BOGOR – Angkutan online di Kota Bogor terus menjamur. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun berencana membatasinya, karena dianggap sebagai salah satu penyumbang kemacetan arus lalu lintas.
Walikota Bogor Bima Arya menegaskan, tidak menutup kemungkinan ojek online dilarang beroperasi. Menurutnya, konsep transportasi publik Kota Bogor di masa depan adalah bus dan angkutan kota.Selain itu, dirinya juga ingin memaksimalkan fungsi halte bus yang kerap kali dijadikan tempat mangkal pengemudi ojek online.
“Ke depannya angkot feeder (pengumpan), bus di tengah kota, bukan ojek online. Jadi, semuanya harus sesuai dengan konsep kita,” jelasnya kepada Radar Bogor.
Bima mengaku, sering mendapat laporan mengenai keberadaan ojek online yang mengganggu pendapatan sopir angkutan umum.
Untuk itu, dirinya berniat untuk menyambangi setiap kantor ojek online untuk menjalin koordinasi mengenai penanganannya.
“Kita sekalian pengen dengar dari owner-nya mengenai izin dan konsepnya. Setelah ada kejelasan, baru buat kebijakan tegas. Kalau perlu dibikin perwalinya,” kata Bima.
Pengamat transportasi Universitas Pakuan, Budi Arief mengatakan, munculnya ojek online merupakan wujud ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan transportasi publik nyaman, murah, dan mudah dicapai.(ent)
Walikota Bogor Bima Arya menegaskan, tidak menutup kemungkinan ojek online dilarang beroperasi. Menurutnya, konsep transportasi publik Kota Bogor di masa depan adalah bus dan angkutan kota.Selain itu, dirinya juga ingin memaksimalkan fungsi halte bus yang kerap kali dijadikan tempat mangkal pengemudi ojek online.
“Ke depannya angkot feeder (pengumpan), bus di tengah kota, bukan ojek online. Jadi, semuanya harus sesuai dengan konsep kita,” jelasnya kepada Radar Bogor.
Bima mengaku, sering mendapat laporan mengenai keberadaan ojek online yang mengganggu pendapatan sopir angkutan umum.
Untuk itu, dirinya berniat untuk menyambangi setiap kantor ojek online untuk menjalin koordinasi mengenai penanganannya.
“Kita sekalian pengen dengar dari owner-nya mengenai izin dan konsepnya. Setelah ada kejelasan, baru buat kebijakan tegas. Kalau perlu dibikin perwalinya,” kata Bima.
Pengamat transportasi Universitas Pakuan, Budi Arief mengatakan, munculnya ojek online merupakan wujud ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan transportasi publik nyaman, murah, dan mudah dicapai.(ent)
0 komentar:
Post a Comment