NGAMPRAH – Mangkirnya Direksi BUMD Kabupaten Bandung Barat PT. Perdana Multiguna Sarana (PMgS) menyulut emosi anggota DPRD Bandung Barat dan meminta Direktur Utama Eddy Muklas segera dicopot.
Sebelumnya, setelah mangkir dua kali panggilan evaluasi akhir tahun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) PT. Perdana Multiguna Sarana (PMgS) masuk catatan hitam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Fraksi Hanura DPRD KBB, Eber Nah Simbolon meminta Bupati Abubakar segera mengganti Direktur PT PMgS Eddy Muklas dan jajaran direksinya segera mungkin.
“Saya minta diganti, dari sisi kepatuhan hanya membahas anggaran tidak hadir, ini sama dengan melecehkan DPRD sebagai lembaga pengawasan,”.
DPRD berang lantaran mangkir dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Pembahasan Badan Anggaran terkait penyertaan modal Rp35 Miliar.
“Maksudnya kami mengundang minta progresnya seperti apa, jangan hanya bisa minta anggaran miliaran rupiah saja tapi mana hasilnya? Kami ingin tau,” ungkap Wakil Ketua DPRD KBB Syamsul Maarif.
Dengan mangkirnya direksi PT. PMgS ini, Syamsul mendesak Bupati Bandung Barat Abubakar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh baik penyertaan modal maupun progres perusahaan air bersih yang dikelola PMgS.
“Ini menjadi catatan serius bagi kita semua untuk dilakukan evaluasi yang menyeluruh agar anggaran yang diberikan kepada PT PMgS bisa dipertanggung jawabkan kepada DPRD,” kata Syamsul.
Menurutnya, semua lembaga apapun yang melibatkan keuangan daerah harus tertib aturan dan mematuhi proses pengawasan yang dilakukan DPRD.
“Semua lembaga apa pun yang memanfaatkan serta mengajukan APBD kita panggil untuk rapat diminta laporan karena fungsi kita selain penganggaran juga pengawasan,” sebutnya.
Sementara itu, Direktur utama PT. PMgS, Eddy Muklas berkilah, ketidakhadiran dirinya lantaran sedang libur cuti dan telah menunjuk direktur keuangan untuk menghadiri agenda krusial itu.
“Saya kebetulan sedang cuti, dan saya sudah tugaskan direktur keuangan untuk mewakili saya, tetapi ternyata direktur keuangan sedang jadwal kontrol kesehatan. Namun, saya sudah koordinasi dengan Komisi II maupun banggar perihal cuti dan jadwal kontrol tersebut,” cetusnya.
(RBD/nif/pojokjabar)
Sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment