Keberadaan PKL liar di depan pintu masuk Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, dinilai menganggu ketertiban umum. Karena mereka membangun lapak untuk berdagang di garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan jalan (GSJ).
Pasalnya, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, tidak boleh ada bangunan pada wilayah tersebut.
Kasie Pemerintahan dan Ketertiban Umum Eko menuturkan, pihaknya juga telah memberikan surat teguran pertama untuk menghalau maupun melarang para PKL yang mendirikan bangunan semipermanen di wilayah GSB dan GSJ.
”Terlebih saat ini, terkait kebersihan, Kota Depok sudah meraih Adipura. Itu yang harus kami pertahankan. Tapi keberadaan PKL liar tersebut akan memengaruhi proses penilaian ke depannya,” katanya.
Saat ini, sambung Eko, proses penilaian Adipura sendiri menargetkan beberapa wilayah. Di antaranya pasar, kecamatan, hingga jalur alternatif Cibubur. Terkait dengan PKL, pihaknya telah melakukan tindakan secara persuasif.
Namun, jika tetap tidak diindahkan teguran tersebut, Eko mengaku akan melimpahkan teguran tersebut hingga tingkat kota.
”Kami terus berjalan untuk melakukan teguran selama dua minggu ke depan dan setelahnya akan kami limpahkan ke tingkat kota,” ujarnya.
Perihal sampah pada wilayah tersebut pun telah dikoordinasikan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Depok. Menurutnya, ini salah satu upaya pemerintah setempat mempertahankan Adipura.
”Ini yang pertama kali untuk Kota Depok, semoga yang kedua bisa dipertahankan,” tandasnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment