawana Jabar, David Riksa Buana mengungkapkan, kebutuhan sandang bagi warga perkampungan selatan bandung barat dipandang kebutuhan yang sulit terpenuhi. Ekonomi masyarakat hanya mengandalkan buruh tani dan Pemukiman yang jauh dari pasar menambah

“Kamis sebut ‘Teori Lawon Butut’ karena selain memenuhi kebutuhan sandang warga perkampungan, ini juga cara kami membangun komunikasi dengan warga,”ungkap David, Minggu (29/10/2017).

Dari kegiatan ini, kata David, komunikasi dengan warga terbangun kemudian menelaah masalah dan pencarian solusinya. Rerata, persoalan mendasar seperti sarana prasarana umum, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi kerakyatan masih sulit didapat.

“Pakaian itu barang mahal dan sulit didapat bagi warga, untuk itu kita coba lakukan upaya menampung dan mendistribusikan langsung pada mereka,”ucapnya.

Sejak tujuh tahun lalu, lanjutnya, dirinya melaksanakan bakti sosial bagi-bagi pakaian layak pakai ini. Terhitung 24 kali kegiatan sama di 72 kampung berasal dari 24 desa di Bandung Barat sementara pakaian didapat dari hasil donasi berbagai sumber.

“Penggalangan donasi kami lakukan melalui media sosial, donaturnya dari berbagai daerah di Indonesia,”katanya.

Selain pakaian layak pakai, perlengkapan siswa sekolah dasar juga menjadi konsentrasi Trapawana untuk meningkatkan taraf pendidikan warga kampung. Tercatat 1000 siswa di 10 Sekolah Dasar di Bandung Barat bagian selatan seperti Sindangkerta, Rongga, Cipongkor dan Gununghalu telah mendapat bantuan itu.

“Bantuan ini digalang dari berbagai komunitas dan perorangan melalui medsos, kami pilih Bandung Barat karena ada kesenjangan kesejahteraan warga dengan potensi alam yang melimpah,”katanya.

David menambahkan, Bandung Barat bagian selatan merupakan daerah dengan sejuta potensi yang harus bisa diekplorasi secara bijaksana dan lestari. Banyaknya hutan perawan dan potensi wisata alam, situs cagar budaya, situs sejarah dan kearipan lokal saat ini tak menjadi daya dukung setiap aspek kehidupan warga kampung.

“Daerah ini juga menjadi sangat penting untuk dijaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokalnya,” tandasnya.
(nif)



sumber:pojoksatu.id

26 Designer Ternama Bakal Ramaikan Fashion Week 2017 di Bekasi


BEKASI – Seperti beberapa Kota besar lainnya, Fashion Week juga akan diadakan di Kota Bekasi pada 23 – 26 November mendatang di Revo Town Bekasi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama di Kota Bekasi.

Ketua Panitia Penyelenggara Bekasi Fashion Week 2017, Inawati mengatakan, sebelum memutuskan untuk melangsungkan fashion week di Bekasi, pihaknya telah lebih dahulu melakukan study banding pada beberapa event fashion yang ada sebelumnya.

Pagelaran yang mengangkat tema Metemorfosa ini akan menjadi pagelaran musim fashion perdana dan terbesar di Kota Bekasi.

“Kami berharap bekasi fashion week ini akan menjadi barometer fashion di bekasi khususnya dan di indonesia pada umumnya. Serta dapat membuka mata dunia bahwa Bekasi mempunyai potensi yang sangat bagus khususnya di bidang fashion,” katanya, Jumat (27/10/2017).

Saat ini, mulai bermunculan designer potensial asal Bekasi maupun kota – kota lain disekitar Bekasi yang tentunya akan dapat mengharumkan nama Kota Patriot.

Amat disayangkan, apabila perkembangan yang signifikan ini tidak difasilitasi dengan wadah yang mendukung. Dengan agenda ini diharapkan dapat melahirkan designer yang handal.

Dengan menggandeng merk make up ternama, kegiatan tersebut akan menampilkan karya dari 26 designer ternama. Diantaranya ialah Handy hartono, Adi Barlan, Yudisthira, Dian Oerip, Akeyla Naraya Designer Cilik, Athan Siahaan, Sabrina Batik, Alfons Lee, Remmy Kusuma, Diva Windi, Melon, Magfiroh dan lainnya.

“Saat Fashion Show nantinya para designer akan menampilkan Batik Bekasi, Ulos, tenun, Haute Couture, Hijab fashion, dan lainnya,” ucapnya.

Masyarakat dipersilahkan untuk datang dalam kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya. Bahkan, pengunjung juga bisa berbelanja di booth para designer yang melakukan fashion show.
(neo)


Sumber:pojoksatu.id

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Naik 8 Persen, Segini Jumlahnya Sekarang…


BANDUNG – Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sudah diteken Ahmad Heryawan. Besarannya, Rp 1.544.360,67 mulai berlaku mulai 1 Januari 2018. Naik 8,71 % dari Upah Minimum Provinsi tahun sebelumnya.  Serikat buruh tetap menolak.

Pergub mengenai UMP 2018 tersebut mulai berlaku 1 Nopember besok, dan menjadi dasar hukum bagi kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Aher berharap UMK ditetapkan tidak lebih kecil dari UMP. Pasalnya, Upah Minimum Provinsi kata Aher, menjadi batas bawah upah yang harus menjadi acuan penentuan UMK.

“(Kenaikannya) nanti itu mah, kabupaten/kota tidak boleh lebih kecil daripada UMP, ini batasan terkecil,” katanya.

Ia pun berharap, dengan penetapan UMP 2018, nantinya tidak terjadi gejolak antara buruh dengan pengusaha di lapangan, sehingga semua pihak bisa diuntungkan.

“Mudah-mudahan tidak ada gejolak semua pihak memahami. Buruh merasakan manfaatnya dan membuat dunia usaha kondusif. Sehingga dunia usaha tetap berjalan dan pekerja tetap bekerja,” kata Aher, Senin (30/10).

Besaran UMP 2018 itu merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, yang pada tanggal 23 Oktober 2017 lalu telah menyepakati besaran tersebut, untuk ditandatangani gubernur.  Besaran itu naik 8,71 % dari nilai UMP 2017 Rp 1.420.624.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jawa Barat Ferry Sofwan Arif mengatakan, formula perhitungan UMP 2018 sendiri berdasarkan pada perhitungan UMP tahun 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara UMP 2017dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” ujarnya.

Persoalan UMP memang selalu menjadi masalah yang disorot kaum buruh. Setiap tahun, pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) baru, setiap kali pula buruh dan pengusaha tidak sepakat mengenai besaran upah yang ditetapkan pemerintah.

Di satu sisi, buruh merasa biaya hidup yang terus meningkat membuat mereka berhak meraup penghasilan lebih besar. Sementara di sisi lain, pengusaha merasa terbebani pelemahan daya beli masyarakat di pasar lokal maupun ekspor. Akhirnya, buruh kerap menggelar demo turun ke jalan menyuarakan kenaikan upah.

Tahun ini, buruh pun menuntut besaran kenaikan UMP 2018 hingga Rp 650 ribu. Namun pengusaha telah memberikan warning bila UMP yang ditetapkan terlampau tinggi, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal menghantui industri nasional.

Apalagi jika ditelisik, usulan buruh tersebut lebih besar dari ketetapan pemerintah mengenai kenaikan UMP 2018 yang dipatok 8,71 persen. Angka itu berasal dari data resmi inflasi nasional dari BPS sebesar 3,72 persen ditambah angka pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen.

Formula perhitungan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan penetapan ini, maka besaran kenaikan UMP 2018 di masing-masing provinsi sudah dapat diperkirakan. Asalkan, masing-masing gubernur mengikuti formula perhitungan yang telah ditetapkan pemerintah melalui PP tersebut.
(bbb)

 sumber:pojoksatu.id

Ditabrak, Dimas Ekky Pembalap Asal Cilodong Depok Gagal Finish Moto2


DEPOK – Pembalap Indonesia asal Depok, Dimas Ekky Pratama harus rela gagal finis pada balapan Moto2 Malaysia, di Sirkuit Sepang, Minggu (29/10/17). Warga Jalan H Dimun RT2/24 Kelurahan Sukamaju, Cilodong ini sempat kompetitif selepas start.

Hanya saja, akibat kecerobohan pembalap lain. Dimas, yang memperkuat Federal Oil Gresini Moto2 terjatuh pada lap kedua usai ditabrak Remy Gardner. Remy Gardner diketahui merupakan putra juara dunia kelas 500cc 1987 asal Australia, Wayne Gardner.

Sementara itu, rider Red Bull KTM Ajo, Miguel Oliveira, menjuarai balapan Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang. Oliveira tampil dominan dengan selalu memimpin lomba sejak lap pertama hingga finis. Pebalap asal Portugal itu mengakhiri balapan pada posisi pertama di depan rekan setimnya Brad Binder.

Pebalap EG 0,0 Marc VDS, Franco Morbidelli, menjadi pebalap terakhir yang naik podium setelah finis ketiga. Morbidelli sudah mengunci gelar juara dunia Moto2 2017 sejak sebelum balapan karena rivalnya Thomas Luthi cedera dan tak ikut lomba.

Dua pebalap Italia, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) dan Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46), melengkapi pebalap yang finis di posisi lima besar. Pebalap tuan rumah, Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia) tampil mengesankan dengan finis keenam.

Menurut ibu Dimas Ekky Pratama, Siti Fatimah. Nasib apes dialami anaknya. Pebalap Federal Oil Gresini Moto2 itu gagal finis setelah terjatuh pada lap kedua karena kecerobohan rider lain. Padahal, Dimas Ekky melakukan start sensasional.

Memulai lomba dari posisi ke-28 dari 29 pebalap,rider binaan Astra Honda Racing Team (AHRT) itu secara luar biasa langsung melesat ke posisi 16.

Dimas bahkan sempat naik ke posisi 11 sebelum turun ke posisi 12. Namun, lap kedua belum rampung, Dimas ditabrak oleh Remy Gardner (Tech 3 Racing). Dimas tampak kesal dengan keteledoran putra juara dunia kelas 500cc 1987 asal Australia, Wayne Gardner, itu.

“Saya tettap bangga dengan anak saya. Kalau tidak ditabrak mungkin bisa bersaing dengan pembalap lain,” tuturnya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (29/10/2017).
(radar depok/hmi)


sumber:pojoksatu.id

Berburu Bunga Bank Pakai Uang Rakyat yang Jumlahnya Sangat Fantastis


CIKARANG – Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang sering mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di perbankan daerah dengan jumlah yang sangat fantastis.

Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir bulan September 2017 merinci lima daerah dengan dana simpanan pemda di perbankan terbesar, diantaranya Pemda Kabupaten Bekasi dengan dana yang mengendap sebesar Rp1,68 triliun. Sebelumnya di tahun 2016 dana Pemda Kabupaten Bekasi juga menjadi sorotan karena ada dana pemda yang mengendap di perbankan daerah sebesar Rp1,545 Triliun.

Mengendapnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi juga akan berimbas pada pembangunan. Rupanya anggaran yang mengendap menjadi pendapatan tambahan dari bunga deposito kas daerah dengan bunga 7 persen itu, karena pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor lainnya ditargetkan mencapai Rp70 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi mengelak kalau dana Pemda di perbankan daerah bukan dana yang mengendap, namun anggaran yang tidak terserap oleh SKPD dengan jumlah sekitar Rp1,68 triliun yaitu berada di deposito sebesar Rp1,3 triliun dan kas giro Rp380 miliar yang berada di Bank BJB.

“Jadi ini (dana pemda di bank) bukan tidak terpakai, tapi tidak terserap oleh SKPD, karena anggaran dari DAK dan DAU juga PAD sudah masuk tapi penyerapannya lambat” kata Juhandi.

Dikatakan Juhandi ada target yang diberikan tim badan anggaran DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp70 miliar karena selama ini dinilai penyerapan rendah, hingga BKAD berinisiasi anggaran dari kas giro dialihkan ke Deposito, namun target ini tidak akan tercapai bila penyerapan tepat waktu hingga tidak ada anggaran yang didepositokan.

“Artinya tidak ada lagi anggaran yang disebut mengendap, bila memang penyerapannya sesuai tapi kita sih berharap tidak ada target,” kata dia.

Lanjut Juhandi, adanya dana Pemda Kabupaten Bekasi sebesar Rp1,68 triliun di perbankan daerah yang diketahui oleh kementerian keuangan karena kegiatan keuangan daerah sekarang ini daring (online) dengan Kementerian Keuangan. Namun, sekali lagi ia menegaskan dana pemda itu tidak mengendap.

“Jadi bedakan anggaran yang mengendap dengan anggaran yang tidak terserap oleh SKPD,” kelit dia.

Juhadi mengakui kalau penyerapan anggaran hingga akhir Oktober 2017 penyerapan anggaran di rata-rata SKPD baru mencapai 60 persen. Sedangkan SKPD dengan penguna anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di bawah 60 persen. Artinya kata dia bila SKPD tidak menyerap dengan baik Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (Silpa) di tahun 2017 akan besar.

“Sekarang kita lihat nih komitmen SKPD sejauh mana kan masih ada beberapa bulan lagi untuk melakukan kegiatan,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Yudhi Darmansyah membantah adanya target yang diberikan DPRD untuk dana pemda yang didepositokan sebesar Rp70 miliar karena itu sama saja DPRD menyarankan supaya penyerapan lambat.

“Angka Rp70 miliar itu hasil hitung-hitungan dana pemda di bank yang didepositokan karena anggaran yang tidak terserap bukan berarti target yang diberikan,” kata dia

Dikatakan Yudhi pendapatan dari bunga deposito sebenarnya bukan suatu hal yang diharapkan namun karena penyerapan rendah harus ada ekses yang diberikan, tapi sejati DPRD menginginkan penyerapan bisa berjalan dengan sesuai kegiatan yang dibuat Daftar Pengguna Anggaran (DPA).

“Ini kan akibat dari rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi setiap tahunnya” ujar dia.

Lanjut Yudhi meski ada yang didapatkan dari pendapatan sektor dana pemda di perbankan daerah namun ada dampak lainnya yang juga harus diperhatikan yaitu pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat karena besarnya anggaran yang tidak terpakai akan menjadi Silpa.

“Jadi intinya sih di penyerapan yang muaranya pada kinerja SKPD, makanya saya bilang kalau Bupati beralasan tahun ini penyerapan rendah karena ekses pilkada itu tidak tepat karena rendahnya penyerapan juga terjadi ditahun 2016 dan uang mengendap di bank juga sudah disoroti sebelumnya,” tandasnya.
(dho)


SUMBER:pojoksatu.id

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bandung di Pilgub Jabar 2018

KABUPATEN BANDUNG – Berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung lakukan banyak upaya, salah satunya dengan gerak jalan yang dilaksanakan di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (29/10/2017).

Gerak jalan sepanjang tiga kilometer ini melewati rute diantaranya Cincin-Cibolang-Jalan Raya Banjaran-Sorean-Citaliktik dan finish di Kantor KPU Kabupaten Bandung. Para peserta pun mulai berjalan sekitar pukul 06.30 WIB.

Dengan penuh antusias acara yang berlangsung serentak diberbagai wilayah Kota/Kabupaten se Jawa Barat ini diikuti 500 orang peserta yang mengenakan kaus berwarna putih, peserta pun beragam dari usia pemilih muda hingga lanjut usia pun tumpah ruah dalam gerak jalan ini.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Bandung, Yudaningsih menjabarkan kegiatan ini selain berolahraga secara massal, kegiatan ini pula ditujukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang.

“Supaya masyarakat tidak apriori dalam pemilu nanti dan menunaikan haknya pada Pilgub 27 Juni 2018 mendatang,” kata Yudaningsih selaku ketua pelaksan kegiatan tersebut di Kantor KPU Kabupaten Bandung, minggu (29/10/2017).

Peserta gerak jalan ini terdiri dari berbagai stake holder, mulai dari pemilih pemula difabel, pemilih perempuan, pinggiran dan pra pemilih. Dalam artian pemilih muda dapat mengetahui mengenai kegiatan pemilu yang akan membawa masa depan di kemudian hari.

Tidak hanya lima unsur pemilih, KPU pun mengundang perwakilan dari partai Politik, birokrasi pemerintahan dan Media Massa. Ini dilakukan agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas serta menjalankan pemilu yang jujur nan adil.

Kendati di Kabupaten Bandung hanya akan dilakukan Pilgub Jabar 2018 saja. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan pada 2018 mendatang. Tapi bagi pihaknya sosialisasi harus gencar dilaksanakan oleh KPU manapun, termasuk Kabupaten Bandung.

“Sosialisasi pemilu harus dilakukan secara masif oleh KPU se Jawa Barat,” katanya.

Sosialisasi yang dibalut dengan olahraga ini, perdana dilakukan oleh KPU jelang Pilkada. Selain itu, sosialisasi dalam bentuk lain pun akan segera dilakukan oleh KPU agar semua calon pemilih dapat memahami perihal pemilihan Gubernur atau pun Kepala Daerah nantinya.

“Ini rangkaian dari Pilgub 2018, untuk Pemilihan Presiden event lain pun akan dilakukan,” janjinya.

Sekitar pukul 08.30 WIB para peserta pun tiba di garis finish, mereka pun disambut dengan berbagai hiburan dan dooprize. Di hari yang sama, KPU Kabupaten Bandung pun melantik 155 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung.
(kim)


SUMBER:POJOKSATU.ID

Vivi Mahasiswi UI yang Hilang Berhasil Ditemukan, Ternyata Ia Jadi…


DEPOK – Mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Luthviah Sari alias Vivi yang dikabarkan hilang beberapa waktu lalu akhirnya ditemukan aparat Kepolisian Resor Kota Depok. Diketahui, Vivi dalam kondisi sehat meski banyak diam.

Polisi menemukan Vivi di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, Sabtu (28/10/17), kondisi Vivi tampak syok. Kasat Reskrim Polresta Depok, Depok Kompol Putu Kholis Aryana mengatakan, Vivi ditemukan di sebuah rumah kontrakan dalam keadaan sendirian.

“Sudah ditemukan di kawasan Lenteng Agung, langsung kami serahkan ke keluarga disaksikan pihak UI,” kata Putu.

Putu mengatakan, selama pelariannya Vivi diketahui bekerja sebagai administrasi catering di Apartemen Ambasador, Kuningan, Jakarta Selatan. “Vivi bekerja sebagai administrasi catering milik Ibu Mira, dia menetap di sebuah kos daerah Lenteng Agung,” ungkap Putu.

Dari keterangan yang diperoleh, Vivi mengaku bekerja untuk mengganti uang milik temannya yang tergabung dalam kelompok pekan kreativitas mahasiswa (PKM).

“Menurut keterangan dari Vivi dirinya tidak masuk kuliah dan memilih kerja karena bermaksud mencari uang buat ganti uang PKM Rp7 juta yang telah dihilangkannya. Telah dibayar Rp3 juta hasil jual laptop dan handphone miliknya dan masih kurang Rp4 juta lagi,” jelasnya.

Putu menjelaskan Vivi tidak mengalami tekanan fisik dan psikis selama hilang. Vivi tidak bisa menghubungi keluarga karena handphone dan laptopnya telah tiada akibat dijual.
(radar depok/ade)



SUMBER:POJOKSATU.ID

Survei JMPD Buktikan Kriteria Sosok Gubernur Jabar Harapan Masyarakat


BANDUNG – Survei Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) menyimpulkan ada 28,6% pemilih Jawa Barat yang menghendaki Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023 berlatar belakang dari perguruan tinggi.

Sisanya, 25,6% berasal dari birokrat, 21,6% berasal dari pesantren, 15,4% berasal dari pengusaha, 2,1% berasal dari artis, dan 6,7% tidak memberikan tanggapan.

Ketua Divisi Pendidikan dan Penelitian JMPD, Andang Saehu mengatakan ini merupakan hasil survei dengan jumlah responden 5.000 warga Jawa Barat yang sudah memiliki hak pilih yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat secara stratified random sampling jangka waktu 22 Mei – 4 Juni 2017 lalu.

“Pemilihan jumlah responden per-kabupaten/kota berdasarkan metode cluster dengan target komposisi responden dengan tingkat kepercayaan minimal 95 persen, sehingga memiliki margin of error maksimal 5%,” katanya dihubungi, Minggu (29/10/2017).

Menurutnya kajian Tim Peneliti atas hasil survei dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara.

Penyebaran angket dalam metode survei menghasilkan angkaangka kuantitatif, sedangkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menghasilan catatan pernyataan-pernyataan yang memperkuat data kuantitatif.

“Keduanya menjadi bahan analisa tim kami,” tambahnya.

Dipaparkan Andang Saehu, berdasarkan analisa tim peneliti hasil mix dari data kuantitatif dan kualitatif tersebut terdapat figur-figur bakal calon Gubernur Jawa Barat yang memenuhi krietria berlatar belakang perguruan tinggi alih-alih dosen dari perguruan tinggi dari lima besar hasil survei (Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dede Yusuf, Dedi Mulyadi, dan Iwan Karniwa), yakni Ridwan Kamil (Walikota Bandung dosen ITB) dan Iwa Karniwa (Sekretaris Daerah yang juga dosen di Program Pascasarjana sejumlah perguruan tinggi:

Pascasarjana UIN Bandung, Pascasarjana Unpad, Unwim dan Universitas Sangga Buana).

“Namun, jika berasal dari perguruan tinggi diidentifikasi sebagai bakal calon yang berpendidikan tinggi, Iwa Karniwalah yang tingkat pendidikannya paling tinggi bergelar Doktor atau S-3,” paparnya.

Iwa Karniwa menurutnya memiliki tambahan keunggulan dari hasil survei mengingat 25,6% dari 5.000 responden menghendaki juga Gubernur Jabar 2018-2013 dari kalangan birokrat.

Nampaknya, menurut Andang Saehu, hasil survei ini pun menunjukkan relevansi dengan hasil survei di atas bahwa responden menghendaki Gubernur Jawa Barat berasal dari perguruan tinggi alih-alih berpendidikan tinggi.

“Hal itu cukup menggembirakan karena dapat diidentifikasi bahwa responden adalah pemilih yang cerdas, sehingga menghendaki Gubernur berpendidikan tinggi,” katanya.

Selain itu, realitas itu pun memberikan peluang kepada orang-orang perguruan tinggi untuk turun gunung ikut meramaikan bursa bakal calon Gubernur Jawa Barat, seperti halnya Anis Baswedan yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu ketika mensurvei tentang siapa yang paling berpengaruh terhadap responden dalam memilih Gubernur Jawa Barat, hasil survei menunjukkan bahwa pengaruh keluarga 47,3%, diri sendiri 28,8%, pengurus partai politik 6,8%, guru/dosen 4,9%, teman kerja 4,2%, tetangga 2,8%, RT/RW/Kepala Desa 2,2%, tokoh agama 1,7%, atasan 1,2%, 0,1 persen lainnya.
(bbb)


sumber:pojoksatu.id

Video Mesum, Kekasih Hanna Diduga Mahasiswa PTN di Bandung



DEPOK – Polresta Depok saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap video porno Hanna Anisa dan kekasihnya. Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Putu Kholis Aryana mengatakan, pihaknya akan mendatangkan ahli IT dan ahli antropometri untuk memeriksa secara detail video porno yang telah beredar di tengah masyarakat.

“Ahli IT dan ahli Antropometri akan kita datangkan,” kata Kompol Kholis Putu Aryana saat dikonfirmasi, Jumat (27/10/17). Saksi ahli IT didatangkan untuk melihat dan melacak penyebar video porno yang diperagakan oleh alumni mahasiswa ternama di Indonesia, sedangkan saksi ahli Antropometri didatangkan untuk mencocokan wajah dan tubuh didalam video tersebut. Selain itu, polisi tengah menelusuri identitas pria dalam video tersebut. Ia diduga merupakan mahasiswa salah satu Universitas di Bandung.

“Ada informasi bahwa dia mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bandung,” ujar Putu. Sementara, polisi sudah menemukan identitas awal pemeran perempuan dalam video porno itu, ia diduga merupakan mahasiswa alumni UI tahun 2017.

Namun, saat ini pihak kepolisian masih mencari keberadaan perempuan yang diduga berinisial HA. “Tim masih mencari keberadaannya,” ungkapnya.

Nantinya, kedua orang tersebut akan dikonfirmasi terkait tersebarnya video porno itu–apa alasan dan mengapa bisa tersebar. “Bisa saja ada yang sakit hati ke mereka, atau salah satunya sehingga menyebarkan video itu. Jadi belum tentu keduanya menyebarkan,” jelas Putu.

Video Hanna Anisa yang viral masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Satu pertanyaan besar yang belum terjawab sampai sekarang, siapa sebenarnya orang yang menyebarkan adegan ranjang itu ke jagat maya pertama kali?

Pakar Informasi Teknologi (IT) Nathan Gusti Ryan telah menganalisis metadata video tersebut. Hal yang bisa dicari adalah format, frame, bit rate dan media pengambilan video itu sendiri.

“Dari format, frame, dan bit rate mengindikasikan file yang tersebar itu hasil editing atau olahan lebih lanjut,” tutur Nathan, Jumat (27/10/17).

Nathan melanjutkan, video yang tersebar tersebut berformat MP4. Dari analisis metadata, kualitas dan kondisi pengambilan gambar, Nathan menyatakan bahwa video itu direkam dengan handycam portable.

“Kalau handycam keluaran terbaru bisa menghasilkan video berformat MP4. Jadi, video itu dibuat dalam waktu dekat ini sebelum tersebar luas,” ungkap pria asal Jember tersebut.

Keyakinan Nathan bahwa adegan itu direkam dengan handycam portable terlihat pada menit ke 1:21 dan 4:45. Pada adegan tersebut terlihat tangan cowok yang berhubungan intim dengan Hanna, mengambil kamera dengan mudah. “Jika direkam dengan handphone ditambah mini tripod, si cowok tidak akan semudah itu meraihnya,” papar Nathan.

Dari sana, Nathan juga berkeyakinan bahwa si cowok terlihat sangat senang dan seperti sudah terbiasa dalam pengambilan gambar. “Tampak perannya (si cowok) saat memegang kamera.

Selanjutnya video itu ditarik ke komputer kemudian di-edit oleh dia,” sebut Nathan yang juga founder komunitas underground Gerandong Team White Hacker tersebut.

“Dari berbagai kasus penyebaran video porno, biasanya cenderung si cowok yang berperan aktif sebagai penyebar video,” lanjutnya. Namun, Nathan menyebut bahwa dirinya perlu menggarisi satu hal pada kasus video Hanna ini.

Dia menyebut bahwa fenomena perkembangan internet saat ini benar-benar cepat, mudah. Untuk mendapat video itu saja, penjelajah dunia maya cuma butuh waktu sekitar 5 menit. Video tersebut juga beredar dengan cepat melalui grup-grup WhatsApp.

“Dari WA, video itu tersimpan pada memory gadget yang selanjutnya bisa dikirimkan kepada siapa saja dengan mudah dan cepat pula,” tandas Nathan.

Nathan mengimbau agar dari kasus ini masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan gadget, terutama untuk pengambilan foto dan video yang berbau porno. Jangan sampai menyesal setelah foto atau video porno tersebut menyebar kemana-mana.
(radar depok/cr5/did/ce1/JPC)


sumber:pojoksatu.id

Tagana Bojongsari Depok Petakan Titik Banjir


DEPOK – Tingginya intensitas hujan dan angin kencang di wilayah Kota Depok, khususnya di Kecamatan Bojongsari, menjadi perhatian Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kecamatan Bojongsari.

Anggota Tagana selalu bersiaga apabila terjadi bencana di wilayah Bojongsari maupun di Kota Depok. Anggota Tagana Kecamatan Bojongsari, Deden Taryana mengatakan, saat ini masyarakat tengah dihadapkan dengan musim pancaroba.

Untuk wilayah Kecamatan Bojongsari tengah mengalami musim hujan dengan angin kencang. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai potensi terjadinya bencana yang disebabkan hujan dan angin.

“Masyarakat harus memperhatikan perubahan musim yang terjadi seperti sekarang,” ujar Deden kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Jumát (27/10/2017).

Apabila telah terjadi musim penghujan, anngota Tagana Kecamatan Bojongsari telah bersiaga. Menurutnya, apabila hujan deras dengan waktu cukup lama, pihaknya akan memantau Perumahan BSI Kelurahan Duren Mekar, dan Villa Pamulang Kelurahan Pondok Petir.

Menurutnya, dua tempat tersebut menjadi titik banjir karena luapan air Kali Angke. Selain itu, sambung Deden, angin kencang yang terjadi beberapa waktu lalu, meminta masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya angin puting beliung maupun pohon runtuh.

Untuk itu, masyarakat yang memiliki dahan pohon yang dianggap berbahaya untuk segera dilakukan pemangkasan.

“Kami tidak ingin di wilayah Bojongsari terdapat rumah runtuh akibat pohon tumbang seperti beberapa waktu lalu,” ucap Deden.
(radar depok/dic)


sumber:pojoksatu.id

Monday, 30 October 2017

Pengamat: Mengendapkan Uang Negara di Bank Perencanaan yang Buruk



TAMBUN SELATAN – Didepositokannya dana APBD Pemkab Bekasi dan berharap mendapatkan bunga untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendapat kritik keras.

Pengamat Kebijakan Publik Adi Susila menilai hal tersebut berpotensi dimanfaatkan oknum pejabat untuk kepentingan pribadi, apabila dalam pengelolaannya tidak transparan.

“Apapun tujuannya yang namanya pengendapan uang negara di bank merupakan perencanaan yang buruk,” ujar Adi Susila saat dihubungi, Minggu (29/10/2017).

Menurutnya, dengan pengendapan APBD berdampak tidak berjalannya perencanaan. Sekaligus kerugian bagi masyarakat, karena ada beberapa kegiatan ataupun proyek infrastruktur yang tidak bisa berjalan. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pria yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (Fisip) Unisma ini berpendapat, kondisi ini harus menjadi tanggung jawab bupati sebagai kepala daerah yang tidak mampu menyerap anggaran.

Bupati Bekasi selaku kepala daerah harus bertanggung jawab dengan memberikan penjelasan tidak maksimalnya penyerapan anggaran.

“Jadi hal ini perlu dievaluasi, kenapa penyebabnya sampai tidak terserap. Sehingga uang negara sampai didepositokan. Dan anggota DPRD selaku fungsi kontrol juga harus mengkritisinya supaya kejadian ini tidak terulang kembali,”pendapat Adi.

Selain itu Adi juga berpendapat, adanya pendapatan lain. Yakni dari APBD yang didepositokan, seluruh elemen masyarakat harus melakukan pengawasan. Menurutnya hal tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dan tidak ada ketransparanan sangat rentan terjadi potensi kecurangan yaang dilakukan oknum pejabat nakal.

Lanjut Adi, demi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan. Ia menyarankan Pemkab Bekasi untuk menerapkan E begetting. Sehingga seluruh elemen bisa melihat pengeluaran dan pendapatan keuangan negara.

“Kan Pemda sudah ada itu infrastrukturnya. Jadi tinggal diisi saja laman-nya, agar dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan pendapatan keuangan daerah sama sama bisa terawasi untuk kemajuan dan kesejahteraan serta tercapainya apa yang direncanakan Pemda Bekasi,” ujar Adi panjang lebar.
(and)

sumber:pojoksatu.id

DLHK Kota Depok Jadi Pilot Project Penanggulangan Limbah B3


DEPOK – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menunjuk Kota Depok sebagai pilot project terbentuknya Tim Penanggulangan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di Indonesia.

Penetapan ini, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, dianggap sudah maju dan lebih baik dalam penanganan limbah B3.

“Depok menjadi salah satu dari kota lainnya di Indonesia yang menjadi pilot project, terbentuknya Tim Penanggulangan Limbah B3.

Depok juga menjadi kota satu-satunya yang memiliki buku pedoman reaksi cepat limbah B3,” ujar Kepala Seksi Penataan Lingkungan DLHK Kota Depok, Indra Kusuma kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Jumát (27/10/2017).

Indra mengatakan, alasan KLHK memberikan kesempatan bagi Kota Depok, karena DLHK aktif dalam memberikan edukasi terkait pentingnya cara menanggulangi musibah.

Jika terjadi kedaruratan yang ditimbulkan dari limbah B3. Tidak hanya itu, saat ini DLHK juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa institusi penghasil limbah.

“Pentingnya menjaga lingkungan hidup dari limbah B3, perlu diterapkan pada setiap industri maupun rumah sakit, salah satunya dengan melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang,” lanjut Indra.

Kepala Seksi Tanggap Darurat KLHK, Erlina Daniati mengaku, Kota Depok menjadi salah satu kota yang sudah baik dan maju dalam penerapan sistem tanggap darurat B3. Untuk itu, pihaknya menjadikan Kota Depok sebagai pilot project Tim Penanggulangan Limbah B3.

“Di Indonesia kabupaten atau kota, belum banyak yang memiliki tim tanggap darurat. Diharapkan dengan ditetapkannya Depok sebagai pilot project, dapat memberikan contoh untuk wilayah lainnya agar segera membentuk tim tanggap darurat,” pungkasnya.
(radar depok/ade)


sumber:pojoksatu.id

11 Camat di Kota Depok Dapat Mobil Dinas Bekas Dewan


DEPOK – Selama tiga bulan berdebu dipakiran Pemerintah Kota Depok. Jumát (27/10/17), 46 unit mobil dinas (mobdin) bekas anggota DPRD, rencananya akan dibagikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kantor kecamatan untuk operasional.

“Mobdin itu akan dijadikan alat transportasi beberapa dinas dan kecamatan karena masih kurang mobil operasional,” kata Nina kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Jumát (27/10/2017).

Selama ini, sambung Nina, mobil operasional belum ada, hanya saja mobil dinas camat yang beroperasi. Jumlahnya tetap ada 46 unit, anggota dewan sudah mengembalikan semua. Kecuali unsur pimpinan dewan, seperti ketua dan wakil ketua DPRD.

Pendistribusian mobdin bekas wakil rakyat itu ke OPD dan kantor kecamatan, kata Nina akan diberikan pada awal bulan depan. “Awal November kita selesaikan semua,” ucap dia.

Mobdin sebanyak 46 unit ini, jelas Nina, merupakan bekas anggota DPRD Kota Depok ditarik karena adanya peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Anggota DPRD tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Sebab, mobdin tersebut statusnya pinjam pakai dari Pemkot Depok. “Mobdin ditarik digantikan dana uang transportasi tiap bulanya,” beber Nina.

Terpisah, Camat Cipayung, Asep Rahmat mengaku tidak mengetahui akan rencana pembangian mobdin untuk operasional kantor kecamatan. “Lah gak tahu ada rencana itu. Belum dapat informasi,” ucap Camat Asep Singkat.
(radar depok/irw)


sumber:pojoksatu.id

Beredar Video Kisah Bos Pandawa di-Youtube-kan, Bejudul “The Story Of Change”


DEPOK – Terdakwa utama dugaan kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group, Dumeri alias Salman Nuryanto, bermain dalam film pendek yang berjudul “The Story of Change”.

Film yang mengangkat profilnya mulai dari orang yang tak punya hingga menjadi miliyarder tersebut dikemas apik dalam film pendek yang dikemas dalam 3 part dan disiarkan di media sosial Youtube.

Dipastikan, film yang diposting oleh akun Undercover stories pada Rabu (25/10/17) tersebut, dibuat saat Dumeri alias Salman Nuryanto masih menghirup udara bebas.

Pasalnya film tersebut diperankan langsung oleh dirinya, yang diketahui kini dirinya masih mendekam di Rumah Tahanan Kelas IIB, Cilodong dan kasusnya masih disidangkan di PN Depok.

Pantauan Radar Depok (Pojoksatu.id Group), masing masing part dari film tersebut telah memiliki penonton yang mencapai ribuan. Durasi dari setiap part berbeda-beda, part 1 berdurasi 18 menit 14 detik sudah ditonton sebanyak 2.913 kali, part 2 berdurasi 18.13 ditonton sebanyak 1.296 kali, sedangkan part 3 berdurasi 22.32 sudah ditonton 755 kali.

Film tersebut merupakan kisah nyata dari kehidupan Bos Pandawa Group tersebut karena diperkuat dengan opening yang menuliskan tertulis bahwa film dibuat oleh Pandawa Group dan berjudul Perjalanan Sang MBA.

Tertulis pula pemeran utama dalam video tersebut yakni Salman Nuryanto, Nani Susanti, Atika Dian Pratiwi dan Reno Sakti Wibowo.

Bagian awal video tersebut berisi narasi yang merupakan suara asli Dumeri alias Salman Nuryanto. Ia menceritakan dirinya yang lahir di Pemalang dan bekerja sebagai penjual cilok yang merupakan pekerjaan turun temurun di keluarganya.

Kisah awal di video ini, menceritakan kehidupan keluarga Dumeri yang dikaruniai seorang anak dan hidup miskin serta kekurangan, sehingga dirinya memutuskan untuk singgah ke Jakarta dan mengadu nasib hingga akhirnya menjadi miliyarder dan berujung pada terseretnya ia ke dalam hotel prodeo.
(radar depok/ade)


sumber:pojoksatu.id

DPRD Inisiasi Pembuatan Perda Fasos-Fasum


CIKARANG PUSAT – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) sebagai perda inisiatif untuk menata aset Fasos-Fasum yang ada, termasuk pengelolaannya harus ditertibkan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Danto mengatakan, isi Perda itu nantinya memuat pasal yang sifatnya memaksa pengembang untuk menyerahkan lahan Fasos-Fasum kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, karena selama ini banyak lahan Fasos-Fasum yang belum diserahkan kepada pemerintah.

“Kaitan dengan Fasos-Fasum itu akan masuk ke Komisi I, ketika sudah menjadi aset daerah. Sebelum mejadi aset, maka ruang lingkupnya masih berada di Komisi III Sebagai mitra kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bekasi,” ujar Danto.

Diakui Danto, saat ini banyak Fasos-Fasum yang sudah berubah fungsinya, karena tidak ada regulasi yang mengatur untuk mengambil, karena selama ini Pemkab Bekasi hanya menunggu diserahkan oleh pengembang.

“Sebelumnya, pengembang yang mau memberikan diterima, tapi kalau pengembang tidak memberikanya, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terjadi selama ini kan seperti itu, sehingga banyak juga Fasos-Fasum yang tiba-tiba hilang atau berubah fungsinya,” beber Danto.

Lanjutnya, dalam Perda itu nantinya diharapkan bisa memuat batas waktu penyerahan serta sanksi bagi pengembang yang terlambat menyerahkan Fasos-Fasum.

“Di dalam aturan itu nantinya pemerintah harus memberikan sanksi. Kalau hari ini kan sanksinya belum ada, bahkan Fasos-Fasum yang ada pun tidak bisa diambil. Kami berharap, Pemkab Bekasi harus tegas dan ada batas waktu juga untuk mengambil alih lahan Fasos-Fasum tersebut, kemudian diproses sertifikasinya sebagai milik Pemerintah daerah (Pemda),” terangnya.

Danto menambahkan, lahan Fasos-Fasum itu, selain bisa dijadikan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) juga dapat dibangun sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya.

“Itulah sebabnya kenapa saat ini ada banyak lahan TPU yang hilang dan lain sebagainya. Karena tidak jelas batas waktu penyerahan Fasos-Fasum dari pengembang, bahkan bisa jadi yang sudah dikasih pun ikut hilang, entah ada dimana,” ucapnya.

Disinggung tentang dugaan adanya permainan sejumlah oknum di lingkungan Pemkab Bekasi, termasuk pihak desa, Danto tidak menampiknya.

“Tetapi yang saya lihat lebih kepada penyebab terjadinya hal itu. Artinya kan ada celah dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga dengan adanya Perda ini, kami coba perbaiki aturannya,” tegas Danto.
(dho)


sumber:pojoksatu.id

Calon yang Bakal Bertarung di Pilkada Kota Bekasi Hanya 3 Pasangan?


BEKASI – Konstalasi politik jelang Pilkada Kota Bekasi 2018 semakin dinamis dan menarik. Lantaran pelaksanaannya berbarengan dengan Pilgub Jawa Barat, ada kemungkinan arah koalisi menunggu keputusan arah dukungan di tingkat provinsi.

Saat ini koalisi yang sudah terbentuk di tingkat Jawa Barat yaitu PKS-Gerindra-PAN yang mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Sedangkan Golkar-PKB-PPP-Nasdem sudah memastikan mengusung Ridwan Kamil.

Dengan kondisi itu, arah koalisi partai politik di Kota Bekasi belum bisa dipastikan akan segaris atau justru berbeda.

“Semua parpol tetap menunggu di detik akhir untuk menentukan koalisi dalam mengusung pasangan calon. Maka koalisi saat ini yang sudah terbentuk yaitu PKS-Gerindra, poros tengah yang beranggotakan Golkar, PPP, Demokrat, Hanura, PAN masih rawan bubar sebelum detik akhir pendaftaran paslon tanggal 10 Januari 2018 pukul 24.00,” terang pemerhati kebijakan dan pelayanan publik Bekasi, Didit Susilo.

Didit menjelaskan, dengan kondisi tersebut diprediksi hanya ada tiga pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Kota Bekasi.

Menurutnya, banyaknya manuver dan klaim menjadi pasangan petahana sebagai hal yang wajar dalam pergerakan untuk mendapatkan legitimasi politik.

Namun dia menyayangkan figur yang muncul hanya ingin mengejar ikut kontestasi diusung partai politik, tanpa melakukan edukasi politik dengan menawarkan gagasan ide baru membangun Kota Bekasi yang lebih baik.

“Secara riil kondisi ini terjadi karena petahana masih memiliki elektabilitas yang tinggi dan dipersepsikan berhasil selama lima tahun ini memimpin Kota Bekasi,” ucapnya.
(oke)

sumber:pojoksatu.id

BK Porda 2018: Skuad Sepakbola Kota Bekasi Berhasil Tundukan Purwakarta dengan Skor Telak


BEKASI – Skuat Sepakbola Pekan Olahraga Daerah (Porda) Kota Bekasi kembali berhasil mengamankan poin penuh usai menaklukan tuan rumah Kabupaten Purwakarta 0-3 di Stadion Purnawarman Purwakarta, Jum’at (27/10/2017) kemarin.

Anak asuh Warta Kusuma ini berhasil memberikan performa terbaiknya meski bermain di kandang lawan. Hasil tersebut tentunya memudahkan langkah skuad sepakbola Kota Bekasi lolos ke Porda Jawa Barat XIII 2018.

Gol Kota Bekasi diciptakan Aris Munandar, Achmad Rifani dan Ardiwidianto. Menanggapi penampilan anak asuhnya, Warta Kusuma mengaku, performa pemain dipertandigan kedua jauh lebih baik.

”Kita menang 0-3, permainan tim sudah ada progres dibandingkan pertandingan pertama,”terang Warta saat dikonfirmasi Radar Bekasi (Grup Pojoksatu.id) kemarin.

Dengan perubahan gaya permainan usai adanya evaluasi dan rotasi pemain, Warta mengaku bakal mempertahankan penampilan tim dipertandingan berikutnya.

”Ini akan kita pertahankan,”tegasnya.

Kota Bekasi masih menyisakan dua pertandingan untuk memastikan lolos ke ajang olahraga multi event empat tahunan Jawa Barat 2018 nanti.

Kota Bekasi akan menjalani pertandingan ketiga berhadapan dengan Kabupaten Karawang, Senin (30/10/2017) di markas Karawang. Kemudian mereka akan menjalani pertandingan keempat kontra Kabupaten Indramayu di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Rabu (8/11/2017).
(one)


sumber:pojoksatu.id

Penertiban PKL yang Dilakukan Satpol PP Kota Bekasi Tebang Pilih, Nih Buktinya


BEKASI – Sejumlah Pedagang kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di sisi jalan Rawa Tembaga , mengeluhkan adanya penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bekasi. Pasalnya, penertiban tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tidak hanya itu, penertiban dinilai tebang pilih. Karena, banyak PKL yang justru mengganggu arus lalu lintas masih dibiarkan begitu saja.

”Meski penertiban Tidak ada tindakan kekerasan, tetapi saya menyayangkan penertiban yang di lakukan oleh satpol PP Kecamatan Bekasi selatan tanpa ada himbauan terlebih dahulu,” akat salah soorang PKL, DY (39).

Menurutnya, PKL yang berada di jalan Rawa tembaga tidak terlalu merugikan para pengguna jalan. Karena menurutnya, PKL yang di jalan Kemakmuran yang membuat kemacetan justru dibiarkan.

“Saya juga mempertanyakan, kenapa PKL yang tepatnya di depan rumah sakit hermina, masih dibiarkan saja. Padahal pedagang itu membuat kemacetan,”katanya mempertanyakan.

Tambah dia, selama ini setiap bulan selalu membayar uang retribusi, diantaranya uang sampah sebesar Rp30 ribu, karang taruna setiap minggunya Rp5 ribu,dan petugas keamanan Rp10 ribu setiap bulan.

Dia juga meminta kepada pemerintah Kota Bekasi, untukmenyiapkan lokasi pengganti jika ingin menggusur PKL. Selain itu, jika ingin menertibkan PKL harus ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga pedagang bisa bersiap-siap.

“Saya harap kepada pemerintah, ada sosialisasi kepada pedagang seperti kami ketika ingin menggusur. Kami ingin solusi bagaimana agar tidak mengganggu dan bersih dalam berdagan di pinggir jalan. Karena ini adalah salah satu sumber rezeki keluarga saya dan kawan lain, semoga pemerintah dapat memberikan solusi pada pedanag kaki lima di jalan rawa tembaga,” pintanya.

Semtara itu, kordinator lapangan Satpol PP Kecamatan Bekasi selatan, tidak ingin berkomentar terkait masalah tersebut.
(cr33)


sumber:pojoksatu.id

Tanggal Pemungutan Suara di Pilkada 2018 Bisa Berubah, Jika… Bekasi


BEKASI – Hari pemungutan suara di Pilkada Serentak 2018, termasuk Pilgub Jawa Barat 2018 ternyata masih bisa berubah. Jika saat ini KPU sudah memutuskan pada 27 Juni 2018 sebagai hari pemungutan suara, ternyata tanggal tersebut belum bisa dipastikan.

Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, kepastian hari pemungutan suara akan dipastikan setelah KPU RI melakukan rapat pleno.

“Mungkin setelah dibentuk KPU RI yang baru, baru diplenokan rapat tanggal dan tahapannya untuk disusun,” katanya.

“Ancang-ancang untuk pemilihan kepala daerah sudah dimulai Agustus 2017. Kemudian penyerahan dukungan perseorangan Oktober-November, pendaftaran bakal calon dari partai itu sekitar Januari-Februari 2018, dan pemungutan suara Juni 2018,” sambungnya.

Sejauh ini, lanjut Yayat, persiapan Pilgub Jawa Barat baru sebatas proses penganggaran. Kata dia, pelaksanaan Pilgub Jawa Barat membutuhkan anggaran tak kurang dari Rp1,169 triliun. Menurutnya, di anggaran pilgub kali ini ada penghematan sekitar Rp500 miliar.

Penghematan ini karena adanya pendanaan bersama dari 16 kota/ kabupaten yang ikut Pilkada Serentak 2018.

“Jadi tahun 2018 nanti ada 17 pemilihan. Sebanyak 16 pemilihan kota dan kabupaten, dan satu Provinsi Jabar,” ucapnya.

Soal jumlah pemilih, Yayat mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil Jawa Barat. Pihaknya juga sudah mengirim surat ke tingkat kota/kabupaten agar segera berkoordinasi awal dengan pemerintah setempat.
(sar)


sumber:pojoksatu.id