BOGOR – Warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, berunjuk rasa di depan Gedung Sate atau kantor Gubernur Jawa Barat, Kamis (16/2/2017).
Warga menuntu agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan pertambangan ilegal di Gunung Kandaga, Desa Antajaya.Selain itu, warga juga mendesak agar izin Primkokar Perhutani dilanjutkan.
“Kami juga mendesak Pemprov Jabar mendukung penuh kegiatan pertambangan batu yang dilakukan Primkokar di Gunung Kandaga,” ujar warga setempat, Rahmatullah (34).
Menurutnya, tiga tuntutan ini merupakan kondisi ril di lapangan. Sebab, terbukti Primkokar Perhutani tidak merusak sumber air bersih maupun lingkungan sekitar karena belum melakukan kegiatan produksi.
“Kami juga mengetahui bahwa pertambangan di Gunung Kandaga memiliki legalitas hukum yang jelas, seperti UPL, UKL, IUP, dan perizinan lainnya sehingga tidak melanggar norma atau aspek hukum. Itu juga dibuktikan dengan putusan Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dimenangkan Primkokar,” terangnya.
Warga Antajaya juga sering melakukan musyawarah dengan pihak Primkokar Perhutani setuju akan memberikan air bersih kepada warga Antajaya, apabila kegiatan produksi pertambangan berjalan.
“Jika tuntutan warga tidak dipenuhi, maka warga akan melakukan upaya unjuk kembali dengan jumlah masa lebih banyak,” ancamnya.(ent)
Warga menuntu agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan pertambangan ilegal di Gunung Kandaga, Desa Antajaya.Selain itu, warga juga mendesak agar izin Primkokar Perhutani dilanjutkan.
“Kami juga mendesak Pemprov Jabar mendukung penuh kegiatan pertambangan batu yang dilakukan Primkokar di Gunung Kandaga,” ujar warga setempat, Rahmatullah (34).
Menurutnya, tiga tuntutan ini merupakan kondisi ril di lapangan. Sebab, terbukti Primkokar Perhutani tidak merusak sumber air bersih maupun lingkungan sekitar karena belum melakukan kegiatan produksi.
“Kami juga mengetahui bahwa pertambangan di Gunung Kandaga memiliki legalitas hukum yang jelas, seperti UPL, UKL, IUP, dan perizinan lainnya sehingga tidak melanggar norma atau aspek hukum. Itu juga dibuktikan dengan putusan Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dimenangkan Primkokar,” terangnya.
Warga Antajaya juga sering melakukan musyawarah dengan pihak Primkokar Perhutani setuju akan memberikan air bersih kepada warga Antajaya, apabila kegiatan produksi pertambangan berjalan.
“Jika tuntutan warga tidak dipenuhi, maka warga akan melakukan upaya unjuk kembali dengan jumlah masa lebih banyak,” ancamnya.(ent)
0 komentar:
Post a Comment