Sekertaris Apdesi Jabar, Ana Karmana menyebut, adanya pendampingan diyakini akan membuat kinerja aparatur desa bisa maksimal. Dengan begitu, dirinya berharap tidak terjadi penyimpangan penyerapan dana desa.
“Pengawalan ini penting untuk Kades agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan (korupsi),” katanya saat ditemui disela acara Apel Besar Babinkamtibmas, di Graha Batununggal, Bandung, Kamis (2/11/2017).
Apdesi sendiri akan berkoordinasi dengan pengurus di tingkat daerah untuk melakukan sosialisasi bersama polres setempat yang berada di wilayah hukum Polda Jabar.
Penggunaan anggaran pun ia instruksikan agar dipajang memanfaatkan papan informasi atau baligo supaya masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan dan dana yang sudah dikeluarkan.
“Semua sudah berkomitmen, tinggal sosialisasi ke semua daerah,” ucapnya singkat. Komitmen yang sudah terbangun itu Ana katakan sekaligus menampik penolakan Apdesi terhadap nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
“Itu mungkin ada di sebagian kecil di Kabupaten, di Jabar. Pada umumnya kita menerima karena itu amanat Undang-undang dan itu janji kampanye presiden tentang dana desa yang telah di berikan,” pungkasnya.
(radar bandung/bbb)
sumber:pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment