BOGOR – Target PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memberikan pelayanan cakupan air 100 persen pada tahun 2019 semakin berat.
Pasalnya, proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama tahap I SPAM Katulampa yang seharusnya rampung pada tahun 2016 lalu, kini molor.Proyek senilai Rp37 miliar yang dikerjakan PT Indobangun Megatama tersebut kesandung masalah izin dari Jasa Marga yang tak kunjung dikeluarkan.
Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi, setelah mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Senin (6/2/2017), faktor yang jadi penghambat adalah belum keluarnya perizinan dari Jasa Marga mengenai sewa menyewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat penanaman pipa.
“Kesalahannya ada pada Dinas Perkim, yang sejak awal tidak mempertihungkan adanya proses perizinan tersebut,” beber Yus.
Menurutnya, ada kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) yang dilakukan PDAM Tirta Pakuan, dan Dinas Perkim.
Yakni, persoalan pipanisasi. Karena tidak diperhitungkan sejak awal dan berdampak pada molornya pelaksanaan pembangunan.
Jika pelaksanaan proyek tidak rampung pada 18 Februari mendatang, Dinas Perkim diminta juga mengevaluasi kontraktor mengenai keterlambatan tersebut.
“Jika memang ada faktor kesengajaan, berpotensi juga di-blacklist,” ucapnya.(ent)
Pasalnya, proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama tahap I SPAM Katulampa yang seharusnya rampung pada tahun 2016 lalu, kini molor.Proyek senilai Rp37 miliar yang dikerjakan PT Indobangun Megatama tersebut kesandung masalah izin dari Jasa Marga yang tak kunjung dikeluarkan.
Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi, setelah mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Senin (6/2/2017), faktor yang jadi penghambat adalah belum keluarnya perizinan dari Jasa Marga mengenai sewa menyewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat penanaman pipa.
“Kesalahannya ada pada Dinas Perkim, yang sejak awal tidak mempertihungkan adanya proses perizinan tersebut,” beber Yus.
Menurutnya, ada kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) yang dilakukan PDAM Tirta Pakuan, dan Dinas Perkim.
Yakni, persoalan pipanisasi. Karena tidak diperhitungkan sejak awal dan berdampak pada molornya pelaksanaan pembangunan.
Jika pelaksanaan proyek tidak rampung pada 18 Februari mendatang, Dinas Perkim diminta juga mengevaluasi kontraktor mengenai keterlambatan tersebut.
“Jika memang ada faktor kesengajaan, berpotensi juga di-blacklist,” ucapnya.(ent)
0 komentar:
Post a Comment