Hak Pilih Warga Terancam Hilang Komisi II Pertanyakan Progress KTP Elektronik

JAKARTA- RADAR BOGOR, Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kemendagri, Penyelenggara Pemilu, Selasa (16/10).
Rapat membahas ancaman hilangnya hak pilih warga pada pemilu 2019 mendatang hanya karena negara gagal dalam melakukan perekaman KTP elektronik.
Andi Mariattang, anggota Komisi II yang berasal dari Dapil Sulsel II mengaku telah melakukan pengecekan ke lapangan saat kunjungan Dapil baru-baru ini, hasilnya di beberapa daerah masih banyak warga yanh belum melakukan perekaman e-KTP.
Dan ini akibatnya bisa fatal. Warga yang tidak berKTP itu dampaknya terlalu banyak. Seolah mereka tidak bisa ngapa ngapain. Sekarang ini semua urusan harus dengan bukti KTP. termasiuk bahkan ancaman mereka akan hilang hak pilih pada pemilu 2019
“Saya adalah anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, temuan yang saya jumpai berdasarkan fakta di Sulsel. Masalah e-KTP masih banyak daerah yang belum melakukan perekaman” bebernya, Selasa (16/10).
Keterbatasan alat perekam dan minimnya tinta menjadi kendala utama yang dihadapi daerah yang sulit terjangkau.
“Kendalanya karena terbatas alat perekam, juga selalu kehabisan tinta, entah ini terkait anggaran atau seperti apa. Tapi negara harus segera memberi solusi,” sambungnya.
Sementara terkait DPT, pihaknya menuturkan KPU menjumpai masalah terkait kesediaan Capil saat dimintai hasil perekaman e-KTP.
“Ketika KPU meminta hasil perekaman e-KTP kepada Capil, ada yang langsung serahkan namun ada juga yang tidak dengan alasan belum disinkronkan dengan server dari Kemendagri. Ini juga masih menjadi catatan saya. padahal tahapan pemilu terus berjalan. Semua harus bekerja bersama,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan langkah antisipasi yang sudah dipersiapkan KPU terhadap pemilih yang korban bencana di silawesi tengah.
Di forum yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengakui KPU masih mengalami kendala mulai dari segi pendataan pemilih, sarana prasarana untuk KPU sendiri
“Benar, masih ada kendala, kantor KPUD Kabupaten/Kota ada yang ngontrak, ada juga pinjam milik Pemda,” ujar Arief Budiman.
Soal pendataan pemilih dari Sulawesi Tengah yang lagi ngungsi di Makassar kendalanya k arena disana masih darurat bencana.
Sementara itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan anggaran tinta masuk Dana Alokasi Khusus.
“Soal tinta masuk Dana Alokasi Khusus, jadi dianggarkan daerah. Kalau ada daerah dananya habis, bisa pinjam ke pusat dan harus bayar kembali,” imbuhnya. (ysp)