Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, mengatakan sentra Gakkumdu sudah siap menerima laporan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana umum, administrasi, maupun sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018 mendatang. Sebanyak 15 personel ditempatkan di sekretariat Gakkumdu, mulai dari unsur Bawaslu, kejaksaan maupun kepolisian.
Menurut dia, berbagai macam pelanggaran pilkada semua diwaspadai. Mulai dari pelanggaran saat tahapan penetapan DPT, kampanye sampai dengan pencoblosan berlangsung. Namun, ia tidak menjelaskan yang paling diwaspadai di pilkada di tingkat Kota Bekasi maupun Provinsi Jawa Barat.
“Semua pelanggaran kita waspadai. Pelanggarannya itu berbeda-beda, sesuai dengan tahapan-tahapan pilkada,” kata Harminus usai launching Sentra Gakkumdu di Hotel Merapi Merbabu, Minggu (26/11/2017).
Laporan dari masyarakat ke sentra Gakkumdu terkait pelanggaran Pilkada diharapkan untuk mensukseskan pesta demokasi yang aman dan damai. Setiap pelaporan penindakan pelanggaran yang terjadi, nantinya ditangani oleh masing-masing lembaga.
“Pelanggaran yang bersifat administrasi akan ditangani oleh Bawaslu, terkait pidana umum maka diselidiki oleh kepolisian, dan masalah sengketa akan ditangani oleh kejakasaan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti, mengatakan laporan pelanggaran yang terjadi harus melalui proses administrasi. Jika sekadar melaporkan pelanggaran, maka tidak akan diproses.
“Misalmya ada yang telpon, ibu di sini ada pelanggaran. Itu siapa yang ngelaporin, di mana? Itu tidak akan diproses,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada masyarakat agar tidak hanya sekadar memberikan laporan pelanggaran. Sebab, sumber atau idenditas pelapor sangat diperlukan.
“Pelapor harus ada di lokasi. Nanti tim kita turun, dan meminta untuk mengisi form yang menerangkan bersedia untuk menjadi pelapor, ketika bersedia maka langsung diproses” ujarnya.
Anggota Panwaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto, menambahkan lembaganya sudah mulai membahas indeks kerawanan pelanggaran pilkada saat rapat koordinasi nasional. Survei pun sudah dilakukan, mulai dari tingkat kota, provinsi, maupun pusat.
“Dalam rakornas itu kita juga berbicara terkait dengan potensi yang memang akan bergejolak di Kota Bekasi. Baik potensi dari sisi petahana, maupun SARA,” kata Tommy.
Kata Tommy, peran serta stakeholder sangat diharapkan untuk terlibat ikut melalukan pengawasan demi menciptakan pilkada yang kondusif di Kota Bekasi.
(oke)
Sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment