Ketua DPRD Cimahi: Proyek Mangkrak, Salah Kontraktor

CIMAHI – Sejumlah proyek pembangunan masih mangkrak. Beberapa diantaranya berjalan lambat. Banyak sebab yang membuat proyek tersebut tak berjalan maksimal. Satu di antara faktornya adalah kurang teliti dalam memilih kontraktor.

Mega proyek yang belum terselesaikan diantaranya pembangunan Flyover Padasuka yang berlokasi di Jalan Cisangkan, pembangunan atap Pasar Cimindi di Jalan Mahar Martanegara serta Pasar Atas di Jalan Djulaeha Karmita.

Menurut Ketua DPRD Cimahi, Ahmad Gunawan, mangkraknya pembangunan tersebut dikarenakan oleh tidak tepatnya Pemerintah dalam memilih kontraktor. Selain itu, penunjukan langsung yang subjektif menjadi faktor utama dalam keterlambatan suatu pembangunan.

“Intinya tidak transparan dan tidak selektif dalam memilih suatu perusahaan yang akan mengerjakan suatu proyek,” kata, Agun, saat ditemui di rumahnya Jalan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, minggu (26/11/17).

Dia melanjutkan, faktor hambatan pembangunan lainya di Cimahi yakni tidak bonafitnya perusahaan yang ditunjuk oleh pihak terkait dalam melakukan suatu pembangunan. Padahal, untuk sebuah pembangunan, banyak perusahaan yang bonafit dan telah terpercaya dalam pembangunan infrastruktur.

“Biar saja mahal, asalkan pembangunannya beres daripada nyari yang murah tapi justru mengakibatkan kerugian yang bisa duakali lipat. Kan repot kalau begini,” tuturnya.

Keberhasilan sebuah proyek itu, lanjut dia, sudah dipastikan membutuhkan tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Seorang manajer proyek dituntut untuk memastikan sebuah proyek yang telah berjalan sesuai rencana dan tidak melebar ke arah yang salah.

“Tetapi sampai saat ini ternyata di Cimahi masih ada proyek yang lambat,” ucapnya.

Kata dia, hal itu dikarenakan pula oleh kurangnya pemantauan saat pelaksanaan. Biasanya, apabila proyek tidak dipantau dengan baik maka, kemungkinkan proyek tidak berjalan sesuai rencana semula.

“Pemantauan sangat penting untuk mengukur kemajuan sampai dimana proyek tersebut dikerjakan. Semua unsur dari pihak terkait hingga masyarakat umum bisa menyampaikan apabila ditemukan ketidak jelasan dalam suatu pembangunan. Agar tetap terpantau,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya mendorong pemerinta agar lebih selektif dalam memilih perusahaan yang dipercayakan untuk mengurus pembangunan.

“Jangan sampai terjadi salah pilih perusahaan yang dipercayakan melaksanakan suatu pembangunan,” tandasnya.
(RBD/gat/pojokjabar)

Sumber:pojoksatu.id