Penerapan hukum bagi pelaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) masih dianggap setengah hati. Untuk itu, pemerintah terus didorong agar segera merampungkan regulasi terkait payung hukum tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia periode 2013-2015, Hamdan Zoelva. Menurutnya, pemerintah harus segera membuat regulasi untuk mencegah penyebaran dan keaktifan pergerakan kaum LBGT.
Dikatakannya, perlakuan hak asasi manusia (HAM) yang dituntutkan para kaum LGBT di Indonesia tak sesuai dengan ideologi Pancasila.
”HAM di Indonesia tidak sama dengan negara lain, di mana kita menganut ideologi Pancasila yang berdasarkan lima sila dan salah satunya merupakan kehidupan berlandaskan norma agama. Di mana segala kaidah dan norma masyarakat harus sejalan dengan koridor agama,” paparnya usai menjadi narasumber Seminar Nasional Law Festifal, Falkutas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Kamis (8/3).
Sambung Hamdan, para pelaku LGBT bisa dijerat pasal hukum tentang tindakan cabul di depan umum atau ruang publik. Kembali, Hamdan menegaskan, payung hukum baik untuk pelaku ataupun korban harus segera dirampungkan. Jika tidak, wabah LGBT bakal semakin mengganas. Sekadar informasi, seminar mengenai LGBT tersebut digelar di gedung C Yayasan Amaliah Ciawi, Kecamatan Ciawi.
”Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar pihak kampus. Topik pembahasannya merupakan permasalahan kompleks yang tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Falkutas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Fida Amalia.Lanjut Fida, seminar kemarin dihadiri sekitar 200 mahasiswa dari berbagai falkutas.
”Paparan materi disampaikan langsung para narasumber, ada empat pembicara yang mewakili berbagai bidang. Yakni Ketua Pembina YPSPIAI H. Martin Roestamy, tim kuasa hukum AILA Indonesia H. Feizal Syahmenan, Direktur UNIK Pisikologi Ani Khairani, dan mantan Ketua MK RI Hamdan Zoelva,” ujarnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment