Untuk 2018, BKPSDM sudah bersurat kepada pemerintah meminta 100 Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tetap tiap tahun kami ajukan ke pusat, karena tiap tahun ASN pensiun,” kata Kepala BKPSDM, Supian Suri, kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), disela-sela acara peringati Hari Korpri ke-46, senin (13/11/17).
Sekarang ini di pemerintah kota dan provinsi, kata dia, belum ada kouta penamabahan ASN. Namun, dalam hal ini BKPSDM terus mendorong dengan mengajukan ASN. Meski keputusan penambahan ASN ada di pemerintah pusat.
“Berdasarkan anggaran kami ajukan kurang lebih 100 ASN ke pusat,“ jelas Supian. Penambahan sebanyak 100 ASN, kata dia, nantinya untuk formasi guru dan tenaga medis. Di Depok, tiap tahun guru ada yang pensiun. Lalu tenaga medis yang diperlukan karena Pemkot Depok akan membangun RSUD di Depok bagian timur.
“Selebihnya tenaga teknis dan teknik. Sisanya untuk admintrasi,” beber dia. Terkait kegiatan peringati Hari Korpri ke 46 ini, bentuk hiburan bagi ASN Depok dengan mengadakan mengelar musik, senam, olahraga, dan pembagian doorprize. ”Acara ini ajang kekompakan dan jalin silaturhami saja,” ucap dia.
Lalu acara ini juga, ASN Depok diajak untuk menjaga kesehatan, yakni menjaga hidup sehat seperti olahraga, cek up rutin, dan disarankan untuk makan lima sehat empat sempurna. ”Sekarang ini baru olahraganya saja. Untuk recana tes urine belum ada tapi, akan diajukan,” ucap mantan Lurah Tugu itu.
Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menyabut baik ada inisiatif pemkot mengajukan ASN ke pemerintah pusat. Sebab semakin banyak pensiun ASN Depok terus berkurang.
Meski adanya moratorium PNS dari pusat, itukan kebijakan dan aturan pusat. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok harus pro aktif mengajukan analisa kebutuhan pengawai ke pemerintah pusat, untuk mengisi kekosongan pengawai negeri di setiap instansi yang ada.
“Masih kurang banyak. Kita berharap Depok bisa segera menerima CPNS lagi,” tegas Politikus PKS itu. Pemerintah Depok yakni BKPSDM segera mungkin mengajukan analisa kebutuhan pengawai dan jabatan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Indonesia.
“Supaya pusat merecomended dan memberikan formasi untuk penerimaan CPNS baru,” ungkap ketua Fraksi PKS itu.
(RD/irw/pojokjabar)
Sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment