POJOKSATU.id, JAKARTA – Kekuatan besar Aksi Bela
Islam 2 Desember ini bukan hanya seremonial unjuk rasa belaka tanpa ada
tuntutan tegas kepada pemerintah. Jika pemerintah menganggap remeh
terhadap tuntutan massa aksi untuk menangkap Ahok, maka bisa dipastikan
ancaman terjadi.
Pasalnya umat Islam di sejumlah daerah sudah cukup bisa mengendalikan
diri atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok selama ini. Namun
pemerintah pada mulanya dianggap tidak merespon dengan cepat sehingga
menimbulkan reaksi massa.
Sekjen Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL
IMM) M Azrul Tanjung menegaskan, tidak boleh ada satu orang pun yang
menistakan agama. Apakah agama Islam, Kristen, Konghucu, dan lainnya.
“Tidak hanya Ahok, tapi seluruh warga NKRI karena sudah jelas diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila,” kata Azrul.
Dia menegaskan, bila masalah penistaan Alquran tidak selesai dan Ahok
tidak dijadikan terpidana, unsur organisasi Muhammadiyah yang
tergabung dalam KOKAM (komando kawal Almaidah) akan mendesak MPR
mengambil alih kasus tersebut agar negara tidak terpecah-pecah.
“Kalau MPR tidak mengambil alih ini, demo akan terus dilakukan dan
gejolak tidak akan berhenti sehingga kondisi negara darurat. Kalau sudah
begitu tidak ada pilihan lagi MPR harus meminta pertanggungjawaban
eksekutif,” tegasnya.
Azrul menambahkan, aparat hukum harusnya memahami kalau umat Islam sudah sangat bersabar.
Dia mengatakan, aksi 212 akan damai, bahkan super damai. Namun,
rakyat akan bergerak bila pemerintah dan aparat memandang sebelah mata
gerakan umat ini.
“Untung yang memimpin gerakan ini para ulama. Kalau bukan ulama ya
kita bayangkan, bagaimana jadinya. Umat Islam sangat tertib, jangan
sampai kesabaran umat ini terus diulur-ulur yang pada saatnya akan
menuju gerakan-gerakan lain,” pungkasnya.
sumber : pojoksatu.id
0 komentar:
Post a Comment