Pemilik Bangunan Di-Deadline 21 Hari

Lima belas ba­ngunan di kawasan Resort Pe­mangku Hutan (RPH) Cipayung dan RPH Babakan Ma­dang yang disegel Kemen­terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diakui tak memiliki dokumen resmi yang dicatat negara

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ferly Sarkowi pun membenarkannya. Alhasil, hal ini menyulitkan para penegak hukum mengi­dentifikasi sang pemilik bangunan.

”Mereka kebanyakan menem­pati tanpa ada bukti kepemi­likan. Tanpa ada itu, kami kesu­litan menentukan siapa-siapanya (pemilik, red),” beber Ferly saat Radar Bogor wawan­carainya.

Ia menjelaskan, ada beberapa macam bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara. Namun yang ditemukan penegak hukum saat itu, hanya bukti berupa pelang dan surat verponding zaman Belanda.

Verponding merupakan salah satu produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan Kolo­nial Belanda di Indonesia yang menyatakan status kepemilikan atas tanah. Setelah kemer­dekaan, pengakuan hak kepe­milikan tanah kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Menurut UU No 5 Tahun 1960, verponding harus dikonversi menjadi jenis hak tanah yang sesuai. Meski demikian, masih banyak orang yang belum mengetahui hal ini dan terlibat dalam sengketa tanah yang masih berstatus eigendom (hak mutlak atas suatu barang/ lahan).

Di dalam UUPA memang ti­dak mengatur tata cara konversi hak atas tanah. Meski demikian, setelah pember­lakuan UUPA, setiap or­ang wajib mengonversi hak atas tanah (eigendom-nya)men­jadi hak milik selambat-lambat­nya 24 September 1980.

”Jadi belum ada pembaruan. Sekarang kami berikan teguran pertama, sudah berjalan dan memasuki teguran kedua. Kalau hingga teguran ketiga tidak diindahkan, tim gabungan akan lakukan pembongkaran. Kami beri waktu 1 x 21 hari,” bebernya menambahkan.

Pada 1 Maret lalu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) menyegel lahan seluas 362 hektare yang masuk kawasan hutan lindung dan berada di kawasan RPH Cipayung Mega­men­dung dan Babakan Ma­dang. Halitu untuk mem­peringatkan para pemilik lahan dan bangunan agar mema­tuhi aturan yang berlaku.


Sumber : radarbogor.id