Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor mulai kewalahan dengan banyaknya permintaan pembuatan akta kelahiran. Dalam dua bulan pertama di 2018 saja, Disdukcapil telah mencetak 45 ribu lembar.
Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kabupaten Bogor Suparno menjelaskan, permintaan sebanyak itu meningkat hingga dua kali lipat dibanding tahun lalu. Sementara, pencetakan akta yang ditargetkan tahun ini hanya 80 ribu lembar.
”Kesadaran masyvarakat mulai tumbuh karena akta kelahiran sangat penting untuk keperluan anak masuk sekolah. Apalagi akan ada program kartu identitas anak (KIA) dan syaratnya akta kelahiran,” kata Suparno kepada Radar Bogor, kemarin (5/3).
Ia melanjutkan, tingginya permintaan tersebut tidak sebanding dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Saat ini personel yang tersedia untuk melayani pembuatan akta kelahiran hanya 20 orang.
”Setiap hari melayani rata-rata 800-1000 lembar akta lahir. Makanya, dari awalnya satu loket, sekarang kami sediakan dua loket mulai Januari. Sementara ini, petugas yang biasa ke lapangan, di kantor dulu sampai antreannya normal,” kata dia.
Lebih lanjut Suparno mengatakan, peningkatan permintaan pembuatan akta kelahiran tidak terlalu berpengaruh dengan adanya arus urbanisasi ke Kabupaten Bogor. Sebab, akta kelahiran sifatnya internasional, mau di mana pun membuatnya, tetap akan di bawa.
”Jika memang pindah ke Kabupaten Bogor dan sudah memiliki akta, tidak akan berpengaruh. Ya ngaruhnya hanya sekian persen, tidak terlalu banyak,” tuturnya.
Suparno menjelaskan, meski permohonan kian tinggi, dia memastikan stok blanko akta kelahiran di Kabupaten Bogor aman hingga lima tahun ke depan.
”Kami prediksi hingga akhir tahun pembuatan akta hingga 100 ribu. Tapi masih cukup kok,” kata Suparno.
Sementara, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Oetje Soebagdja memperkirakan, tingginya permohonan pembuatan akta kelahiran karena adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
”Dalam perda itu, jika masyarakat terlambat membuat akta kelahiran lebih dari 60 hari, maka dikenakan denda Rp50 ribu. Kalau dalam keluarga ada beberapa anak, maka denda yang dikenakan bisa tinggi jika diakumulasi,” kata Oetje.
Selain itu, Disdukcapil juga telah memberikan pelayanan satu hari jadi untuk pembuatan akta kelahiran (one day service).
”Iya jadi datang pagi, siang atau sore sudah jadi. Untuk biaya Rp10 ribu per akta kelahiran,” tukasnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment