BOGOR – Selain infrastruktur, permasalahan di bidang pendidikan menjadi poin yang paling banyak dikeluhkan masyarakat kepada DPRD Kabupaten Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menjelaskan, dalam rapat internal ada dua poin krusial yang dijaring dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) saat reses.
“Mayoritas soal meubeler, ruang kelas dan akses pendidikannya,” ujar Ade usai rapat internal hasil reses di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (21/02/2017).
Menurutnya, kesejahteraan guru-guru honorer juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terutama, operasional yang seharusnya dinaikan.
“Jika mengandalkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) hanya 15 persen yang bisa dibayarkan, itu masih sangat kurang layak,” ucapnya.
Dirinya meminta, bupati Bogor secepatnya mengeluarkan SK untuk para guru honor.
“Bagaimanapun ini menjadi payung hukum, posisi kita nanti memberikan masukan sesuai hak budgeting dengan Pemkab Bogor agar ada penambahan operasional gaji untuk mereka,” tuturnya.(ent)
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menjelaskan, dalam rapat internal ada dua poin krusial yang dijaring dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) saat reses.
“Mayoritas soal meubeler, ruang kelas dan akses pendidikannya,” ujar Ade usai rapat internal hasil reses di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (21/02/2017).
Menurutnya, kesejahteraan guru-guru honorer juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terutama, operasional yang seharusnya dinaikan.
“Jika mengandalkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) hanya 15 persen yang bisa dibayarkan, itu masih sangat kurang layak,” ucapnya.
Dirinya meminta, bupati Bogor secepatnya mengeluarkan SK untuk para guru honor.
“Bagaimanapun ini menjadi payung hukum, posisi kita nanti memberikan masukan sesuai hak budgeting dengan Pemkab Bogor agar ada penambahan operasional gaji untuk mereka,” tuturnya.(ent)
0 komentar:
Post a Comment