POJOKSATU.id, JAKARTA – PLN dan Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat (PUPR), dua lembaga penting yang menjadi elemen penting
pembangunan kemaritiman dinilai kerap dilupakan.
Perlu diingat bahwa pelabuhan dan industri maritim tidak akan mampu
berjalan optimal di sebuah wilayah jika listrik dan infrastruktur utama
seperti jalan, air dan telekomunikasi belum dibangun secara optimal.
“Ini menjadi ironi, karena PLN dan PU justru jarang dilibatkan dalam
diskusi-diskusi kemaritiman yang kerap berlangsung. Padahal jika kita
lihat PLN ke depan berencana akan membangun 35 ribu megawatt, tentunya
dengan terwujudnya hal tersebut secara otomatis akan mendorong laju
pertumbuhan industri termasuk di didalamnya pelabuhan, perkapalan, dan
perikanan,” urai Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), Ahlan
Zulfakhri dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, lanjut dia, anggaran PUPR merupakan anggaran kementerian
yang terbesar, yakni Rp 118,5 triliun merujuk APBN Perubahan tahun 2015
dan Rp 104,1 untuk APBN 2016.
“Kedua lembaga tersebut menarik untuk dibahas karena dalam
pembangunan kemaritiman ujung tombak bukan berada pada kementerian yang
langsung berkaitan dengan kemaritiman, melainkan dengan lembaga yang
menjadi ujung tombak pembangunan,” terangnya.
Ia berharap ke depan RUPTLN menjadi salah satu acuan kebijakan kemaritiman.
sumber : pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment