Menariknya, diskusi publik ini sengaja mengundang empat calon wali kota di Pilwalkot Bogor 2018. Pasalnya, polemik kepemilikan terminal yang melibatkan Pemkot Bogor dan pemerintah pusat membuat lambannya pembangunan oleh PT PGI selaku investor.
Pada kesempatan itu, calon wali kota Bogor nomor urut 2, Edgar Suratman mengatakan, pembatalan kerja sama dengan PT PGI tak bisa dilakukan secara mendadak.
Lantaran saat ini pemerintah pusat telah mengembalikan status kepemilikan dan pengelolaan Terminal Baranangsiang kepada daerah. Terkecuali ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengembalian status kepemilikan dan pengelolaan terminal kepada daerah.
”Jadi bukan sekadar lisan,” ujarnya, kemarin (5/3).
Apabila pemerintah bertindak gegabah dengan memutus kerja sama dengan PT PGI, lanjutnya, maka akan berimbas pada masalah hukum. Bahkan bisa membuat kondisi terminal semakin tidak jelas. Menurut Edgar, jika kerja sama dengan PT PGI memang harus diputus maka harus jelas terlebih dahulu aspek yuridisnya. Jika payung hukumnya jelas, bisa saja kerja sama tersebut dibatalkan.
”Kalau sekarang kan masih ngambang,” tuturnya.
Yang harus dilakukan saat ini, sambungnya, mencari solusi untuk mengatasi polemik tersebut. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut maka masyarakat yang akan menjadi korban.
”Kenyamanan dan keamanan terminal harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPTB Teddy Irawan mengaku diskusi yang telah dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebab jawaban para calon membutuhkan pengkajian dan lainnya. Karena itu pihaknya tidak mau salah memilih wali kota Bogor mendatang.
”Komitmen kami, siapa pun yang terpilih menjadi wali kota Bogor nanti diharapkan bisa membangun Terminal Baranangsiang tanpa ada embel-embel seperti membangun hotel dan mal,” pungkasnya.
sumber: radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment