POJOKJABAR.com, BEKASI – Masalah penggusuran Bangunan Liar (Bangli) di wilayah Kota Bekasi menyisakan sejumlah duka. Salah satu warga korban penggusuran yang tinggal di Kelurahan Jakasetia, Yohannes Tumanggor menceritakan awal mula dirinya bisa menempati tanah irigasi tersebut.
“Saya sudah 26 tahun tinggal di wilayah itu, dengan bukti yang sah dan legal secara hukum, mulai dari surat girik, keputusan di PTUN dan juga surat bebas sengketa,” tuturnya kepada Radar Bekas.
Namun dia menyesalkan kalau dirinya dianggap orang liar, padahal bukti pembayaran pajak tahun 2016 ada di tangan saya,” bebernya.
Tumanggor juga mempersoalkan surat dari PT Jasa Tirta II kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi perihal pemanfaatan lahan irigasi di Pekayonjaya tersebut yang terbit dua kali dengan jangka waktu yang berdekatan.
“Masa suratnya dua kali diterbitkan, isinya pun berbeda, 31 Oktober dan 7 November terbit surat yang isinya berbeda dan ditandatangani oleh orang yang berbeda juga. Maka dari itu menurut saya ada pihak yang bermain,” singgung Tumanggor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, Anim Imamudin berjanji akan memproses kejanggalan isi surat dari Jasa Tirta II yang dikirimkan kepada Pemkot Bekasi.
“Kenapa bisa keluar dua surat, itupun ditandatngani oleh orang yang berbeda, yang satu kepala seksi dan satu lagi kepala bidang, dan isinya pun berbeda-beda,” sesalnya.
Pihaknya akan minta klarifikasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar bisa membuatkan surat yang isinya tegas untuk Pemkot Bekasi, sehingga semuanya jelas.
Lanjut Anim, dirinya bersama lintas partai dan warga juga akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI mengenai permasalahan penggusuran yang dinilai tidak pro terhadap rakyat itu.
“Kami akan buat surat terbuka untuk Presiden, setelah itu baru menjadwalkan pertemuan dengan Pak Jokowi, tapi sebelum itu kami terlebih dahulu menemui DPR RI terakit masalah ini,” tegas Anim. (sar)
sumber: pojok jabar
0 komentar:
Post a Comment