Koordinator aksi, Jamaludin mengatakan, aksi yang dilakukannya dalam rangka mengawal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Ada 11 poin yang ia sampaikan dalam aksi yang berlangsung beberapa jam tersebut.
“PDAM harus menjadi Perusahaan Daerah yang berpihak kepada warga Depok,” katat Jamal kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Selasa (14/11/2017)
Tak hanya itu, ia juga menyatakan agar PDAM Tirta Asasta dapat memberikan klarifikasi terkait jumlah pelanggan saat ini yang menjadi pengguna perusahaan tersebut.
“Menurut data terdapat 48.235, tapi ada isu yang beredar lebih dari 54 ribu pelanggan, kami meminta klarifikasi ini agar tidak terjadi kesimpang siuran,” terang Jamal.Jamal juga meminta penjelasan terkait proses pengalihan aset PDAM Tirta Asasta dari PDAM Tirta Kahuripan. Karena hal tersebut menyangkut adanya isu raperda penambahan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Depok kepada PDAM Tirta Asasta untuk membayar kompensasi kepada Pemkab Bogor sebesar Rp20,6 miliyar yang sudah jatuh tempo.
“kKami juga meminta penjelasan terkait proses lelang proyek PDAM yang kayanya harus setor 8%-10% dari jumlah proyek,” lanjut Jamal.
Salah satu peserta aksi, Yudi Raisal mengatakan, PDAM Tirta Asasta harus menekan kebocoran air dan meningkatkan pelayanan dalam menyikapi seringnya keluhan pelanggan. “wujudkan Good Gevernance dan bersihkan praktek KKN di tubuh PDAM Tirta Asasta,” kata Yudi.
Aksi yang dilakukan didepan gerbang PDAM Tirta Asasta tersebut hanya berorasi dan peserta membubarkan diri secara tertib pada pukul 17.00 WIB.
(RD/ade/pojokjabar)
Sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment