BOGOR – Peredaran kunci jawaban dengan penyelenggaraan ujian nasional (unas) benar-benar sudah lengket. Di Bogor, kunci jawaban pun berseliweran di kalangan pelajar tingkat SMA/MA. Hal tersebut diakui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Bogor Bambang Supriyadi. Menurut dia, ada sebaran kunci jawaban yang diterima dan dibawa sebagian peserta ujian nasional di Kabupaten Bogor. Hanya saja, kata Bambang, itu kunci jawaban palsu.
“Ada yang sengaja menyebarkan kunci jawaban ujian palsu. Anak-anak yang pintar tahu betul dan yakin bahwa itu tidak benar,” kata Kepala SMA 2 Cibinong itu kepada Radar Bogor (Pojoksatu.id Group), Selasa (11/04/2017).
Bambang membenarkan kunci jawaban telah tersebar ke sejumlah peserta didik dan mereka mencoba menyocokan jawaban setelah pelaksanaan ujian. “Saya melihat ada beberapa yang mencocokan dan ternyata salah, alias palsu. Mencocokannya setelah ujian ya,” beber Bambang.
Hal senada diungkapkan Ketua MKKS Kota Bogor Surya Setiamuyana. Diakuinya, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilandasi ketatnya pengawasan dan meminimalisir adanya bocoran soal karena soal tidak bisa di-print dan baru bisa terbuka saat pelaksanaan ujian.
“Tidak mungkin ada bocoran, itu hanya oknum saja yang membuat itu palsu. Karena UNBK pelaksanaannya saja ketat,” katanya.
Surya juga mengatakan kunci jawaban yang beredar hanya satu, sedangkan soalnya beragam. Sehingga menurut Surta, tidak mungkin sebab soal saja beda-beda. “Kunci jawaban beredar cuma satu, pasti palsu,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Affandi Arsyad mengatakan tidak mungkin kebocoran terjadi pada UNBK. Yang bisa terjadi kata dia, pada UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil).
“Di Kota Bogor pakai komputer semua, UNBK rapi dan komputerisasi sehingga aman. Kalau di paper (kertas) itu mungkin terjadi,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Ia menilai UNBK menjadi solusi penyimpangan dan kebocoran soal. Kendati demikian, masih menimbulkan kendala pengadaan infrastruktur. Hasil ujian nasional kata dia, sebagai tolak ukur ke perguruan tinggi sehingga akan berdampak pada siswa itu sendiri.
Selain itu kata Affandi, ujian nasional juga memacu diri dalam memperbaiki kualitas pendidikan sehingga digelontorkan dana dari pemerintah. “Kami berharap penyelenggara menjalankannya. Jangan sampai guru-guru tidak jujur karena integritas akan divonis rendah,” imbuhnya.
Di sis lain, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Abidin Said menilai pelaksanaan UNBK dapat memicu pemaksaan ketersediaan perangkat komputer oleh sekolah penyelenggara.
“Nah, dari mana sekolah dapat memenuhi pengadaan komputer dan sarana ujian kalau bukan dari uang pungutan yang dibebankan ke orang tua murid,” cetusnya. Dengan demkian, lanjutunya, menjadi kewajiban seluruh masyarakat dan pemerintah daerah menyiapkan UNBK berjalan baik dan lancar.
Di tempat terpisah, polisi mengungkap peredaran kunci jawaban. Polres Lebak, Banten mengamankan tiga orang yang bekerjasama dalam menjual kunci jawaban. Ketiga orang yang diamankan itu adalah Z, G, dan R.
Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto mengatakan ketiganya memiliki peran yang berbeda. Pelaku berinisial Z bertugas mengerjakan soal ujian. Polisi masih menelusuri kenapa sampai si Z ini bisa mendapatkan bocoran soal ujian. Kemudian dua pelaku lainnya yakni G dan R bertugas menggandakan dan menjual kunci jawaban yang siap pakai. Harga kunci jawaban itu Rp 100 ribu untuk satu mata pelajaran.
Kasus di Banten, belum tuntas, muncul pengungkapan serupa oleh korps Bhayangkara di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.Ironisnya pelaku yang menjual kunci jawaban adalah siswa dari SMAN 1 Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara. Polisi terus mengusut kasus ini hingga ke titik awal munculnya kunci jawaban.
Peredaran kunci jawaban unas juga terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Untungnya kunci jawaban unas yang dibeli sejumlah siswa di SMAN 1 Kolaka itu adalah palsu dan ditawarkan melalui media sosial. Pihak sekolah membenarkan bahwa sejumlah anak mendapatkan kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia itu pada Minggu (9/4). Untuk mendapatkan kunci jawaban itu para siswa patungan karena harganya jutaan rupiah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi apresiasi kepada aparat kepolisian. ’’Ini artinya sistem pengawasan sudah berjalan dengan baik,’’ kata Irjen Kemendikbud Daryanto. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk proses pengusutannya. Sebab pembocoran atau peredaran kunci jawaban unas adalah pelanggaran pidana.
Daryanto berharap polisi professional dalam menuntaskan kasus pidana dalam pelaksanaan unas. Sehingga bisa menimbulkan efek jera. Dia ingin menyampaikan pesan bahwa pengawasan unas tidak main-main.
Dia juga menyampaikan evaluasi hari kedua unas kemarin, ada belasan laporan yang masuk ke Itjen Kemendikbud. Umumnya laporan tentang listrik padam dan sambungan komputer mati. Daryanto mengatakan laporan ini akan jadi perbaikan layanan unas ke depan.
Sementara itu kabar pilu muncul dari Kota Padang Sidempuan. Amelia Nasution, 18, siswi kelas XII SMKN 3 Kota Padang Sidempuan meninggal setelah menenggak racun rumput pecan lalu. Amelia nekat meminum racun itu karena merasa diintimidasi oleh gurunya sendiri. Sebab dia membongkar kecurangan yang dilakukan gurunya itu.
Setelah membongkar kecurangan di media sosial, Amelia dipanggil oleh seorang guru berinisial E. Oleh guru itu Amelia diancam akan dilaporkan ke polisi dan diminai ganti rugi Rp750 juta. Amelia merasa tertekan dengan intimidasi itu, kemudian meminum racun rumput di belakang rumahnya pada Rabu pekan lalu (05/04/2017).
Lebih lanjut Daryanto menyampaikan duka dan keprihatinannya atas kejadian di Padang Sidempuan. Dia menerjukan inspektur investigasi ke Padang Sidempuan. Tujuannya adalah menggali informasi sedalam-dalamnya. Baik kepada keluarga Amelia maupun ke guru yang mengintimidasi Amelia.
’’Kasus ini jadi pelajaran. Tidak bisa didiamkan. Bagaimana etika seorang guru kepada siswanya,’’ katanya. Daryanto mengatakan guru tidak bisa mengintimidasi siswanya secara berlebihan. Apalagi ada anak yang memiliki mental kuat dan ada yang bermental lemah. Bagi anak yang bermental lemah, intimidasi seperti itu bisa dibawa ke hati paling dalam.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti berharap kasus Amelia diusut sampai tuntas. Dia mengatakan guru yang memberikan intimidasi harus ditindak sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Menurut Retno Amelia pasti merasakan perasaan ancaman yang sangat berat. Sampai-sampai dia nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum racun rumput.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan dugaan kebocoran unas itu harus ditelisik lebih lanjut. Mulai dari pegawai percetakan, pembuatan soal, hingga pada oknum guru. Bila terbukti benar-benar bersalah harus dihukum dengan berat. ”Pokoknya kalau yang membocorkan harus dipecat,” tegas JK di kantor wakil presiden, Selasa (11/04/2017).
Meskipun begitu, JK yang getol mendukung penyelenggaraan unas itu yakin tingkat kebocoran unas itu kecil dan tidak bisa mudah meluas. Sebab, dalam satu ruang ujian jumlah soalnya berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, bobot soalnya tetap sama.
”Sehingga kalau bocor satu orang sebelahnya tidak punya efek. Jadi mungkin saja ada yang bocor tapi itu kecil kemungkinan,” ungkap dia. Berbeda dengan kondisi unas dulu yang memiliki satu soal yang sama satu sama lain. Sehingga pembocor soal cukup mengerjakan satu soal unas saja dan bisa disebarkan kemana-mana.
Selain itu, JK juga meminta agar melihat lebih komprehensif masalah kebocoran soal tersebut. Peserta unas sebanyak 7,7 juta siswa yang berasal dari 98 ribu satuan pendidikan. Bila kebocoran unas itu hanya menimpa puluhan siswa tentu tidak sebanding dengan jutaan peserta unas. ”Kalau ada bocor mungkin 10 sampai 20 orang ya kecilah,” jelas dia.
“Ada yang sengaja menyebarkan kunci jawaban ujian palsu. Anak-anak yang pintar tahu betul dan yakin bahwa itu tidak benar,” kata Kepala SMA 2 Cibinong itu kepada Radar Bogor (Pojoksatu.id Group), Selasa (11/04/2017).
Bambang membenarkan kunci jawaban telah tersebar ke sejumlah peserta didik dan mereka mencoba menyocokan jawaban setelah pelaksanaan ujian. “Saya melihat ada beberapa yang mencocokan dan ternyata salah, alias palsu. Mencocokannya setelah ujian ya,” beber Bambang.
Hal senada diungkapkan Ketua MKKS Kota Bogor Surya Setiamuyana. Diakuinya, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilandasi ketatnya pengawasan dan meminimalisir adanya bocoran soal karena soal tidak bisa di-print dan baru bisa terbuka saat pelaksanaan ujian.
“Tidak mungkin ada bocoran, itu hanya oknum saja yang membuat itu palsu. Karena UNBK pelaksanaannya saja ketat,” katanya.
Surya juga mengatakan kunci jawaban yang beredar hanya satu, sedangkan soalnya beragam. Sehingga menurut Surta, tidak mungkin sebab soal saja beda-beda. “Kunci jawaban beredar cuma satu, pasti palsu,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Affandi Arsyad mengatakan tidak mungkin kebocoran terjadi pada UNBK. Yang bisa terjadi kata dia, pada UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil).
“Di Kota Bogor pakai komputer semua, UNBK rapi dan komputerisasi sehingga aman. Kalau di paper (kertas) itu mungkin terjadi,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Ia menilai UNBK menjadi solusi penyimpangan dan kebocoran soal. Kendati demikian, masih menimbulkan kendala pengadaan infrastruktur. Hasil ujian nasional kata dia, sebagai tolak ukur ke perguruan tinggi sehingga akan berdampak pada siswa itu sendiri.
Selain itu kata Affandi, ujian nasional juga memacu diri dalam memperbaiki kualitas pendidikan sehingga digelontorkan dana dari pemerintah. “Kami berharap penyelenggara menjalankannya. Jangan sampai guru-guru tidak jujur karena integritas akan divonis rendah,” imbuhnya.
Di sis lain, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Abidin Said menilai pelaksanaan UNBK dapat memicu pemaksaan ketersediaan perangkat komputer oleh sekolah penyelenggara.
“Nah, dari mana sekolah dapat memenuhi pengadaan komputer dan sarana ujian kalau bukan dari uang pungutan yang dibebankan ke orang tua murid,” cetusnya. Dengan demkian, lanjutunya, menjadi kewajiban seluruh masyarakat dan pemerintah daerah menyiapkan UNBK berjalan baik dan lancar.
Di tempat terpisah, polisi mengungkap peredaran kunci jawaban. Polres Lebak, Banten mengamankan tiga orang yang bekerjasama dalam menjual kunci jawaban. Ketiga orang yang diamankan itu adalah Z, G, dan R.
Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto mengatakan ketiganya memiliki peran yang berbeda. Pelaku berinisial Z bertugas mengerjakan soal ujian. Polisi masih menelusuri kenapa sampai si Z ini bisa mendapatkan bocoran soal ujian. Kemudian dua pelaku lainnya yakni G dan R bertugas menggandakan dan menjual kunci jawaban yang siap pakai. Harga kunci jawaban itu Rp 100 ribu untuk satu mata pelajaran.
Kasus di Banten, belum tuntas, muncul pengungkapan serupa oleh korps Bhayangkara di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.Ironisnya pelaku yang menjual kunci jawaban adalah siswa dari SMAN 1 Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara. Polisi terus mengusut kasus ini hingga ke titik awal munculnya kunci jawaban.
Peredaran kunci jawaban unas juga terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Untungnya kunci jawaban unas yang dibeli sejumlah siswa di SMAN 1 Kolaka itu adalah palsu dan ditawarkan melalui media sosial. Pihak sekolah membenarkan bahwa sejumlah anak mendapatkan kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia itu pada Minggu (9/4). Untuk mendapatkan kunci jawaban itu para siswa patungan karena harganya jutaan rupiah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi apresiasi kepada aparat kepolisian. ’’Ini artinya sistem pengawasan sudah berjalan dengan baik,’’ kata Irjen Kemendikbud Daryanto. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk proses pengusutannya. Sebab pembocoran atau peredaran kunci jawaban unas adalah pelanggaran pidana.
Daryanto berharap polisi professional dalam menuntaskan kasus pidana dalam pelaksanaan unas. Sehingga bisa menimbulkan efek jera. Dia ingin menyampaikan pesan bahwa pengawasan unas tidak main-main.
Dia juga menyampaikan evaluasi hari kedua unas kemarin, ada belasan laporan yang masuk ke Itjen Kemendikbud. Umumnya laporan tentang listrik padam dan sambungan komputer mati. Daryanto mengatakan laporan ini akan jadi perbaikan layanan unas ke depan.
Sementara itu kabar pilu muncul dari Kota Padang Sidempuan. Amelia Nasution, 18, siswi kelas XII SMKN 3 Kota Padang Sidempuan meninggal setelah menenggak racun rumput pecan lalu. Amelia nekat meminum racun itu karena merasa diintimidasi oleh gurunya sendiri. Sebab dia membongkar kecurangan yang dilakukan gurunya itu.
Setelah membongkar kecurangan di media sosial, Amelia dipanggil oleh seorang guru berinisial E. Oleh guru itu Amelia diancam akan dilaporkan ke polisi dan diminai ganti rugi Rp750 juta. Amelia merasa tertekan dengan intimidasi itu, kemudian meminum racun rumput di belakang rumahnya pada Rabu pekan lalu (05/04/2017).
Lebih lanjut Daryanto menyampaikan duka dan keprihatinannya atas kejadian di Padang Sidempuan. Dia menerjukan inspektur investigasi ke Padang Sidempuan. Tujuannya adalah menggali informasi sedalam-dalamnya. Baik kepada keluarga Amelia maupun ke guru yang mengintimidasi Amelia.
’’Kasus ini jadi pelajaran. Tidak bisa didiamkan. Bagaimana etika seorang guru kepada siswanya,’’ katanya. Daryanto mengatakan guru tidak bisa mengintimidasi siswanya secara berlebihan. Apalagi ada anak yang memiliki mental kuat dan ada yang bermental lemah. Bagi anak yang bermental lemah, intimidasi seperti itu bisa dibawa ke hati paling dalam.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti berharap kasus Amelia diusut sampai tuntas. Dia mengatakan guru yang memberikan intimidasi harus ditindak sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Menurut Retno Amelia pasti merasakan perasaan ancaman yang sangat berat. Sampai-sampai dia nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum racun rumput.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan dugaan kebocoran unas itu harus ditelisik lebih lanjut. Mulai dari pegawai percetakan, pembuatan soal, hingga pada oknum guru. Bila terbukti benar-benar bersalah harus dihukum dengan berat. ”Pokoknya kalau yang membocorkan harus dipecat,” tegas JK di kantor wakil presiden, Selasa (11/04/2017).
Meskipun begitu, JK yang getol mendukung penyelenggaraan unas itu yakin tingkat kebocoran unas itu kecil dan tidak bisa mudah meluas. Sebab, dalam satu ruang ujian jumlah soalnya berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, bobot soalnya tetap sama.
”Sehingga kalau bocor satu orang sebelahnya tidak punya efek. Jadi mungkin saja ada yang bocor tapi itu kecil kemungkinan,” ungkap dia. Berbeda dengan kondisi unas dulu yang memiliki satu soal yang sama satu sama lain. Sehingga pembocor soal cukup mengerjakan satu soal unas saja dan bisa disebarkan kemana-mana.
Selain itu, JK juga meminta agar melihat lebih komprehensif masalah kebocoran soal tersebut. Peserta unas sebanyak 7,7 juta siswa yang berasal dari 98 ribu satuan pendidikan. Bila kebocoran unas itu hanya menimpa puluhan siswa tentu tidak sebanding dengan jutaan peserta unas. ”Kalau ada bocor mungkin 10 sampai 20 orang ya kecilah,” jelas dia.
ent.sumber:(pojokjabar)
0 komentar:
Post a Comment