Bupati Bandung Barat Abubakar Minta BUMD PT. PMgS Diinvestigasi

NGAMPRAH – Mangkirnya direksi BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (PMgS) dalam rapat LKPJ dan Pembahasan Badan Anggaran DPRD KBB dinilai tak menghargai lembaga negara.

Bupati Bandung Barat Abubakar langsung melakukan upaya preventif dengan membentuk tim investigasi beranggotakan inspektorat pemerintah daerah.

Saya pikir harus dihargai (DPRD, red). Makanya saya akan menugaskan inspektorat untuk melakukan investigasi,” kata Abubakar, Kamis (23/11/17).

Tentunya, kata Abubakar, direksi PT. PMgS seharusnya melakukan komunikasi dan koordinasi baik dengan Pemkab Bandung Barat maupun DPRD terkait absennya direksi dalam pembahasan LKPJ dan Banggar.

Kita melahirkan BUMD ingin manfaatnya bisa dirasakan. Makanya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah termasuk dewan sangat penting,” tuturnya.

Abubakar menyebutkan, sesuai undang-undang penyertaan modal telah diberikan pemerintah daerah senilai Rp35 miliar, penyertaan modal dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.

”Mereka membawa amanah menggunakan APBD yang mesti dipertanggung jawabkan, saya apresiasi dengan apa yang dilakukan dewan sebagai fungsi pengawasan,” terangnya.
(RBD/gus/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id