Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan memonitor beberapa lapas dan apartemen. Ini dilakukan untuk membenahi masalah daftar pemilih tetap (DPT) di pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April mendatang.
Sumarsono mengatakan kedua wilayah tersebut tercatat partisipan pemilihnya terendah pada pilkada putaran pertama.
"Sangat rendah. Di apartemen 40%, di lapas juga banyak yang nggak memilih atau kita nggak tahu bagaimana kualitas pemilihannya. Jadi memastikan kepada kalapas bagaimana prosedur supaya bisa terdaftar," terang Sumarsono di pendopo Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).
Sumarsono berencana mengunjungi rutan Salemba dan Cipinang sebagai kontrol. Ia akan memantau apa saja yang menjadi penghambat daftar pemilih tetap (DPT) di rutan belum mendapatkan hak pilihnnya.
"Kalau suket saja nggak ada bagaimana mungkin (terdaftar). Ya kita lihat, koordinasi ke KPU," keluhnya.
Selain rutan, apartemen yang juga akan dikunjungi adalah Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, dan Apartemen Oasis, Jakarta Pusat. Ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Sumarsono untuk merangkul pihak kalapas, apartemen, bersama KPU.
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan ada 136 ribu warga DKI yang belum terdaftar e-KTP. Pemerintah lalu berusaha mengejar untuk mendata sebelum Pilgub DKI putaran pertama pada 15 Februari lalu dan kini hanya tersisa 56 ribu. Jumlah itulah yang dikejar untuk didata agar bisa masuk DPT sehingga bisa mengikuti Pilgub DKI putaran kedua.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie juga menyoroti soal masalah DPT di DKI yang dianggapnya kurang maksimal. Ia meminta KPU melakukan perbaikan dalam persiapan putaran kedua Pilgub DKI.
"DPT-nya nggak beres, itu perbaiki, mumpung ada waktu. Contohnya saya sendiri (mengecek), waktu pemungutan suara saya ke Lapas Salemba, ada 3.861 penghuni. Sekitar 10 persen saja yang ber-KTP luar DKI. Jadi 3.500 di dalam, tapi yang milih hanya 349. Artinya, 15-an persen. Ada masalah pendaftaran pemilu," papar Jimly, Senin (6/3).
Sumarsono mengatakan kedua wilayah tersebut tercatat partisipan pemilihnya terendah pada pilkada putaran pertama.
"Sangat rendah. Di apartemen 40%, di lapas juga banyak yang nggak memilih atau kita nggak tahu bagaimana kualitas pemilihannya. Jadi memastikan kepada kalapas bagaimana prosedur supaya bisa terdaftar," terang Sumarsono di pendopo Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).
Sumarsono berencana mengunjungi rutan Salemba dan Cipinang sebagai kontrol. Ia akan memantau apa saja yang menjadi penghambat daftar pemilih tetap (DPT) di rutan belum mendapatkan hak pilihnnya.
"Kalau suket saja nggak ada bagaimana mungkin (terdaftar). Ya kita lihat, koordinasi ke KPU," keluhnya.
Selain rutan, apartemen yang juga akan dikunjungi adalah Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, dan Apartemen Oasis, Jakarta Pusat. Ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Sumarsono untuk merangkul pihak kalapas, apartemen, bersama KPU.
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan ada 136 ribu warga DKI yang belum terdaftar e-KTP. Pemerintah lalu berusaha mengejar untuk mendata sebelum Pilgub DKI putaran pertama pada 15 Februari lalu dan kini hanya tersisa 56 ribu. Jumlah itulah yang dikejar untuk didata agar bisa masuk DPT sehingga bisa mengikuti Pilgub DKI putaran kedua.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie juga menyoroti soal masalah DPT di DKI yang dianggapnya kurang maksimal. Ia meminta KPU melakukan perbaikan dalam persiapan putaran kedua Pilgub DKI.
"DPT-nya nggak beres, itu perbaiki, mumpung ada waktu. Contohnya saya sendiri (mengecek), waktu pemungutan suara saya ke Lapas Salemba, ada 3.861 penghuni. Sekitar 10 persen saja yang ber-KTP luar DKI. Jadi 3.500 di dalam, tapi yang milih hanya 349. Artinya, 15-an persen. Ada masalah pendaftaran pemilu," papar Jimly, Senin (6/3).
sumber:(detik.com)
0 komentar:
Post a Comment