Ratusan buruh yang tergabung dari 16 federasi pekerja se-Kabupaten Bogor, menggeruduk kantor Bupati Bogor di Komplek Tegar Beriman, kemarin (15/3).
Dengan menggunakan pengeras suara, ratusan buruh itu menuntut agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor segera mengirimkan hasil kajian Upah Minimum Kerja Sektoral (UMKS) 2018, kepada Dewan Pengupahan Provinsi (Denprov) Jawa Barat.
Koordinator Aksi Buruh, Mujimin (46) mengatakan, jika hasil kajian tersebut belum dikirim, maka kenaikan UMKS yang diminta buruh sebesar 8,7 persen tidak bisa diplenokan Gubernur Jabar.
Ia menginginkan adanya kenaikan upah di masing-masing sektoral. Padahal, batas waktu penerimaan hasil kajian UMKS hingga 15 Maret. Namun, Pemprov Jabar kembali berikan waktu tambah hingga 12 April mendatang.
“Kami ingin ada kenaikan upah. Untuk itu kami meminta kepada Pemkab Bogor agar menyelesaikan kajiannya sebelum tanggal yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap tahunnya UMSK masing-masing sektoral selalu mengalami peningkatan. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tentang Pengupahan. “Tahun lalu naik 10,5 persen, dan tahun ini kami mengajukan naik sebanyak 8,7 persen,” terangnya.
Mujimin menambahkan, sebelumnya buruh sepakat dengan adanya kenaikan 8,7 persen untuk UMKS. Jika hasil kajian di daerah belum di serahkan ke Pemprov Jabar dan belum di plenokan kenaikan UMKS sebesar 8,7 Persen tak akan teralisasi.
“Perwakilan lagi ketemu Bupati dan jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, semoga saja membuahkan hasil yang maksimal,” tukasnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment