Pemilu 2019 akan menghasilkan anggota DPR yang lebih banyak dibandingkan saat ini. Karena alasan itu pula, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar pembangunan gedung baru DPR direalisasikan.
DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin pembangunan. Menurut Bamsoet, penambahan jumlah legislator merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Penambahan itu juga merupakan konsekuensi dari penambahan daerah pemilihan. ”Dalam rapat pimpinan diputuskan bahwa DPR akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun Demokrasi,” kata Bamsoet.
Sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana Rp601 miliar untuk dua pekerjaan itu. Bamsoet mengungkapkan, berdasar hasil audit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Gedung Nusantara I DPR sudah tidak memadai untuk menunjang kinerja dewan. Bamsoet menjelaskan, DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan untuk tahun anggaran 2018. Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung pada 2018, DPR akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan.
Dalam rapat paripurna pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran badan urusan rumah tangga (BURT) Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Ketua BURT Capt. Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun itu ditujukan untuk beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, Alun-Alun Demokrasi.dan penambahan 15 anggota DPR periode 2019–2024.?
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment