BOGOR – Program Pemkot Bogor mengubah trayek angkot (rerouting) masih menyisakan polemik.
Pasalnya, program yang bakal dilaksanakan pada awal Februari itu dianggap minim koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dsishub) dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda).Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman meminta Dishub Kota Bogor segera berkoordinasi guna mengantisipasi polemik yang berkelanjutan.
Usmar khawatir program rerouting tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada rapat persiapan di Balaikota Selasa (24/1/2017).
Sebab, menurutnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi merupakan acuan dasar sebelum membahas persoalan-persoalan yang bakal mencuat pasca diberlakukannya rerouting.
“Ini kita belum bicara soal angkot-angkot yang masuk dari wilayah lain. Maka, yang paling penting adalah penguatan terhadap dasar regulasi. Sekarang harus digenjot,” terang Usmar.
Selain itu, persoalan lainnya antara lain kebijakan tentang tarif khusus parkir di kawasan rawan kemacetan, nantinya hal tersebut tidak bakal berjalan efektif lagi.
Kemudian, soal regulasi lain yang berkaitan dengan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kini, tercatat ada sekitar 51 titik PKL di Kota Bogor, diprediksi jumlah tersebut akan semakin bertambah dengan kondisi perekonomian yan semakin sulit.(ent)
Pasalnya, program yang bakal dilaksanakan pada awal Februari itu dianggap minim koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dsishub) dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda).Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman meminta Dishub Kota Bogor segera berkoordinasi guna mengantisipasi polemik yang berkelanjutan.
Usmar khawatir program rerouting tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada rapat persiapan di Balaikota Selasa (24/1/2017).
Sebab, menurutnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi merupakan acuan dasar sebelum membahas persoalan-persoalan yang bakal mencuat pasca diberlakukannya rerouting.
“Ini kita belum bicara soal angkot-angkot yang masuk dari wilayah lain. Maka, yang paling penting adalah penguatan terhadap dasar regulasi. Sekarang harus digenjot,” terang Usmar.
Selain itu, persoalan lainnya antara lain kebijakan tentang tarif khusus parkir di kawasan rawan kemacetan, nantinya hal tersebut tidak bakal berjalan efektif lagi.
Kemudian, soal regulasi lain yang berkaitan dengan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kini, tercatat ada sekitar 51 titik PKL di Kota Bogor, diprediksi jumlah tersebut akan semakin bertambah dengan kondisi perekonomian yan semakin sulit.(ent)
0 komentar:
Post a Comment