Harus Paham Problem Dasar Kesehatan

Selain pendidikan, masalah kesehatan masih menjadi problem di Kabupaten Bogor. Dari total 5,4 juta penduduk, baru 2,9 juta jiwa (Agustus 2017) yang masuk dalam program perlindungan jaminan kesehatan BPJS.

Kesehatan juga masih menjadi barang mahal bagi masya­rakat miskin. Sebab, meski terlindungi BPJS, mereka tidak ada biaya untuk bolak-balik ke rumah sakit.

“Di daerah Tenjo misalnya. Banyak kasus gizi buruk. Mereka tidak bisa mengakses pengobatan karena tidak paham birokrasi BPJS. Seharusnya ada pendampingan,”  ujar Relawan Peduli Bogor Barat, Dessy Suprihatini, dalam dialog

”Membedah Visi Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor” di aula Graha Pena, Jalan KH Abdullah bin Nuh, kemarin (6/3).

Banyaknya kasus gizi buruk, kata Dessy, juga diakibatkan kondisi  puskesmas yang mati suri. Artinya, satu bulan aktif namun tiga bulan tidak aktif. Termasuk pemberian makanan penambah (PMP) yang hanya diberikan untuk balita gizi buruk di pelosok daerah tertinggal.

“Sementara angka yang paling tinggi adalah kasus anak atau balita kurang gizi karena cikal-bakalnya akan menjadi gizi buruk,” tuturnya.

Ia mengatakan, saat pertama kali tinggal di Parungpanjang pada 2006 silam, kondisinya seperti hutan di Kalimantan. Saat itu jaminan kesehatan seperti Jamkesmas dan Jamkesda berlaku. Menurut dia, jaminan kesehatan tersebut lebih baik daripada BPJS saat ini.

“Untuk Bogor Barat sebetulnya banyak penyakit yang bisa ditangani oleh pemkab. Namun yang menjadi masalah, masyarakat tidak paham bagaimana cara mengakses untuk berobat ke RSUD,” ucapnya.

Lokasi Tenjo dan Parungpanjang yang amat sangat jauh untuk bisa ke Cibinong juga menjadi masalah tersendiri. Ditambah kondisi infrastruktur jalan yang rusak berat.

“Saat itu belum ada mobil desa, setiap bawa pasien gizi buruk atau warga miskin saya sewa mobil. Namun, saat ini alhamdulillah sudah ada ambulans sendiri yang dikhususkan untuk warga miskin,” bebernya.

Wanita yang akrab disapa Uun ini menegaskan bahwa mobil desa yang dibilang gratis itu bohong. Sebab, warga miskin yang menggunakannya tetap saja harus membayar biaya operasionalnya. Seperti membayar sopir dan membeli bensin. Meski begitu, tetap saja memberatkan warga miskin.

“Saya berharap semuanya itu gratis,” katanya.


sumber: radarbogor.id