Ia menyebut, sebagai salah satu faktornya adalah segala aturan yang ada di negeri ini belum bisa memangkas tumbuhnya korupsi para pasangan calon kepala daerah.
”Kalau kita bicara keseluruhan baik hukum pidana, hukum pemerintahan dan hukum administrasi, negara tidak cukup andal untuk mencegah tidak tanduk korupsi. Penjara tidak membuat takut atau tidak memberikan efek jera atau paslon yang kena OTT jera,” terang Hasyim di Jakarta, Jumat (2/3).
Untuk itu, lanjutnya, seluruh elemen bangsa terutama para pemangku kepentingan mesti memikirkan cara lain untuk memperkaya sistem. Hasyim juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan pula negara ini kembali mengubah sistem pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden.
”Semisal dipilih oleh DPR gitu. Kalau DPR kurang ajar semua kita serahkan KPK untuk sadap dan lain sebagainya,” jelasnya.
Hasyim juga yakin, andaikata KPK aktif semenjak dahulu terutama pada gelaran Pilkada 2015 dan 2017, pasti suap itu bisa tertangkap terus setiap hari.
”Selain itu juga kan proses pemerintahan berlangsung dari menit ke menit, waktu ke waktu, jadi potensi korupsi, suap menyuap dan peras memeras terjadi terus menerus,”
Terakhir, Hasyim kembali menegaskan bahwa bangsa ini tidak punya sistem dan kapasitas untuk mencegah korupsi tersebut.
sumber: radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment